Sunday, March 31, 2019

Catatan Debat Capres ke empat.

Pertahanan.
Prabowo mengatakan bahwa ketika dia masih AMN, para jenderal mentornya bilang, tidak akan ada perang dalam 20 tahun Kedepan. Namun kenyataannya dia keluar dari AMN terjadi perang di Timor timur. Saya tidak tahu apakah benar para jenderal itu bicara seperti itu. Namun yang jelas era dulu dengan sekarang berbeda. Dulu ketika PS di AMN perang dingin antara blok AS berhadapan blok USSR ( uni Soviet ) sedang berlangsung. Jadi perang kapan saja bisa terjadi, baik perang dunia maupun Perang regional seperti invasi Indonesia ke Timor timur yang dikuasai partai komunis. Tetapi sekarang keadaannya berbeda. Semua negara sedang suffering karena krisis moneter sebagai dampak dari economic imbalance. Perang regional kecil sekali kemungkinan terjadi. Kecuali karena alasan agama yang lebih kepada perang proxy secara internal. Kalaupun akhirnya asing terlibat itu bukanlah invasi secara langsung tetapi menerapkan hukum PBB.

Prabowo menilai anggaran TNI di era Jokowi kurang. Makanya dia punya rencana menaikkan anggaran TNI. Benarkah? Mari cek fakta dan data. Tahukah anda bahwa sejak Jokowi berkuasa Anggaran belanja Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kian meningkat sejak 2014. Kenaikan dana tersebut berdasarkan prioritas pembangunan. Kementerian Pertahanan menerima anggaran sebesar Rp 86,4 triliun pada 2014. Pada 2015, anggaran itu meningkat cukup signifikan hingga Rp 108,7 triliun. Angka itu meningkat pada 2016 dengan anggaran senilai Rp 112,4 triliun. Tahun 2017, anggaran Kementerian Pertahanan kembali meningkat hingga Rp 114,9 triliun. Tahun 2018 sebesar Rp 107,7 triliun. Tahun 2019 Rp. 108 Triliun. Walau anggaran turun namun tetap peringkat dua terbesar dalam hal alokasi anggaran di APBN. Bila bandingkan data 10 tahun kebelakang maka aka terjadi peningkatan 10 kali lipat.

Saat sekarang di ASEAN dalam hal anggaran pertahanan, Indonesia negara terkuat kedua setelah Singapor. China dan AS berpikir ulang menekan Indonesia ketika Jokowi bersikap atas perairan Natuna. Mengapa ? Jokowi menempatkan kekuatan penuh armada laut di Natuna. Pada tahun 2018, Natuna menjadi show force hilir mudik alutsista (alat utama sistem pertahanan) TNI. Secara bergantian armada kapal perang permukaan serta angkatan udara, seperti Sukhoi Su-35, Su-30, Su-27, F-16, T-50i mendatangi pangkalan udara Ranai untuk saling isi, saling lengkap, saling sinergi menjaga batas teritori yang di utara.

Lalu, pangkalan AL Natuna juga disebar berbagai jenis KRI kombatan, Ahmad Yani class, Diponegoro class, Bung Tomo class, Martadinata class, dan tentu saja kapal selam. Juga bergabung dengan 5 kapal selam baru dari jenis Changbogo class. Selain itu, pangkalan udara Supadio di Kalimantan Barat juga dikuatkan sebagai PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) bersama pangkalan AL Pontianak yang berfungsi sebagai pangkalan sinergitas dengan pangkalan militer di Natuna. Diharapkan, pembangunan kekuatan militer tahun 2018 sudah mendapatkan titik tumpu pertahanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah tanah air. Termasuk jalur pelayaran alternatif kedua ke Pasifik.

Dalam konsep pertahanan modern, kekuatan militer bukan bertujuan menciptakan perang tetapi menciptakan perdamaian. Artinya semakin kuat militer suatu negara semakin besar peran negara untuk ambil bagian dalam perdamain dunia. Dan bagi Indonesia , ini sesuai dengan pembukaan UUD45. Hanya di era Jokowi militer Indonesia disegani dipanggung dunia. Dan menguntungkan diplomat Indonesia dalam memenangkan perundingan multilateral disegala bidang. Paham ya pak Prabowo..

