Wednesday, December 31, 2014

Cesare ..

Pernah ada sebuah zaman ketika agama, zina, kekuasaan, uang, nepotisme, jual beli jabatan, perang, pembunuhan, dan moralitas campur baur. Itulah abad ke 16 di Italia, ketika Paus Aleksander VI naik Takhta Suci. Ketika Kardinal Rodrigo Borgia dipilih dengan suara bulat dalam pertemuan para uskup tanggal 10 Agustus 1492, Paus baru ini memilih nama ”Aleksander”—tokoh sejarah ”yang tak terkalahkan”, katanya, mengacu ke sebuah nama penakluk yang tak pernah mengenal Yesus. Upacara penobatannya meriah. Roma menyaksikan dengan penuh kegembiraan barisan panjang kuda putih, 700 pastor dan kardinal berpakaian warna warni, deretan ksatria dan pasukan panah, parade permadani dan lukisan. Di ujung prosesi itu Aleksander kemudian tampak: dalam usia 61 ia tetap gagah, tubuhnya tinggi, penuh energi, dengan sikap percaya diri yang mengesankan. Di masa itu, tak banyak yang berkeberatan dengan kemewahan itu. Juga tak ada yang mengungkit kehidupan pribadi Sri Paus: ia naik jenjang karier sampai jadi kardinal dalam usia 25 tahun. Tentu saja jalur cepat itu karena Paus Calixtus III adalah pamannya. Yang tak bisa dilupakan adalah bahwa Kardinal Borgia yang pandai memimpin Kuria itu, yang unggul dalam administrasi dan politik, juga ganteng, hangat, bijak bestari, dan memikat hati para perempuan. Pada umur 29 tahun, sang kardinal punya anak gelap pertama. Enam tahun kemudian, seorang perempuan lain jadi ibu dari empat anak yang baru, antara lain Cesare.

Itu memang zaman ketika kehidupan seksual para pe­tinggi Gereja berlangsung tanpa diributkan. Itu juga zaman ketika kedudukan kepausan bisa dimanfaatkan ­untuk mengumpulkan dana dan memberi tempat bagi sanak keluarga. Paus Aleksander memperoleh 30 ribu du­kat uang untuk memberi izin perceraian seorang raja Hunga­ria, menerima bayaran 120 ribu dukat dari 12 kardinal yang dipromosikannya. Sebuah sajak satire pernah ditulis tentang itu: ”Aleksander menjual kunci, altar, dan Kristus.…” Sang Paus tak peduli. Ia tak mendengarkan apa yang dikatakan orang ramai tentang dirinya. Ia mengukuhkan takhta kepausan, dan untuk itu segala cara ditempuh. Ia beruntung. Ia mendapatkan bantuan dari putranya, Caesar Borgia, sang penakluk yang berhasil memperluas wilayah kepuasan—terutama setelah anak muda itu, dalam usia 22 tahun, melepaskan jabatannya sebagai kardinal dan terjun memimpin peperangan. Cesare, yang tak kalah rupawan ketimbang ayahnya, bertubuh jangkung dan berambut pirang, adalah lelaki perkasa yang konon mampu membengkokkan sepatu kuda dengan tangan telanjang. Ia bisa merobohkan se­ekor banteng dengan sekali tebas. Ia tak mengenal takut. Ia periang dan cerdik. Perempuan mengaguminya tapi tahu bahwa mereka hanya akan dipergunakan sebentar. Nafsu utama lelaki ini hanya satu: kekuasaan. Ia bisa brutal dan keji, ia bisa cerdik dan culas. Tapi ia bisa me­nenangkan rakyat di bawahnya.

Ia hidup menyendiri di Roma, setengah tersembunyi, hingga begitu banyak desas desus beredar bagaimana ia meracun musuh politiknya, atau memenjarakan orang penting untuk kemudian dilepaskan setelah membayar ribuan dukat. Tak pernah jelas tercatat dalam sejarah, benarkah semua itu dilakukannya. Bagaimanapun juga, ia memang penguasa yang tegas dan efektif, dalam menipu, menjebak, dan membinasakan mereka yang menghambat jalannya. Tapi juga dalam memerintah, ia bisa mengambil hati mereka yang hidup di bawah. Sejarah kekuasaannya, sebagaimana kekuasaan ayahnya, me­nimbulkan perdebatan sampai hari ini, dan tak hanya di Italia: tak adakah dorongan lain dalam dinamika kekuasaan politik, selain mendapatkan dan menggunakan kekuasaan politik? Machiavelli, yang menulis Il Principe, menggambarkan perilaku Cesare Borgia dengan penuh pujian: ”Ia dianggap kejam… tapi kekejamannya bisa menggabungkan kembali Roamagna, menyatukannya, dan memulihkannya ke dalam suasana damai dan setia….” Cesare bisa menimbulkan rasa takut, tapi juga rasa cinta, dari orang lain. Bagi Machiavelli, seorang penguasa yang harus memilih antara dicintai atau ditakuti, lebih baik memilih yang terakhir. Ia harus bisa mengorbankan cinta.

Salahkah Machiavelli? Hegel memuji pemikir politik Italia dari abad ke 16 itu dalam hal ”kesadarannya yang tinggi tentang hal hal yang niscaya dalam membentuk sebuah negara”. Semuanya harus bisa diperalat, juga agama. Machiavelli mengambil teladan dari Numa Pompilius yang memimpin Roma: untuk menjinakkan sebuah masyarakat yang ganas dengan cara yang damai, Numa memakai agama sebagai ”penopang yang paling perlu dan pasti bagi tiap masyarakat yang beradab”. Tapi tampak, bagi Machiavelli dorongan pertama bukanlah dorongan religius, bukan untuk mendekatkan diri kepada Kebaikan yang Kekal, melainkan dorongan politik: berkuasa dan melahirkan ketertiban. Nilai nilai yang dianjurkan Tuhan tak penting kecuali untuk itu. Tak mengherankan bila seorang pengagumnya menyebut dia irrisor et atheos, ”seorang atheis yang membawakan satire” dalam filsafatnya tentang kekuasaan. Machiavelli tak salah: ia membongkar apa yang nyata dalam kehidupan politik, bukan apa yang seharusnya. Sebab apa yang seharusnya (yang berdasarkan sesuatu yang transendental) pada akhirnya ditentukan tafsirnya oleh siapa yang di dunia ini menang atau ingin menang.

Tapi kita dengan mudah bisa menunjukkan, Machiavelli tak lengkap. Hidup tak hanya tumbuh dalam ketertiban dan kekuasaan. Pengalaman menunjukkan, hidup juga punya momen yang transendental. Ada yang menggugah entah kenapa dari saat yang ”ethikal”: ketika kita merasa bertanggung jawab untuk adil, terutama kepada orang lain, terutama kepada yang menderita.@

Monday, December 29, 2014

Paradox uang...

Tahun 90 bank bank di Eropa kebanjiran Likuiditas dari hasil surplus perdagangan dan juga aliran dana masuk ( capital inflow ) dari luar negeri dengan alasan mencari tempat yang aman secara politik dan ekonomi. Keadaan semakin betambah runyam karena orang kaya Arab yang mendapatkan berkah petro dollar juga gemar menabung dan malas berbagi. Dana mereka  memenuhi brankas perbankan di eropa. Namun pada waktu bersamaan bank mengalami negative spread. Hampir semua bank mengalami bleeding. Ekspansi moneter yang dilakukan bank central Eropa tidak menolong banyak untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan. Mengapa ini bisa terjadi? ? Karena ini berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank international for settlement yang berhubungan dengan pengelolaan resiko dan prinsip kesehatan bank. Pengelolaan resiko berkaitan dengan kualitas kredit yang harus bebas resiko. Kesehatan bank adalah kepatuhan memenuhi kecukupan modal ( CAR dan Reserve Requirement). Ini harus dipatuh oleh seluruh .  Dua hal ini tidak mudah dan selalu dilemma. Seperti orang pakai sarung. Ditutup kepala kaki nongol, ditutup kaki,kepala nongol. Posisi likuiditas sudah sampai pada titik meruntuhkan system perbankan di Eropa. Pada situasi inilah , muncul seorang yang bukan ekonom memberikan solusi.  Dia adalah Joseph J. Cassano, seorang sarjana bidang political science dari Brooklyn College.  Berkat idenya dia berhasil menyelamatkan  Ekonomi Eropa dan pada waktu bersamaan meningkatkan likuiditas Amerika. Apa itu ?

Joseph J. Cassano mengajukan ide tentang Credit Default SWAP atau disingkat CDS. Apa yang dimaksud dengan CDS ? CDS adalah jaminan resiko atas kredit. Analogi singkatnya bila bank kelebihan dana , ia bisa membeli kredit dari bank lain atau lembaga keuangan. Resiko atas gagal bayar ini ditanggung oleh asuransi. Besaran premi asuransi yang harus dibayar oleh sipenjual kredit tergantung dari tingkat resiko ( biasanya diukur dari tingkat rating). Usulan ini disampaikan kepada JP Morgan sebagai contraller dari the FED juga pelaksana clearing pasar uang. Usulan ini ternyata diterima oleh Pemerintah Eropa dan juga Amerika. Maka jadilah dia sebagai tools financial market untuk menciptakan pasar yang efisien.  Sejak CDS diperkenalkan , bank bank dan lembaga keuangan (wallstreet ) AS menjual credit, dengan rakus dibeli oleh Bank bank di Eropa. Pelindung resiko terbesar juga adalah AS (misal American Insurance Guarantee). Maklum saja karena AS adalah Negara yang paling innovative menciptakan saluran investasi dan negara yang paling rakus berkonsumsi ( termasuk pemerintah ) serta negara yang paling kuat dukungan system keuangan Nah melalui skema CDS ini produk marketable securities berkembang luas, dari yang real sampai yang sintetik  bertaburan dilantai bursa. Walau settlement untuk CDS itu ada yag physical settlement dan cash settlement namun pada kenyataannya cash settlement lebih digemari tanpa harus tahu apakah CDS itu benar ada phisik dibelakannya.

Sebagian dana hasil penjualan surat berharga itu masuk kesektor riel untuk pembiayaan project perusahaan afiliasi AS yang beroperasi dibanyak Negara ( terbesar masuk ke China, Brazil dan India ). Adapula yang dipinjam oleh pemerintah AS sendiri , disamping memang untuk memenuhi konsumsi rakyat AS yang rakus. Belakangan karena Eropa dan jepang terus kebanjiran likuiditas sementara saluran investasi sector riel melambat akibat fluktuasi ekonomi global seperti  hancurnya bisnis dot.com tahundan 2000, maka AS menciptakan sendiri wahana investasi sector riel melalui kredit perumahan ( mortgage ).  Bahkan aturan ketat soal CDS tahun 2000 dihapus oleh Parlemen AS, dan sejak itu kreatifitas jual beli surat hutang tak bisa lagi dibatasi. Sampai pada puncaknya semua harus dibayar dan modal yang keluar dari brangkas bank itu bukan berbiaya murah. Tahun 2008 ketika system jual beli hutang ( marketable securities) berkatagori AAA itu tidak mampu membayar resiko gagal maka kepanikan terjadi. Hanya butuh beberapa jam saja setelah itu aksi lepas  terjadi besar besaran di bursa. Krisis terjadi. Diawali di AS dan terus menjalar ke Eropa, hanya masalah waktu akan terus menjalar keseluruh dunia. Prinsip bank tidak boleh ambil resiko ternyata dengan instrument CDS yang dianggap aman sesuai kuridor BIS justru menjadikan bank sebagai pesakitan dan akhirnya memaksa negara harus mem bailout.

