Saturday, October 9, 2021

Rente di proyek kereta cepat.

 




Mengacu pada roadmap jangka panjang proyek yang dikerjakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), maka program proyek kereta cepat tidak terdaftar dalam isian proyek prioritas. Makanya Pasal 4 Perpres 107 Tahun 2015 berbunyi demikian: "(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah," demikian bunyi Ayat 2 Pasal 4 Perpres No 107 tahun 2015. Jadi clear.


Mengapa? Alasanya adalah kebijakan nawacita yang diadobsi oleh Jokowi dalam membuat kebijakan ekonomi bertumpu kepada Indonesia centris. Artinya, APBN lebih ditujukan kepada pembangunan yang berkeadilan, bukan hanya “Jawa-Sentris” lagi. Dapat dibayangkan dampak politiknya bila anggaran Rp 100 triliun keluar dari APBN yang menikmati hanya jakarta dan Jawa barat saja. Hanya untuk 1 prioyek saja. Jelas daerah pasti protes. Apalagi daerah sekarang dipaksa untuk berhemat karana adanya pandemi. Pun situasi eksternal negara juga tidak bagus karana sebagian besar negara maju ekonominya sedang melemah. Yang tentu berdampak terhadap APBN.


Tetapi setelah tender dan China sebagai pemenang tender.  Proses kontrak konsesi tertunda terus. MAsing masing kementerian saling lempar bola. Agar proses cepat,  maka Menteri BUMN menunjuk konsorsium  BUMN,  PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PTPN VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk bekerja sama dengan konsorsium enam perusahaan Tiongkok yang dipimpin China Railway. Komposisi saham konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium BUMN Tiongkok 40 persen. Dari sinilah muncul masalah, yaitu terkait Perpres No 107 tahun 2015.


Maka apa yang terjadi? dengan keterlibatan BUMN sebagai pemegang saham mayoritas , maka resiko mayoritas juga ada pada BUMN. Karena 75% pembiayaan proyek dari utang, maka mayoritas resiko utang ditanggung oleh BUMN. Disamping itu BUMN juga harus setor modal tunai atas saham sebesar 60% dan China 40%. Jumlahnya harus memenuhi kecukupan equity  25% dari total pembiayaan sebagai pra syarat non recourse loan dengan Loan to value 75%. BUMN tidak ada uang. Pinjam ke bank engga dapat. Kalaupun ada yang mau kasih pinjam, syaratnya negara harus jamin. Bingungkan?


Benarlah. Dalam perkembangannya, Konsorsiun BUMN kesulitan setor modal.  Dampaknya pinjaman bank untuk Project financing dari CDB jadi tersendat karena setoran modal belum settle. Disaat modal belum disetor penuh, biaya kontruksi malah membengkak. Konsekwensinya memaksa konsorsium BUMN harus tambah setoran modal agar bisa dapat tambah utang. Lah yang lama aja belum tuntas setor, ini mau tambah lagi modal. Darimana uangnya ? Sementara proyek sudah terlanjur dibangun dengan tingkat penyelesaian 75%. 


Karena situasi itulah akhirnya Jokowi terpaksa turun tangan. Jokowi teken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021. Beleid ini menggantikan aturan lama yaitu Perpres 107 Tahun 2015.tunjuk LBP sebagai ketua Team Proyek kereta cepat.  


“ Dalam perpres itu ada 3 opsi. Pertama, penerbitan obligasi., Kedua, hutang ke bank atau lembaga keuangan. Ketiga,  PMN sumber dana dari APBN, termasuk penjaminan. Opsi pertama dan kedua, rasanya engga mungkin sukses.  Yang mudah itu adalah opsi ketiga yaitu APBN. Tugas LBP yaitu melobi DPR agar menyetujui anggaran kereta cepat. Tapi ini bisa jadi jebakan. Akan rame, dan DPR bisa tuduh presiden melanggar perpres yang dia buat sendiri. Apalagi keadaan negara sedang krisis pandemi. Semua daerah dipaksa berhemat. Jokowi terancam secara politis. Bisa di pansus kan oleh DPR. Akan jadi skandal lebih besar dari Century“


“ Kamu tahulah, proyek ini dari awal dipaksakan oleh menteri BUMN jadi kerjasama antara konsorsium BUMN dengan konsorsium China. Tujuannya agar BUMN dapat kerjaan dan transfer  tekhnologi. Tetapi kemudian masuk bisnis mafia tanah atas ribuan hektar untuk kawasan TOD yang  akan jadi stasiun Kereta cepat. Ada lagi keinginan BUMN dapatkan rente dari biaya kontruksi. Makanya perlu ada saham mayoritas. Agar mereka bisa kontrol, jadi EPC. “ Kata teman. Saya terdiam.


