Tuesday, November 15, 2022

Hukum dan Politik

 



Mengapa pengusaha takut membiayai politik? tanya saya kepada teman kemarin. Ini berkaitan dengan sinyalemen gagalnya koalisi perubahan ( PKS, PD, Nasdem). Kamu tahu kan kasus Apeng. Itu kasus penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095. Kejadiannya berawal tahun 2003. Kan aneh selama 19 tahun itu lahan diolah. Aman aman saja. Padahal Gubernur, bupati dan Menteri silih berganti selama kurun waktu itu, tetapi hanya satu Gubernur Riau ( Annas Maamun) yang kena. Yang lain engga.


Menurut audit BPK, rincian kerugian negara antara lain nilai produksi buah sawit senilai Rp9 triliun, kerugian kawasan hutan secara melawan hukum dan tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp421 miliar, dan kerugian kerusakan lingkungan karena hutan berubah menjadi kawasan kelapa sawit Rp69,1 triliun.  Hasil audit  itu yang Rp. 69,1 triliun hanya opini bukan actual loss.


Mengapa baru sekarang dipermasalahkan? Nah dalam surat dakwaan disebutkan Surya Darmadi merugikan Rp4.798.706.951.640 (Rp4 triliun) dan US$7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 (Rp73 triliun).  Padahal potensi kerugian negara sudah dihilangkan oleh MK. Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil).  Artinya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) dalam tipikor. 


Tapi dengan kasus Apeng, kalau hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tututan Jaksa dan mengizinkan menyita 32 Aset Apeng. Itu akan mudah dikalahkan di MA. Karena jelas tidak sesuai dengan keputusan MK. 


“ Saya melihat kasus ini lebih kepada politik.  Sinyal kepada pengusaha, jangan main main dengan pemerintah. Kalau pemerintah mau bikin susah kita, mudah sekali. Mana ada sih pengusaha yang punya konsesi SDA yang jujur dan patuh hukum. Semua main. Semua anjing. Hanya bedanya ada yang jadi anjing jinak piaran, ada yang jadi penjaga domba, ada yang jadi pemburu mangsa. Tetapi tetap aja anjing. Doyan makan tinja.” kata teman.


Jadi solusinya ? 


“ Kalau benar itu politik, DPR harus segera selesaikan RUU Pemulihan aset ( asset recovery ). Sepert yang dilakukan di  china dan berbagai negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Caranya dengan melakukan gugatan perdata dengan pembuktian terbalik. 


“ Bekukan dulu aset mereka. Setelah itu suruh mereka buktikan bahwa aset nya clean. Apabila dalam kurun waktu tertentu, tidak bisa dibuktikan ya negara kuasai aset tersebut. Simple! “ Kata saya. 


“ Ah kamu, kata teman, “ kalau itu dilakukan, semua mereka yang masuk daftar 50 terkaya di Indonesia bakalan jatuh miskin dan tinggal sempak doang. Penuh penjara oleh para direktur mereka. 


Tapi sekedar cara mengeluarkan taring harimau pemerintah  kepada Pengusaha, kasus Apeng ini memang efektif. Yang korban, partai oposisi sulit dapatkan sponsor. Mana mereka bokek lagi . Karena selama 10 tahun jadi oposisi engga ada cuan masuk. Mari senyum aja.

Monday, November 14, 2022

Spirit persatuan

 



Tahukah anda? bahwa hampir tidak pernah terbayangkan bagaimana mungkin partai yang berdiri tanpa saingan, berkuasa secara otoriter bisa di kalahkan tanpa darah, tanpa aksi pentungan atau lempar batu. Tanpa teriak pakai Toa demo di depan kantor Pemerintah.  Tapi benarlah bahwa Nothing is impossible ? Itulah yang terjadi di Taiwan.  Yang mengalahkan itu adalah Democratic Progressive Party (DPP). Gimana ceritanya bisa menang  ? 


Baik saya ceritanya. DPP didirikan tahun 1986 tanpa hak ikut pemilu atau kalaupun ikut pemilu harus ikuti aturan yang menguntungkan partai penguasa. Namun bagi pendiri DPP, diberi kesempatan mendirikan partai adalah berkah tak terbilang. Dari pendirian partai itulah aksi apokalipse di lakukan oleh kaum muda terpelajar..


Apa yang mereka lakukan ?  


Menolong rakyat tertindas dari kekuasaan otoriter Partai. Caranya ? melalui pendekatan nilai nilai agama Budha, tanpa mengusung agama Budha. Nilai itu adalah Cinta! Ya namanya program cinta tentu tidak menyalahkan orang lain apalagi menghujat pemerintah. Mereka mengajarkan rakyat untuk memaafkan penguasa. Mereka mendidik rakyat kecil untuk sekecil mungkin berharap dan tergantung dengan pemerintah.   Melalui gerakan koperasi  yang tumbuh pesat dan rakyat kecil yang sebagian besar petani dan nelayan mendapatkan kemakmuran dari gerakan ini.  