***
Pengelolaan Pemerintah.
Dalam hal pengelolaan pemerintahan, antara Prabowo dan Jokowi sangat berbeda sekali. Kalau Prabowo berfokus kepada kepemimpinan yang kuat dan tegas. Karenanya Prabowo berprinsip menciptakan lembaga pemerintah yang kuat. Sementara Jokowi lebih kepada pendekatan sistem. Pemberantasan korupsi dan kualitas birokrasi ditentukan oleh system. Yaitu system yang berorientasi kepada tranparansi dan akuntabiltas. Gimana caranya ? Ya tersedianya sarana pendukung dalam bentuk IT atau e goverment. Dua capres ini menunjukan sikapnya secara vulgar didepan publik tentang karakter mereka. Prabowo masih percaya gaya kepemimpinan otoriter dan top down. Sementara Jokowi menerapkan kepemimpinan meritokrasi atau melayani. Bersandar kepada system yang dijalankan. Dengan standar SDM yang punya kompetensi. Jadi bukan besar kecil gaji yang membuat orang itu korupsi atau tidak. Tetapi kompetensi, yang tentu didalamnya sudah termasuk integritas dan loyalitas, dedikasi kepada tugas.

Anda semua tahu akan China. Itu negara lebih luas dari Indonesia. Populasinya 6 kali lebih besar dari Indonesia. Andaikan china tidak pernah menerapkan e-goverment, mungkin sampai kini china masih hidup dalam kegelapan. Mengapa ? Mereka tidak pernah bisa membuat kebijakan yang cepat dan terukur. Karena terjebak oleh birokrasi yang gemuk dan lambat. Tetapi sejak tahun 96 China sudah membangun infrastruktur IT untuk mendukung egoverment. Lima tahun setelah itu, china sudah berhasil menerapkan egovement secara menyeluruh. Apa yang terjadi ? Terjadi pengurangan PNS mencapai 25 jura orang. Terjadi peningkatan pelayan publik di front Office di semua instansi pemerintah. Karena adanya dukungan back office yang handal berkat IT system dengan server dan jaringan yang berkecepatan tinggi.

Dengan IT system, semua pembayaran gaji PNS melalui bank. Semua ID PNS terhubung dengan database kependudukan. Sehingga setiap transaksi keuangan seperti menabung, belanja barang atau jasa, terhubung ke database pemerintah dan lembaga anti korupsi. Jadi sangat sulit bagi PNS mau korupsi. Nah secara system korupsi terawasi lewat IT. Apakah PNS dikecewakan ? Tidak. Karena berkat IT system pula indek prestasi setiap PNS terukur dengan jelas dan insentif ditentukan karena itu. Makanya jangan kaget bila pendapatan kepala stasiun lebih tinggi dari walikota. Pendapatan guru TK bisa lebih tinggi dari dosen. Orang dibayar bukan karena posisinya tetapi karena kinerjanya. Semakin baik kinerjanya semakin tinggi penghasilannya. Makanya engga aneh di china bila lulusan terbaik universitas menempatkan PNS sebagai pilihan utama dalam berkarier. Berbeda dengan kita, dimana lulusan terbaik ITB dan UI lebih memilih berkarier di MNC.

Era kedepan pengelolaan pemerintahan secara top Down dan otoriter udah jadul. Kini era IT dan transparansi sebagai buah dari demokrasi. Pengelolaan pemerintah melalui pendekatan system lebih manusiawi. Karena manusia dianggap Aset atau sumber daya, bukan kerumunan orang banyak yang hanya jadi mesin politik seperti di Korea Utara.

***
Bandara dan Pelabuhan.
BPada waktu debat capres ke empat kemarin, Prabowo dengan tegas menolak penjualan atau pengelolaan bandara atau pelabuhan kepada swasta asing. Alasannya bahwa bandara dan pelabuhan itu adalah kawasan strategis secara militer, yang harus dikuasai negara sebagai lambang kedaulatan. Dengan retorik PS mengatakan bahwa dia belajar di militer yang mendidik soal itu. Namun dengan tangkas Jokowi menjawab itu ? Bahwa sampai sekarang bandara dan pelabuhan masih dikuasai oleh Angkasa Pura dan Pelindo. Kalaupun ada dikola swasta, itu dalam rangka investasi dibidang infrastruktur yang memang hampir semua negara menerapkan itu. Namun Prabowo tetap dengan sikapnya. Saya melihat dalam debat ini pertama, pemahaman PS soal undang undang infrastruktur publik sangat minim. Kedua, PS tidak bisa membedakan pangkalan militer dengan pangkalan komersial. Dinegara manapun pangkalan militer ( pelabuhan dan bandara ) berada ditempat khusus yang tidak menyatu dengan kawasa publik.

