Wednesday, July 15, 2015

Cara China menghadapi krisis

Pemerintah China belajar mahal dari krisis 2008 itu. Betapa tidak? Andaikan china itu negara demokrasi yang membolehkan demontrasi maka sudah dipastikan terjadi chaos sosial. Rezim akan tumbang seperti era Soeharto di Indonesia. Mengapa ? ibarat kendaraan yang sedang melaju kencang mendadak di rem karena sesuatu sebab maka dapat dipastikan seluruh penumpang yang ada akan terlempar keluar dan jatuh tersungkur. Itulah yang terjadi di China. Ada jutaan UKM yang hidup sebagai supply chain industry yang beroritentasi eksport terpaksa gulung tikar dan sebagian hidup senen kemis. Terjadi gelombang PHK yang tak terbayangkan sebelumnya. Pengangguran meningkat tajam. Seakan fondasi ekonomi yang dibangun bertahun tahun hancur begitu saja. Padahal China tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua karena ulah Uwak Sam yang brengsek kelola moneter dan China termasuk dunia terkena dampak buruknya. Tapi diakui juga pertumbuhan ekonomi china sebelumnya berkat kelonggaran moneter dari AS sehingga membuat rakyatnya doyan konsumsi lewat berhutang.

Memang pertumbuhan ekonomi sebelumnya secara jujur diakui oleh elite politik china bahwa telah menimbulkan economi imbalance. Secara global berdampak meroketnya harga bahan baku seperti baja dan lain lain untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri china yang rakus. Naiknya harga Crude Oil dunia akibat rakusnya industri petro chemical china menghasilan produk down stream. Disamping itu kebijakan ekonomi yang bertumpu pada eksport telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi didalam negeri karena pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kemakmuran dimasyarakat. Kaum buruh terpaksa harus menerima gaji murah dan para petani harus menerima imbal hasil yang rendah demi mensuplai kebutuhan bahan baku bagi industri berorientasi eksport. Ternyata pengorbanan yang begitu besar hanyalah untuk memanjakan dunia khususnya negara maju untuk mendapatkan barang yang murah. Dan ketika mereka tidak punya kemampuan lagi berhutang untuk berkonsumsi, ekonomi terpuruk dan pasar menyusut, chinapun menjadi korban. Keadaan inilah yang disesali dan harus dikoreksi untuk masa depan yang lebih baik. Kedepan ekonomi china akan tetap menjadikan eksport sebagai target namun pasar dalam negeri adalah prioritas yang harus dikelola sebaik mungkin. China belajar dari krisis dan mendapatkan hikmah bahwa pada akhirnya kekuatan rakyatlah yang membuat bangsa dan negara kuat. Salah besar bila negara berharap kemakmuran karena bantuan pasar luar negeri dan bantuan dana luar negeri.

Jadi apa kongkritnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah China sehingga mampu keluar dari krisis dengan cepat, hanya lima tahun sejak tahun 2008 krisis terjadi. Tanya saya. Menurutnya sederhana saja. Kalau sebelumnya kebijakan ekonomi bertumpu kepada Export dan investasi ( lebih kepada property dan insfrastruktur ), kini kebijakannya adalah pasar domestik dan investasi pedesaan. Krisis 2008 melahirkan reformasi atas kebijakan ekonomi Deng. Lewat kebijakan ini, pemerintah mengurangi pajak UKM dan menghapus pajak bagi petani. Untuk mengganti pasar yang menyusut akibat menurunnya permintaan eksport, melalui APBN pemerintah mengeluarkan stimulus untuk belanja barang sebanyak mungkin agar produksi dalam negeri terserap. Disamping itu secara gradual sejak tahun 2008 pemerintah menaikkan UMR buruh dan kini UMR buruh telah meningkat 4 kali lipat dari UMR sebelum tahun 2008. Dengan demikian buruh ( mayoritas penduduk ) punya daya untuk berkonsumsi dan itu diarahkan untuk memperluas pasar domestik. Disamping itu, pemerintah mulai membuka diri dengan menempatkan rakyat sebagai konsumen yang berhak mendapatkan kualitas produk terbaik. Maka, Standard industri diperketat agar dapat menghasilkan out put berkualitas. Kebijakan pro sektor riil yang berhubungan dengan kenaikan upah ini tentu tidak menimbulkan penolakan dari pengusaha karena adil.