Banyak orang menganalisa krisis ini dari berbagai perspektif tapi tidak pernah masuk kemasalah esensi dari penyebab krisis itu sendiri. Apa penyababnya ? Penyababnya adalah mindset bahwa kelebihan dana setelah berkonsumsi harus menabung. Mengapa harus nabung ? Mengapa tidak sharing dalam skema yang saling menguntungkan dan menjaga ? Menurut teori ekonomi secular memang tidak ada istilah sharing. Harta adalah milik pribadi dan setiap pribadi berkuasa atas hartanya. Negara tidak bisa mencampuri ini dan justru harus menyediakan alat perlindungan agar harta orang kaya tetap aman. Maka jadilah uang sebagai paradox , bukan sebagai alat kemakmuran tapi menjadi biang krisis dan ketidak-adilan dari masa kemasa. Mari berubah...mungkinkah?

Monday, December 22, 2014

Lapindo dan Bakrie

Sebelum SBY usai masa jabatan sebagai Presiden atau tepatnya sebulan sebelumnya, SBY dengan tegas memaksa Bakrie untuk membayar kerugian Lapindo. Tapi Bakrie tidak menanggapinya. Kemudian setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden, Jokowi pun dengan tegas meminta Bakrie membayar kewajibannya,dan paling lambat 2015 sudah selesai. Keluarga Bakrie menyatakan tak bisa lagi melunasi pembayaran sebesar Rp 781 miliar. Satu-satunya jalan keluar yang ditemukan, pemerintah menalangi sementara dengan jaminan aset Lapindo. Untuk diketahui bahwa pengelola blok minyak di Siduarjo itu adalah PT Minarak Lapindo.Keluarga Bakrie melalui penguasaan saham 30% pada di PT Energi Mega Persada Tbk menguasai saham 50% PT.Minarak Lapindo. Sisanya, PT Medco E&P Brantas mempunyai saham 32 persen, dan saham PT Santos 18 persen di Minarak Lapindo. Jadi keberadaan keluarga Bakrie terhadap bencana Lapindo sangat kecil sekali, bahkan Keluarga Bakrie tidak punya suara mayoritas di PT. Energy Mega Persada sebagai pemegang saham terbesar di PT.Minarak lapindo. Tapi politik telah menghakiminya secara kejam. Walau pengadilan atas dasar keputusan MA, Minarak Lapindo tidak terbukti bersalah namun Keluarga Bakrie meski tidak punya kepemilikan secara langsung, tapi mereka tetap bantu. Diperkirakan lebih dari Rp 8 triliun dana dikeluarkan untuk itu.

Tapi mengapa akhirnya Pemerintahan Jokowi setuju menerima solusi yang ditawarkan oleh PT. Menarak Lapindo dimana pemerintah menalangi dengan jaminan asset Lapindo.  Teman saya mengatakan kepada saya bahwa telah terjadi komunikasi langsung antara Lapindo dengan Jokowi. Keliatannya Jokowi tidak mempercayai seratus persen masukan dari orang orang disekitarnya.  Atas dasar itu Jokowi pun bisa mendapatkan referensi lengkap yang berhubungan dengan bencana Lumpur Lapindo di Siduarjo itu. Daily drilling report, menunjukan semua berjalan sesuai dengan SOP BP Migas. Tanah lempung sebagai sumber lumpur itu berada dikedalaman 20.000 feet, sementara pemboran hanya 9000 Feet. Bahwa lumpur Lapindo itu tidak disebabkan drilling accident, karena lumpur tidak berasal dari lubang sumur.! Soal tidak dipasangnya casing di kedalaman terakhir dalam pemboran, itu bukanlah kesalahan karena tidak ada parameter yang pasti soal ini. Jadi ini  bencana alam murni. Mengapa? Akibat adanya pergeseran lapisan di bawah tanah yang disebabkan fenomena alam ( gerakan tektonik ) maka terjadi aliran air kekedalaman 20.000 feet yang bercampur dengan lempung sehingga terjadi lumpur karena selnya reaktif maka lumpur bertekanan tinggi mencari jalan keluar melalui rekahan dan lagi kalau semburan akibat pemboran tidak lebih dari 750 m3 per hari tapi Ini 200 kali lipat.!

Belakangan ada rumor mengatakan bahwa setelah lumpur keluar semua dan lapisan bawah tanah yang dipenuhi lumpur habis maka akan menarik aliran minyak dari atas samping kiri dan kanan sehingga lapisan itu akan menjadi danau minyak raksasa. Ini sumber minyak yang sangat besar.Itu sebabnya kata sebagian orang , Bakrie terus membeli tanah dikawasan block minyak itu karena ada harapan untuk bisa ditambang dikemudian hari.Mungkin itu juga sebabnya pemerintah tidak merasa rugi bila harus menalangi pembayaran tanah itu dengan skema hutang selama 4 tahun dengan jaminan 80% asset dari Minarak Lapindo. Entahlah. Sejak tahun 2006 bencana Lumpur Lapindo ini terjadi, Bakrie tersandera oleh pemerintah SBY. Bargain position sebagai pendukung utama SBY hilang sama sekali. Akibat bencana lumpur Lapindo ini, Citra Aburizal Bakrie secara sistematis dihancurkan oleh media massa. Elektabilitasnya sebagai capres dari Golkar hancur. Ketika bisnis di lingkungan Bakrie Group masih bagus , mereka berkomitmen untuk bertanggung jawab atas dampak dari bencana itu. Tanggung untung dilaksanakan namun ketika kondisi Group Bakrie diterpa badai krisis keuangan akibat jatuhnya harga komoditas batubara dan hutang yang bertumpuk tak terbayar, tanggung untung tidak bisa lagi dilanjutkan. Mereka memnta agar pemerintah turun tangan menyelesaikannya. Namun pemerintah SBY menolak untuk membayarnya. Bahkan SBY memaksa Keluarga Bakrie untuk membayar. 

Yang pasti dengan adanya informasi yang lengkap tentang Lapindo, maka Jokowi tahu bahwa  PT.Minarak Lapindo dan juga keluarga Bakrie adalah pihak yang dirugikan akibat kebijakan Pemerintah sebelumnya. Andaikan ini adalah kesalahan drilling maka yang paling bertanggung jawab adalah negara ( BP MIGAS) karena setiap proses drilling itu dibawah pengawasan ketat dari BP-MIGAS dan pihak kontraktor harus melaksanakan sesuai dengan SOP BP MIGAS.  Bagi Jokowi, kebenaran itu harus dibela. Sebagai pengusaha dan juga rakyat, Bakrie dan seluruh pemegang saham PT.Minarak Lapindo berhak atas keadilan. Disinilah yang menjadi kagumnya lawan maupun kawan ,juga jadi bahan pembicaraan dikalangan bisnis minyak dunia bahwa Indonesia hebat bukan karena UU Migasnya sudah sangat canggih tapi karena pemimpin yang bisa menegakan aturan itu. Disinilah kelebihan Jokowi yang tidak dimiliki oleh pemimpin sebelumnya. Untuk KEBENARAN maka keadilan harus MENANG! Kalaupun nanti Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi ,saya yakin bukanlah karena transaksi politik tapi karena mereka merasa nyaman dan aman dibawah rezim yang mengutamakan keadilan. 

Tuesday, December 16, 2014

Rupiah terjun ,Jokowi jatuh...

Walau semua mata uang regional melemah terhadap Dollar sebagai akibat rencana kenaikan suku bunga the Fed namun rupiah bukan hanya melemah tapi undervalued. Berdasarkan Real Effective Exchange Rate (REER) , nilai tukar rupiah termurah diantara sembilan mata uang utama Asia.  Bahkan di Hong Kong  dan Singapore , obligasi valas Indonesia menjadi obligasi termurah, dan tidak disentuh oleh Investor. Sementara nilai ekuitas yang diperdagangkan di bursa ( IHSG) Jakarta , berdasarkan PER merupakan termahal ketiga di Asia. Nilai rupiah adalah cermin dari kesalahan dalam management ekonomi dan politik. Proses undervalued rupiah ini bukan datang mendadak karena adanya sentimen positip terhadap dollar tapi terjadi by process. Penyebabnya adalah: Pertama, fundamental ekonomi yang lemah karena hanya didukung oleh 10 komoditas eksport yang semuanya berhubungan dengan SDA. Ini akibat kesalahan membuat kebijakan sejak era Pak Hartao samapi dengan sekarang atau ketidak-mampuan mengambil keputusan pada moment yang tepat dengan cara yang tepat dimasa lalu. Kedua, belanja rutin berupa subsidi BBM impor dan bunga yang bermata uang asing dari tahun ketahun terus meningkat. Ketiga , saat sekarang keadaan politik memanas di DPR sehingga pasar kehilangan sinyal positip bahwa rupiah punya harapan untuk menguat. Apalagi dengan adanya niat DPR meng-interpelasi Presiden atas kenaikan BBM , semakin pasar tidak yakin Jokowi mampu mengeluarkan kebijakan pro pasar.

Selama10 tahun sejak SBY berkuasa ada keadaan yang terjadi  by process menggiring Indonesia kedalam krisis dan itu dibiarkan begitu saja tanpa tindakan keras dan cepat. Apa itu? Masalah utang. Total utang terhadap penerimaan pemerintah (pajak dan pendapatan bukan pajak) selalu lebih tinggi. Misalnya, pada 2007 total penerimaan pemerintah Rp 706 triliun, namun utangnya mencapai Rp 1.389 triliun. Pada 2011 total penerimaan pemerintah Rp 1.205 triliun, tapi jumlah utang Rp 1.803 triliun. Dan ini terus berlanjut sampai dengan 2014 dimana utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp.2.500 Triliun sementara penerimaan maish diatas 1000 triliun. Data ini satu fakta bahwa design pembangunan memang tidak berorietansi kepada kemandirian.  Pemerintah menikmati kenyamanan dengan sektor real yang mengolah SDA, yang tidak direpotkan dengan biaya riset, tiadk perlu pusing  menyediakan insfrastruktur ekonomi karena pengusaha SDA mampu menyediakan sendiri.Tidak perlu repot melakukan negosiasi international agar pasar indonesia dibuka. Semua pejabat bisa duduk santai dikantornya dengan setiap tahun mendapatkan pajak dan bagi hasil dari SDA itu. Dari penerimaan pajak dan bagi hasil itu, prioritas anggaran adalah untuk memenuhi belanja pemeritnah  dan bayar bunga serta ciilan hutang,sisanya hanya kurang lebih 10% untuk dirasakan oleh rakyat terbangunnya sarana umum. Kalau tidak cukup uang lagi untuk memacu pertumbuhan ekomomi menampung angkatan kerja , maka pemerintah akan hutang lagi. Cara culas dan malas!

