Indonesia menampung penduduk Gaza ?

 

Di banyak wilayah Mediterania, corniche adalah jalan pesisir yang memeluk tebing atau lereng bukit. "Corniche el-Nil" Kairo adalah jalan yang membentang di sepanjang Sungai Nil—dan di Lebanon, Corniche Beirut berfungsi sebagai kawasan pejalan kaki tepi laut. Corniche umumnya dikaitkan dengan French Riviera, tempat tiga rute terkenal— La Grande Corniche, La Moyenne Corniche, dan La Basse Corniche —menghubungkan Nice dengan Monaco dan Menton.  Jalan di sepanjang pantai atau sisi gunung, yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan.

Dalam novel “ Tender Is the Night karya Fitzgerald  bercerita tentang kemegahan Hôtel des Étrangers, tempat para ekspatriat Eropa berpesta. Riviera berfungsi sebagai fantasi pelarian, tempat di mana pesona Dunia Lama bertemu dengan hedonisme modern. Riviera digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan kemegahan. Wilayah Gaza yang berlokasi di pesisir laut medieranian memenuhi semua fantasi akan  Riviera. Mungkin akan mengalahkan Dubai atau kota baru Ras Al Hekma yang akan dibangun UEA di Mesir. 

Sebagai pebisnis real estate dan property yang sukses, Donald Trump lebih melihat wilayah Gaza dari kacamata bisnis daripada politik. Pada bulan februari 2025, Trump menyampaikan rencana konkritnya, yaitu mengubah kota Gaza yang hancur dan miskin menjadi  kota baru yang modern bernama “Riviera Middle East”. Tentu gagasan Trump ini disambut baik oleh Israel, yang memang sudah punya rencana membangun pusat industry gas di Gaza dengan memanfaatkan potensi deposit gas yang besar di Cekungan Levant laut mediteranian. 

Rencana ambisius kedengarannya. Menjadikan Gaza sebagai kota yang punya daya tarik untuk wisata maupun bisnis jasa bidang Industri migas dinilai cukup feasible. Kota itu akan jadi pusat kasino dan kehidupan cosmopolitan yang hiperkapitalisme. Namun yang jadi masalah adalah kota Riviera Middle East itu bukan untuk penduduk Gaza. Sama seperti dulu kala saat pebisnis AS mau menjadikan Las Vegas sebagai kota judi dengan mengusir penduduk asli keluar.

Lantas bagaimana dengan penduduk Gaza ? rencana Trump mengusiri semua penduduk Gaza.  Tentu saja rencana Trump ini ditolak oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan banyak negara Eropa lainnya. Alasan mereka itu dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. Namun Trump tidak peduli. Dia tetap dengan proyek ambisinya. Israel tentu dengan semangat maju tak gentar mendukung rencana Trump itu.

Yang jadi pertanyaan adalah lantas mau direlokasi kemana penduduk yang berjumlah 1 juta lebih itu? Arab tidak bersedia menjadi tempat relokasi penduduk Palestina. Nah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, untuk Timur Tengah, mengusulkan Indonesia sebagai tempat tujuan relokasi penduduk Gaza. Saya pikir ini hanya joke. Apalagi Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan “menolak keras segala upaya pengusiran paksa warga Palestina”. Karena apapun alasannya tidak ada orang mau meninggalkan tanah kelahirannya dengan ikhlas kecuali keadaan terpaksa. Dan lagi itu bertentangan dengan upaya perjuangan kemerdekaan Palestina.

Namun dari media Ibrani saya baca. Ternyata walau Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, secara diam diam komunikasi khusus terjalin antara Yerusalem dan Jakarta untuk mengembangkan program relokasi tersebut. Dua bulan setelah penolakan dari Kemenlu Indonesia. Prabowo setuju untuk menerima 1000 penduduk Gaza.  Alasanya ? “Komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina dan kemerdekaannya telah mendorong pemerintah kita untuk bertindak lebih aktif,” kata Prabowo saat hendak memulai lawatan ke luar negeri yang meliputi Turki, Mesir, dan Qatar. 

Namun Prabowo punya syarat asalkan dapat persetujuan dari 5 negara TimTeng. Menurut teman, ini cara Prabowo menolak keinginan Trump. Karena kemungkinan besar lima negara middle east tidak setuju dengan alasan relokasi. Bagaimana dengan penampungan sementara? Tentu harus ada jaminan cost dari UNHCR. Kan engga mungkin dalam APBN tercantum pos biaya pengungsi Gaza. Lah rakyat kita aja banyak kelaparan dalam kemiskinan.