Secara Moneter, china mulai menurunkan suku bunga agar kegiatan sektor riel tidak terganggu namun pada waktu bersamaan membuat kebijakan ketat terhadap kredit property dan KPR. Bank dilarang memberikan kredit kontuksi dan dilarang memberikan kredit KPR bagi yang sudah punya rumah. Pemerintah juga menerapkan pajak progressive terhadap kepemilikan rumah. Artinya semakin banyak orang punya rumah semakin tinggi pajaknya. Ini akan mengerem motive spekulasi kaum kaya terhadap property. Dampaknya tentu membuat business property terjerembab dan menimbulkan NPL gigatik di dalam system perbankan. Harga property yang tadinya sudah bubble mulai mengempis ketingkat harga rasional. Lantas bagaimana dengan NPL tersebut. Tanya saya. Melalui dana stimulus yang disediakan oleh APBN, pemerintah mem bailout NPL tersebut dan menyerahkan asset dari perusahaan yang terkena NPL tersebut kedalam pengelolaan BUMN, dan kelak ketika keadaan ekonomi mulai membaik , asset tersebut akan dijual kepublik khususnya untuk mendukung Housing development program bagi rakyat golongan menengah bawah. Dengan kebijakan ini dampak inflasi akibat bubble price dari property dapat di eliminate dan pasar terkendali kearah keadilan. Inflasi secara keseluruhan tetap rendah karena petani semakin bergairah berprodksi sejak pajak dihapus dan UKM bisa bangkit sejak pabrik kembali berproduksi karena pasar domestik tinggi.

PMA pajaknya dinaikan dan pembatasan pasar domestik bagi PMA.Sehingga harga saham asing di bursa jatuh..Koreski harga terjadi dan dan pada titik terendah pemerintah china melalui skema yang rumit mendukung wasta lokal untu akuisi dan dalam 5tahun kedepan dipastikan PMA akan berpindah tangan ke swasta lokal.Perrtumbuhan ekonomi hanya 7 % namun distribusi kesempatan meluas.Terjadi migrasi buruh dari kota ke desa karena kesempatan luas diberikan kepada desa. Industri pengolahan yang berada didaerah mendapat pengurangan pajak dan semakin besar industri memberikan kontribusi bagi wilayah semakin besar restitusi pajak. Konsep ini hanya mungkin bila kebijakan negara berorientasi kepada keadilan sosial yang memungkinkan seluruh rakyat mempunyai akses untuk berkonsumsi karena mereka punya kemampuan berproduksi. Demikian kesimpulan teman saya itu tentang China.

Indonesia ?

PADA pertengahan abad ke 18, seorang yang menjelajah kepulauan ini—dan melihat penghu­ni­nya yang berkulit sawo matang seperti orang Polinesia—bertanya kepada diri sendiri: Apa nama manusia ini? Apa nama kepulauan yang mereka diami? Kemudian pengelana Inggris itu, George Samuel Windsor Earl, memutuskan: ”Indu nesia”. Tapi segera ia berubah pikiran. ”Malayanusia” lebih baik, katanya. Ternyata sebutan ini pun tak lama. Seorang rekannya, James Logan, memilih nama ”Indonesia”. ”Indonesia” sejak itu memasuki sejarah. Dalam The Idea of Indonesia: A History dari R.E. Elson (sebuah buku yang terbit pada 2008 dan membentuk dokumen paling lengkap tentang gagasan kebangsaan kita), dikisahkanlah bagaimana nama itu hidup dengan saga sendiri. Nama ternyata tak hanya jadi penanda. Nama bukan hanya dibuat dan dikonstruksi. Ia juga mengkonstruksi. Nama mengukuhkan sebuah identitas. Tapi nama tak seluruhnya lahir dari niat membuat konsep. Orang tak cuma menyebut ”Indonesia” dengan sebuah definisi. Nama bukan indeks yang abstrak. Robot dalam film Star Wars diberi label ”R2D2”, tapi akhirnya kita mengingatnya sebagai si ”Artuditu”. Label itu jadi nama, ketika yang menyandangnya hidup, bergerak, menampakkan emosi, berperilaku manusia. Nama menyarankan adanya personifikasi, seperti gamelan disebut ”Kyai Tunggul”. Ia menghadirkan sebuah imaji di kepala kita, menimbulkan semangat atau rasa gentar, gugup atau harap harap cemas