“ Jadi solusinya, ya sudah serahkan saja ke China, BUMN keluar. Atau kurangi porsi saham BUMN. Semampunya saja. Engga usah libatkan APBN. Mafia tanah usir semua. Audit pembiayaan, yang korup penjarakan. Selesai urusannya. Toh 50 tahun kemudian balik ke negara dan kalau untung negara dapat pajak. Kalau rugi, china tanggung sendiri termasuk utang. Demikian usulan Udin rakyat jelantah.


***


Tahun 2019, Saya bersama Yuni ke Singapore untuk meeting. Di dalam pesawat saya bertemu dengan teman. Kami asyik ngobrol soal proyek infrastruktur yang sedang dibangun Jokowi. “ Gimana sih cara Jokowi mendorong pembanguna infrastruktur ? tanyanya.


“ Waktu Jokowi memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun jalan tol, pembangkit listrik. Jokowi tahu mereka dapatkan dana dari bank. Maklum APBN tidak tersedia untuk proyak tersebut. Namun sebagai orang yang berpengalaman bisnis, Jokowi pasti tanya. “ Kamu sudah punya exit? 


“ Sudah Pak “ jawab mereka tegas. Dengan itu mereka dapat proyek penugasan. Dan Jokowi dengan tegas juga berkata “ pastikan pinjaman tidak merepotkan bank dalam negeri. Tidak sampai menyulitkan negara di kemudian hari. “ kata saya normatif.


“ Seharusnya BUMN menghitung dengan baik detail proyek dan pastikan biaya pembangunan dapat efisien sehingga bisa exit. Mudah dijual lagi untuk bayar utang. Mereka dapat untung dari fee kontruksi, proyek management fee, consultant dan margin proyek. Tetapi apa yang terjadi? Hitungan meleset. Kalau satu proyek gagal dijual, engga ada masalah. Tetapi hampir semua proyek sulit dijual karena kemahalan. Kalaupun laku, secara akuntasi rugi. Karena mark up waktu dibangun.”


“ Oh ya..”


“ Ya. Waktu kereta cepat mau dibangun, dari awal Jokowi sudah ingatkan dengan Perpres,  bahwa tidak ada uang dari APBN. Biarkan saja China sebagai pemenang tender keluar semua, termasuk resiko. Konsesi hanya 50 tahun dalam skema PPP. Waktu diserahkan kepada negara harus dalam keadaan clean tanpa hutang. Tugas BUMN Karya hanya sebagai sub kontraktor dan PT. KAI sebagai co management mitra dari China. Tetapi dalam perjalannya, BUMN justru ingin lead dalam proyek kereta cepat dengan menguasai saham 60%. Padahal pemenang tender China, bukan konsorsium BUMN.


Dari awal Jokowi tidak melihat langkah tekhnis. Karena dia sudah keluarkan Perpres. Dia yakin, para menteri bisa menterjemahkan perpres itu. Namun belakangan mereka menghadap Jokowi. “ Kita perlu dukungan APBN untuk setoran modal.”


“ Dari awal tidak ada APBN. Kalau hanya mampu 10% saham, ya 10 % saja BUMN. Engga usah dipaksakan.” begitu sikap Jokowi tahun 2017. Namun sikap Jokowi itu tidak didengar. Mereka terus aja jalankan proyek itu. “


“ Mengapa ? 


“ Masalahnya konsorsium BUMN sudah menawarkan kaveling kawasan TOD kepada developer. Skemanya PBH. NIlai proyek TOD di Walini, Halim, Gedebage itu mencapai ratusan triliun. Namun TOD itu hanya bernilai kalau proyek kereta cepat selesai, Sementara pembiayaan kereta cepat terhalang modal disetor yang kurang dan tergantung kepada CDB  untuk pembiyaan proyek. Pihak CDB tidak akan teruskan pembiayaan kalau modal belum disetor lunas.”


“ Ya sudah mundur aja. Kenapa dipaksakan? Kata saya.