Nah kini Prabowo sedang berusaha melobi negara Timur Tengah untuk mengerti alasan Indonesia bersedia menampung penduduk Gaza demi alasan kemanusiaan. Namun kemarin bulan ini , Trump  mengatakan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan diusir. Kan bingung jadinya.  Padahal pada bulan Februari. Dia mengusulkan AS "mengambil alih" Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera middle east" sambil memaksa penduduk Palestina untuk pindah ke Mesir, Yordania, atau negara lain termasuk Indonesia.  Kalau Trump tidak jadi mengusir pendudk Gaza, lantas siapa ? apa kehendak Israel saja ?

Soros itu monster. Benarkah ?

 

George Soros lahir di Budapest  pada 12 agustus 1930 namun perang dunia kedua, keluarganya hijrah ke AS. Dia lahir dari keluarga Yahudi. Banyak pihak mengutuk George Soros sebagai penyebab krisis moneter di Asia.  Banyak juga yang anggap dia sebagai genius pasar uang dan dikenal pemain hedge fund legendaris. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Soros bukanlah hal yang terlalu fenomenal. Dia hanya berbeda sudut pandang dengan orang lain, terutama terhadap harga yang dibentuk oleh pasar. Misal, orang anggap pasar selalu benar. Bagi Soros, pasar selalu salah. Dalam hal ini dia ada benarnya walau tidak selalu benar.

Tahun 1990an ekonomi Thailand tumbuh diatas 10%. Menjadi keajaiban Asia.  Sama seperti Indonesia yang dikenal dengan istilah macan asia. Pasar uang bergairah dan banjirnya modal masuk. Mata uang menguat. Namun dibalik pujian pasar itu, Soros bersikap lain. Menurutnya pasar telah tertipu. Setiap pertumbuhan diatas wajar, pasti ada masalah. Setidaknya moral hazard. Di balik confident market, data ekonomi Thailand berkata lain. Pertumbuhan itu dibiayai dari utang luar negeri. Pabrik berdiri dengan ketergantung supply chain impor. Itu growth diatas istana pasir.

Makanya saat Soros masuk ke pasar dengan niat mempecundangi Baht, itu dianggap oleh sebagian besar orang dia berjudi. Padahal itu hanya perbedaan sudut pandang aja. Dengan kendaraan Quantum Fund, dia fundraising. Menjual product hedge fund kepada investor dan lembaga keuangan. Dari uang yang terkumpul itu dia leverage lewat kontrak berjangka ( future trading) dan opsi.  Operasi keuangan itu memang dibenarkan dalam system keuangan dunia. 

Contoh, dia pasang posisi baht dalam future trading. Katakanlah pada kurs USD 1 sama dengan 25 baht Thailand di bulan juni 1997. Kemudian dia banjiri pasokan baht di market. Itu memungkinkan. Karena dia masuk lewat leverage. Misal untuk transaksi USD 100 juta, dia hanya bayar premium opsi 0,08%. Bayangin aja kalau dana hedge fund nya ada USD 10 miliar. Itu raksasa sekali volume transaksinya. 

Ya wajar kalau karena itu mendorong supply baht meningkat significant terhadap permintaan mata uang USD.  Ya hukum demand and supply. Bisa ditebak endingnya. Kalau pasokan tinggi, harga jatuh. Nah disaat kurs baht jatuh ke 50/USD pada januari 1998, product hedge fund nya untung  dua kali lipat. Apalagi karena itu Bank central lakukan devaluasi mata uang.

Apa yang terjadi pada Thailand tahun 1998, juga sama dengan yang terjadi pada Malaysia ringgit, Korea Won, Indonesia IDR.  Kalau sudah terjadi, keliatannya sederhana. Tetapi sebelum itu terjadi, semua mengatakan tindakan Soros spekulatif. Apalagi IMF dan World bank memuji ekonomi Thailand dan Indonesia yang lentur dan resilience terhadap goncangan eksternal. 

Dan kalau akhirnya Soros untung miliaran USD, itu karena lawan tradingnya banyak, yang semuanya berlawanan arah dengan Soros. Sebenarnya langkah Soros itu sebelumnya sudah dia lakukan pada inggris tahun 1992. Apa yang dikenal dengan Black Wednesday. Crash money market pond. Dia memanfaatkan kerentanan Poundsterling secara fundamental. Tapi orang banyak tidak pernah belajar dari sejarah. Memang pasar itu seperti sihir. Mudah mengecoh orang yang irrasional. Tetapi tidak bagi pemain hedge fund.