Nama ”Indonesia” juga seakan akan sesosok person. Ia tak hanya menandai sebuah tempat. Ketika Bung Karno menyebut pidato pembelaannya di depan mahkamah kolonial ”Indonesia menggugat”, nama itu mengacu ke sesuatu yang menderita sakit karena ketidakadilan, tapi juga mengidamkan sebuah hari esok yang bebas. Tak begitu jelas batas ”sesuatu” itu, tapi ia mengandung energi yang dahsyat yang membuat Bung Karno berani masuk sel penjara dan banyak pemuda tak gentar mengorbankan diri. ”Indonesia” telah jadi sebuah ”penanda kosong” ala Laclau. Tak ada yang dengan sendirinya mampu secara tuntas dan penuh mengisikan sebuah makna ke dalamnya. Yang terjadi hanya: masing masing orang atau pihak memaknainya, dengan bersaing atau bersengketa. Buku Elson adalah riwayat pengisian ”penanda kosong” yang berbunyi ”Indonesia” itu. Bagi para peneliti antropologi pada abad ke 19, dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Belanda, ”Indonesia” adalah sebuah konsep praktis buat kerja. Tapi orang Belanda umumnya tak memahami ini. Salah seorang dari mereka di sidang Volksraad berpendapat, nama ”Indonesia” lebih cocok untuk merek cerutu. Sebaliknya bagi para pemuda yang datang dari tanah jajahan ke Nederland. Di tanah asing itu tumbuh rasa kebersamaan tersendiri, baik di kalangan yang datang dari Aceh maupun Ambon, yang keturunan Cina atau Jawa. Dari kebersamaan itu, nama ”Indonesia” jadi sederet bunyi yang mempersatukan, dan dengan persatuan itu mereka menuntut kemerdekaan. Mula mula mereka tak menyetujui membentuk cabang Budi Utomo (karena terbatas ”orang Jawa”). Mereka membentuk ”Indische Vereniging” (IV). Kemudian jadilah ”Indonesisch Verbond van Studeerende” (IVS).

Para politikus kolonial yang konservatif seperti H. Colijn mencoba menunjukkan bahwa persatuan Indonesia mustahil, karena perbedaan suku dan ras yang ada. ”Indonesia” bagi orang orang ini hanya ilusi. Tapi pandangan ini tak berjejak. Dalam sebuah pertemuan IV, pemuda dari Minahasa, G.S.S.J. Ratu Langie, menegaskan perlunya ”persaudaraan” pelbagai suku dan ras di ”Indonesia”. Buku Elson juga mencatat, dalam sebuah pertemuan IVS pada 1920, putra mahkota Kesultanan Yogyakarta menyebut diri sebagai ”seseorang yang dalam batas tertentu mewakili orang Jawa, dan dengan demikian juga bagian dari Indonesia”. Lalu ia pun menutup pidatonya dengan seruan, ”Hidup Indonesia!”Dari sejarah itu tampak, saya kira, yang paling berhasil mengisi makna ”Indonesia” adalah dua tokoh sebuah partai radikal, Indische Partij.Yang pertama Suwardi Suryaningrat, yang kelak jadi Ki Hajar Dewantara. Dalam majalah Hindia Poetra yang diterbitkan kembali pada 1919, aktivis itu menyatakan: ”… orang Indonesia adalah siapa saja yang menganggap Indonesia tanah airnya, tak peduli apakah ia Indonesia murni ataukah ia punya darah Cina, Belanda, dan bangsa Eropa lain dalam jasadnya.”Yang kedua adalah E. Douwes Dekker, yang kemudian dikenal sebagai Setiabudi. Aktivis berdarah Eropa ini menulis surat terbuka ke Ratu Wilhelmina pada April 1913: ”Bukan, Paduka Yang Mulia. Ini bukan tanah air Paduka. Ini tanah air kami….”

Dan ketika dua teman seperjuangannya, Cipto Mangun­kusumo dan Suwardi, ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial, ia menulis, dengan rasa sedih, tapi dengan sikap teguh: ”Kami berdiri, bukan hanya… berdampingan satu sama lain, tapi juga di dalam satu sama lain.”Kata kata Suwardi dan Dekker terbukti jadi kenyataan 100 tahun kemudian, pada hari ini. Indonesia bukan sekadar multi kultural, tapi juga inter kultural: tiap orang jadi Indonesia karena memasukkan kebudayaan yang lain ke dalam dirinya. Sebab Indonesia bukanlah ke bhineka an yang bersekat sekat seperti dalam rezim apartheid. Indonesia adalah sebuah proses yang eklektik, bercampur, berbaur dengan bebas.Dengan itu, Indonesia, si ”penanda kosong” ini, mengimbau siapa saja tak putus putusnya, menggerakkan ”kami” jadi ”kita”. Ia tak pernah sempit. Ia hidup dalam ruang dan waktu, tapi ia terasa tak berhingg @

Masa depan IKN?

  Jokowi mengatakan bahwa IKN itu kehendak rakyat, bukan dirinya saja. Rakyat yang dimaksud adalah DPR sebagai wakil rakyat. Padahal itu ini...