Mereka tidak ingin ribut menuntut hak sama dengan perusahaan raksasa yang dekat dengan partai. Apalagi cemburu dengan orang kaya.  Mereka terus bergerak dengan program cinta membina Rakyat untuk menjadikan gerakan Koperasi berkelas dunia. Mungkin Taiwan adalah gerakan  Koperasi yang paling berhasil dan paling kuat di dunia . Tahun 1990an Taiwan telah menjelma menjadi Negara Industry yang besar bukan karena konglomerasi tapi UKM yang tangguh melalui gerakan koperasi. Dan itu berkat kerja keras tanpa lelah dari kaum muda untuk merubah rakyat mandiri dari kekuasaan. 


Nah, tahun 2000 Pemilu di gelar tapi diatas 90% rakyat Taiwan memilih liburan ke luar negeri.  Mereka tidak mau ribut dengan alasan gulput. Mereka biarkan Pemilu berlangsung dan memenangkan Partai Penguasa. Namun kemanangan itu tidak punya legitimasi international karena diikuti tidak lebih 10%. Akhirya penguasa harus menerima kenyataan bahwa rakyat inginkan perubahan. Karena konstitusi baru diterbitkan yang memberikan hak kepada DPP untuk ikut Pemilu. 


Ya, Rakyatpun antusias ikut pemilu. Udah bisa ditebak hasilnya. DPP memenangi Pemilu untuk pertama kali pada 18 Maret 2000, dengan calonnya Chen Shui-bian. Kemenangan ini mencerminkan satu momen berakhirnya dominasi kekuasaan satu partai (KMT) selama 50 tahun. Kepercayaan rakyat kepada DPP bukanlah kepercayaan mereka kepada lambang Partai dengan sejuta jargon tapi karena orang orang DPP memang akrab lahir batin dengan rakyat. Mereka selalu hadir ditengah rakyat sebagai mentor untuk kemandirian disegala bidang. Gaya hidup mereka sederhana dan selalu menyebut diri mereka pelayan Tuhan. Karenanya setelah itu, partai kuomintang juga berubah jadi lebih pro rakyat.


Semoga ini bisa jadi bahan pelajaran bagi siapa saja. Bahwa perubahan politik tidak bisa lagi di lakukan dengan kekerasan dan pemaksaan kehendak dengan melempar issue murahan dan usang. Apalagi membawa program populis dalam politik. Eranya sudah lewat. Mungkin 5% dari penduduk yang dungu bisa percaya dengan jargon populis  tapi 95% rakyat tahu yang mengusung itu tidak pernah hadir secara nyata menyelesaikan masalah keseharian mereka.  


***

Di tengah euforia politik yang dibawa angin demokrasi, saya kadang terhenyak. Begitu banyak orang bicara politik tapi tidak banyak yang paham sistem presidentil yang kita anut. Begitu banyak orang  memuji Presiden tapi tidak suka DPR, padahal presiden bekerja atas agenda bersama DPR. Tidak syah APBN tanpa persetujuan DPR. Tidak jalan agenda presiden tanpa persetujuan DPR. Sampai disini paham ya sayang.


Nah kalau paham, janganlah halu seakan ganti presiden adalah perubahan. Presiden yang kita pilih itu sayang, hanya adaministratur yang bekerja atas dasar SOP yang terikat kepada UUD 45 dan UU, serta aturan lainnya. Presiden terpilih tidak akan bisa mengubah UU tanpa persetujuan dari DPR. Anggota DPR patuh terhadap SOP  dan agenda partai. Jadi interlock posisi trias politika kita bekerja dengan sistematis.


Nah kalau sudah paham, maka cerdaslah. Andaikan ada capres yang berjanji akan melakukan perubahan. Yakinlah bahwa dia sedang berbohong. Bayangkan sayang. Ada lebih 500 kepala di DPR. Apa jadinya kalau presiden harus mengubah banyak hal ? tentu dia tidak ada waktu lagi kerja memikirkan APBN dan hutang yang setiap waktu argo bunga jalan terus. Dampaknya tentu ekonomi akan stuck dan pemerintahan jadi autopilot. Justru yang terjadi ya tidak akan ada perubahan apapun.


Ah kita harus pilih presiden yang pancasilais? Duh sayang, Pancasilais seperti apa?  Negeri kita sayang, tidak punya menifesto politik. Pancasila hanya falsafah, bukan idiologi. Pancasila hanya konsep imaginer tentang kehidupan bernegara dan berbangsa. Bagaimana sudut pandang orang terhadap Pancasila? Tidak diatur. Semua orang bebas dengan persepsinya sendiri sendiri. Itulah dasar mengapa akhirnya pemerintah dan DPR menolak pembahasan RUU Haluan Idiologi Pancasila. Karena memang negara kita bukan negara idiologi, juga bukan negara agama.