“ Kamu hitung aja peluang TOD itu. “ Kata teman. 

 

“ Apa saja ?


“ Di Halim akan dibangun tempat parker dan pusat perbelanjaan. Lahan untuk ini mencapai 25 hetar. Di Krawang lahan seluas 250 hektar akan dibangun pusat bisnis, block city dengan konsep indstrialisasi.  Di Walini seluas 1270 hektar akan dibangun pusat hiburan sekelas  Disneyland, Legoland,Universal Studio, teater musical. Juga akan dilengkapi dengan Rumah sakit berkelas international, pusat riset  , universitas  dan market place untuk berang kerajinan tangan rakyat.  DI Gedebage seluas 400 hektar akan di bangun Teknopolis ( Silicon valley Indonesia ) dan depo kereta cepat.  


Dari keuntungan TOD bisa mencapai ratusan triliun. Karena kalau tadi tanah per M2 hanya berharga Rp. 200.000 di Walini dan Krawang namun setelah di jadi TOD akan bernilai sedikitnya Rp. 2 juta. Tanah di Halim tadinya Rp. 10 juta per M2, setela dibangun TOD nilainya akan jadi Rp. 50 juta. Juga di Gedebage , tanah yang tadinya Rp. 2 juta setelah jadi TOD nilainya akan mencapai Rp 20 juta. Hitunglah berapa luas TOD yang ada di empat wilayah itu ? Peluang bisnis ini sudah kaveling oleh pengusaha lokal. Lucunya mereka engga keluar modal. Hanya manfaatkan rente setelah proyek kereta cepat selesai dibangun.


Padahal proyek kereta sebenarnya merugi. China berani ikut skema B2B karena ada peluang bisnis TOD yang bisa kembalikan investasi kereta cepat. Artinya bisnis yang untung itu ada pada TOD. Tapi oleh BUMN sebagai lead, TOD itu dipreteli kepada pihak swasta lokal. Ya China angkat tangan. Setidaknya mereka untung dari jasa mesin bor, gerbong, rel, sistem elektronik, bunga bank dan lain lain” Kata teman.


“ Oh gitu.”


“ Yang lucunya, resiko proyek kereta cepat diserahkan kepada negara lewat BUMN dan yang untung berupa TOD diserahkan kepada swasta.  Kalau sampai Jokowi keluarkan APBN untuk selusi pembiayaan kereta cepat, benar benar Jokowi sudah dikerjain mereka yang ada disekitarnya. Ini akan jadi skandal terbesar dalam sejarah.” Kata teman.


Ketika landing, kami berpisah. “ Uda, kasihan Jokowi. Orang sebaik itu kok tega dikerjain oleh mereka yang rakus.” Kata Yuni.


“ Kamu doain aja agar Jokowi bisa melewati semua jebakan.”


“ Amin Ya Allah”


Saya membayangkan beberapa nama capres 2024 yang ada dibalik proyek TOD itu.  Kalau sampai APBN keluar, saya akan viralkan nama capres yang terhubung dengan TOD itu. Saya akan gunakan semua sumber daya untuk dapatkan data. Begitu cara saya membela presiden yang saya pilih agar  terhindar dari skandal.


***

Skema pinjaman non Recourse loan.


Pembiayaan Proyek Kereta Cepat ( KC) bersumber dari China Development bank (CDB), dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2% untuk dolar AS dan 3,5% untuk yuan. Skema pinjaman menggunakan Non Recourse Loan. Saya akan membahas dari aspek skema pinjaman dan dikaitkan dengan proyek Kereta cepat Jakarta Bandung.


Apa yang dimaksud non Recourse loan? adalah pinjaman dengan collateral proyek itu sendiri. Karenanya loan to value ( LTV) yang diberikan CDB adalah 75% dari nilai proyek. Sisanya 25% ditanggung oleh proyek sponsor ( konsorsium). CDB engga bego? Kalau proyek tersebut merugi, dan gagal bayar, bank dapat 100% dari nilai yang bank biayai. Dalam kasus proyek BRI( ( belt road initiative ) yang gagal seperti di Pakistan dan negara lainnya, akhirnya proyek itu disita oleh CDB dan kemudian dijual kepada BUMN China sendiri. Paham ya.