Sesuai UU, pelabuhan dan bandara itu dikuasai oleh Negara. Tetapi itu berhubungan dengan otoritas bandara dan pelabuhan. Apa saja otoritas bandara dan pelabuhan itu? Pertama , Kepabean, kedua, pengaturan lalu lintas pesawat dan kapal. Artinya boleh atau tidak pesawat mendarat dan terbang yang menentukan adalah negara. Boleh atau tidak kapal sandar di pelabuhan atau berlayar yang menentukan adalah pemerintah. Ketiga. Keimigrasian dan administrasi sepenuhnya di tangan negara. Artinya keluar masuk orang di bandara dan pelabuhan dibawah pengawasan dan aturan pemerintah. Nah dimana peran swasta atau asing sebagai investor? Peran mereka sebagai pengelola hanya sebatas terminal saja yang berupa bangunan dan fasilitas bandara atau pelabuhan. Itupun bukan hak memiliki tetapi hak konsesi dalam bentuk MBO ( management boyout). Artinya mereka hanya berhak mengelola saja sesuai kontrak. Mengapa ?

Karena UU pelayanan publik sampai kini belum berubah. Bahwa pelabuhan, kereta api, bandara dikuasai oleh negara. Dikuasai ini bukan harus negara secara langsung memiliki tetapi melalui BUMN. Nah untuk bandara dipegang oleh Angkasa Pura. Untuk pelabuhan oleh Pelindo dan ASDP. Untuk kereta api dipegang oleh PT. KAI. Semua saham BUMN itu di kuasai oleh negara dan direksinya diangkat oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampai kapanpun selagi UU belum diubah maka selama itu pula kedaulatan negara atas bandara, pelabuhan, kereta api sepenuhnya dikuasai oleh negara. Kapan saja kalau negara mau gunakan dalam rangka darurat seperti perang, penanganan bencana, Infrastuktur itu bisa dikuasai langsung dengan menugaskan Militer. Semoga PS memahami aturan dan peran infrastruktur publik dalam pembangunan nasional. Paham mana pangkalan militer dan infrastruktur publik. Walau keduanya berbeda namun prinsipnya tetap sama yaitu milik negara dan tidak akan pernah dijual ke asing. Semoga Team Ahli PS juga memahami ini.

Friday, March 29, 2019

Mengapa harus bangun infrastruktur ?



Judul diatas adalah pertanyaan sederhana yang saya sampaikan kepada profesor china waktu saya berkunjung ke Wuhan. Jawabnya yang membuat saya tersekat “ karena untuk melayani mereka yang membayar pajak. Ibarat ayam, pembayar pajak itu harus di manjakan agar terus bertelur. Mereka engga boleh dibuat stress karena lingkungannya tidak nyaman. Dari telurnya itulah peternak bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Negara juga sama. Kehidupan ekonomi yang terus tumbuh telah pula meningkat jumlah kelas menengah dan perusahaan sebagai pembayar pajak. Kalau tidak disediakan infrastruktur yang efisien dan efektif mereka akan stuck dan bukan tidak mungkin mereka mencari tempat lain yang bisa membuat mereka nyaman. Kalau itu terjadi yang rugi adalah negara. Karena kehilangan potensi penerimaan pajak dan tentu semakin terbatas ekspansi sosial kepada mereka yang tidak mampu.

Di china tingkat tax Ratio sebesar 8% saja. Jauh lebih rendah dari kita yang sebesar 11%. Kalau di Indonesia jumlahnya pembayar pajak penghasilan sekarang berkisar 8 juta. Bandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 260 juta. Itu kecil sekali komunitas pembayar pajak. 8 juta itu adalah mereka yang melek dunia tanpa batas. Mereka suka piknik ke manca negara. Sehingga tahu mana tempat yang nyaman dan mana yang tidak. Kalau mereka investasi atau bekerja ke luar negeri dengan alasan meningkatkan value bisnis nya, negara tidak bisa melarang. Ini era globalisasi. Makanya pemerintah yang sadar bahwa mereka adalah sumber penerimaan maka potensi mereka itu di bina dengan memberikan layanan infrastruktur ekonomi yang nyaman. Apabila lingkungan bisnis yang tercermin dengan rasio Easy doing business indeks tinggi maka itu artinya lingkungan bisnis semakin sehat. Mereka yang pengusaha, profesional akan menjadikan Indonesia untuk berkembang.

Tentu apabila 8 juta wajib pajak itu Happy karena infrastruktur ekonomi bagus maka sumber pajak akan meningkat, sebagai akibat meningkatnya aktifitas bisnis dan jasa. Dampak berganda dari kehadiran mereka akan memberikan peluang bertambahnya angkatan kerja, peluang usaha UKM juga meningkat, termasuk pariwisata. Jadi kalau karena infrastruktur ekonomi itu ongkos jasa jadi mahal maka janganlah baper. Mengapa ? Karena target market nya bukan anda yang tidak termasuk 8 juta wajib pajak. Kalau jalan toll mahal, jangan mengeluh. Gunakan jalur jalan non toll yang gratis. Kalau naik pesawat mahal. Jangan mengeluh karena pesawat itu di gunakan untuk wajib pajak yang 8 juta itu. Kalau ongkos kereta cepat itu mahal, jangan mengeluh karena itu bukan anda sebagai target. Naik kereta reguler saja yang memang untuk anda. Murah. Kalau BMW mahal, naik angkutan umum saja yang murah. Karena pasar BMW bukan untuk anda.