Lantas bagaimana kita bisa berubah lebih baik? Hak melakukan perubahan itu sudah ada. Yaitu PEMILU. Nah janganlah hanya focus kepada PILPRES tetapi juga focus kepada Pileg ( Pemilu legislatif ). Galang persatuan diantara rakyat. Janganlah mudah terprovokasi sehingga lewat uang dan narasi para influencer, relawan lewat media massa, sosial media, kitapun terpolarisasi. Itu begonya keterlaluan. Karena sesama kita rakyat adalah korban dari elite yang hipokrit dan itu karena kebodohan kita memilih wakil yang bego. Pilihlah Calon Aggota DPR yang “hanya pro” kepada kita sebagai rakyat. Itulah perubahan sebenarnya.


Cerdaslah sayang. Perubahan yang lebih baik itu hanya akan terjadi kalau mindset kita sebagai rakyat juga berubah. Negara besar bukan karena sistem dan pemimpinnya hebat. tetapi karena rakyatnya memang hebat. Ya rakyat yang pekerja keras, berinovasi, berkreasi, gemar membaca,dan  suka dipersatukan dalam narasi cinta dan kasih sayang.. Paham ya sayang.


Sunday, November 6, 2022

Utamakan persatuan

 



Kalau anda belum mengenal Megawati, maka anda bisa saja tidak suka dengan Megawati. Saya bukan orang dekat dengan dia. Tapi saya hanya barpatokan dengan satu hal. Tidak ada satupun adik adiknya yang jadi konglomerat. Tidak ada satupun anak dan mantunya yang jadi konglomerat. Tidak ada satupun anaknya yang jadi Bupati atau Gubernur. Sampai kini dia masih hidup dari usaha SPBU. Padahal peluang jadi konglomerat tidak sulit karena dia pernah jadi Presiden dan kini hampir 10 tahun sebagai partai pengusung presiden.


Saya sedih aja ada tagar ingin gantikan Megawati di luar munas. Walau itu hanya omong kosong, tetapi tetap saja menyinggung kader PDIP dimana saja. Untuk anda ketahui, 10 tahun dia jadi Oposisi era SBY, tidak menjadikan PDIP partai gurem. Mengapa? karena PDIP itu punya konstituen yang kesetiaan idiologisnya tidak pernah berkurang atau bahkan bertambah. Yaitu ada 12 % suara PDIP. Mereka adalah yang ada di kantong kantong kemiskinan dan mereka yang pernah dizolimi di era Soeharto, yang sampai kini keturunan mereka masih miskin.


Jadi andaikan, PDIP itu tidak kampanye sekalipun, mereka tetap kuasai dua digit suara. Anda bisa saja mengatakan bahwa Jokowi effect meningkatkan suara PDIP. Itu boleh saja. Tetapi faktanya sejak Jokowi jadi Presiden suara PDIP tidak meningkat significant. Tahun 2014 suara PDIP 18,95%. Tahun 2019, perolehan suara 19,33% Bandingkan dengan Partai Demokrat yang partai baru berdiri tahun 2004, tahun 2009 pada periode ke dua SBY, bisa dapat suara 20,85%. Artinya nilai sendiri. Apakah PDIP mumpuni terhadap demokrasi bahwa winner will take all.


Yang saya kagum dengan Megawati adalah last to minute, dia pilih Ma’ruf Amin sebagai Wakil Jokowi. Tahu artinya ? dia sangat paham politik negeri ini. Bahwa keberagaman penting. Satu satunya sahabatnya yang terus setia dengannya adalah Prabowo. Mengapa? Karena Prabowo sangat menghormati keberagaman. Politik Prabowo adalah politik persatuan. Apapun pengorbanan dia akan lakukan. Pengorbanan terbesar adalah mengalah dan dikalahkan.


Cobalah andaikan last to minute, pada Pemilu 2019, PS memilih PKS atau ulama sebagai wakilnya. Bisa berderak politik NKRI. Anda tahu semua secara histori antara Soekarno dan Islam itu punya sejarah kelam. Tidak mudah bagi Megawati untuk berdamai dengan luka sejarah itu. Sama halnya luka sejarah TNI dengan Soekarno. Tapi Megawati berusaha diam dengan setiap wacana. Walau setiap kata katanya dijadikan bahan ketawaan.


Saran saya pribadi kepada Pengusung Anies dan Ganjar. Ubah kelakuan kalian. Jangan terprovokasi dengan politik saling sinis satu sama lain. Kalau ada yang provokasi soal politik identitas, jangan terprovokasi wacana di media massa dan sosial media. Focus aja tebarkan kebaikan masing masing jagoannya. Kalau engga, yakinlah baik Anies maupun Ganjar tidak akan dapat apa apa. Hanya halu saja. Caranya ? Utamakan politik persatuan. Ya tirulah sikap Ganjar yang tetap setia kepada PDIP. Baginya PDIP adalah rumah dan megawati adalah orang tuanya.