OK lanjut soal skema pinjaman. Karena collateral adalah proyek itu sendiri, kan beresiko kalau proyek engga selesai karena dikorup. Bagaimana bank menyalurkan kredit itu sebelum proyek selesai ? Bagaimana risk management nya? Ya bank akan cairkan kredit apabila ada jaminan dari proyek sponsor. Kalau proyek sponsor tidak ada jaminan gimana? umunya jaminan itu datang dari EPC ( kontraktor utama). Tentu kalau kontraktor memberikan jaminan, maka dana dari bank masuk ke rekening kontraktor. Proyek sponsor duduk manis aja sampai proyek selesai dibangun dan collateral diserahkan ke bank. Sampai disini paham ya.


Dalam kasus kereta cepat Jakarta Bandung. Pencairan dana itu ada dua tahap. Tahap pertama USD6,07 miliar sebelum ada kenaikan biaya. Tahap kedua, setelah ada kenaikan biaya ( tahun 2021) di revisi jadi USD8,6 miliar. Pada tahap pertama, walau konsorsium proyek tidak menyelesaikan setoran modal, tetapi CDB tetap memberikan dana sampai mencapai 77,9 % nilai proyek. Mengapa ? 


“ Ya CDB dapat jaminan dari EPC. Engga  mungkin mereka cashout kalau engga ada jaminan. Kamu tahulah standar kepatuhan bank di China. Ketat sekali. Apalagi CDB itu bank milik negara China. Pejabat bank tahu, pelanggaran kepatuhan hukumannya adalah mati.” Kata teman saya. 


“ Pada tahap kedua terjadi kenaikan biaya. Mengapa tersendat pencairannya? tanya saya.


“ Pasti jaminan sebagai dasar bank mencairkan pinjaman tidak cukup. Bank pasti minta topup jaminan. Sementara proyek sponsor atau EPC tidak bisa topup jaminan. Nah dari situlah muncul masalah. Pasti kita bertanya tanya. Siapa yang memberi jaminan tahap pertama itu? Kalau pemerintah?, mengapa DPR tidak tahu? Itu kan jelas melanggar Perpres tahun 2015 tentang kereta cepat. Artinya ada outstanding commitment yang melibatkan kekuasaan tanpa dasar hukum. Kalau tidak segera diselesaikan, ini akan jadi skandal.” Kata teman. 


Saya tersentak. Itu sebabnya Perpres 2015 direvisi dan LBP ditunjuk sebagai ketua Team. Agar masalah outstanding commitment itu bisa diselesaikan lewat politik dengan DPR. Karena CHina jelas tidak akan mau selesaikan lewat politik. Itu urusan korporat ( CDB dan Konsorsium Cina)


Wednesday, October 6, 2021

Rente mengepung kita

 



Tahun 1967 Gordon Tullock, lewat publikasinya berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, dia menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar. Dari situ kemudian lahir teori perburuan rente (theory of economic rent-seeking). Kata rente di sini tidak sama dengan pengertian rente yang dijelaskan Adam Smith. Rente dalam pengertian Adam Smith adalah sewa yang berarti memperoleh keuntungan dari jasa sewa-menyewa. Sementara, pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan untuk mendapatkan fasilitas lisensi, monopoli, ataupun cara-cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Mereka mencari keuntungan bukan melalui persaingan yang sehat.

***


Sesuai aturan, kiri kanan 100 meter  rel kereta, itu lahan negara. Tidak boleh ada tempat tinggal. Tetapi nyatanya, itu tempat tinggal pavorit kaum miskin perkotaan. Mengapa dibiarkan? karena Lurah dan Camat serta aparat Pemda dapat fee dari mandor yang sewakan ruman dan tahan di lokasi ini. Bahkan RT dan RW juga kebagian.   Bantaran kali yang merupakan aliran pengendali banjir juga adalah lahan negara. Tapi jadi tempat tinggal kaum miskin perkotaan? itu juga sama. Linkaran rente dari RT , RW, Lurah dan Pemda ikut menikmati rente. Ada juga kawasan tambang galian  C yang banyak ilegal. Itu juga bisa eksis karena para petugas dari RT, RW, Lurah dan Pemda ikut menikmati rente. Bahkan ruang publik seperti jalan dan trotoar, taman kota di rentekan oleh aparat untuk PKL.