Warisan yagn diterima Jokowi dari rezim sebelumnya bukan hanya kondisi makro ekonomi yang buruk akibat salah urus tapi oleh mindset elite politik dan birokrat yang masih percaya dengan keberadaan SDA sebagai satu satunya sumber penerimaan dan hutang sebagai solusi. Jokowi harus memperbaiki makro ekonomi dengan kebijakan keras dan  berspektrum jangka panjang,dan tidak lagi bersifat pragmatis yang berjangka pendek. Untuk itu diperlukan akal sehat dan niat baik. Caranya harus mulai melakukan diversifikasi komoditas eksport melalui industrialisasi yang berbasis SDA maupun terchnoloy. Indonesia tidak bisa lagi bergantung dengan 10 komoditas utama seperti batubara,nikel, emas, Migas, coklat, kopi,lada, CPO, karet, hasi laut tapi harus dalam jangka panjang bergantung kepada ribuan jenis komoditas. Karenanya pemerintah harus punya ruang fiskal yang lebar agar bisa melakukan ekpansi yang significant terhadap pertumbuhan sektor real khususnya pembangunan infrastruktur ekonomi dan skema pembiayaan yang fleksibel dan murah bagi tumbuhnya UKM. Itu sebabnya sudah saatnya tidak ada lagi subsidi konsumsi tapi subsidi produksi. Kedepan harus by design ekonomi untuk produksi.

Itu sebanya Jokowi harus merombak total RAPBN yang dibuat oleh Pemerintah SBY. Karena RAPBN 2015 itu tidak mencerminkan visi dan misi JOKOWI-JK.Tidak memenuhi syarat untuk Jokowi mampu memenui janjinya. Dengan adanya  APBN-Perubahan tahun depan rupiah akan menguat. Apa sebab ? akan tersedia ruang fiskal yang lebar untuk sektor produksi dan dana ini akan memasok likuiditas perbankan sehingga bisa menekan suku bunga. Dengan demikian maka investor akan tertarik masuk kedalam PPP ( Public Private Partnership ) , apalagi diiringi dengan insentip dan kemudahan perizinan , ini akan memicu terjadinya capital in flow berupa FDI ( foreign direct investment). Dengan adanya kebijakan reformasi tata niaga migas maka dapat menekan belanja impor BBM dan mendorong tumbuhnya industry dowstream Migas yang berorientasi ekspor. Kebijakan ketahanan pangan melaui revitalisasi sarana produksi pertanian dan perikanan akan menekan belanja impor dan meningkatkan nilai eksport. Jika Pemerintah dan DPR se VISI, ekonomi bisa tumbuh 7%. Tahun berikutnya naik lagi jadi 9%. Pada tahun ketiga kita bisa tumbuh dua dijit. Saat itulah Indonesia akan terbang, rakyatnya hidup sejahtera dan disegani. Tidak butuh lama untuk membuat Indonesia makmur karena kelebihan Indonesia bukan hanya SDA tapi letak yang strategis serta adanya momentum reoritenasi kebijakan Amerika yang focus kepada Asia Pasific dimana Indonesia dan China sebagai main player.

Yang jadi masalah adalah apakah kebijakan keras yang akan diambil oleh Jokowi yang tercermin dalam RAPBN-P 2015 bisa diterima DPR dan disetujui ? Karena kalau tetap mengikuti RAPBN 2015 tanpa ada perubahan maka dapat dipastikan dalam kurang lebih 2 tahun Jokowi bisa jatuh. Apa sebab ? rupiah akan terjun bebas. Mengapa? Karena tidak tersediannya ruang fiskal yang significant untuk memacu pertumbuhan, tidak adanya alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi,dan semua di design as usual , yang menjurus kepada krisis dan akhirnya chaos ekonomi. Saya berharap elite politik Indonesia bisa bersikap seperti eite politik Amerika ketika Obama sikulit hitam terpilih sebagai Presiden. Mereka tidak bertanya mengapa sikulit hitam yang harus jadi Presiden? Mengapa bukan Jhon McCain Tentara pemegang the Silver Star, the Bronze Star, the Legion of Merit, a Purple Heart and the Distinguished Flying Cross? Ketika Obama terpilih sebagai Presiden,semua elite politik bergandengan tangan membantu presiden keluar dari krisis. Walau hubungan antara pemerintah dan DPR acap memanas namun semua satu suara bila berhubungan dengan cara bagaimana menciptakan sinyal positip kepada publik bahwa ekonomi Amerika akan  bangkit dan besok ada HOPE. Semoga elite politik di DPR dapat dewasa berpolitik karena usia republik ini tidak lagi muda tapi uzur.Kapan lagi mau dewasa kalau bukan sekarang.

Saturday, December 6, 2014

Mafia Pangan dan MIGAS.

Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Kalimat itu kini mendapatkan pembenarannya. Andaikan BBM langka maka dipastikan siapapun rezim pasti akan jatuh. Andaikan pangan langka maka sehebat apapun rezim seperti Morsi yang terpilih secara demokratis di Mesir akhirnya ditumbangkan. Baik BBM maupun Pangan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan tapi lebih dari itu adalah komoditas politik. Kekuatan kartel dunia yang merupakan gabungan dari lembaga keuangan, pedagang, industri saling terikat dalam kartel untuk memaksa negara manapun  tergantung kepada mereka.Dengan demikian mereka bisa mengontrol negara itu.  Mengapa Petral harus di Singapore? Mengapa tidak Pertamina yang berhubungan langsung dengan pasar? Selama era Soeharto sampai dengan sekarang era SBY, indonesia terjebak dengan kondisi keterbatasan sumber pembiayaan pengadaan BBM. Lembaga keuangan yang memberikan dukungan trade financing lebih nyaman apabila LC pembelian minyak dibuka dari bank di Singapore daripada dari Indonesia. Alasannya lebih kepada keamanan dan kepastian hukum  dimana Singapore dibawah hukum British. Ditengah posisi APBN yang defisit karena beban hutang dan biaya sosial yang tinggi memaksa pemerintah tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti platform yang ditetapkan oleh kartel tersebut. Akibatnya upaya swasembada BBM kandas karena rencana membangun refinery, peningkatan lifting dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari karter tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Pangan. Kekuatan kartel international melalui lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan defisit anggaran berperan membuat program swasembada pangan gagal, agar Indonesia tergantung impor dari luar negeri. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye SBY akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk.  Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun. Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Apa sebab? Dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate), sebagai kelanjutan dari liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Karenanya rakyat tersingkir ditengah konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan

Selama ini Petani dalam kondisi tidak berdaya dan by design dipinggirkan. Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti. Karena 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun  dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis dan membuat petani terpuruk. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Keempat pedagang besar ini bermitra dengan segelintir pengusaha lokal. Di industri pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung , empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara itu,  empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih.  Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen. Untuk distribusi gula impor di dalam negeri diduga dikuasai oleh hanya enam perusahaan.

Baik BBM maupun Pangan kita benar benar dibawah kekuatan kartel yang beroperasi seperti mafia. Mereka menggunakan kekuatan loby politik, menebar komisi, suap untuk melahirkan UU dan Peraturan yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Mengapa Kartel dan mafia perdagangan tidak bisa dihapus? Jawabanya sudah jelas bahwa  semua pemimpin bisa dibeli dan berlaku bagaikan boneka bagi para kartel untuk bersikap dan bekerja demi kepentingan Kartel ( bukan kepentingan rakyat). Dan semua itu tidak ada yang gratis. Bagaimana melawan kartel itu ? Pemimpin harus bersih dan amanah. Sehingga dia bisa memastikan negara harus berdaulat secara politik dibidang energy dan Pangan. Jokowi telah dengan tegas mengeluarkan kebijakan swasembada pangan dan BBM. Itu sebabnya infrastruktur pertanian beruapa irigasi dan waduk akan direvitalisasi semua agar produktifitas pertanian dapat meningkat. Program ini telah lebih 5 tahun tidak pernah dikerjakan oleh SBY. Harus mulai meninggalkan ketergantungan dengan pupuk kimia impor yang selama ini 90% dibayar dengan dana subsidi, dan selanjutnya subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pupuk organik,membangun pabrik Gula, Infastruktur jalan desa dan pusat terminal agro disemua kabupaten akan diperbaiki agar logistik pertanian efisien. Tujuannya adalah kita harus mampu swasembada pangan juga swasembada alat dan bahan produksi dan memastikan harga menguntungkan petani namun tidak memberatkan konsumen. Kita akan mampu menjaga keseimbangan demand and supply karena kita mandiri.

Dibidang BBM, pemerintah segera akan membangun kilang minyak berkapasitas 2x 500.000 Barel dan membangun Stasiun BBM berkapasitas raksasa, meningkatkan lifting MIGAS  dan menyediakan kapal berlambung lebar untuk saran logistik. Ini semua untuk memastikan kita sebagai player dibidang BBM , bukan hanya sebagai konsumen dan produsen yang semua diatur oleh player ( asing dan domestik). Itu hanya mungkin apabila kita mandiri. Namun untuk bisa keluar dari jebakan kartel atau mafia BBM dan Pangan maka syarat utama adalah kita harus punya modal sendiri. Kalau Pertamina mencoba meminjam dana dari asing maka pasti mereka tolak dengan berbagai alasan. Kalau Pertamina menarik dana dari perbankan jelas akan mengganggu rasio legal lending limit. Satu satunya cara adalah negara memberikan tambahan modal kepada Pertamina dan itu sumbernya dari APBN 2015-2016, Pemerintah Jokowi harus mau dan berani merestruktur APBN untuk memastikan program kemandirianya dibidang pangan dan energy dapat tercapai. Ini memang kebijakan yang pahit karena akan memaksa PNS, Rakyat harus berkorban demi APBN yang sehat , demi kemandirian dalam pembangunan. Ya Kita lihat nanti APBN-2105-2106. Semoga elite politik dapat berdamai dan bergandengan tangan untuk membuat Indonesia makmur dan bermartabat.

Saturday, November 29, 2014

Investasi Asing...

Waktu kunjungan ke Pyongyang, saya didampingi oleh teman yang juga pejabat China. Pejabat Korea utara dengan bangganya menceritakan bahwa Korut adalah negara berdaulat dimana semua sumber daya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk seluas luasnya bagi kesejahteraan rakyat. Kami menutup diri dari dunia luar. Tidak ada orang asing menguasai SDA seperti di Korea selatan, katanya. Dari kendaraan yang melaju ke Hotel, saya meliat dipinggir jalan orang berjalan dengan wajah tanpa harapan. Nampak miskin dengan senyum dipaksakan sambil membungkuk ketika kendaran dengan plat nomor penguasa melintas. Usai kunjungan dan kembali ke Beijing ,teman saya meminta kesan saya terhadap Pyongyang. Saya hanya mengatakan singkat bahwa di negeri itu tidak ada peradaban.Teman saya tersenyum. Menurutnya kesalahan terbesar dari Korea Utara adalah menjadikan satu gerombolan berkuasa penuh menentukan apa saja demi tegaknya sebuah kekuasaan termasuk menempatkan seseorang sebagai diktator, untuk itu mereka menggunakan komunisme sebagai Idiologi. China pernah mengalami kesalahan seperti itu ketika era Mao. Untuk membangun peradaban ada dua prinsip yang harus disadari bahwa pertama, Bumi ini milik Tuhan, katanya. Kita berbeda dan terpecah belah karena adanya paham nasionalisme. Alangkah buruknya bila karena sebuah pemikiran imajiner tentang nasionalisme membuat kita tertutup dari dunia luar. Kemitraan dengan dunia luar itu mutlak. Itu sebabnya Era Deng, China membuka diri dengan dunia luar. Saat itulah kita meyakinkan pada diri kita bahwa kita bagian dari dunia luar. Banyak hal yang china miliki tapi juga banyak yang tidak dimiliki.Kemitraan dengan asing adalah saling melengkapi agar setiap bangsa bisa mendapatkan kemakmuran dari keterbatasannya.