Tetapi berbeda dengan Hong Kong, yang juga diserang oleh Soros tahun 1997. Awalnya Hong kong sempat kewalahan. Karena cadev nya hampir habis menghadapi serangan Soros. Sementara Soros sudah untung banyak. Tetapi akhirnya Beijing masuk lewat pasar Hangseng melindungi Hong Kong. Dengan kekuatan candangan devisa China, justru Soros harus perintahkan team nya untuk retreat dari Hong Kong. Sementara setelah itu Hong Kong semakin tinggi trust nya di pasar uang dunia. 

Nah, daripada terus mengutuki Soros dan menjadikan dia sebagai icon monster pasar uang, dan kambing hitam, lebih baik pemerintah focus kepada penguatan fundamental ekonomi dengan kebijakan yang rasional seperti China. Ingat,  kalau mata uang Rupiah terpuruk, kita bisa saja menyalahkan pasar atau orang semacam Soros. Namun kita tidak berdaya. Karena sebenarnya pasar sedang mengkoreksi kita dengan membuka aib kita. Artinya kalau selama ini kita keliatan hebat, bukan karena fundamental kita kuat. Tetapi karena pasar menyembunyikannya. Pahami itu.

Pemerintah jujur aja..

 

Data yang dirilis Kemnaker pada Januari  2025, mencatat jumlah PHK sepanjang 2024 hanya mencapai 77.965 orang. Pemerintah keliatan agak panik, terutama saat harus menyaksikan buruh Sritex di PHK. Padahal saat Pilpres mereka pendukung Pragib. Mungkin sudah tidak tahu harus bagaimana lagi bohongnya. Data factual dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa pada tahun lalu, ada 250.594 pekerja mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Artinya 250.594 data valid PHK. Kan maluin data pemerintah. 

Mengapa sampai terjadi PHK? Ya karena perusahaan berhenti beroperasi. Bisa karena relokasi ke luar negeri atau dipailitkan lewat PKPU. Penyebabnya macem macem, tetapi benar karena kebijakan ekonomi  yang membuat easy doing of business memburuk. Sampai awal Maret 2025, menurut data APINDO ada  40 perusahaan tutup dengan korban PHK sementara sebanyak 40.000. Sepanjang tahun 2024 ada 1200 pabrik tutup. Trend PHK ini sudah berlangsung sejak sebelum COVID.

Pemerintah berdalih, sekian banyak yang bankrut, yang bangun baru masih lebih banyak, Tentu kesempatan kerja masih luas. Dasarnya pada indikator IPM yang masih ekspansif dan data realisasi investasi baru dari kantor BKPM. Nyatanya penerimaan pajak PPN dan PPh tidak mencapai target APBN tahun 2024 dan tahun 2025 juga sama. Artinya jumlah PPH berkurang karena dunia usaha kontraksi dan PPN juga berkurang karena daya beli drop. Mau gimana lagi? Faktanya begitu.

Trend PHK dari tahun ketahun sejak tahun 2018 terus meningkat. Akibat PHK itu berdampak pada menurunnya purchasing power masyarakat. Walau IKK masih optimis. Namun bukan berarti yang kena PHK itu punya tabungan miliaran yang bisa bertahan sampai tahun 2029. Mereka umumnya pekerja dengan standar UMR. Uang pesangon terbatas sekali untuk bertahan. Tetapi karena kerjaan belum dapat juga. Mereka terpaksa hidup dari utang. Entah sampai kapan..

Mari lihat data pinjol aja. Data januari 2025 mencapai Rp 78,50 triliun atau naik 29,94% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Peningkatannya significant sekali. Belum lagi data pegadaian. Ambil data pinjaman melalui pegadain selama Ramadhan yang meningkat 12 kali. Makanya wajar  bila angka mudik drop 24-30% dari tahun sebelumnya. Kalau engga ada pegadaian dan pinjol, mungkin 75% lebih  engga bisa mudik. Karena bokek.  Ini data factual yang sulit mengatakan Indonesia baik baik saja.

Bagaimana dengan kelas menengah yang  bukan status UMR. Sama saja suffering nya. Engga percaya ? Lihat aja data Januari 2025, DPK perbankan untuk personal menyusut 2,6%. Index tabungan personal pada februari 2025 mencapai 100,7, teredah sejak maret 2024. Padahal sekarang era bunga tinggi. Tidak seharusnya orang makan tabungan. Tetapi karena engga ada income ya terpaksa matab.  

Artinya trend jatuhnya kelas menengah menjadi miskin itu fakta. Ini sedang berproses sampai pada titik mengerikan secara social. Walau data resmi BPS pada 15 Januari 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2024 adalah 24,06 juta orang, atau 8,57% dari total penduduk, yang merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak 1960.  Namun data itu dengan garis kemiskinan sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan, dengan GKM sebesar Rp408.522,- dan GKNM sebesar Rp141.936.