Lantas dimana keadilan? Mereka yang 8 juta itu mengeluarkan 25% dari penghasilan nya untuk mengongkosi APBN yang butuh melayani anda yang butuh semua fasilitas infrastruktur ekonomi dan sosial dengan gratis. Itulah keadilan sosial yang sebenarnya. Lewat sistem, negara meng create seni berbagi yang terstruktur agar orang kaya mudah meningkatkan hartanya dan orang miskin tertolong. Makanya pandai-pandai lah berterima kasih. Caranya? Tahu dirilah dan bersyukur. Jangan baper kalau ongkos toll mahal. Itu untuk mereka yang memang bisa membayar. Bukan anda yang mau semua gratis


Saturday, March 23, 2019

One Belt one road, Peran Jokowi.?






Pada 14-15 Mei 2017, Jokowi menghadiri pertemuan "Belt and Road Forum" (BRF) di Beijing, yang  dihadiri oleh 20 negara mitra. Pertemuan BRF yang diselenggarakan oleh Pemerintah China itu bertujuan untuk membahas rencana konsep "One Belt One Road" (OBOR), yakni suatu strategi pembangunan yang diusulkan Presiden Xi Jinping yang berfokus pada konektivitas dan kerjasama antarnegara, terutama antara China dan seluruh negara Eurasia, yang terdiri atas dua komponen utama jalur ekonomi - jalur sutra darat dan jalur sutra maritim.  Pada pertemuan itu, Jokowi tidak menjawab dengan tegas persetujuan atas program OBOR itu. Mengapa ? karena ini menyangkut geostrategis dan geopolitik yang tidak bisa seorang president memutuskan sendiri. Harus ada persetujuan dari DPR serta harus ada kajian hukum yang berkaitan dengan UUD dan UU yang ada. 

Dalam pertemuan tersebut Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan maritim khususnya jalur pelayaran yang melintasi wilayah Indonesia terbagi dua. Pertama, pelayaran utama yaitu selat Malaka dan, Kedua,  Alur Laut Kepulauaan Indonesia (ALKI) melalui Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Kebijakan Jokowi tidak memberikan hak eklusifitas kepada China saja tetapi kepada negara lain. Itu sesuai dengan UUD dimana politik luar negeri kita adalah non-blok.  Usulan yang membuat China sedikit tersinggung adalah dimana pemerintah akan memberikan ruang ALKI kepada AS. Itu bukan berarti indonesia pro AS tetapi agar tidak berdesakan dengan China di Malaka. Untuk itu Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB), Lampung, Banten dan Sulawesi. 

Usulan ini walau dilempar begitu saja oleh Jokowi namun disikapi serius oleh AS. Makanya AS terus melakukan lobi kemana mana terutama ke sekutunya Jepang, Korea agar dibentuk poros Indo Pacific. Indo-Pasifik sendiri adalah sebuah kawasan besar di dunia yang menyusuri pantai timur Afrika, termasuk negara-negara Teluk sebelum mencapai daerah sekitar benua dan mencakup sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan berakhir di Hawai. Namun tanpa peran Indonesia, Indo Pacific akan tidak ada artinya. Jokowi siap terlibat dalam Indo Pacific tetapi peran Indonesia harus diakui sebagai Pemimpin kawasan ASEAN.  Menempatkan ASEAN sebagai aktor central dan netral.  Dengan demikian Indonesia bisa berperan besar meredam kemungkinan terjadinya komplik AS- China di kawasan Laut China Selatan.

Apakah China bisa menerima begitu saja? apalagi China tidak pernah percaya dengan AS. Memang tidak begitu saja China percaya. Bantuan keuangan sebesar USD 62 miliar atau Rp. 800 triliun yang sudah disepakati China, di gantung engga jelas. Bahkan pemerintah China menghentikan bantuan dana yang sudah dijanjikan itu. Apakah Jokowi takut? tidak. Dia focus mengamankan posisi geostrategis dan geopolitik Indonesia sesuai dengan UUD. Pembangunan infrastruktur walau tidak dibantu China, terus berlanjut sesuai agenda Jokowi dimana mempersiapkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB ( termasuk Bali) untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerjasama OBOR dan Indo Pacific.