Prinsip kedua adalah memastikan pembangunan itu karena adanya emansipasi dari rakyat. Proses pembangunan juga adalah proses emansipasi. Tugas negara menjaga proses emansipasi itu dengan cara yang benar dimana kebaikan diutamakan dan keadilan  tegak. Itu sebabnya China memilih jalan industrialiasasi sebagai visi. Semua sumber daya alam harus diolah didalam negeri. Tidak semua SDA itu dikelola oleh Negara , ada banyak yang dikelola oleh Private lokal maupun asing namun dipastikan negara berkuasa atas kebijakan bagaimana SDA itu dikelola. Kebijakan dasarnya adalah memastikan transfer technology terjadi dan distribusi kesempatan meluas. Karenanya pemerintah China membangun infrastruktur ekonomi, jalan, pelabuhan, bandara, dan lain lain agar koneksitas antara wilayah dapat melahirkan sinergi dibidang ekonomi. Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah juga tidak melarang bila karena pertumbuhan ekonomi itu, swasta lokal maupun asing ingin mendapatkan keuntungan dari peluang pengadaan sarana umum dengan skema  Public Private Partnership (PPP) seperti Jalan Toll, Kereta Api ekspress, bandara, dll. Namun negara membatasi konsesi bisnis PPP itu dengan aturan yang jelas dan tegas. Sehingga ada kepastian hukum bagi investor dan juga bagi public yang diwajibkan membayar atas sarana umum itu. Jadi membangun itu bukan masalah apakah harus negara menguasai semua dan mengelolanya kemudian dibagikan kepada rakyat seperti ala sosialis komunis. Bukan pula menyerahkan semua sumber daya kepada dunia usaha seperti ala kapitalis liberalisme. Bukan begitu!. Kita perlu kapitalisme demi terlaksananya emansipasi rakyat membangun  namun kita butuh sosialisme agar negara hadir disetiap ruang itu demi tegaknya keadilan sosial. Jadi ya seperti sosial demokrat.

Apa yang dilakukan oleh china dalam membangun tidak jauh berbeda dengan Malaysia, yaitu visi industrialisasi. Sebagai ngara agraris, malaysia mengelola Perkebunan Sawit menerapkan tekhnologi dan padat modal. Hubungan antara petani dengan pengusaha besar diatur dalam sinergi yang kokoh.Sebagian besar perkebunan sawit dimiliki dan dikelola oleh petani dan negara bersama pengusaha besar sebagai pembina untuk tersedianya tekhnologi tanam yang mampu meningkatkan produksi dan kemudian membangun industri hulu untuk mengolah  CPO menjadi ethyl ester, Fatty acid, dan glycerine. 70% dari CPO ini diolah didalam negeri. Dari industri hulu CPO ini mengakibatkan terjadi arus investasi dari dalam  dan luar negeri untuk membangun industri yang membutuhkan bahan baku ethyl ester, Fatty acid, dan glycerine,seperti industri pangan (minyak goreng dan margarin), industry sabun (bahan penghasil busa), industri baja (bahan pelumas), industri tekstil, kosmetik, dan sebagai bahan bakar alternatif (biodisel). Karena visinya industri , walau Indonesia memiliki lahan sawit terbesar didunia, yaitu mencapai kurang lebih 18 juta hektar. Sementara Malaysia hanya 6 juta hektar.Tapi jumlah produksi kelapa sawit yang dihasilkan Malaysia per tahunnya, ternyata hampir dua kali lipat lebih besar dari Indonesia. Tapi Malaysia hanya menjual 30% saja dari total produksi CPO nya sementara Indonesia mengeksport 70% lebih CPO nya. Ketika harga export CPO jatuh , indonesia meradang nestapa namun malaysia tetap melaju karena 70% CPO diolah didalam negeri untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

Sebetulnya Indonesia mempunyai banyak sekali peluang untuk tumbuhnya industrialisasi. Zaman Soeharto , kekuasaan dikelola dengan cara totaliter dan  semua SDA dikuasai negara. Namun tidak ada keadilan terhadap distribusi barang dan modal. Penguasaan ekonomi lebih kepada kroni penguasa yang bersenggama dengan asing. Industri tumbuh tapi hanya sebagai tukang jahit yang memanfaatkan upah murah. Pihak asing mendapatkan keistimewaan dari negara untuk mengelola SDA namun dieksport tanpa diolah didalam negeri. Ketika reformasi,kekuasaan dikelola dengan demokratis namun juga tidak ada keadilan distribusi barang dan modal. Penguasaan ekonomi dikuasai oleh pasar sementara rakyat banyak hanya jadi konsumen yang dijejali barang import. Terjadilah deindustrialiasi. Saat sekarang itu ingin dirubah oleh Jokowi. Di Forum APEC Dalam investment expose dihadapan CEO APEC, jokowi menawarkan investasi di Indonesia bukan karena pengurasan SDA untuk diangkut keluar tapi diolah didalam negeri dalam visi industrialisasi. Dengan prinsip negara akan menjadi leading untuk terjaminnya ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia yang berkualitas, dan infrastrutur ekonomi yang meluas. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa mengeskalasi pertumbuhan ekonominya yang setiap tahun berpacu dengan pertumbuhan angka kelahiran 3,5 juta, 1 juta angkatan kerja baru, harus membayar kesalahan rezim sebelumnya dengan angsuran hutang dan bunga sebesar Rp 154 trilun! setiap tahunnya. Ini bukan kerja mudah seperti mimpi sosialis dimana negara menguasai semua namun akhirnya negara ( elite ) mengambil semua dengan membagi secuil kepada rakyat. 

Ya, betul kata teman itu bahwa kita butuh pemimpin yang mengerti kapitalisme namun mempunyai hati sosialis. Bukan soal pilihan apa yang tepat sebagai idiologi tapi siapa pemimpin dibalik idiologi itu. Baik buruknya peradaban tergantung dari akhlak pemimpin yang kita pilih. Semoga Jokowi adalah pilihan yang tepat. Kepada Allah kita berserah diri...

Wednesday, November 19, 2014

Dibalik Subsidi dan APBN

Dari sejak era Soeharto sampai dengan tahun 2000 kita menerapkan sistem neraca berimbang (Debit dan kredit ). Dalam sistem ini sumber penerimaan adalah yang real diterima oleh pemerintah. Apabila penerimaan lebih kecil dari pengeluaran maka pemerintah akan berhutang dan itu akan berada disisi penerimaan. Sehingga tidak ada istilah defisit. Itu sebabnya harga BBM di APBN menggunakan acuan biaya pokok+fee. Jadi actual price, bukan market price. Benar benar negara sebagai logistik nasional dibidang migas untuk mendistribusikan BBM kepada rakyat. Tentu ini sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33. Pemahaman seperti ini masih melekat dikepala banyak orang sampai sekarang.Bahkan banyak pengamat yang terjebak dengan pahaman seperti itu dan ikut memprovokasi orang awam.Padahal sejak tahun 2000 sistem neraca berimbang digantikan dengan neraca “vertikal”. Ini standard Government Finance Statistic. Sistem ini sama dengan neraca perusahaan. Sebagai kelanjutan dari ketaatan SGFS,  tahun 2003 keluar UU migas. Harga BBM di APBN menggunakan acuan MOPS + Alpha+pajak. Artinya harga pasar. Berapa MOPS tergantung harga rata rata minyak di pasar singapore atau biasanya Indonesia Crude Price yang selalu lebih mahal USD 5 sampai dengan USD 10. Alpha adalah biaya refinery, penyimpanan, distribusi, lost product yang ditetapkan 10% dari harga MOPS. Pajak ditetapkan 15% dari MOPS + ALPHA.

Ya selalu harga pengadaan crude diatas USD 5-10 harga MOPS. BIla diilustrasikan harga BBM sekarang adalah harga oktober (penyerahan s/d desember) USD 87 + 10 = USD 97. Tapi karena perhitungan APBN menggunakan everage tahun berjalan maka harga crude yang dihitung menjadi 104,7 atau hanya USD 4 selisih dari ketentuan harga pada APBN 2014 yang USD 108. Mengapa everage ? Karena penetapan besaran subsidi itu diawal tahun anggaran, sementara harga crude setiap bulan naik turun. Perhitungannya jadi 104,7 + 10% x 104,7 = USD 115,17 + 15% pajak x 115,17 = USD 132,45 per Barrel. BIla kurs rupiah Rp12300 maka harta per barre USD 132,45 x Rp. 12.300 = Rp.1.629.079 per barrel. Bila 1Barel adalah 158,9 liter maka harga per liter Rp. 1.629.079/158,9 liter adalah  Rp. 10.252 perliter atau berkisar Rp.10.000 per liter untuk harga perolehan premium per liter. Untuk RON 88 harga perolehannya adalah Rp. 9200 per liter dan bila dijual Rp. 8500 perliter maka masih ada subsidi sebesar Rp.700 perliter. Dari acuan MOPS + Alpha maka kita tidak tahu berapa pastinya “alpha” itu. Yang penting harga minyak dunia naik, maka alpha juga naik sebaliknya bila harga minyak dunia turun maka Alpha juga turun. Walau nyatanya gaji direksi dan karyawan Pertamina tidak terpengaruh harga minyak. Nah karena dibeli dengan harga pasar crude international maka seharusnya juga dijual dengan harga BBM international. Tapi harga minyak dalam negeri tetap berpatokan dengan acuan MOPS+ Alpha. Selisih harga yang ditetapkan dengan acuan pengadaan BBM ( MOPS+alpha ) ini disebut dengan subsidi. Jadi sebetulnya wajar kalau dipertanyakan betulkah harga subsidi itu? bila Alpha ditentukan harga pasar. Mengapa harga BBM impor bisa saja lebih murah dibandingkan harga perolehan BBM berdasarkan acuan MOPS+alpha. Ya karena "alpha"nya sebagai sumber masalah.