Jika menggunakan standar dari world bank, kemiskinan upper-middle income country (US$6,85 PPP per orang per hari atau Rp. 3.300.000/bulan) persentase penduduk miskin Indonesia diperkirakan sekitar 60% atau 150 juta orang pada tahun 2024. Namun data ini dibantah oleh pemerintah. Maklum begitu besar dana pengetasan kemiskina selama 10 tahun kekuasaan Jokowi mencapai sekitar Rp.4000 triliun atau rata rata diatas Rp. 400 triliun pertahun.  Apa kawatir ditanya, kemana saja uang itu?

Mengapa saya paparkan data diatas. Tak lain agar berhentilah pemerintah bermain main dengan data. Semakin pemerintah bicara data semakin rakyat sadar betapa jauhnya jarak pemerintah dengan rakyat. Atau Bahasa vulgar Gap empati semakin jauh dan jauh. Dan lagi ngapain bangun citra yang bias. Toh Presiden sudah terpilih. Bukan lagi masa Pemilu. Engga perlu dibantah. Focus aja kepada perbaikan kinerja. 

“ Benar daya beli menurun. Pengangguran meningkat. Kemiskinan bertambah. Pemerintah kini sedang kerja keras melakukan apa saja untuk memperbaiki situasi. Mari dukung pemerintah. Setidaknya kita ciptakan kondisi politik yang stabil agar Indonesia gelap menjadi terang. Mari bergandengan tangan menuju Indonesia emas. ”  Gitu ngomongnya. Kan selesai masalahnya. 

Tidak perlu ada polemic. Bukankah setelah pemilu tidak ada istilah oposisi. Semua mencintai negeri ini, tentu dengan caranya masing masing termasuk kritis..Yang penting bagaimana upaya pemerintah menggalang kesetiakawanan sosial lewat program jaring pengaman sosial secara gotong royong. Jadikan itu sebagai gerakan nasional.

Biarkan Bursa dengan logikanya sendiri.

 

Memang rakyat jelantah yang gaji dibawah Rp. 7 juta/bulan engga mungkin masuk pasar modal. Apalagi rakyat di pedesaan. Data investor di BEI  per 25 september 2024, ada 6.001.573 single investor identification (SID). Kalau dibagi dengan jumlah penduduk hanya 0,022%. Investor yang main di bursa itu termasuk komunitas elite. Mereka bukan hanya dituntut tersedianya  modal untuk berinvestasi, tetapi juga harus punya kekayaan literasi tentang stock market dan makro ekonomi. 

Arsitektur ekonomi terbuka itu terdiri dari Pasar modal, Pasar uang, Pasar komoditi. Ketiga pasar itu terhubung dengan pasar international, dan bekerja dengan standar keterbukaan yang ketat. Walau investor asing hanya 0,27% dari SID namun mereka menguasai 48,5% kepemilik saham yang beredar di bursa.  Artinya penguasa BEI adalah asing. Itu significant sekali. Mereka ini sangat ahli menilai dan menganalisa kondisi makro ekonomi kita dan tentu tidak mudah terpengaruh dengan retorika politik.

Berlaku hukum besi di Bursa. Kalau kinerja makro ekonomi buruk, kinerja emiten buruk, ya mereka sell down. IHSG jatuh. Tetapi kalau kinerja emiten bagus, fundamental ekonomi solid maka pasar modal akan menjadi financial resource bagi dunia usaha untuk melakukan ekpansi dan sekaligus alternatif investasi bagi mereka yang tidak berbisnis real untuk menikmati pertumbuhan dunia usaha lewat passive income. Inklusif keuangan terbuka lebar dengan lahirnya beragam produk investasi linked dengan bursa saham seperti reksadana, Repo  dan lain lain. 

Artinya semakin bergairah pasar modal, semakin sehat ekonomi negara. Sebaliknya semakin buruk Index Bursa semakin buruk perekonomian nasional. Memang tidak ada ekonomi negara yang terus stabil. Bahkan negara super power seperti AS. China dan Eropa tidak stabil. Dunia akan terus menghadapi imbalance akibat hukum demand and supply. Makanya pasar selalu volatile. Justru karena volatile itulah yang membuat peluang cuan terbuka lebar. Terutama bagi investor sophisticated.

Mengapa ? dengan sistem yang terbuka, tidak ada data yang bisa disembunyikan. Semua kemungkinan bisa dihitung dengan ekonomi quantitative. Akan selalu ada investor yang berani membeli masa depan pada harga hari ini yang jatuh.  Itu biasa saja.  YMP Prabowo pernah berkata bahwa, dirinya tampak tidak peduli jika IHSG terus turun karena dirinya pun tidak memiliki satu pun saham. Menurut saya ada benarnya. Biarkan pasar bekerja dengan logikanya sendiri. Jangan intervensi. Misal, Izin buyback saham tanpa RUPS, itu akan berdampak loss of market confidence.