China berusaha melakukan langkah politik untuk menekan Indonesia lewat loby dengan oposisi. Tetapi Jokowi tetap tidak berubah dengan sikapnya. Akhirnya melihat situasi politik dalam negeri yang semakin kencang dukungan kepada Jokowi dan AS yang sudah focus kepada kepentingan bisnis kawasan maka China mau kembali berunding. Syarat yang ditetapkan oleh Indonesia adalah pertama, kerjasama harus berdasarkan B2B. Artinya tidak ada keterlibatan jaminan pemerintah atas resiko investasi. Kedua, tidak ada ekslusifitas design yang ditetapkan oleh China yang sesuai dengan geospolitik China. Artinya semua design harus berdasarkan konsep bisnis, bukan politik. Dan karenanya harus tunduk dengan UU investasi Indonesia termasuk UU pajak. Ketiga, harus punya value added atas setiap investasi China di Indonesia. Termasuk harus lebih banyak tenaga kerja Indonesia.

Nah syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia menjadi standar kepatuhan yang harus di penuhi oleh CHina. Menurut teman saya di China, sikap Indonesia lebih clear. Berbeda dengan di Afganistan, Pakistan Bangladesh dll.  Karena tidak melibatkan politik dan uang tidak mengalir ke kantong pemerintah. Semua dijalankan atas dasar murni Bisnis. Jadi lebih mudah mengembangkan bisnis model yang tepat agar kepentingan China tidak dikorbankan dan Indonesia mendapaktan manfaat ekonomi atas geostrategis dan geopolitiknya. Itu ha yang wajar. CHina tidak bisa hidup sendiri. China butuh mitra dikawasan untuk keperluan pasar dan sumber daya, serta jalur logistik yang efisien.

Bila bulan April tahun ini proyek OBOR ditanda tangani maka ada beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) , akan hidup dan berkembang menjadi kota baru dengan menyerap angkatan kerja puluhan juta orang. Diantaranya yaitu KEK Kuala Tanjung di Sumatera Utara, KEK Pulau Asam Karimun di Kepulauan Riau, KEK Merauke di Papua, KEK Melolo di NTT, KEK Nongsa di Batam, dan Kawasan Pariwisata Pulau Bangka. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe. Mengapa ? semua kawasan itu bersinggungan dengan proyek OBOR dan proyek Indo Pacific.  

KEK yang ada itu bukan hanya rencana dalam bentuk studi tetapi sudah dilaksanakan pembangunannya sejak 4 tahun lalu. Dan setelah penandatangan proyek OBOR maka akan terjadi arus investasi besar besaran dari semua negara yang ingin memanfaatkan adanya geostrategis OBOR dan Indo Pacific.  Sekarang anda mungkin bertanya tanya. Mengapa investasi akan mengalir deras dengan adanya proyek OBOR dan Indo Pacific itu ? Karena proyek itu tidak bisa disahkan dengan kesepakatan ME ( masyarakat Ekonomi ) ASIAN yang sudah efektif. ME-China-ASEAN, ME -Jepang-ASEAN. ME- Korea ASEAN.  Ini juga terhubung dengan kesepakatan indo pacific.

Nah, kesepakatan itu menghilangkan hambatan soal tarif perdagangan dan investasi.  Sehingga, contoh perusahaan saya di KL kalau investasi di Kuala Tanjung- Sumut, perlakuan hukum dan aturan akan sama saja dengan investasi di KL. Samsung Investasi di Korea atau China akan sama saja investasi di Indonesia. Tentu tiap negara punya keunggulan tersendiri yang tidak dimilik oleh negara lain. Untuk industri downstream hasil pertanian, perikanan, pertambangan, mineral indonesia akan jadi tempat relokasi industri dari CHina, Korea, Jepang, Australia, Timur Tengah. Mengapa ? alasan mendekati bahan baku dan efisiensi logistik untuk pasar domestik China yang rencananya jalur darat dan maritim akan dibangun China dalam rangka proyek OBOR. Bila ada kegiatan investasi industri maka otomatis jasa pendukung pariwista juga akan berkembang dengan sendirinya. Pada waktu bersamaan investor Indonesia yang butuh mitra dibidang  IPTEK  dan pasar dapat melakuan investasi di China, atau Korea atau negara di kawasan indo Pacific. Jadi benar benar kemitraan yang berdasarkan WIN WIN dan itu terjadi business as usual. 