Dalam sistem akuntasi sekarang , Pemerintah bukan lagi provider minyak tapi service provider yang mendapatkan sharing and fee ( Pajak). Penerimaan pajak penjualan juga akan mengikuti trend pengadaan minyak berdasarkan acuan MOPS +Alpha. Bagaimana dengan pendapatan negara berupa bagi hasil MIGAS?. Itu akan masuk dipos penerimaan negara atau PNBP yang nilainya pada APBN ditentukan berdasarkan asumsi kurs rupiah rata rata dengan harga pasar per kwartal. Subsidi masuk dalam pos belanja negara. Jadi dalam sistem neraca ini tidak ada hubungan langsung antara penerimaan MIGAS dengan SUBSIDI. Sisi penerimaan negara berhubungan dengan semua belanja negara termasuk subsidi BBM. Contoh bila penerimaan sektor migas 100 dan pengeluaran subsidi 110 maka tetap subsidi 110 bukan 10 ( 100-110). Dengan sistem ini maka semua transference sehingga pasar bisa menilai dengan cepat financial ratio APBN kita. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena apabila terjadi difisit anggaran dan pemerintah perlu menarik pinjaman/hutang maka pemerintah bisa menerbitkan surat Hutang/Obligasi atau melakukan instant loan dengan lembaga multilateral seperti ADB, World bank, dan lain lain. Bunga Obligasi atau yield obligasi ditentukan oleh financial ratio dari APBN. Kondisi rupiah ditentukan dari financial ratio APBN atau istilahnya Fundamental ekonomi. Jadi skema penetapan harga BBM itu karena keharusan mengikuti SGFS sebagai compliance untuk menarik hutang.

Karena skema penetapan harga inilah makanya pemerintah sebelumnya terbuai mempertahankan subsidi BBM di APBN. Kalaupun subsidi BBM dikurangi namun dilakukan bertahap. Mengapa? ini bukan takut kepada rakyat yang marah karena BBM naik tapi takut kepada pihak asing yang berada dibalik skema ini,dan juga kepada pengusaha yang selama ini ada dibalik terpilihnya dia sebagai Presiden. Suka tidak suka pihak asing juga adalah undertaker atas hutang pemerintah.  Dengan skema ini maka ada konspirasi dimana minyak Indonsia ( ICP) yang dikenal dengan minyak kualitas 1 dengan harga paling tinggi didunia, dijual ke luar negeri sementara untuk memenuhi kilang minyak dalam negeri , Pertamina melalui Petral mengimpor crude dari negara yang kualitasnya rendah  dan harga murah seperti Iran, Irak,Rusia. Kekurangan produksi kilang, kita mengimpor BBM. Bayangkanlah,  harga BBM kita di APBN berdasarkan harga minyak Indonesia ( ICP) sementara yang kita terima adalah kualitas rendah dan murah.  Jadi siapa yang menikmati selisih harga pada APBN ini?siapa yang mendapatkan untung dari skema ini?  Selisih harga dinikmati oleh Trader yang dapat jatah beli dan jual Crude. Yang dapat keuntungan dari skema ini adalah para pengusaha yang mendapatkan hak mengimpor BBM. Mereka beli murah dan jual dengan harga tinggi ( harga APBN) ke Pemerintah. Disamping itu para pihak lain juga bermain dengan jatah BBM subsidi, mereka selundupkan keluar bila harga minyak intentional tinggi. Semua skema ini di back up dengan UU dan Peraturan pemerintah. Legitimate.!

Karena  skema inilah maka sejak zaman Soehato jatuh sampai dengan sekarang tidak pernah ada kilang minyak baru dibangun. Lobi pengusaha kepada elite politik di senayan sangat hebat untuk memastikan Pemerintah gagal membangun kilang minyak baru. Karena kalau sampai kita swasembada BBM maka baik trader maupun pengusaha tidak mendapatkan untung.  Karena skema ini pula lifting minyak Indonesia turun terus sampai akhirnya jatuh dibawah 1 juta barel. Mengapa? karena para importir ingin mendulang laba dari ketergantungan pemerintah akan impor BBM . Padahal lifting minyak kita bisa diatas 1 juta barrel karena resource nya tersedia. Nah, semua permainan ini didukung oleh pendanaan yang tidak kecil. Ingat bahwa trading minyak adalah trading uang. Hanya yang punya uang yang bisa akses ke bisnis ini. minimal harus didukung oleh dana USD 100 juta. Siapa yang mampu ? tentu mereka yang didukung oleh lembaga keuangan kelas dunia dan mereka inilah dibalik financial resource RI menarik hutang luar negeri. Jadi yang menginginkan skema  subsidi BBM ini dipertahankan adalah pengusaha monyet dan politisi monyet, serta lembaga keuangan monyet.  Yang hanya goyang goyang kaki menikmati laba tak terbilang, sementara rakyat konsumen dibodohi dengan retorika pengurangan subsidi menyengsarakan rakyat. Padahal pengurangan subsidi atau penghapusan subsidi membuat laba mereka berkurang atau hilang.

Bagaimana seharusnya ?Tentu kita tidak mungkin kembali kepada sistem Orba karena itu sistem  yang tidak transfarance dan cenderung korup.Kita tetap menggunakan sistem yang telah ada sekarang namun khusus subsidi BBM dikeluarkan dari APBN. Apakah ini akan memberatkan rakyat ? dalam jangka pendek ya konsumen ( rakyat ) akan terasa mahal namun dalam jangka panjang akan murah. Karena dana subsidi itu akan digunakan untuk sektor produksi termasuk membangun kilang minyak berkapasitas 2x 500.000 barel.Apabila kilang selesai dibangun maka harga pokok BBM akan turun. Selisih kualitas minyak kita dengan minyak luar sudah bisa menutupi ongkos produksi. Pada waktu bersamaaan alangkah baiknya bila team Reformasi Tata Niaga Migas dapat merekomendasikan kepada pemerintah untuk  merevisi ketentuan mengenai acuan harga MOPS+ Alpha agar lebih tranfarance dan adil.  Merevisi Contract revenue sharing dari 85/15 gross atau belum termasuk cost recovery ,dirubah menjadi 40/60 Net.Pemerintah mendapatkan 40% dari lifting secara netto. Kalau ini dirubah maka keadilan sumber daya akan kita rasakan sebagaimana rakyat Bolivia dan Venezuela telah rasakan. Saya tahu bahwa reformasi MIGAS ini tidaklah mudah. Karena yang dihadapi oleh pemerintah Jokowi bukan hanya rakyat bodoh yang terprovokasi menolak pengurangan subsidi tapi juga pengusaha monyet, potisi monyet, lembaga keuangan monyet yang terancam bisnisnya. Selama ini mereka menikmati rente ekonomi akibat kebodohan rakyat dan ketamakan penguasa. 

Sunday, November 16, 2014

Solusi...

Suatu saat saya pernah diminta advice secara pribadi oleh teman tentang keadaan perusahaannya yang bergerak dibidang mining. Dengan data yang ada , saya sampaikan kepada dia bahwa selama ini dia tidak menjalankan perusahaan secara sehat. Perusahaan tumbuh karena ilusi. Asset meningkat bukan karena laba atau surplus tapi karena hutang. Dari setiap 100 perjualan , 40 habis  untuk membayar hutang. Padahal laba yang didapat tidak bisa lebih dari 10%. Jadi perusahaan sudah rugi ketika dia menjual. Sementara itu biaya tetap untuk gaji karyawan dan operasioanal mencapai 90% dari total biaya yang setiap tahunnya meningkat. Peningkatan biaya ini tidak dibiayai dari laba  tapi diambil dari modal. Lambat laun modal tunai sudah habis terpakai maka asset yang didapat dari hutang tidak lagi digunakan untuk produksi meningkatkan value perusahaan tapi disewakan kepada pihak luar untuk mendapatkan fee. Lambat laun tidak ada lagi sumber daya yang didapat dari hutang diolah sendiri tapi disewakan kepada orang lain untuk mendapatkan fee, ada juga yang dijual sebagian. Tentu bagaimanapun fee ini tidak akan membuat perusahaan surplus tapi defisit. Mengapa? karena penerimaannya hanya berdasarkan fee. Perusahaan kehilangan nilai strategisnya sebagai pencipta nilai tambah. Perusahaan tak ubahnya penampungan sosial bagi mereka yang malas.

Lantas bagaimana solusinya ? tanyanya. Dengan tersenyum saya katakan bahwa solusi itu ada pada dirinya sendiri. Apakah dia mau melihat kenyataan  dan bersikap untuk masa depan yang lebih baik.  Apa yang dimaksud dengan kenyataan? Tanyanya lagi. Bahwa kenyataan itu adalah perusahaan tidak akan bisa melaksanakan fungsi sosialnya bila dia tidak tumbuh karena surplus atau laba.  Tidak ada pertumbuhan karena utang tapi juga tidak bisa dihindari untuk tumbuh butuh hutang. Hutang harus bisa menciptakan laba agar mampu membayar hutang dan bukan menciptakan hutang baru lagi untuk membayar hutang. Teman itu dapat memahami advice saya. Jadi yang harus dilakukan adalah memotong anggaran biaya gaji dan operasional. Tidak ada lagi tunjangan sosial.Tidak ada lagi cuti liburan bagi manager, staf dan direksi. Diharapkan sedikitnya 20% anggaran operasional bisa dihemat. Penghematan ini digunakan untuk memperbaiki sarana produksi agar efisien dan investasi mesin untuk meningkatkan volume produksi. Disamping itu karena difisit begitu besarnya maka dia harus menggandeng investor dari luar untuk melakukan kerjasama perluasan pengolahan mining nya. Ini lebih tepat daripada dia berhutang untuk menutupi difisit.

Jadi ada tiga hal yang harus dilakukan oleh teman itu ,yaitu pertama restruktur biaya. Kedua, realokasi anggaran dari biaya sosial ke sektor produksi. Ketiga, memperluas produksi agar semakin besar potensi penerimaan. Apabila dia tidak melakukan hal yang pertama maka dia tidak akan bisa melakukan hal yang kedua. Dampaknya penjualannya akan terus tersedot sebesar 40% untuk bayar hutang. Apabila dia tidak bisa melakukan yang kedua maka tidak mungkin dia bisa menarik mitra investor karena tidak ada orang yang mau bermitra bila insfrastruktur miningnya buruk dan tidak efisien. Walau usulan ini saya sampaikan dengan tidak resmi namun dia mendengar dengan baik. Saya cepat mengambil kesimpulan karena saya mengenal teman ini cukup lama dan tentu saya paham bisnis dia. Memang berat baginya membuat keputusan yang pertama karena ini perusahaan keluarga dan hampir semua anggota keluarga bekerja di perusahaan. Mereka sudah terbiasa manja dan hidup serba mudah karena semua fasilitas tersedia walau itu semua didapat dari hutang. Namun akhirnya dia beranikan membuat keputusan. Benarlah dia dimusuhi oleh anggota keluarganya dan karyawan demo. Namun itu semua tidak merubah keputusannya. Hanya butuh waktu lima tahun setelah keputusan pahit dibuat, perusahaan berhasil bangkit dan surplus.