Begitupula jangan terprovokasi seolah olah Jokowi itu king makers. Itu hanya provokasi media massa. Sebenarnya tidak. King Maker tetap Megawati. KIB itu dirancang oleh elite PDIP. Bukan oleh Jokowi. Jangan halu. Jokowi hanya menjalankan tugasnya sebagai presiden mengawal pemilu damai dan sukses. Jokowi akan berakhir sampai tahun 2024, dan setelah itu dia akan kembali ke komunitasnya sebagai kader PDIP. Jokowi tidak akan pernah berkianat kepada PDIP.


Monday, October 24, 2022

IKN mangkrak ?

 





Saya tidak meragukan VISI pak Jokowi membangun IKN. Yang saya ragukan adalah kemampuan pembantunya dan DPR menterjemahkan VISI itu. Khususnya berkaitan dengan aspek hukum.  Dalam pelaksanaannya, benar kan. Visi itu terganjal dengan aspek hukum. Akibatnya aspek tekhnis juga mengalami kendala serius. Walau Badan Otorita sudah dibentuk, sampai kini berjalan lambat sekali prosesnya. Saya akan tinjau dari sisi bisnis saja. Karena 80% anggaran IKN dari investor.


Pertama. Setiap proyek kawasan, yang utama adalah adanya Icon sebagai daya tarik atau marcusuar.  Jadi kebut aja pembangunan Istana negara berserta fasilitas infrastruktur yang menjadi bagian negara sebesar 20% dari total anggaran. Itu artinya Rp. 100 triliun. Kalau itu dilaksanakan. Akan menimbulkan trust bagi investor mau masuk. Tapi nyatanya anggaran itu keluarnya seret. Tahun 2022 alokasi APBN sebesar Rp. 12 triliun. Itu dengan asumsi tidak akan ada kenaikan biaya. Biasanya kalau APBN, realisasinya jadi berbeda dari anggaran.


Kedua, sampai saat ini belum ada PP soal KPBU bagi swasta, BUMN/BUMD yang mau terlibat sebagai investor. Keliatannya melambatnya proses PP ini karena faktor politik. Karena kalau berdasarkan UU No. 3 /2022, sangat sulit menarik investor. Walau ada janji akan memberikan HGB selama diatas 100 tahun.Itu belum menarik bagi investor. Bagi mereka yang penting itu adalah soal keamanan IRR. Siapa yang jamin? Untuk apa lama HGB kalau tekor.


Ketiga, koalisi pemerintah tidak lagi solid mendukung Jokowi terutama dalam kontelasi politik menuju pemilu 2024. Maklum Pemilu 2024, tidak ada petanaha. Semua nol. Antar partai koalisi berusaha saling bargain. Apalagi soal IKN ini sudah ada UU. Kemungkinan besar, partai oportunis mengarahkan IKN sebagai ibukota negara saja. Sementara pemerintah tetap di Jakarta. Sehingga pembiayaan semua dari APBN. 


Keempat, Defisit APBN terus melebar. Ini sangat renta terhadap Fiskal kita. Kalau dipaksakan intervensi APBN, akan menyulitkan pemerintah melakukan ekspansi sosial untuk menghadapi resesi tahun depan. Ini tidak diperhitungkan ketika rencana IKN disusun.


***


UU IKN Pasal 23 ayat (2), Otorita IKN menjadi Pengguna Barang untuk IKN Nusantara. Hal ini berarti semua hasil pembangunan IKN yang dilakukan oleh Otorita IKN yang berupa aset akan menjadi Barang Milik Negara (BMN) dengan status penggunaannya ada pada Otorita IKN. Dengan demikian, semua jalan, jembatan, gedung kantor, bahkan seluruh tanah yang dibebaskan untuk kepentingan IKN akan berstatus penggunaan di Otorita IKN.


Pasal 5 Permen Agraria 9/1965, BMN selain dipergunakan oleh instansi-instansi pemerintah, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada instansi tersebut dengan “hak pengelolaan”. Dasar penggunaan Hak Pakai dapat diketahui pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (“PP 40/1996”).


Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah Warga Negara Indonesia; Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; Badan-badan keagamaan dan sosial; Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.


Sampai disini paham ya.


Nah sekarang bagaimana me leverage aset tanah itu bagi investor ? Itu sama dengan status tanah untuk jalan toll, Bandara, tambang. Walau tanah itu bagian dari investasi pengusaha, namun hak atas tanah tetap ada pada negara. Jadi secara hukum kalau ingin digadaikan maka yang digadaikan adalah hak pengelolaan atau konsesi atas lahan itu. Apa value dari hak pakai itu ? ya bisnis proteksi dari negara. Misal jalan Toll, ada jaminan tarif dan downfall guarantee, dan captive market.


Skema bisnisnya sama seperti KPBU seperti adanya Viability Gap Fund. Artinya negara menjami terpenuhinya IRR ( internal rate of return ) di atas lahan itu. Misal, developer disuruh bangun real estate, ya harus ada regulasi yang menjamin pasar, khususnya untuk relokasi ASN dari Jakarta. Untuk infrastruktur juga begitu. Walau sudah ada UU No. 3/2022 tapi belum ada PP yang konprehensive sebagai dasar skema KPBU.