Yang kita syukuri adalah Jokowi berhasil memainkan kartu geopolitik dan geostrategis indonesia dengan begitu apik nya. Sehingga indonesia leading di kawasan dan itu tentu lebih memudahkan indonesia menarik manfaat sebesar besarnya atas potensi bisnis dari setiap negara yang ada dikawasan.  Tentu untuk indonesia lebih baik. Tentu harus di dukung kesiapan SDM yang handal. Kalau engga kita hanya akan jadi penonton dan jadi proxy para investor dari negara lain. 




Wednesday, March 13, 2019

Realisasi investasi ?

Sebelum tahun 2008, teman saya cerita pengalamannya mendirikan pabrik di China. Dia datang ke BKPM nya China. Pejabat China menanyakan jenis investasi, berapa modal , berapa lahan diperlukan, kemana pasarnya, dan darimana bahan bakunya, berapa kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan listrik. Ya standar form yang harus diisinya. Yang menarik adalah form itu bukan hanya sekedar sebagai pra syarat tetapi juga sebagai solusi menyeluruh atas kebutuhan dasarnya berinvestasi di China. Lokasi ? China hanya mengizinkan industri berada dikawasan industri. Artinya tidak boleh didaerah pemukiman umum. Pejabat China menunjukan peta lokasi kawasan industri yang ada. Dia tinggal pilih. Ada yang siap pakai tinggal bawa mesin. Ada tanah kosong yang siap bangun. Semua lokasi itu dijamin akan tersedia listrik dan sarana air bersih, termasuk infrastruktur jalan ke pusat logistik. 

Investor tinggal datang ke kawasan industri. Dia bisa menyewa bangun pabrik siap pakai dari berbagai ukuran. Bayar , langsung kerja. Bisa juga membangun sendiri diatas lahan kosong. Bagaimana dengan kontraktor? pihak pengelola kawasan industri menyediakan jasa kontruksi sesuai design. Ongkos lebih murah dan terjamin kualitas. Saya rasa itu standar dimana saja kalau kita bangun pabrik di kawasan industri. Lantas apa kelebihan China sehingga mendatangkan banyak investor dari berbagai belahan dunia ? China membangun kawasan industri berdasarkan potensi wilayah. Ada wilayah punya potensi dibidang industri berat seperti provinsi Hobey. Ada wilayah yang punya potensi agro industri seperti Hunan, dan ada wilayah yang punya potensi industri kreatif seperti Hangzhou. Potensi wilayah itu di create oleh negara dan dibina pengembangannya terus menerus sebagai asset wilayah. 

Potensi wilayah ini menjamin tersedianya supply chain industri untuk kebutuhan bahan baku dan bahan tambahan termasuk jasa. Juga ketersediaan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri. Setiap wilayah punya punya pusat latihan kerja yang besar termasuk pusat riset. Bayangkan, pusat riset agro industri yang ada di Provinsi Hobey sama dengan 5 kali Puspitek Serpong luasnya. Itu sebabnya pembangunan pabrik di China tersebar keseluruh wilayah. Tidak ada daerah yang mati atau sepi investasi. Semua daerah punya potensi ekonomi dan investasi yang punya daya tarik bagi beragam investasi.  Contoh saya bangun pabrik Universal Biopack di China. Supply chain sudah tersedia dikawasan industry, termasuk pusat logistiknya. Jadi saya tidak perlu sewa gudang untuk stock. Dan supply selalu ontime. Dan ini sangat besar sekali mengurangi biaya produksi.

Bagaimana dengan pemasaran ekspor? Sebetulnya yang bangun pabrik di China sebagian besar adalah pihak yang udah menguasai pemasaran eksport.  Mereka bisa saja investor asing sendiri atau pengusaha lokal yang bermitra dengan buyer di luar negeri. Contoh Siemen atau GE , mereka sudah punya pasar international. Nah mengapa mereka mau investasi di China? pertama biaya produksi murah karena didukung supply chain yang efisien. Kedua, biaya logistik yang murah karena infrastruktur tersedia meluas. Ketiga, tersedia tenaga kerja dari semua skill dan murah upahnya. Kelima, birokrasi yang efisien dan praktis. Sejak tahun 2002 China sudah menerapkan e-government dan meluas penerapannya ditahun 2004. Jadi praktis semua sudah paperless. 