Ilustrasi diatas tak ubahnya dengan keadaan negara kita sekarang. Harap dimaklumi keadaan APBN sudah lampu merah karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global yang berdampak kepada turunnya permintaan komoditas andalan Indonesia serta harga export yang terus melemah. Tentu hal ini berdampak buruk terhadap makro ekonomi dengan terjadinya gabungan difisit : perdagangan, investasi, APBN. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap valas sepanjang tahun 2014 melemah. Pelemahan rupiah itu membuat beban subsidi naik , beban bayar bunga dan cicilan hutang juga naik fantastik. Bahwa setiap USD 100 penerimaan devisa eksport , USD 40 habis untuk bayar hutang. 85% total anggaran habis untuk biaya rutin termasuk gaji PNS,TNI dan Polri.  Hanya menyisakan sebesar 15% untuk ekspansi perluasan investasi. Jumlah 15% ini tidak cukup untuk menghasilkan pertumbuhan. Apalagi beban hutang yang begitu besar dan difisit yang besar. Apa yang harus dilakukan Jokowi adalah tindakan rasional. Bahwa dia harus lakukan restruktur biaya. Ia harus kurangi anggaran pegawai dan anggaran subsidi. Alihkan kesektor produksi. Ini dulu yang harus dilakukan. Jangan terjebak dengan retorika politik. Jangan percaya kata pengamat bahwa banyak hal yang bisa dilakukan selain mengurangi subsidi. Itu hanyalah retorika yang sifatnya “akan” yang butuh waktu untuk dilakukan sementara kenyataannya setiap hari negara harus bayar bunga hutang Rp.300 miliar. Ini tidak termasuk cucilan. Ini tidak bisa ditunda. Bila tidak ada restruktur biaya maka terpaksa harus berhutang lagi untuk menutupi hutang.

Apabila anggaran rutin bisa dipangkas sampai 20% maka ada tersedia ruang fiskal 30% dari APBN atau sekitar Rp.600 Triliun. Ini yang disebut dengan restruktur anggaran.Anggaran tidak berkurang hanya alokasinya dirubah. Tahap kedua, penghematan  dana sebesar 30% di investasikan untuk perluasan infastruktur ekonomi ,meningkatkan modal BUMN agar semakin besar berproduksi dan semakin besar memberikan deviden kepada negara. Tahap ketiga ,dengan tersedianya infrastruktur ekonomi yang luas maka akan mendorong arus investasi lokal maupun asing disektor produksi. Pada tahap ketiga inilah penerimaan negara berupa pajak ,PNBP, Hibah akan meningkat sehingga bisa surplus untuk membayar hutang serta memperluas kemampuan nagara melaksanakan tanggung jawab sosialnya khususnya untuk membantu mereka yang duafa dan perbaikan lingkungan. Jadi, sudah saatnya kita harus punya tekad bahwa kita hanya akan menikmati tangung jawab sosial negara secara luas apabila negara surplus. Itu tugas kita untuk membuatnya surplus.Kalau kita tidak ingin asing menguasai peluang investasi di Indonesia maka kita harus didik anak kita agar mau menjadi pengusaha. Para pengusaha harus hemat dan ulet untuk mengembangkan usaha agar berkelas dunia sehingga mampu bersaing dengan asing.

Selagi budaya wiraswasta tidak tumbuh berkembang, selagi pengusaha lebih suka menjadi broker  maka jangan salahkan bila asing akhirnya menguasai sektor produksi di indonesia.  Negara tidak bisa menanti anda yang malas, dan lebih suka jadi jongos, karena setiap hari biaya yang ditanggung negara sangat besar dan setiap hari ada 10,000 bayi lahir yang harus dipersiapkan sarana dan prasrananya sementara yang belum terjangkau masih banyak. KIta sangat kaya akan SDA namun kekayaan itu berada dibawah ribuan mill tanah, diatas bukit , disamudera dan ditengah hutan belantara. Semua itu harus diolah dengan kerja keras, modal , tekhnologi serta berani mengambil resiko. Tidak ada distribusi SDA gratis, apalagi harga diskon. Kita harus berbuat, mengolah SDA itu. Bila rakyat tidak berbuat maka orang lain yang melakukan, dan negara mendapatkan pajak untuk membayar kebutuhan pemerintah mengelola penduduk yang ratusan juta ini...

Sunday, November 9, 2014

Subsidi ?

November 1967. Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan Soemitro Djojohadikusumo berkunjung ke Geneva. Mengingat pentingnya misi kunjungan ini membuat udara musim dingin itu terasa panas. Mereka datang atas undangan dari The Time-Life Corporation untuk bertemu dengan kalangan investor kelas dunia. Investor inilah yang akan menjadi undertaker kebutuhan pendanaan pembangunan indonesia menuju masyarakat sejahtera. Ketika itu yang hadir dari kalangan investor adalah  General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, tak ketinggalan David Rockefeller yang menjadi tuan rumah. Dalam pertemuan yang berlangsung tiga hari itu, pihak investor berjanji akan menanamkan dananya untuk bisnis dibidang pertambangan Migas dan Nikel ( Freeport ). Indonesia akan mendapatkan pajak, bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut. Soemitro Djojohadikusumo menyampaikan gagasanya kepada David Rockefeller tentang design pembangunan jangka pendek,jangka menengah dan jangkan panjang. Belakangan dikenal dengan istilah Repelita. Sebetulnya gagasan yang disampaikan oleh Soemitro ini sudah dikenal luas oleh para ekonom ketika itu. Gagasan ini termuat dalam buku The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto yang ditulis oleh W.W.Rostow. Belakangan Rostow menjadi mentor para Tekhnorat ekonomi indonesia yang sebagian besar alumni Barclay University. Tahun 2003 Rostow meninggal.

Apa design pembangunan yang disampaikan oleh Soemitro?  Pada tahap awal dia sadar bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup secara tradisional atau traditional society. Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur pekembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas. Belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern.Terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai. Karenanya pada tahap ini kebijakan yang diambil adalah kapitalisme yang diorganisir oleh negara atau disebut Liberalisme Sosial, yakni perlunya intervensi negara untuk mengelola pendidikan, stabilitas ekonomi (dan politik), dan mendesain sistem negara kesejahteraan. Seluruh sumber sumber penerimaan negara dikontrol penuh oleh negara. Pertumbuhan ekonomi dipicu oleh sepenuhnya peran negara. Peran rakyat hanya sebagai pelangkap. Dalam kesempatan itu Soemitro menyampaikan bahwa pembangunan harus bergerak cepat. Kalau hanya mengandalkan cash in berupa surplus penerimaan negara dari pajak dan bagi hasil tambang, indonesia akan tertinggal. Karenanya Soemitro minta agar negara Barat dan Amerika berada digaris depan memberikan bantuan pinjaman kepada indonesia seperti program The Marshall Plan yang dikenal dengan istilah the European Recovery Program (ERP) paska perang dunia kedua. Belakangan usulan ini direalisir dengan berdirinya IGGI ( Intergovernmental Group on Indonesia) dan kemudian berubah menjadi CGI ( Consultative Group on Indonesia)

Untuk diketahu bahwa ciri dari phase the traditional Society ini adalah negara mengatur supply and demand, termasuk menentukan harga barang dan jasa melalui mekanisme subsidi dan monopoli negara. Jadi by design memang tidak ada sama sekali rakyat ditempatkan sebagai key player. Rakyat hanya ditempatkan sebagai objek yang hidupnya diatur dan ditentukan oleh penguasa. Salahkah ini? Bisa ya bisa juga tidak. Karena bila proses ini dilalui dengan benar dan konsisten dimana pemerintah focus dengan teori Rostow maka sesuai Repelita jangka menengah Indonesia akan berhasil keluar dari traditional society menjadi the take off atau lepas landas. Mengapa? Dalam teori Rostow disebutkan alokasi anggaran untuk pembangunan  ekonomi  harus menjamin terjadinya keadilan distribusi barang,modal dan sumber daya. Karenanya subsidi diarahkan kepada sektor produksi bukan konsumsi. Dalam prakteknya apa yang terjadi ? Selama 25 tahun era Soeharto, pertumbuhan ekonomi yang pesat melahirkan wabah korupsi yang luar biasa sehingga teori Rostow mendistribusikan modal dan sumber daya dalam banyak program ekonomi justru dinikmati oleh segelintir orang. Konglomerasi Swasta dan Konglomerasi negara terjadi meluas dalam bentuk monopoli. Rakyat banyak tidak begitu peduli karena hampir semua kebutuhan pokok disubsidi oleh negara. Ya, liberalisme sosial sangat utopis karena bersandar kepada kemuliaan hati penguasa yang berkuasa secara totaliter. Tak banyak pemimpin yang amanah dengan sistem utopis itu. Makanya engga aneh bila pada akhirnya melahirkan negara yang diurus oleh gerombolan penjarah.

Rakyat banyak baru menyadari bahwa harga murah yang mereka nikmati selama 32 tahun era Soeharto bukanlah subsidi nyata yang diberikan dari surplus penerimaan negara tapi dari hutang. Ini dilakukan semata mata agar citra peminpin tetap tinggi dihadapan rakyat dan stabilitas politik terjaga. Jadi subsidi bukan lagi kebijakan ekonomi tapi sudah menjadi kebijakan politik, alias kebijakan menipu rakyat agar pemimpin tetap dicintai rakyat. Rezim jatuh dan berganti. Namun  semua harus ada yang bayar akibat kebijakan masalalu. Yang membayar adalah generasi anak dan cucu. Mereka harus menghadapi harga yang melambung lebih cepat dari pendapatan mereka. Era reformasi, pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tetap menjadikan subsidi sebagai kebijakan politik,bukan kebijakan ekonomi akibatnya Indonesia tidak beranjak dari kesalahan era Soeharto. Pertumbuhan ekonomi Era SBY yang dipicu oleh kenaikan harga CPO dan Barang tambang tidak diikuti meningkatnya kemampun berproduksi, jusru terjadi deindustrialiasi karena pertumbuhan yang dipicu oleh konsumsi. Walau APBN meningkat berlipat dan GNP meningkat pesat, tapi juga diikuti oleh naiknya hutang berlipat. Sementara  distribusi modal,sumber daya  tidak terjadi meluas dan hanya dinikmati segelintir orang saja. Sektor riel menyusut dan puncaknya adalah defisit account atau gabungan defisit perdagangan dan investasi. Keadaan ekonomi paska SBY sangat mengkawatirkan apalagi dengan kurs rupiah yang terus melemah.APBN terjebak hutang sama dengan era Soeharto. Secara makro tetap terjajah.

Jokowi menyadari bahwa dia terpilih bukan karena pencitraan dan tentu diapun tidak ingin mengeluarkan kebijakan pencitraan seperti presiden sebelumnya. Dia sadar bahwa dia dipilih rakyat karena rakyat inginkan perubahan yang lebih baik. Karenanya dia siap tidak populer akibat kebijakannya mengurangi subsidi BBM dan memastikan tidak ada lagi subsidi BBM. Namun jokowi tetap akan memberikan subsidi kepada sektor produksi. Jadi apa yang  disampaikan oleh Jokowi adalah begitulah yang diajarkan Rostow.  Pastikan rakyat mampu berproduksi setidaknya memenuhi kebutuhannya sendiri sebagai dasar menjadi komunitas global. Lindungi rakyat untuk mampu bersaing dengan yang kuat. Lindungi rakyat untuk berkembang tapi jangan beri mereka kemudahan untuk berkonsumsi sehingga membuat mereka tidak terpacu untuk beproduksi. Bila Jokowi ingin mengembalikan harga sesuai dengan mekanisme pasar maka Jokowi juga harus memastikan terjadinya keadilan distribusi sumber daya dan modal. Upaya keadilan distrbusi sumber daya dan modal ini tidaklah mudah karena syarat utama adalah pemerintah harus punya reputasi bersih dan transfarance. Bila ini diterapkan maka siapapun bisa menerima karena meraka diperlakukan dengan adil, yang kaya bisa berkembang dan yang miskin tertolong. Kesempatan untuk semua dan mencari nafkah mudah tanpa harus menadahkan tangan secara langsung maupun tidak langsung lewat subsidi. Itulah tugas pemimpin...