Jadi, Yang Mulia Bapak Presiden, yang ditawarkan itu adalah skema bisnis atas lahan IKN itu. Skema itu dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah agar ada kepastian hukum. Tanpa itu, engga ada investor yang mau ambil resiko. Yang boleh ambil resiko masa depan atas visi negara ya pemerintah. Investor maunya aman saja.

Thursday, October 20, 2022

Unknow person.

 



Saya kadang termenung lama kalau ada di Financial Club untuk sekedar killing time. Ini Club para pria. Di dinding club ada photo jadul para pendiri NM Rothschild (London), Rothschild Bank ( Berlin) Warburg Bank ( Hamburg), Warburg Bank (Amsterdam),  Lazard Brothers ( Paris), Kuhn Loeb (Bank of New York), Israel Moses Seif,  Bank of Italy, Goldman Sachs (New York)  dan JP Morgan Chase Bank (New York).  



Club ini ada di Financial center seperti Singapore, Hong Kong, London, New York, Boston, Toronto, Dubai. Sydney, Swiss. Jumlah mereka hanya 9999. Setiap members punya qualifikasi berbeda beda yang ditandai dengan level dari 1 sampai dengan 7. Level tertinggi adalah 7.  Setiap level hanya bisa deal dengan level yang sama. Lewat proxy nya mereka pengendali di hampir semua Top Corporate 500 Fortune


Untuk jadi anggota Club berdasarkan invitation. Tanpa rekomendasi dari 3 top financial global yang member tetap, jangan harap bisa jadi member walau ada uang diatas USD 100 mio. 


Merekalah yang menggerakan uang dengan putaran gigantik. Menjadi financial resource bagi TNC dan negara di dunia.  Capitalisasinya mengalahkan GNP Amerika. Bahkan GNP china dan British tidak ada artinya. Multi triliunan dolar berbagai global bond diperdagangkan. Transaksi dilakukan dengan kerahasiaan tingkat tinggi.


Bahkan Indonesia juga termasuk negara yang terikat dengan 144 A Sec. Upaya refinancing utang kemarin tanggal 20 september pemerintah menerbitkan global bond dalam denominasi USD dengan format SEC Shelf Registered. Fasilitas USD 60 miliar Repo Line the fed untuk BI. Sebelumnya divestasi Freeport oleh Inalum juga menggunakan skema yang sama.  Kekuatan mata uang kita tergantung mood members. 


Dari bisik bisik di Financial club, bandul poltik setiap negara diatur mereka. Ada ribuan Professor, PHD, tokoh politik dan NGO,  lawyer, financial analisis, fund manager , asset manager berkelas dunia sebagai proxy dan hulu balang mereka. Namun siapa mereka ? tidak ada yang tahu pasti. Karena mereka menjauh dari hidup hedonis dan tidak pernah terlibat skandal dengan wanita seleb.  Tidak terlibat dalam politik, ormas, bahkan yayasan. Mereka unknow rich person. Dan invisible power yang menentukan perubahan peradaban. 


***


Kemesraan yang sekian dekade antara AS dan Arab seakan berangsur angsur memudar. Terutama sejak sikap intervensi AS terhadap pembunuhan pembangkang jurnalis Jamal Khashoggi, oleh intelijen Saudi. Dengan alasan demokrasi, AS merasa perlu untuk mengingatkan raja Arab untuk tidak anti demokrasi, apalagi membunuh jurnalis. Bagi AS itu biasa saja. Tetapi bagi Raja Saudi itu sikap yang tidak berbudaya. Bagi Arab, titah raja adalah juga konstitusi. AS hasus pahami perbedaan itu kalau ingin jalinan persahabatan terus berlangsung.


Puncaknya, sejak perang Rusia- Ukrania, Arab Saudi bersikap ambigu. Walau secara resmi ikut mengembargo ekonomi Rusia namun kenyataannya Arab Saudi tak mau meningkatkan produksi Minyaknya. Saudi malah bersama sama anggota OPEC memotong produksi crude oil. Sehingga harga naik. AS secara tidak langsung diuntungkan. Karena AS sudah jadi net exporter MIGAS. Namun bagaimana dengan mitra satu ranjangnya, Eropa? Tentu kalau harga Crude tidak turun ketingkat ekonomi, itu akan semakin membuat Eropa suffering.


Walau Biden mengancam akan memblock bantuan persenjataan atas sikap Saudi itu, Saudi tidak bisa berbuat banyak. Terlalu banyak luka persahabatan sekian dekade. AS selalu diuntungkan. Arab harus mengubah paradigma geogstrategis dan geopolitiknya. 2/3 perdagangan Crude oil Saudi sudah menggunakan Yuan lewat billateral SWAP. Soal Yaman tidak lagi jadi prioritas. Saudi tidak begitu butuh alat perang. Apalagi hubungan dengan Israel sudah membaik. Berkat dukungan Yuan, walau Rusia diembargo ekonominya, Arab bisa leluasa bermitra dagang dengan Rusia.