Jadi tumbuhnya industri karena permintaan pasar dari mereka yang sudah menguasai pasar. Lantas China dapat apa? ya contoh Apple itu ada 5 pabrik di China dengan tenaga kerja 200.000. Tetapi supply chain nya melibatkan angkatan kerja 5 juta orang. Itu baru Apple. Belum yang lainnya. Pabrik Banana Pasta saya di China melibatkan ratusan supply chain petani pisang dengan angkatan kerja ratusan ribu orang. Sementara tenaga kerja pabrik saya sendiri hanya 1600 orang. Jadi walau investor  asing bertumbuhan di CHina tetap saja yang diuntungkan adalah rakyat. Mengapa ? spread opportunity sebagai multiplier effect dari hadirnya investor asing itu yang menikmati ya rakyat China. Itu karena China membangun industri by design dengan bertumpu kepada kekuatan supply chain. Supply chain tumbuh berkat riset. Riset bisa berkembang karena SDM yang kreatif. Dan semua tidak akan terjadi tanpa tersedianya infrastruktur ekonomi  

Keluhan Jokowi kepada menteri atas rendahnya ekspor indonesia dan rendahnya realisasi invesasi di Indonesia sebagai sinyal bahwa diperiode kedua kekuasaannya kelak, masalah SDM itu akan menjadi focus. Karena kalau SDM tidak dikembangkan maka potensi wilayah hanya jadi potensi saja. SDM  bukan jadi asset malah jadi beban sosial. Tidak menjadi potensi ekonomi dan financial. Infrastruktur yang dibangun akan useless. Juga bila SDM baik maka debirokratisasi dapat dilaksanakan. Peluang indonesia sangat besar kedepan. Karena kapasitas Industri dan jasa  kita masih rendah. Dibawah 50% dari PDB. Padahal PDB kita sudah tembuh USD 1 trilion. Artinya sumber daya kita sangat mendukung untuk mencapai kapasitas industri diatas 50% PDB. 

Sunday, March 10, 2019

Utopia ala Prabowo?


Prabowo bertemu dengan petani yang mengeluh karena harga jual rendah. Dengan tegas Prabowo mengatakan akan menaikan harga petani. Lain waktu dia bertemu dengan konsumen di pasar yang mengeluhkan harga kebutuhan pokok naik. Dia berkata dengan lantang bahwa dia akan menurunkan harga pangan. Dia bertemu dengan masyarakat kelas bawah yang mengeluh BBM mahal, listrik mahal. Dengan responsip dia berkata bahwa akan menurunkan harga BBM dan listrik. Lain kesempatan dia bertemu dengan orang yang mempertanyakan BUMN merugi. Dia segera menjawab akan membuat BUMN untung. Pada satu kesempatan dia berorasi bahwa akan melunasi hutang negara. Lain waktu kita membaca berita dia digugat karena default bayar utang perusahaannya. Bertemu dengan Dokter dan pengelola RS yang mengeluh karena pelayanan BPJS merugikan mereka. Prabowo menjawab akan membuat BPJS suplus tanpa merugikan dokter dan RS.

Kalau anda cliping semua perkataan Prabowo dari waktu ke waktu, anda akan sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dia katakan itu bukan berangkat dari akal  sehat. Mengapa ? dari waktu ke waktu katanya katanya adalah paradox. Dulu kala dimana dimensi iman memonopli kebenaran, orang percaya akan deus ex machina, dewa yang keluar tiba-tiba dari ”mesin” dan menyelamatkan manusia dari tebing jurang bencana. Orang percaya dengan kata mujizat atau utopia. Kalau Tuhan mau semua bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan di negara komunis yang katanya anti Tuhan, pernah mempercayai seorang Trofim Lysenko petani asal Ukraina yang menjanjikan utopia. Dia menjanjikan bisa mengubah padang gersang Transkaukasus jadi hijau di musim dingin, hingga ternak tak akan punah karena kurang pangan, dan petani Turki akan mampu hidup sepanjang musim salju tanpa perlu kawatir menghadapi hari esok. 

Menjelang akhir 1950-an, rakyat China yang sedang tertindas oleh kapitalisme dari rezim Kuomintang, percaya dengan mukjizat sosialisme yang disampaikan oleh Mao Zedong. Kepada  rakyat China yang lapar dan miskin, dia katakan bahwa sosialisme membawa mereka kepada sorga di dunia. Semua hal yang berhubungan dengan kebutuhan pangan, sandang, papan, energi, diurus negara dan memastikan rakyat bisa mendapatkannya dengan harga murah dan mudah. Pendidikan dan kesehatan sepenuhnya dijamin oleh negara. Orang kaya akan diburu dan dimiskinkan agar keadilan sosial terjadi. Ia dengan tegas mengatakan bahwa sosialisme adalah ilmiah, bukan sekedar mimpi. ”Loncatan jauh ke depan” bagi China bukan hal yang tidak mungkin. Mao dapat dengan mudah mempengaruhi rakyat untuk menjatuhkan rezim Kuomintang. Yang mempertanyakan jargonnya dia habisis di kamp kerja paksa dalam masa revolusi kebudayaan.