Yang penting pemerintah focus aja memperbaiki makro ekonomi dan memperkokoh fundamental ekonomi dengan memperkecil defisit lewat peningkatan penerimaan pajak. Efisiensi total dengan menurunkan ICOR lewat efektifitas pemberantasan korupsi. Suka tidak suka, likuiditas APBN selama ini dibiayai dari utang dan itu karena kita menganut sistem ekonomi terbuka. Artinya kalau sampai sekarang Pemerintahan masih efektif, itu karena pasar masih trust. Jaga itu dengan baik… dengan jadikan IHSG sebagai acuan untuk berbenah,

Objektif menilai keadaan ekonomi.

 

Apa yang menarik dari AS? Sehingga begitu besar pengaruhnya dalam ekonomi Global. Jawabannya adalah sistem yang bertumpu kepada trust. Bukan sekedar trust tetapi trust yang didukung sistem transfaransi terkait data ekonomi yang down earth. Itu yang tidak dimilik oleh negara lain. Makanya kalau uang adalah  trust, sulit sekali untuk menggantikan USD sebagai mata uang global. Maklum negara lain memang belum sampai pada sistem demokrasi yang established dalam arti sesungguhnya.

Untuk mengetahui kondisi real ekonomi AS, ukuranya sederhana saja. Yaitu data statistic NonFarm Payroll, yang setiap bulan di update. Data ini tidak termasuk pegawai  Lembaga negara, pekerja informal seperti ART, pengusaha informal dan pegawai Yayasan nir laba. Dari data statistic ini bisa diketahui, berapa total upah yang dibayar kepada pekerja non pertanian. Prospek dan keadaan ekonomi nasional diukur dari ini. Maklum 80% kontribusi PDB  AS berasal dari  Pekerja non pertanian.

Nah kalau data Nonfarm payroll (NFP) itu meningkat. Artinya ekonomi tumbuh. Kalau tidak meningkat, artinya stagnant. Kalau turun, artinya ekonomi suram. Index Bursa saham dan uang ditentukan oleh data NFP. Keputusan yang dibuat soal investasi jadi rasional. Sesederhana itu cara AS merekam ekonominya dan dilaporkan kepada publik. Artinya kalau banyak PHK, bonus tidak diberikan, lowongan baru tidak ada, orang engga kaget. Kalau sebaliknya, orang juga biasa saja. Karena inline dengan data yang dilaporkan US Bureau of Labor Statistics (BLS). Kebijakan yang diambil juga normatif. Tidak perlu dipertanyakan kredibilitas nya.

Mengapa data makro ekonomi di Indonesia menimbulkan polemik?. Karena memang kita  tidak punya data statistic Nonfarm Payroll yang updating monthly. Pemerintah mengatakan jumlah lapangan kerja baru lebih besar daripada PHK. Dasarnya data PMI ( purchasing meneger Index )  masih ekspansif. Padahal data PMI tidak mencerminkan ekonomi secara keseluruhan. Karena sumbangan pekerja formal di Indonesia terhadap PDB hanya 42%. Beda dengan AS yang mencapai 80% dari PDB.

Suka tidak suka, dalam sistem politik yang terjebak dengan oligarki dan hukum tidak tegak yang dicirikan buruknya index korupsi serta index demokrasi yang cacat, data statistic dibuat rumit namun dengan mudah dibungkus retorika opini yang misleading. Apalagi bergantung hanya pada satu alat statistic. Misal kita lebih memilih data Gross Domestic Bruto  (PDB) daripada Economic Complexity Index (ECI) yang lebih rasional. PDB kita masuk 20 terbesar di dunia. Tetapi ECI kita berada pada ranking 73 dunia ( tahun 2022).

Jadi saya bisa paham kegundahan SMI saat melaporkan kinerja APBN kemarin. Data bulan januari dan februari dilaporkan bulan maret. Sebagai intelektual dan professional tekhnorat, SMI sangat paham situasi ekonomi Indonesia. Namun karena politik dia harus bicara disituasi yang mendung. Memberikan rasa optimis walau angin sakal terasa kencang menerpa. Namun itu tidak bisa mengubah realita. Kinerja buruk terutama defisit pada awal tahun. Padahal selama 3 tahun sebelumnya selalu surplus diawal tahun.