Andaikan OPEC mau mendengar saran AS untuk meningkatkan produksi. Harga minyak akan jatuh. Rusia tidak akan punya sumber daya keuangan untuk terus melanjutkan perang. Rencana geopolitik dan geostrategis AS di Eropa akan semakin mencapai tujuannya. Tetapi kenapa OPEC tidak mau mendengar ? Kata Daniel , teman saya di NY saat Chatt via SafeNet. Masalahnya, Daniel, OPEC lebih mendengar elite financial Global daripada  Elite politik di Whitehouse dan United States Capitol. kata saya.


Mengapa ?


Pemegang saham NOC di negara OPEC itu adalah TNC, adalah juga mereka yang jadi oilgarki bisnis di negara AS. Harga minyak tetap tinggi, Kurs USD semakin kuat dan itu ternyata itu lebih menakutkan dunia daripada perang Rusia -Ukrania. Dunia demam menuju jurang resesi karenanya. 1/3 GNP dunia disita begitu saja oleh mereka. Ketergantungan kepada USD semakin besar. Hegemoni AS adalah hegemoni para elite konglomerat financial.  Paham kan Daniel. Ya kita semua sedang dihabisi elite financial global. Termasuk AS sendiri

Sunday, October 16, 2022

Korban investasi..

 





Teman saya cerita uang asuransinya pada PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha Rp. 4,5 miliar tidak bisa cair. Dia bersama 29000 nasabah yang suffering akibat gagal bayar. Apa pasal? Usut punya usut, dana pemegang polis Wanaartha ternyata disita aparat penegak hukum karena diduga berkaitan dengan kasus Jiwasraya yang turut membelit nama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat. Atas situasi tersebut, pada Januari 2020, rekening Wanaartha diblokir Kejaksaan Agung. Dua bulan setelahnya, statusnya naik menjadi disita. Total penyitaan ditaksir mencapai Rp2,9 triliun.


Tidak sedikit korban investasi dari lembaga keuangan non bank berjatuhan. Seperti juga yang terjadi pada OSO Sekuritas atas gagal bayarnya produk investasi REPO total Rp. 8 triliun dengan jumlah nasabah 7.500 orang. Juga  enam reksa dana Minna Padi yang dibatalkan izinnya oleh OJK, jumlahnya mencapai 4.000 orang nasabah dengan total investasi Rp 4,8 triliun. Juga beberapa nasabah Jiwasraya menggugat ke pengadilan. Walau sudah menang, Berkali-kali meminta pembayaran polis, namun tak sepeserpun uang yang telah mereka dapat. Juga Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1913. Sama aja, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan potensi kerugian nasabah dari dua perusahaan asuransi jiwa nasional yakni jiwasraya ada 7 juta orang dan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1913 ada 12 juta orang. Total Potensi kerugian nasabar mencapai Rp. 40-50 triliun.


Sampai sekarang ada 18 perkara yang sedang ditangani polisi terkait investasi, sebanyak enam perkara sudah P21 atau berkas dinyatakan lengkap dan sudah tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka. Sudah bisa ditebak akan sama dengan cerita sebelumnya, kasus masuk ke pengadilan, nasabah tetap dirugikan. Di luar negeri saya aman saja. Misal, Di AS. Meski dikenal sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, AS memiliki kelembagaan yang cukup lengkap dalam melindungi nasabah di sektor finansial. Di pasar modal AS ada Securities Investor Protection Corporation (SIPC). 


Saya tidak pernah tertarik dengan segala tawaran dari lembaga keuangan non bank untuk investasi. Apapun produknya. Mengapa? Di negeri ini, kalau anda deal dengan lembaga keuangan, walau dia dapat izin dari OJK dan diawasi OJK, kalau ada masalah dengan Management dan gagalnya fungsi pengawasan, maka anda harus siap dikorbankan. Jadi benar benar bar bar, Engga ada kepastian atas apapun yang dilegitimasi negara. Saya paham sekali itu, makanya saya baik baik saja.


Mungkin karena saya “pemain” jadi paham sekali modus operandi penipuan surat berharga atas izin yang dikeluarkan negara. Apalagi yang tidak ada izin. Saya paham betul. Sebagian besar mereka yang menawarkan program investasi itu memang “pemalas “ dan yang jadi korban juga orang yang malas mengembangkan uangnya dengan cara berproses lewat produksi real. Dan kebetulan juga, kala ada kasus, ini jadi sarana bancakan oknum aparat. Derita dan air mata nasabah akibat gagal bayar hanya dibawa angin sore.