Lahan PTPN milik negara yang tidak lagi berproduksi, juga dijadikan rente oleh lurah, sampai Pemda, untuk disewakan kepada rakyat sebagai lahan garapan. Yang miris,  hak garapan ini diberikan kepada patron seperti tokoh masyarakat.  Kalau sudah penuh sesak, lahan itu sulit untuk dibebaskan. Nah, nanti datang pengusaha yang mau membeli lahan itu dengan membayar harga tanah sesuai kesepakatan — pasti murah— dengan plus ganti rugi bagi penggarap. Lambat laun asset negara dipreteli begitu saja. Jadi jangan kaget kalau ada rente di level atas. Itu sudah budaya kita. 


Kalau level bawah aneksasi lahan secara ilegal namun permissive,  di level atas, bukan lagi pemissive tetapi dilegalkan. Yaitu izin HPH/HTI/HGU dan bayar biaya izin. Dengan alasan Hutan Tanaman Industri/ Kebun Sawit, Hutan produktif ditebang untuk tanam kayu bahan baku kertas atau CPO.  Dari hasil tebang kayu hutan saja,  pengusaha sudah untung besar. Kemudian Izin lahan itu ditrasfer ke perusahaan offshore di luar negeri, untuk dijadikan agunan hutang . Andaikan proyek engga jalan, mereka sudah kaya dari hasil tebang kayu hutan, sementara lahan tergadaikan dengan asing. Tambang juga sama. Ribuan hektar lahan tambang diserahkan kepada swasta atau BUMN. Sebelum diolah, pengusaha utilize konsesi tambang itu dalam bentuk PI ( participant interest ) kepada investor. Tanpa keluar modal dan kerja keras, pengusaha dapat fee dari setiap ton produksi tambang. Bisa beli private jet, bayar selir,  beli pecun, hidup hedonis ,manjakan pejabat, termasuk jadi donatur partai.


Karena hasrat, manusia saling membutuhkan dan saling memudahkan. Namun karena itu kelas terbentuk. Kelompok yang segelintir menindas rakyat yang lemah. Negara hanya jadi mediasi saja. Sebagai pembatas kelas itu. Mengapa? Saya teringat dengan kata kata teman di China” Dengan beras kasar yang kumakan, dengan air yang kuminum, seraya lenganku bertelekan ke sebuah bantal—masih kurasakan sukacita pada benda-benda.” Materi memang memabukan walau karena itu harus jadi predator dan dimangsa. Hukum rimba tak terelakan. Mark gusar kepada kapitalisme tetapi Mark, tidak punya solusi ketika mayoritas rakyat mati kelaparan akibat tidak ada produktifitas. Ternyata mimpi komunis adalah utopia, hanya sebatas membangkitkan hasrat terhadap benda tetapi lupa bagaimana struggle menciptakan benda. Memang hidup tidak ada yang ideal. Apapun itu idiologi.

Monday, October 4, 2021

Gemar membaca.

 




Di luar negeri, lounge executive bandara, saya duduk santai sambil nunggu panggilan boarding pesawat. Apa yang saya lakukan? sebagian besar baca buku dan lihat gadget membaca news, browser konten IPTEK. Di dalam kereta, bus, di ruang tunggu, saya baca buku atau buka gadget baca news. Kalau tidak ada aktifitas membaca, ya saya tidur. Nasehat ibu saya tidak pernah saya lupa. “ Dengan membaca, kamu sedang berproses menjadi lebih baik. Tapi ketika kamu berhenti membaca, kamu berhenti juga berubah, dan mudah disesatkan. Rusaklah hidup kamu.”


Awalnya saya berbisnis, lebih mengandalkan kepada kerja keras. Jam 7 pagi saya ke kantor. Setiap proses bisnis saya awasi langsung. Kadang saya tidur di pabrik dan di kantor. Tetapi karena waktu, proses belajar terus berlangsung. Usia 40 saya bisa mengelola bisnis secara modern, lewat sistem pendelegasian wewenang secara berjenjang. Proses bisnis berjalan dengan cepat. Lebih mudah bagi saya melakukan ekpansi. Kalaulah pengetahuan saya rendah, karena males baca, tentu saya akan paranoid,. Tidak akan berani melakukan pendelegasian dalam organisasi.