Istilah mukjizat atau utopia memang hadir dan diterima dalam sistem politik totaliter. Agama dan komunis sama saja. Benarkah utopia itu terjadi ? 1964, hampir sedasawarsa setelah Stalin mangkat, ilmuwan terkemuka Andrei Shakarov secara terbuka mengecam mukjizat yang dijanjikan oleh Lysenko. Justru dialah yang bertanggung jawab atas jatuhnya produksi pangan yang berdampak kepada kelaparan. Lysenko juga bertanggung jawab atas penyebaran pandangan pseudo-ilmiah. Memang selama Lysenko dipercaya oleh partai dan Stalin, tak seorang pakar pertanian pun yang berani membantahnya.  Kalau ada pakar pertanian yang berani membantahnya akan disingkirkan dan dihabisinya. Selama Mao berkuasa dia ingin melakukan masinasi pertanian dengan memproduksi sendiri alat pertanian. Ribuan tanur tinggi untuk produksi baja dibangun dengan mengerahkan segala bahan yang ada. Apa hasilnya ? baja yang tak bermutu. Sementara itu, di seantero Cina yang luas, selama dua tahun berjuta-juta petani telah dikuras tenaganya untuk itu, hingga sawah dan ladang telantar. Kelaparan pun datang. Puluhan juta rakyat mati kelaparan.
Memang, keberadaan Lyzenko dan Mao tidak datang begitu saja. Itu terjadi karena situasi dan kondisi memang mendukung. Orang percaya  Lysenko ketika Uni Soviet menghadapi krisis pangan setelah ladang-ladang pertanian diambil alih negara dan panen gagal bertubi-tubi. Begitu juga dengan Mao yang tak bisa dipisahkan dari trauma melihat keseharian China ditahun 1928. Bocah bocah pekerja perajut sutra di Shanghai, yang berbaris panjang, berdiri selama 12 jam di depan kuali-kuali perebus kepompong yang mendidih. Anak-anak berumur sekitar sembilan tahun itu menatap lelah, sementara jari tangan mereka bengkak memerah memunguti kepompong ulat sutra yang direbus itu. Para mandor berdiri di belakang mereka dengan cambuk kawat, tak jarang mendera bocah yang salah kerja. Ada yang menangis kesakitan. Di ruangan yang penuh uap dan panas itu, mereka terlalu sengsara untuk bisa dilukiskan dengan kata-kata.

Sejarah mengajarkan kepada kita. Utopia hanya laris ketika yang terkecoh dan yang mengecoh bersatu. Ketika nafsu lebih dominan untuk memenuhi keinginan dimana semua serba mudah dan murah. Makanya retorika bernada ancaman selalu bersanding dengan harapan akan mimpi sosialisme dimana semua kebutuhan di urus negara.  Sejarah mencatat bahwa program utopia itu selamanya gagal, bahkan ketika ia didukung Firman Tuhan, dan filsafat sekalipun.  Program utopia menjadi mudah diterima oleh orang banyak ketika sifat rakus lebih dominan. Ingin segala sesuatu terjadi dengan mudah. Too Good To be true.  Atau bisa saja keinginan untuk mendapatkan mukjizat mungkin sebanding dengan tingkat putus asa karena insecure secara financial. Kehidupan rumah tangga yang Insecure karena ekonomi yang labil dan kehidupan sex yang buruk. Makanya disituasi itu para penipu semacam Lysenko, politikus semacam Mao bisa hadir dan diterima.

Tapi kini di Indonesia , situasi dan kondisinya tidak sama dengan Uni Soviet di era Stalin dan China di era Mao. Kini Indonesia masuk dalam anggota G20 dan masuk dalam kelompok negara yang punya PDB diatas 1 triliun dollar AS. Pembangunan terjadi meluas. Jaminan sosial diterapkan secara menyeluruh. Demokrasi hidup dan kebebasan diutamakan. Memang belum semua merasakan kemakmuran tetapi proses menurunkan angka kemiskinan terus terjadi dari tahun ketahun. Rasio GIni juga turun untuk semakin menuju kepada keadilan sosial. Di era Jokowi ”iman” dan ”ilmu” tak dibiarkan memegang monopoli. Informasi mengalir leluasa, pertanyaan dan keraguan dengan bebas dinyatakan, dan tiap pengetahuan diperlakukan hanya sampai kepada tingkat pengetahuan, bukan kebenaran. Dan di sini, bahkan kantor kepresidenan tak bisa dan tak hendak membungkam perdebatan. Jokowi tidak bicara mukjizat tapi proses kerja keras, dan dari sana dia membangun insprasi untuk orang  beriman secara ikhlas.

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...