***


Saya berurusan dengan hukum di Luar negeri ada 3 kali. Satu kali di Hong Kong. 1 lagi di Singapore, dan satu lagi di Zurich. Di Hong Kong dan Singapore sengketa berkaitan dengan kontrak. Di Zurich saya dituduh melakukan Insider trading.  Proses pengadilan memakan waktu tidak sebentar. Ongkos yang engga murah. Tiga kasus ini saya menangkan. Makanya saya cukup paham prinsip hukum perdata dan pidana.


Apa yang yang saya suka dengan lawyer itu?  Mereka sangat kuasai hukum kausalitas. Artinya ilmu filsafat mereka udah katam semua. Mereka membahas setiap hal dengan dasar hukum kausalitas. Orang mau omong apa saja dan kontruksi hukum apapun, dia lihat dari sudut kausalitas dan dia patahkan dengan hukum kausalitas juga. Lucunya, semua hukum kausalitas itu, ada pasal nya dalam Kitab hukum pidana dan perdata.


Di Singapore saya berperkara dengan lembaga keuangan first class. Lembaga keuangan ini memberikan akses saya investasi pada plaform trading dengan pihak Tokio. Saya percaya karena discretionary account platform trading itu di lembaga keuangan itu. Tapi setelah saya tutup posisi, saya untung ratusan juta dollar AS. Discretionary account itu dibekukan oleh Otoritas Jepang. Karena fraud. Banyak investor retail jadi korban.


Ya saya tuntut Lembaga keuangan itu. Mereka berkelit karena alasan mereka hanya jual jasa discretionary account saja. Saya tidak peduli. Kalau akhirnya saya menang di pengadilan lawan first class lembaga kuangan itu karena lawyer saya gunakan hukum kausalitas “ Kalau clients saya percaya dengan lembaga yang dilegitimasi negara. Itu karena dia menghargai institusi negara.


Dan kalau karena itu dikorbankan karena alasan lembaga keuangan itu tidak terlibat dalam trading. Hanya jual jasa discretionary account. Lantas siapa yang mau dipercaya lagi? Apakah masih pantas  kita percaya kepada lembaga yang dilegitimasi negara ? Percaya kepada negara ? 


“Tapi platform trading itu tidak ada izin dari pemerintah? kata pengacara Negara.


“ So, mengapa diizinkan discretionary account melayani proses trading yang tidak ada izin. Mengapa rekening bank diboleh dipakai untuk invest di platform trading itu ? KO dah mereka. Apalagi setelah itu saya sue Pemerintah Singapore lewat mahkamah arbitrase international. Sebelum masuk pengadilan, mereka bayar semua uang saya. Ya udah. Tapi kasihan juga investor retail engga dapat ganti rugi.


Dunia trading pada akhirnya yang korban orang kecil dan pemain tanggung. Misal skandal platform Robot trading. Ketika ada kasus penipuan, discretionary account seketika kosong. Entah kemana uangnya. Padahal jumlahnya triliunan. Otoritas buang badan. Padahal semua orang investasi itu gunakan akun bank dan setor ke discretionary account. Pihak polisi hanya salahkan pemilik platform trading. Yang memfasilitasi hingga orang percaya, aman saja.


Jadi saran saya, jangan pernah percaya kepada pihak yang tawarkan platform trading. Pastikan ada izin dari OJK. Tapi walau dapat izin dari pemerintah, tetap saja hati hati. Sadari kalau ada masaalah maka anda akan dikorban. Kecuali anda pemain kakap. Nah itu lain ceritanya.



Thursday, October 13, 2022

Hukum yang rumit.

 




Kepada teman yang mengerti hukum saya tanyakan soal kasus Anies di KPK berdasarkan temuan BPK. “ Hasil audit BPK itu satu hal tetapi KPK lain hal. “ Katanya.


“ Mengapa ? Tanya saya.


“ Karena BPK hanya membahas penyimpangan prosedur penggunaan anggaran Formula E dan kebijakannya. Sementara unsur korupsi tidak ada.”


“ Bukankah bukti temuan BPK soal penyimpangan dan kebijakan itu juga korupsi? Tanya saya lagi. 


“ Penyimpangan soal kebjakan, itu lebih bersifat administrasi. Itu bukan korupsi. Untuk jadi tersangka Korupsi harus ada minimal dua alat bukti. Pertama, menerima uang secara pribadi dari adanya proyek itu. Kedua, ada peristiwa pidana. Yang pertama, sampai sekarang belum  ada bukti aliran dana ke Anies. PPATK tidak temukan bukti itu. OTT juga engga ada. 


Yang kedua, KPK kan punya izin penyadapan telp untuk mengetahui keterkaitan Anies dalam peristiwa pidana. Hasil sadap dengan semua pihak yang terkait, juga engga ada. Kalau memang ada, dua alat bukti itu, cukup sekali Anies dipanggil KPK, setelah itu dia pakai baju orange. Nyatanya kan berkali kali dipanggil KPK, dia senyum aja. Bebas aja”


“ Kenapa KPK sulit sekali temukan dua alat bukti itu?