Tahun 2013 saya menjadikan saham tambang batubara di Mongolia sebagai jaminan hutang lewat jaminan saham. Selama 5 tahun saya terus topup karena harga saham terus jatuh seiring jatuhnya harga batubara di pasar. Ketika tahun 2018 direstruktur, semua tergadaikan. Tapi kini nilai saham naik, harga batu bara naik 5 kali dari harga tahun 2013. Value saham sudah diatas hutang. 


Apa jadinya kalau harga batubara terus turun?. Tentu saya kehilangan bisnis. Apakah itu spekulasi? tidak, Itu karena pengetahuan. Memahami proses bisnis energi secara detail. Saya punya data pertumbuhan kebutuhan listrik akibat pesatnya kemajuan IT, sementara sumber energi alternatif non fosil sangat rendah. Hitungan saya tepat. Saya bisa lolos dari hostile take over. Itulah manfaat pengetahuan.


Kemajuan peradaban negara itu diukur dari tingkat literasi. Berdasarkan survei PISA yang dirilis OECD pada tahun 2019, tingkat literasi Indonesia berada di peringkat 10 terbawah dari 70 negara. Menyedihkan. 


Benarkah? 


saya coba riset secara personal. Group sosial media, akan ramai like dan komen kalau ada konten yang memancing emosi personal. Hal hal yang remeh, seperti provokasi kebencian karena politik, budaya, agama. Itu pasti cepat sekali diresponse dan pasti ramai komen. Puluhan ribu like berdatangan. Bahkan kehidupan glamour, konten Youtube sangat tinggi like and subscriber nya. Artinya tingkat ngayal dan kebencian  dengan rendahnya literasi bertaut erat.  Gemar membaca dan menambah pengetahuan adalah mindset kaya. Sebaliknya, malas membaca adalah mindset miskin. Makanya jangan kaget bila hanya 1% populasi menguasai sumber daya negara diatas 25%. Karena membuat orang cerdas itu lebih sulit daripada menciptakan kebodohan. Mari berubah,..paham ya sayang


Wednesday, September 29, 2021

Lingkaran korupsi.

 




Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin jadi tersangka pemberian hibah atau janji dalam penanganan perkara DAK di Lampung Tengah. Azis bukan politisi biasa. Dia jago ekonomi dan duduk di DPR selama 4 periode. Apa yang kita cermati dari kasus ini, bahwa mafia kasus itu memang bagian dari kerjaan elite politik.  Yang namanya mafia, walau tidak nampak namun teroganisir dengan baik. Saling jegal dan saling mengawasi. Siapa lengah dia kena. Jadi bukan siapa salah atau benar. Semua mereka tidak ada yang bersih. Hanya masalahnya adalah  kapan mereka meleng.


Keberadaan KPK, Hakim, Jaksa, MA, MK,  adalah bagian dari mafia kasus. Elite politik bermain diatas titian infrastruktur dan suprastruktur lembaga peradilan itu. Meleng sedikit ya jatuh. Tentu mereka sangat ahli soal memahami kelemahan masing masing lembaga itu. Lah mereka yang create kok UU nya. Artinya sebelum UU resmi disahkan diantara mereka sudah sepakat tentang kelemahan masing masing lembaga keadilan itu. Contoh mengapa mereka menolak UU pembuktian terbalik. Mengapa mereka menolak UU Perampasan asset. Singkatnya selagi ada RUU yang akan membuat mereka sulit nantinya,pasti dihadang.


Mafia kasus juga digunakan oleh elite politik untuk menyingkirkan kawan yang dianggap tidak loyal. Bisa saja, kader yang hebat dan cemerlang namun pelit berbagi, ya hanya masalah waktu akan dijebak untuk jadi pesakitan. Itu bisa jadi mereka yang dijebak adalah Kepala Daerah, Gubernur, bahkan sekelas menteri dan pimpinan Dewan. Politik memang kejam, diantara mereka akan aman dan sependapat kalau pendapatan sama. Kalau beda, ya tunggu aja, akan dihabisi.


Apakah elite poltik saja begitu ? tidak.  Bukan rahasia umum kadang anggota DPR atau elite partai atau kepala daerah yang selamat dari jebakan kasus, karena ketika dia melakukan aksi korupsi, dia melibatkan tokoh agama atau ormas yang disegani oleh pemerintah. Tanpa disadari semua infrastruktur dan suprastruktur dari yang formal sampai yang informal sudah menjelma jadi lingkaran mafia kasus. Dengan situasi ini, sampai kapanpun tidak akan ada keadilan dan tidak akan pernah perang terhadap korupsi bisa dimenangkan.