Saturday, November 1, 2014

MIGAS dan LAUT

Joseph Stiglitz pernah berkata bahwa SDA adalah kutukan bagi Indonesia. Karena SDA itulah Indonesia selalu jadi rebutan asing. Akibatnya indonesia tidak pernah bisa merdeka dari kekuatan asing. Karena SDA itulah membuat para pemimpin hilang visi dan hilang kreatifitas untuk mandiri.  Karena SDA itulah yang membuat para elite malas dan doyan korup. Akibatnya selalu terjajah dan miskin. Betapa tidak? Di Bumi ini hanya 17% lahan yang bisa ditanami pangan, dan 42% nya ada di Indonesia.Seharusnya Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tapi apa kenyataannya? Indonesia hidup dari import pangan.  Indonesia mempunya SDA Gas nomor dua terbesar didunia tapi sampai hari ini PLN harus import Gas untuk kebutuhan pembangkit karena GAS yang ada dijual ke Jepang, China dan Korea.  Indonesia adalah negara konsumen kendaraan nomor 5 terbesar didunia tapi dari lima negara itu hanya indonesia yang tidak mampu membuat kendaraan dengan local content diatas 90%. Sebagian besar Kapal Modern Penangkapan Ikan yang beroperasi di laut Indonesia dikuasai oleh Asing. Negara kita kaya akan sumber daya laut namun Industri pengalengan ikan terpaksa import ikan segar untuk bahan baku produksinya. Setiap jengkal peluang yang berhubungan dengan SDA pastilah ada asing yang mengontrolnya. Indonesia hanya mendapat sedikit dan yang banyak tentu asing. Bagi Jokowi bahwa SDA itu adalah berkah Allah dan mengelolanya tidak hanya diperlukan orang pintar tapi lebih dari itu adalah orang yang bermental baik. Ia harus petarung yang handal dan mandiri.

Diperkirakan lebih dari Rp.300 triliun pendapatan sektor laut hilang begitu saja. Sementara dari sektor MIgas sedikitnya Rp.1000 triliun terjadi loss oportunity setiap tahun. Sudirman Said dipilih Jokowi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alumni STAN, dikenal sebagai aktifis anti korupsi yang juga pendiri MTI ( masyarakat transfransi Indonesia ). Dialah yang kali pertama mencetuskan ide pemberantasan Mafia MIGAS. Dia juga berpengalaman sebagai executive financial company. Mengapa dia ? Karena misi ESDM adalah memastikan tidak ada lagi kebocoran dan menggalang pendanaan secara mandiri melalui rekayasa pendanaan tanpa tergantung dengan private investor. Menteri Kelautan dan Perikanan diserahkan kepada Susi Pudjiastuti. Dia seorang pengusaha yang sukses dibidang Perikanan dan Penerbangan. Misi Jokowi dengan slogan Jalesveva Jayamahe, “justru dilaut kita jaya”  diserahkan bukan kepada Doktor Kelautan, bukan pula kepada birokrat tapi kepada orang "gila " yang hanya lulusan SMP namun terbukti berani gila "melawan arus” untuk sukses memanfaatkan sumber daya laut. Jokowi mempercayakan ESDM  bukan kepada insinyur Tambang sebagaimana biasanya tapi kepada Ahli Auditor dan Financial. Dari penunjukan kepada kedua orang ini jelas sekali bahwa pengelolaan ESDM dan Kelautan tidak lagi berhubungan dengan how to play tapi berhubungan dengan go to play.Kedua orang ini punya rekam jejak yang bersih dan pemain yang hebat serta diakui oleh dunia bisnis. Cukup sudah SDA kita serahkan pengelolaannya kepada orang pintar lulusan universitas terbaik tapi akhirnya jadi pasien KPK.

Hal yang tidak pernah dilakukan oleh Indonesia dibidang ESDM adalah menjadikan Indonesia sebagai player di business MIGAS. Padahal kita memiliki potensi buyer yang sangat besar dan kini termasuk konsumen migas nomor lima didunia. Kita juga memiliki potensi resource MIGAS yang sangat besar dan masuk dalam kelompok negara produsen MIGAS didunia. Dengan potensi itu anehnya Down stream Industry MIGAS tidak tumbuh. Sebagian besar kebutuhan produk derivative MIGAS kita impor.  Business jasa MIGAS seperti perkapalan , procurement ,Bunker Oil ( terminal BBM) migas tidak berkembang. Sebagian besar jasa business MIGAS kita dapatkan dari asing. Kalau ditanya mengapa business migas kita terpuruk dan akhirnya hanya menempatkan Indonesia penerima jasa bagi hasil dari kedigdayaan asing mengelola business migas.? Jawabannya adalah sumber daya MIGAS dikelola oleh orang bermental birokrat yang miskin visi business. Tentu jangan berharap program MIGAS melahirkan kemandirian disegala bidang. Karena mindset pengelolanya adalah mindset broker. Kebijakan dibuat tidak berspektrum jauh kedepan. Dapatkan hari ini habiskan hari ini.!  Dari mindset seperti inilah tumbuh mafia MIGAS. Dari hulu sampai hilir. Dari kepala sampai ekor. Dari produksi sampai distribusi. Semua mata rantai adalah sumber kebocoran yang membuat pengusaha lokal dan asing menikmati laba tak terbilang dan membuat penguasa kaya raya dari komisi dan suap. Selain itu sektor Sumber daya mineral seperti Batu Bara, nikel,emas dan lain lain harus ditingkatkan nilai tambahnya dengan memastikan terjadi pengolahan dalam negeri sehingga indonesia diuntungkan dari pajak ekspor serta memberikan kesempatan meluasnya angkatan kerja akibat tumbuhnya industri hilir dari keberadaan industri hulu barang tambang.

Juga samahalnya dengan Mafia perikanan yang bersumbunyi di balik elit birokrasi, elit partai politik, maupun oknum aparat keamanan, mulai dari urusan perizinan hingga perdagangan ikan ke luar negeri.  Dengan dukungan para birokrat dan elite politik serta aparat keamanan, mafia ini melakukan manipulasi sejak dari perizinan. Untuk mengurangi kewajiban membayar pajak/retribusi perizinan, mereka memanifulasi bobot kapal yang diajukan izin. Karena adanya ketentuan Pemerintah bahwa setiap usaha penangkapan ikan harus punya Unit Pengolahan Ikan (UPI). Tujuannya agar semua ikan yang dieksport harus melalui Indonesia. Sehingga pajak eksport masuk ke negara. Namun mereka membuat UPI abal abal untuk mengelabui hasil tangkapan yang sebenarnya. Setiap tahun, Indonesia mampu menangkap 800 ribu ton ikan tuna. Namun, yang dijual ke pasar internasional melalui pelabuhan eksport  hanya 100 ribu ton. Padahal hanya sebagian kecil yang dikonsumsi rakyat Indonesia. Ternyata, 700 ribu ton ikan tuna itu dijual ke pasar internasional melalui Thailand. Bukan rahasia umum bahwa 90% kapal berbendera Indonesia itu para ABK nya adalah asing. Artinya usaha penangkapan ikan itu sepenuhnya dibawah kendali asing.  Setiap izin satu kapal, pengusaha lokal mendapatkan fee dari asing sedikitnya USD 100,000 perbulan.  Ada ribuan kapal yang menjarah laut Indonesia. Hitunglah berapa komisi haramnya. Ini belum termasuk kerugian negara akibat penyalah gunaan subsidi BBM untuk kapal nelayan yang mencapai Rp.11 triliun pertahun. Sementara pemasukan negara berupa PNBP hanya Rp.300 miliar/tahun. Padahal satu kali melaut kapal modern itu paling sedikit nilai tangkapannya mencapai USD 2 juta ( Rp. 20 milliar).

Tugas Sudirman Said dan Susi Pudjiastuti teramat berat karena sektor MIGAS dan Perikanan dikuasai oleh MAFIA yang berpuluh tahun dari era Soeharto sampai era SBY menikmati rente business tak terbilang. Walau rezim berganti namun elite partai tidak berubah dan tentu para elite itu tidak akan mau kehilangan financial resource nya. Namun dibawah presiden dan wakil presiden dari kalangan pengusaha sukses yang bukan elite partai, kita berharap semoga bila Presidennya bersih dan bawahannya juga bersih serta sistem yang ketat dari segala tindak korupsi maka Indonesia punya harapan. We have a hope. ! 

Wednesday, October 29, 2014

Reformasi Pendidikan...?

Tahun 1979 , usai  kunjungan Deng Xioping  ke Amerika, ada dua gebrakan yang dilakukannya yaitu reformasi ekonomi dan reformasi pendidikan.  Menurut Deng, kehebatan Amerika bukan terletak kepada sumber daya alamnya.Tapi terletak pada sumber daya manusia. Deng sangat terinspirasi dengan kehebatan generasi Amerika yang berhasil membawa Amerika sebagai pemenang perang dunia kedua dan memimpin perubahan dunia yang lebih baik. Generasi itu lahir dari sistem pendidikan yang hebat, katanya dihadapan 1000 orang cerdik pandai yang hadir di Aula Rakyat. Apa kehebatan generasi Amerika itu?  Amerika mampu melahirkan Generasi para pionir disegala bidang. Orang  berjiwa pionir ( pemula)  karena dia punya semangat inovasi ( pembaharu). Orang mampu melakukan inovasi karena dia berpikir kreatif. Pikirannya tidak mati. Dia berpikir merdeka. Dia bukan gemar menjadi follower. Orang bisa berpikir kreatif karena dia dididik untuk mandiri. Ia adalah produk dari generasi yang dilatih dan di didik untuk mampu berlajar sepanjang masa menemukan potensi dirinya dan menjadi captain atas dirinya sendiri. Demikian Deng mencanangkan reformasi pendidikan di China.  Sebetulnya yang dilakukan oleh Deng adalah copy paste dengan yang ada di Amerika namun dia sesuaikan dengan budaya China.  Kalau tadinya sistem pendidikan China siswa-siswa belajar keras untuk menghadapi berbagai ujian selama persekolahan serta satu ujian besar untuk memasuki perguruan tinggi yang dikenal dengan nama Gaokao. Reformasi pendidikan, Deng menghapus sistem pendidikan  yang sangat keras dan ketat itu.Reformasi  sistem pendidikan China bertujuan mendorong terjadinya semangat partisipasif dan creativitas pelajar.

