Thursday, July 2, 2020

Kualitas anggota DPR.



Saya tidak tahu bagaimana mekanisme pengawasan DPR terhadap pemeritah. Namun dari cerita teman, menurutnya rapat kerja antara komisi di DPR dengan kementrian atau BUMN atau lembaga tergantung pendekatan sebelum rapat. Anggota DPR akan ribut kalau sebelum rapat Kementrian atau lembaga atau BUMN tidak melobi mereka. Kalau lobi sudah dilakukan dan tentu ada janji deal, rapat akan berlangsung adem, dan penuh saling dukung.  Tidak akan ada anggota Dewan yang garang. Kalau ada yang coba garang, yang udah di lobi akan tampil jadi pembela. Tetapi kalau sebelum rapat , kementrian atau BUMN atau lembaga  tidak melakukan lobi, mereka akan dikeroyok rame rame oleh anggota DPR.  Rapat jadi penuh marah dan tendesius.

Dari sistem pemilu memang tidak bisa berharap kualitas anggota DPR itu akan lebih baik dari kementrian atau direktur BUMN. Karena mereka jadi anggota DPR  berkat pengaruh mereka kepada pemilih. Pengaruh ini bukan hanya karena faktor kepintaran. Tetapi lebih karena mereka punya uang yang bisa mudah mendapatkan dukungan partai agar jadi caleg dan menang berkat bantuan Patron yang punya pengaruh di masyarakat. Itu sebabnya setelah reformasi, DPR ada anggaran untuk staff ahli. Setiap anggota DPR punya staff ahli yang digaji oleh negara.  Artinya setiap anggota DPR akan mampu menganalisa setiap persoalan secara mandiri, agar setiap rapat kerja dengan kementrian atau lembaga atau BUMN mereka bisa melaksanakan fungsi pengawasan. Yang jadi masalah adalah kualifikasi staf ahli itu yang menentukan adalah anggota DPR sendiri, bukan lembaga profesional khusus rekruitmen. Jadi kalau kualitas DPR rendah, ya rendah juga staf ahlinya. Rapat kerja Komisi VII DPR dengan dirut Inalum dua hari lalu, engga mungkin terjadi kisruh memalukan kalau anggota DPR punya staf ahli yang qualified. 

Di AS walau untuk jadi staf ahli anggota senat atau kongres itu sangat sulit namun kebanyakan staf ahli itu tidak berharap bayaran. Umumnya mereka menjadikan pengalaman kerja sebagai staf ahli itu sebagai jalan pintas mencapai karir terbaik.  Karena pengalaman kerja sebagai staf ahli senat itu sangat mahal. 
Hampir semua petinggi Lembaga Keuangan papan atas di AS adalah mereka yang pernah menjadi staf ahli senat atau anggota kongres. Di China juga. Anggota Komite Konsultatif Politik sebagai pendamping anggota Kongres Rakyat Nasional (KRN), itu orang yang benar benar ahli, yang grade mereka diatas rata rata. Walau rapat kerja antara KRN dan pemerintah setahun sekali, namun sangat efektif. Umumnya Anggota Komite Konsultatif Politik digaji kecil tetapi alumni staf ahli KRN itu sangat berharga bekerja dimana saja. Semua yang sekarang jadi banker dan CEO BUMN China adalah mereka yang penah jadi staf ahli Anggota Komite Konsultatif  dari KRN.

Menonton rapat kerja antara DPR dan Pemerintah, kadang terkesan DPR jadi mandor dan Pemerintah jadi buruh. Di hadapan DPR, pemerintah selalu salah. Padahal dalam sistem demokrasi , hubungan pemerintah dan DPR itu equal, kemitraan yang sejajar. Apalagi kita menganut sistem presidentil yang sebetulnya tidak ada istilah oposisi. Artinya peran DPR itu benar benar mitra pemerintah dalam hal pengawasan kebijakan politik. Kalau melihat kinerja dan kalakuan anggota DPR, maka saya ingat kisah Yesus ketika diminta  oleh pengikutnya mengadili seorang pelacur dengan hukuman rajam, atau dilempari batu sampai mati.  Yesus berkata “ Yang merasa enga pernah buat dosa, silahkan lempari batu ke wanita ini”  Apa yang terjadi? tidak ada satupun yang berani lempar batu ke pelacur itu. Karena memang tidak ada manusia yang clean, juga DPR.

No comments:

Nasip Politik Anies.

  Dulu awal Anies berkuasa,  setiap saya mengkritik Anies soal banjir, pasti akan diserang oleh pendukung Anies. Mereka menolak “normalisas...