Tuesday, September 28, 2021

Evergrande di ambang kebangkrutan

 





Sebagai negara komunis yang mengandalkan kekuatan politik lewat propaganda, PKT sangat cerdas. Persoalan China selama 10 tahun belakangan ini adalah soal bubble harga property. Sekarang tingkat angsuran KPR sudah mencapai diatas 50% gaji bulanan. Padahal sebelumnya hanya memenggal 5% dari gaji.  Upaya menekan bubble itu sudah dilakukan China sejak 10 tahun lalu. Dengan cara mengeluarkan pajak progressive, sebagai beleid  melarang orang punya rumah lebih dari 1. Membatasi kredit EPC kepada developer dengan menaikan rasio Loan To value ( LTV). Membatasi penerbitan revenue bond.


Namun upaya lewat aturan itu tidak juga bisa mengerem bubble harga property.  Jadi apa penyebabnya? Karena ternyata  business property bukan hanya sekedar penyediaan rumah, tetapi juga karena adanya produk investasi reksadana real estate ( REITs).  Para developer tidak peduli mau laku atau tidak property nya, toh mereka sudah dapat uang dari publik. Bagi rakyat China yang kaya, memiliki unit REITs itu dapat mengurangi pajak kekayaan. Karena itu dianggap sebagai aset produktif. Daripada ditabung akan dihitung sebagai aset tidur, yang kena pajak. 


Untuk mempertahankan value dari REITs itu, para developer  berusaha terus menaikan harga jual. Mengapa? dari kenaikan itu mereka bisa leverage lagi untuk proyek berikutnya. Setiap hari property baru dibangun. Lama lama terjadi bubble proyek. Maklum pihak kontraktor, sub kontraktor , suplier juga percaya memberikan pinjaman  kepada developer, Karena skema REITs selama ini baik baik saja. Tetapi karena itu Bubble harga, terjadi, sehingga sulit diakses oleh pasar. Nah karena REITs itu harus dibayar lewat penjualan, dan penjualan seret, ya terjadi krisis cash flow. Sekelas Evergrade juga tumbang.


Kejatuhan Evergrande itu dijadikan alat propaganda oleh Pemerintah China,  bahwa menekan harga property yang bisa diakses pasar harus menjadi  tanggun jawab semua orang. Tidak bisa lagi orang kaya dapat dengan mudah bertambah kaya karena leverage proyek , yang dampaknya menghilangkan harapan rakyat banyak mendapatkan rumah yang terjangkau. Apa yang terjadi pada Evergrade juga terjadi pada fintec raksasa sepeti Alipay, WeChat, dll yang sudah menjadi monopoli pasar dan menciptakan ekosistem yang tidak adil bagi UMKM. Mereka sudah kena jewer pemerintah China. Dipaksa merestruktur bisnisnya, sesuai regulasi baru.


“ Kalau yang besar dan kuat digebuk, itu akan sangat efektif memberikan shock terapi kepada yang lain. Jangan main main dengan regulasi pemerintah. Patuhlah, atau hancur kalian” Kata teman saya di China ketika saya tanya fenomena kejatuhan konglomerat property.  Memang cara itu efektif sebagai alat propaganda keberpihakan pemerintah membela rakyat kecil. Coba, kita satu aja konglomerat yang ngemplang BLBI masuk penjaran  karena engga bayar utang. Yang lain pasti takut. Bahwa pemerintah engga main main. Engga gertak doang.


***

Bursa saham Hong Kong terjun bebas pada perdagangan sesi pertama di awal pekan ini. Penyebabnya, muncul ketakutan pelaku pasar saham akan masa depan perusahaan properti raksasa China, yaitu Evergrande, yang saat ini di ambang kebangkrutan. Dilansir dari AFP, Senin (20/9/2021), indeks saham utama Hang Seng terjun bebas 4,05% atau 1.009,48 poin, menjadi 23.911,28. Penurunan indeks Hang Seng ini disebut menjadi yang terbesar, dibandingkan indeks-indeks saham di Asia pada hari ini. Para pengamat memprediksi, Evergrande tidak bisa membayar bunga utang dan obligasi yang jatuh tempo pekan ini.