Namun tahun delapan puluhan Amerika melakukan reformasi Pendidikan dengan sistem standarisasi sebagai akibat dari kebijakan kapitalisme pendidikan. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ada dibalik reformasi pendidikan di Amerika. Sistem Pendidikan harus beorientasi kepada penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keahlian. Karenanya kurikulum disusun lebih menekankan pada pengetahuan dan keahlian atau transfer knowlwedge sesuai dengan buku yang juga sudah distandarisasi. Sekolah ada ratingnya untuk menerima orang yang sesuai dengan ratingnya. Apa hasilnya?  demi rating, semua orang menghalalkan segala cara untuk mencapai terbaik. Termasuk mencontek agar lulus dengan cara culas untuk qualifed masuk bursa kerja dan poles image agar qualified masuk bursa Kampus bergengsi. Soal kualitas hanya sebatas procedural belaka. Substansi pendidikan untuk perbaikan etika dan moral terdulasi sedemikian rupa akibat sistem kompetisi yang dibangun. Maka generasi yang dibangun adalah generasi yang miskin empati. Individualis terbentuk seiring lahirnya budaya hedonisme. Semua sibuk dalam kegegemaran memoles diri menjadi masyarakat cepat saji. Seperti Mi Instant , rasa soto tapi bukan soto. Rasa ayam tapi bukan ayam. Sarjana tapi bukan sarjana. Anggota dewan tapi bukan anggota dewan. Presiden tapi bukan presiden. Guru tapi bukan guru. Tentara tapi bukan tentara. Pengusaha tapi bukan pengusaha. Substansi terhalau, yang ada hanyalah topeng.

Tahun 1998 China dilanda krisis sebagai dampak luas dari krisis mata uang Asia. China dengan cepat bisa keluar dari krisis karena ketika itu generasi yang tampil digaris depan dalam pembangunan China adalah generasi yang lahir dari sistem reformasi pendidikan ala Deng. Mereka kuat dan cepat menyesuaikan diri dari hantaman badai krisis dengan tingkat kreatifitas tinggi melahirkan solusi untuk menjadi lebih baik. Benarlah setelah krisis itu China semakin kokoh dalam pertumbuhan ekonominya dan membuat Amerika semakin terhuyung dalam perang mata uang. RMB semakin perkasa dan Dollar semakin loyo. Tahun 2010 Newsweek menampilkan artikel berjudul The Creativity Crisis yang di dalamnya juga menceritakan perjalanan Prof. Jonathan Plucker, pakar psikologi pendidikan dari Indiana University, ke Cina. Saat berbincang dengan para pendidik di Cina, Plucker menceritakan bahwa pendidikan di Amerika sedang mengarah kepada lebih banyak tes, kurikulum yang terpusat serta hapalan-hapalan. Para pendidik di Cina itu tertawa dan mengatakan, “Kami sedang menuju ke arah sistem pendidikan Anda sebelumnya (yang lebih fleksibel), kok Anda malah berlari menuju sistem pendidikan kami sebelum ini [yang lebih kaku)”. China unggul ketika China meniru sistem pendidikan Amerika sebelum tahun 1980 dan Amerika terpuruk ketika meniru sistem pendidikan sentralistik dan kaku seperti dulu China terapkan ala Mao.

Keberhasilan reformasi ekonomi China karena didukung oleh reformasi sistem pendidikan.  Kini middle class yang merupakan asset bangsa china yang juga berperan besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi adalah mereka yang dididik melalui sistem pendidikan reformasi ala Deng. Kejatuhan ekonomi Amerika karena terjadinya perubahan sistem pendidikan yang flexible menjadi  serba kaku dan standard  serta diskriminasi berdasarkan rating. Lembaga pendidikan menjadi lembaga bisnis  yang  hanya mencetak orang jadi jongos kapitalis.  Para  alumni dari sistem pendidikan yang kaku itu telah mengakibatkan industry dan lembaga keuangan Amerika bangkrut. Inovasi terhambat dan kreatifitas terhenti , para sarjana bukannya menjadi asset bangsa malah menjadi beban negara. Apa yang diterapakan oleh Amerika juga dipaksakan untuk diterapkan di negara berkembang, termasuk Indonesia sebagaimana recomendasi dari OECD. Akibatnya jangan terkejut bila semakin lama kita kehilangan banyak nilai lama dari kaum terpelajar. Sistem pendidikan lepas dari orbit agama dan budaya. Menteri pendidikan dan kebudayaan diganti menjadi menteri Pendidikan saja. Kebudayaan menjadi komoditas untuk dijual sebagai object wisata. Para anak anak kita bukannya menjadi asset tapi menjadi beban negara, yang selalu mengeluh,nyinyir dan berlomba lomba jadi pekerja walau itu pantas disebut jongos karna gaji tidak cukup layak hidup sebulan.

Semoga Jokowi dapat mengembalikan sistem pendidikan yang berorientasi kepada Akhlak dan etos kemandirian untuk lahirnya kaum pembaharu yang kreatif, kerja keras dan tidak pisimis. Hanya generasi yang seperti itu akan membuat apapun reformasi sosial , ekonomi dapat berhasil.

Friday, October 24, 2014

Presidentil?

Memang tidak mudah menjalankan kekuasaan ditengah berbagai kekuatan dengan kepentingan berbeda beda. Ada tiga group yang punya kepentingan terhadap posisi Jokowi. Golongan pertama adalah mereka yang punya kepentingan business. Golongan ini dikenal dengan istilah “main dua kaki” Kanan kiri OK. Siapapun yang menang mereka mendapatkan keuntungan karena keduanya mendapat donasi dari mereka.  Golongan ini lebih dominan mendekati elite Partai daripada Jokowi, alasanya agar kerahasiaan bantuan mereka tetap terjaga. Jadi apa sebetulnya deal antara pengusaha dengan elite Partai , pasti Jokowi tidak akan tahu.  Jokowi baru merasakan kehadiran pengusaha itu ketika Partai bereaksi bila kebijakannya mengganggu kepentingan Pengusaha, termasuk bila menteri pilihannya tidak sesuai dengan kehendak pengusaha. Golongan kedua adalah pihak negara asing yang punya kepentingan terhadap geostrategisnya. Pihak negara asing bisa mendekati Partai secara langsung namun juga bisa mendekati Jokowi secara tidak langsung yaitu melalui NGO yang berafiliasi dengan  asing. Bantuan mengalir tidak hanya dalam bentuk uang tapi juga informasi dan konspirasi media massa. Golongan ini akan bereaksi bila kepentingannya geostrategisnya terganggu. Group ketiga yaitu Ormas keagamaan. Keberadaan ormas sebetulnya tidak sepenuhnya berada disemua pihak namun bisa saja ada dimana mana. Ormas agama biasanya berafiliasi dengan salah satu partai pendukung. Mereka akan bereaksi negative bila kementerian Agama diberikan kepada pihak lain atau ada kebijakan yang merugikan umat islam.

Ya, benar bahwa dalam sistem demokrasi liberal seperti Indonesia ini, tidak ada kekuasaan didapat tanpa "biaya". Semua proses menjadi RI-1 itu memakan ongkos sangat mahal. Semua pihak yang terlibat baik melalui hartanya, pengaruhnya, ketokohannya, tenaganya, berhak mendapatkan reward dari terpilihnya seseorang mendapatkan kekuasaan. No such free lunch. Jadi bila penetapan calon anggota kabinet terkesan lambat maka itu bukanlah karena cermin sikap Jokowi pribadi. Itu adalah cermin tentang Jokowi yang tidak bebas menentukan sikap layaknya presiden dalam sistem presidentil. Group yang ada dibalik terpilihnya ia sebagai Presiden sedang menuntut bagian sharing nya. Mereka ingin ikut berperan menentukan siapa yang pantas menjadi Menteri. Karena maklum saja bahwa Partai itu diisi oleh orang orang yang sudah terikat dengan commitment kepada pihak lain. Tentu commitment ini harus dijaga dan di delivery. Kalau tidak maka Partai akan ditinggalkan "pendukungnya" dan ini tidak elok untuk hubungan jangka panjang. Jokowi sadar itu tapi Jokowi bukanlah produk Partai yang murni. Ia seorang anak bangsa yang berlatar belakang wiraswasta yang melamar ke Partai untuk menjadi pemimpin. Tidak ada jaminan dia akan sukses di Partai namun dia harus siap berkorban. Dia telah berkorban dan dia mendapatkan miliknya. Partai berhak namun Jokowi lebih berhak. Mengapa? hak partai pernah digunakan namun dua kali gagal menempatkan Ketua Umum sebagai presiden. Ini fakta. 

Setelah menjadi Presiden,Jokowi adalah milik semua pihak. Jokowi hanya ingin memberikan reward kepada para pendukungnya dalam bentuk natura. Bahwa misi keberadaan partai berjuang untuk kepentingan orang banyak dapat direalisasikan dengan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyat. Dan itu harus dengan kerja keras dan amanah. Jokowi hanya ingin memastikan siapapun termasuk pengusaha yang mendukungnya mendapatkan keadilan distribusi kesempatan dan modal untuk lahirnya masyarakat mandiri. Jokowi ingin pastikan kepentingan geostrategis asing tidak mengorbankan Indonesia, dan karena itu perlu adanya kemitraan yang adil. Agar semua komponen masyarakat merasakan kehadiran negara untuk dibelanya kebenaran, dilaksanakannya kebaikan dan tegaknya keadilan. Hanya seperti itu balas budi yang harus ditunaikannya. Kalau karena sikapnya itu ada pihak yang merasa dirugikan maka itu adalah resiko yang harus dihadapinya. Ingat bahwa tidak ada keputusan yang bisa menyenangkan semua pihak namun Jokowi harus berada disemua pihak. Jangan salahkan Jokowi bila dia harus berdamai dengan Prabowo dan menaruh hormat kepada SBY. Jangan salahkan Jokowi bila dia "berbicara" face to face dengan ARB.Jangan salahkan Jokowi jika secara diam diam dia akrab dengan elite PKS. Dia paham bahwa sistem demokrasi menyediakan ruang palka untuk dialogh dan kompromi karena tidak ada satupun yang ingin chaos. Tidak ada satupun yang ingin kapal NKRI ini karam. Semua ingin berlayar dengan cuaca teduh dan langit cerah.

Karenanya jangan salahkan Jokowi bila dengan santun menggunakan tangan KPK menolak susunan kabinet yang diinginkan Partai dan koalisi. Jokowi hanya inginkan kepastian bahwa siapapun yang menjadi menteri maka tidak ada lagi kaitannya dengan partai. Menteri harus dan hanya patuh kepada Presiden, dan Presiden patuh kepada kehendak rakyat dan konstitusi. Ini harus clear! Jadi dengan situasi tersebut maka kita sebagai rakyat harus cerdas. Apapun reaksi sumbang dari elite partai , media massa ( bisa saja karena pesanan dari asing) maupun ormas atas kebijakan atau sikap Jokowi maka itu semua karena kepentingan mereka tergangu. Itu aja. Itu sebabnya Jokowi membutuhkan Kabinet yang diisi oleh orang yang bersih. Logikanya sederhana bahwa bila orang yang berada pada posisi puncak namun rekam jejaknya bersih maka dia memang terlatih untuk menjadi petarung,setidaknya mampu mengalahkan dirinya sendiri. Tentu tidak sulit baginya bertarung melewati tantangan yang berat melalui cara yang smart tanpa membuat pihak lain merasa dirugikan namun kepentingan nasional tidak dikorbankan. Mengapa? Walau sistem negara kita menganut presidentil dimana  penguasa tunggal pemerintah dan negara adalah President namun dengan diamandemen nya UUD 45 kekuasaan itu terdisitribusi secara sistematis sesuai dengan trias politika. Berdasarkan UUMD3 Partai adalah penguasa di DPR. Melawan Elite Partai sama saja melawan DPR. Team yang "bersih" akan mampu menjaga keseimbangan semua pihak. 

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...