Mengapa ? karena sejak era Soeharto tidak terjadi transformasi ekonomi.  Masih bergantung kepada SDA. Rendah sekali diversikasi produk industry dan manufaktur. Makanya tanpa upaya membangun downstream industry SDA, sampai dengan tahun 2031 tidak mungkin Indonesia bisa mencapai pertumbuhan diatas 6%. Yang jadi masalah adalah pertumbuhan perlu investasi, nah darimana duitnya untuk investasi itu? Sementara Indonesia terjebak dengan defisit fiskal akibat kebijakan ekspansif APBN sebelumnya. Ya stuck di 5%, itupun kalau kelola utang prudent.

Tiru langkah Jokiwi tetapi perbaiki.

 

Teman saya berkata. Sebelumnya pemain pasar percaya kepada  ekonomi Indonesia karena ada peran negara langsung. Dan dari kebijakannya,  Jokowi membuka peluang permainan leverage itu. Pasar percaya. Likuiditas mendukung. Karena dia tidak menjadikan market sebagai politik untuk kepentingan golongan atau partai. Itu terjadi business as usual. Pure antara market dengan negara. Nah kalau PS, jadikan politik untuk cara menentukan pasar, ya sorry aja. Emang siapa elu.

***

Apa yang dikatakan teman itu bisa dipahami. Dan dalam konteks likuiditas, Jokowi menjadi satu satunya presiden yang punya tingkat kepercayaan sangat tinggi di pasar uang. Sehingga selama kekuasaannya dia mampu menarik pinjaman 3,5 kali lipat dari stok hutang 6 presiden sebelumnya. Ditengah banyak negara yang kontraksi pertumbuhannya, Indonesia masih mencatat growth 5%. Itu prestasi yang engga mudah. Dan Jokowi mampu melewati goncangan akibat kebijakan Tapering the fed. 

Kita boleh saja tidak setuju. Nyatanya setelah Jokowi tidak lagi menjabat, kini kita mengalami keterbatasan likuiditas. Berdampak buruk kepada pasar SBN, Saham dan Valas. Hukum pasar sedang bekerja. Walau issue negative terhadap resiko fiscal  seperti terpangkasnya rating Indonesia berdasarkan laporan Goldman Sachs. Namun itu bukan issue baru. Selama era Jokowi resiko fiscal memang udah tinggi. Namun pasar masih bisa menerima. Jadi masalahnya apa ? 

Menjawab pertanyaan ini kita harus pahami lanskap ekonomi global. Engga bisa dengan berdasarkan issue partial. Kita semua tahu bahwa pergerakan likuiditas pasar uang dan modal itu berasal dari idle fund orang super kaya. Idle fund itu diinvestasikan pada pasar obligasi negara dan AAA rate corporate bond. Juga di pasar modal untuk saham blue chip dan surat berharga emas. Asset itu ditempatkan di bank custodian yang dikelola oleh pemain hedge fund.

Pemain hedge fund tidak pegang uang tunai. Tapi pegang asset likuid. Artinya tanpa likuiditas tentu asset tersebut tidak bisa di-utilize untuk menggerakan pasar. Nah siapa yang bisa menciptakan skema likuiditas ? ya negara. Kan hanya negara yang bisa creating uang. Makanya pemain hedge fund yang terhubung dengan asset meneger kelas dunia seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Black Rock dan lain ian selalu menanti adanya program stimulus negara. Mengapa ? itu stimulus uang panas. Printing money.

Jokowi smart membaca situasi global itu. Negara lain bisa, kenapa saya engga bisa. Kira kira beitu jalan pikirannya. Makanya dia lakukan monetization PDB lewat APBN ekspansif dan BI mendukungnya lewat pasar sekunder SBN. Otomatis PDB meningkat. Rasio utang jadi turun terhadap PDB. Tahun berikutnya bisa utang lebih besar lagi. Begitu seterusnya. Ekonomi tumbuh dan politik stabil.  Likuiditas mengalir deras dan membuat pemodal di pasar bisa cuan terus lewat volatilitas market.

Setelah Jokowi tidak lagi berkuasa. Prabowo tidak punya nyali melanjutkan monetization PDB. Karena dia tahu moral hazard yang ditimbulkan dari APBN ekspansif. Itu bisa dilihat dari tingginya ICOR. Defisit fiscal semakin melebar dan UU membatasi soal pagu utang terhadap PDB. Saat awal Jokowi berkuasa, dia mewarisi defisit primer dari SBY. Tapi Jokowi tetap jalan dengan monetization PDB. Ternyata setiap tahun PDB meningkat, dan resiko debt to GDP bisa dimitigasi dibawah pagu utang. Apa yang dia wariskan kepada Prabowo sekarang jauh lebih baik. 