“ Ya pertama, korupsi itu kejahatan extra ordinary. Dengan sistem hukum kita, engga mudah temukan bukti pelaku korupsi, Kecuali pelakunya lugu seperti Gubernur Makasar, Gubernur Riau, Gubernur Sumut dan lainnya. DKI itu team yang back up Anies itu bukan kaleng kaleng. Kedua,  saat Jokowi jadi gubernur DKI, dia teken MOU dengan KPK. Setiap program , peran KPK terlibat langsung mengawasi.”


“ Terus gimnana dengan temuan BPK”

“ BPK itu lebih kepada program. Sementara program itu kan berkaitan dengan sistem anggaran”


“ Soal kebijakan ?.”


“ Gubernur itu kan pejabat publik, sama dengan presiden. Itu jabatan politik. Kebijakannya tidak bisa dipidanakan.”


“ Kalau ada penyimpangan alokasi anggaran ?


“ Itu tugas DPRD dan mendagri mengawasinya. Dan lagi sangat kecil sekali Gubernur bisa salah alokasi anggaran. Karena Anggaran itu dibuat bersama sama dengan DPRD dan sebelum dibahas, draftnya harus disetujui Mendagri.”


“ Kalau memang ada penyimpangan pelaksanaan penggunaan anggaran ? Tanya saya.


“ Itu yang kena pidana pejabat Kuasa anggaran yaitu Sekda dan Penerima kuasa anggaran atau SKPD, termasuk pihak yang terkait yang diuntungkan secara tidak sah. Lain halnya kalau dalam pelaksanaan anggaran itu ada bukti gubernur terima uang secara pribadi. Nah Itu baru bisa dipidanakan.


“ Jadi kalau hanya kebijakan tidak bisa dipidanakan ?


“ Kalau kebijakan bisa dijadikan pidana. Maka yang masuk KPK bukan hanya gubernur tapi DPRD juga. Dan bisa jadi seluruh Gubernur di Indonesia bisa dipidanakan, dan bahkan Menteri dan presiden juga bisa masuk. “


***

Kasus Formula E modusnya sama dengan LRT Jabodebek, Kereta cepat dan lainnya. Formula E itu event hanya sekian menit tapi ongkosnya triliunan. Selanjutnya Pemrof DKI harus bayar cicilan utang ke bank DKI. Padahal skemanya B2B. LRT dan kereta Cepat jakarta Bandung, itu awalnya proyek B2B. Akhirnya beban APBN. Setelah itu negara harus tanggung biaya subsidi dan cicilan utang selama puluhan tahun. Lucunya modus sama. Biaya membengkak dari yang dianggarkan. Walau BPK temukan unsur penyimpangan. KPK dan kejaksaan bungkam. Mau gimana lagi.


Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara. [1] Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Kalau salah satu tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa dijadikan tersangka korupsi. Kalau terbukti satu aja, maka yang duanya bisa dikonstruksikan peristiwa pidanannya. Seperti kasus OTT, yang terbukti memberi suap kepada pejabat.


Makanya KPK itu selalu menggunakan operasi intelijen dengan hak UU untuk menyadap telp siapa saja. Sehingga dia bisa ikuti terus pejabat yang dicurigai melalukan tindak korupsi. Bahkan mereka lakukan operasi jebakan agar peristiwa OTT dapat terjadi. Walau yang kena OTT orang lain, tetapi hasil sadapan bisa membuktikan bahwa penerima OTT itu atas suruhan dari target yang sebenarnya. Baik KPK maupun kejaksaan melakukan SOP sama saja. Hanya bedanya Kejaksaan agung lebih lengkap teamnya dan kerjanya lebih cepat.


Pelaku tindak korupsi itu ada dua jenis. Yang pertama, memang punya niat korupsi dan sudah merancang modus. Nah mereka pasti mempersiapkan segala galanya termasuk menghindari jebakan aparat hukum. Dan kedua, memang dari awal tidak ada niat korupsi dan tidak punya modus special. Tapi karena sesuatu hal kebijakannya, dia terjebak peristiwa pidana. Nah ini mudah jadi jebakan aparat hukum. Kadang tidak semua ditangkap tapi dijadikan ATM oleh aparat hukum.


Jadi apa masalahnya ? Sistem hukum kita memang rumit dan menganggap semua orang itu baik dan soleh. Harus ada prinsip “ praduga tidak bersalah “. Di negara lain kalau pejabat dicurigai, mereka segera mundur. Tapi di negara kita, udah kena OTT masih bisa senyum dan masih dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan berketetapan dari pengadilan. Dan udah terpidana masuk bui, setelah bebas, masih bisa jadi anggota legislatif. Urat malu memang engga ada. Kita sebagai rakyat, bego aja kalau terus ributin kasus, mending ketawain aja. Ketawa kan sehat.


Hukum dan Politik

  Mengapa pengusaha takut membiayai politik? tanya saya kepada teman kemarin. Ini berkaitan dengan sinyalemen gagalnya koalisi perubahan ( P...