Jalan yang ditempuh Prabowo adalah tidak monetize PDB tetapi sekuritisasi Asset BUMN. Lewat revisi UU BUMN dibentuklah BPI Danantara. Dengan Platform investment holding, Prabowo secara politik membelokan pasar SBN yang sudah established ke sekuritisasi Asset BUMN tanpa melibatkan negara ambil resiko secara langsung. Yang jadi masalah adalah BPI Danantara dinilai oleh pelaku pasar hanyalah private investment, bukan SWF dan bukan negara. Tidak eligible sebagai alat leverage untuk menggerakan likuiditas pasar. Ini soal trust.

Sementara itu kenaikan royalty untuk batubara dan emas, yang diharapkan meningkatkan penerimaan negara malah berdampak serius terhadap emiten Minerba di pasar modal. Sebelumnya kenaikan PPN terpaksa di-adjust hanya untuk barang mewah. Yang porsi penerimaannya rendah. Sementara kebutuhan APBN terutama mandatory spending berusaha digergaji oleh Menteri lewat program populis MSB dan pengadaan rumah murah serta pembentukan Koperasi Merah putih.

Itu bisa jadi penyebab tertundanya release APBN sejak januari sampai dengan maret. Ya karena Menkeu tidak melihat financial resource yang bisa menutupi defisit fiscal. Dan lagi kita menganut cash basic dalam akuntasi keuanga negara. Tanpa ada kepastian cashflow, engga bisa APBN di apply. Sementara Danatara yang digadang dagang sebagai financial resource malah disikapi negative oleh Pasar. 

Apa solusinya ? Tetap gunakan skema monetize PDB. Namun agar Yield SBN turun, imbangi dengan mengurangi defisit fiscal lewat efisiensi APBN. Tingkatkan tax ratio dengan perbaikan sistem perpajakan. Perbaiki birokrasi dan tatakelola keuangan negara. Political will untuk penegakan hukum agar indek korupsi membaik dan ICOR bisa ditekan. Yakinlah, langkah itu akan cepat menarik FDI, menggairahkan pasar modal dan pasar uang. Mengapa? Pemilik uang butuh landing site untuk leverage duitnya. Resource kita besar dan peluang terbentang luas..

Solusi membenahi BUMN.

 

.

Sebenarnya kalau BUMN merugi direksi nya tidak sepenuhnya salah. Mereka hanya menjalankan program dari pemerintah.  Dari awal PT. KAI sudah menolak Kereta Cepat karena alasan tidak feasible. Tapi setelah loan ditanda tangani oleh konsorsium proyek, resiko dialihkan kepada PT. KAI sebagai operator dan negara terlibat sebagai penjamin. Apa bisa direksi PT. KAI menolak? kan engga. Walau biaya proyek membengkak ( cost overrun) dan tanpa FS yang benar, sampai kapanpun PT KAI akan terus merugi bayar bunga namun itu harus direksi jalankan. 

Pertamina dapat penugasan dari pemerintah untuk menyediakan BBM dalam negeri. Padahal penugasan itu perlu financial resource. Dan pemerintah tidak sediakan. Mau tidak mau-tanpa bargain-Pertamina melibatkan pihak luar dari sejak pengadaan BBM sampai kepada logistic dan distribusi. Dari sinilah moral hazard terjadi. Markup angkutan, kilang dan logistic. Itu kata lain dari skema pembiayaan lack financial resource. Sudah pasti engga bisa berkembang. Walau market monopoli, tetap saja laba tidak worth it.

BUMN karya dapat penugasan membangun jalan Toll, Pelabuhan dan Bandara. Itu proyek non APBN atau PPP. Engga ada uang dari pemerintah. Mereka tidak punya bargain kepada financial resource atau investor institusi karena proyek sudah rente saat direncanakan. Ya mau engga mau, BUMN Karya cari solusi. Lagi lagi caranya berhutang secara konvensional. Karena struktur permodalan tidak sehat, ya jelas saja tidak efisien. Apalagi hampir semua BUMN karya bekerja overload. Pasti tidak bisa well organise. Makanya wajar bila semua merugi dan terjebak hutang gigantic.

Kalau diukur berdasarkan rasio ROA ( return on asset). Perbankan BUMN  dibandingkan dengan BCA atau Bank Asing, jelas Bank BUMN kalah jauh. Mengapa ? Begitu besar penugasan pemerintah. Ambil contoh aja. Restruktur utang Garuda Indonesia sebesar Rp. 16,4 triliun kepada Bank BUMN di reschedule 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Itu sama saja bailout bukan restruktur. Anggap Bank BUMN hanya sebagai kasir, bukan sebagai solution provider. Banyak lagi kasus penugasan pemerintah yang pada akhirnya merugikan bank BUMN. 

Apa yang saya paparkan diatas , secara sederhana bisa kita pahami bahwa BUMN merugi dan tidak efisien karena struktur bisnis tidak sehat. Dalam situasi ini BUMN dipaksa menciptakan laba. Itu kan mission impossible. Jangan jangan laba yang dilaporkan itu hanya window dressing. Buying time aja. Apapun upaya transformasi terhadap BUMN tidak akan jalan tanpa struktur bisnis yang kuat. Engga mungkin orang professional dan punya kompetensi tinggi mau jadi Direksi kecuali memang low class.

Nah karena kita tahu problem BUMN. Maka yang menjadi focus adalah bukan menyediakan modal. Tapi menyediakan akses kepada sumber daya keuangan. Dengan kondisi BUMN yang ada sekarang, sulit dapatkan sumber daya keuangan. Berapapun modal ditambah, pasti akan habis aja. Sama seperti menggarami laut.  Jadi langkah apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemegang saham?

Pertama. Pemerintah harus restruktur bisnis BUMN. Tidak lagi hanya profit oriented kejar setoran kepada APBN lewat PNBP. Tetapi focus kepada business model. Apa business model itu ? sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33. Tidak perlu masuk ke semua bidang. BUM focus kepada yang terkait dengan bumi, tanah, air dan udara saja. Tutup semua asing / swasta yang terlibat langsung dengan sumber daya yang empat itu.

Kedua. Kemudian, cluster jadi empat bidang usaha. Cluster 1, BUMN khusus terkait dengan SDA seperti Minerba, Oil and gas. Cluster 2, BUMN khusus kelola tanah. Perkebunan besar atau estate food. Cluster 3, PAM dan konservasi air di seluruh Indonesia di kelola BUMN.  Cluster 4. BUMN khusus kelola sumber daya frokuensi telp dan radio, internet. Di luar itu tidak perlu focus. Bila perlu BUMN yang nilai PSO ( public service obligation) nya dibawah 40% jual aja ke swasta.  Diatas 40% dikelola dengan standar BULP, yang resiko nya ditanggung APBN.

Ketiga. Dengan aturan yang tegas dan konsisten terhadap sumber daya empat itu, business model akan tercipta dengan sendirinya. Tidak sulit melibatkan swasta asing maupun local  secara tidak lansung dalam sinergi dan kolaborasi. Contoh, Pertamina menguasai SDA migas, itu akan menjadikan Pertamina lead terhadap business Migas. Otomatis investasi FDA/domestik dari adanya collaboration dan sinergi bidang jasa logisik, distribusi dan produksi akan menjadi bagian dari business model Pertamina. Siapa yang engga mau bisnis yang captive market.

Keempat. Harus pastikan kolaborasi dan sinergi itu terbangun atas dasar kemampuan mitra dalam hal  tekhnologi dan financial, bukan politik dan oligarki dari pemain rente. Yakinlah, selagi proses penentuan mitra itu transfarance dan akuntable, akan banyak key player raksasa yang mau bergabung dalam ekosistem bisnis model dari empat cluster BUMN itu. 

Kelima. Tentu dengan syarat BUMN perbankan harus di-merger jadi satu. Untuk apa banyak tapi loyo malah saling bersaing sesama mereka. Lebih baik satu tetapi kokoh dan lentur menghadapi kompetisi. Peran BUMN perbankan menyatu dalam business model yang empat tadi, perannya lebih sebagai supporting group saja. Misal bertindak sebagai boutique banking, investment banker, channeling fund agent  dan financial advisory.

Demikian saran saya apa yang harus dilakukan pemerintah guna menata kembali BUMN. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apalagi dengan adanya BPI Danantara yang secara UU akan mudah melakukan restruktur BUMN dan sekaligus transformasi.  Lakukan dengan diawali review ulang kompetensi direksi yang ada. Pastikan sesuai dengan business model yang akan dibangun. Jauhkan menegement dari Partai dan pemerintah agar para direksi bisa bekerja secara profesional. Focus aja terlebih dahulu kepada program transformasi daripada sibuk ngakali cari duit lewat financial engineering terhadap sumber daya BUMN yang ada sekarang. 

Yakinlah, kalau program transformasi itu sukses, uang akan datang dengan sendirinya lewat ekosistem financial.  Memang tidak bisa instant. Perlu waktu berproses dan kerja keras. Engga apa. Walau tidak akan selesai di era Prabowo. Yang penting kita awali dengan niat baik dan focus, itu sudah memberikan hope kepada generasi mendatang. Bahwa kita sudah berjalan di track yang benar. 

Saya percaya YMP Prabowo punya semangat mengantarkan BUMN kita menjadi state capitalism berkelas dunia dan menjadi backbone negara melaksanakan visi dan misi state welfare. Semoga.