Apakah ekonomi China terancam ambruk? kemarin saya diskusi dengan teman di China. Menurutnya sistem ekonomi CHina sangat lentur. Andaikan semua swasta bangkrut tidak akan ekonomi China hancur. Tidak akan berimbas kepada rakyat kecil dan BUMN. Mengapa? Sistem ekonomi CHina itu terdiri dari tiga pilar. Yaitu BUMN, Swasta dan Koperasi. Tiga pilar itu dijaga dengan konsiten oleh negara. Ibarat kapal, masing masing itu berada di palka. Kalau salah satu palka bocor tidak akan membuat kapal tenggelam. 


Distribusi modal dan sumber daya itu atas tiga kekuatan ekonomi CHina itu dijaga dengan ketat. Ketika krisis global tahun 2008, banyak perusahaan swasta oleng. Terjadi gelombang PHK dimana mana. Ketika para penduduk urban kehilangan pekerjaan karena PHK, Ekonomi pedesaan tetap aman. Terjadilah gerakan kembali ke desa. Negara memberikan insentif kepada perusahaan swasta dan negara untuk memindahkan pabriknya ke wilayah yang longgar dan memberikan akses kepasar domestik lewat kenaikan upah. 


Dalam kasus gagal bayar utang Evergrande, tidak akan terjadi dampak seperti jatuhnya Lehman di Wallstreet. Tidak akan terjadi efek sistemtik. Karena tidak ada product derivative pasar uang yang terlibat dan tidak melibatkan investor retail dari luar negeri. Hampir sermua surat utang evergrande berbasis REITs yang linked dengan asset property yang sudah dibangun. Artinya semua utang adalah collateral based. Problem evergrande karena kebijakan uang ketat di China dan aturan ketat dari pemerintah untuk menekan harga murah agar tidak bubble.


Monday, September 27, 2021

Mindset kita masih terjajah.

 







Saat sekarang ini KUHP kita masih peninggalan kolonial. Walau banyak UU yang diterbitkan namun sistem peradilan masih menggunakan konsep Hukum Belanda. Apa pinsip hukum peninggalan Belanda itu? hukum berpihak kepada kekuasaan. Itu philosopi nya.  Ya waktu itu kan Belanda sebagai kolonial. Hukum mereka ciptakan untuk tujuan memperkuat hak dan kekuasaan di negeri jajahannya. Jadi sulit sekali rakyat bisa menang kalau sengketa di pengadilan. 


Sampai hari ini kita belum punya kUHP sendiri. Sudah puluhan tahun, tetapi tidak pernah disahkan R-KUHP. Itu membuktikan elite politik memang orientasinya kepada kekuasaan seperti era kolonial.  Berdirinya republik ini hanyalah kelanjutan dari sistem kolonial saja. Zaman Kolonial penjajahan itu nampak dari identitas gelar, pakain, tempat komunitas. Sangat timpang sekali. Yang pakai jas hanya kaum bansawan, rakyat jelantah hanya pakai celana dan baju yang kadang tidak berkancing. 


Tetapi era sekarang ketimpangan itu diukur dalam statistik yang disebut rasio GINI. Rasio GINI kekayaan sekarang adalah 0,384. Atau 1 % penduduk menguasai kekayaan nasional sebesar 38,4%. Rasio Lahan sekarang 0,58. Artinya 1% penduduk menguasai 58% lahan dan ruang secara nasional. Apa beda dengan kolonial ? sama kan?. Dalam kehidupan keseharian, kelas itu nampak dari pembagian kursi di kendaraan umum. Ada business class dan ada economy class. Kamar hotel juga ada kelas. Kartu kredit juga ada kelasnya dari silver, gold dan planium. Bahkan PSK pun ada kelasnya. Semua itu diukur dari dompet anda.


Lantas mengapa mayoritas kita  tidak bisa beranjak dari status terjajah itu? Karena mindset. Kalau dulu sebelum kemerdekaan semua elite politik borfocus kepada gerakan nasionalisme menuju kemerdekaan. Tetapi Tan Malaka berfocus kepada kemerdekaan  berpikir menuju kemerdekaan yang bermartabat. Kita tidak bisa mandiri dibidang industri dan manufactur, perdagangan dan jasa, riset dan tekhnologi, itu karena mindset kita selalu melihat masalah dari kesulitan dan hambatan. Bukan melihat setiap masalah adalah peluang untuk berubah menjadi lebih baik. 


Akibatnya tercipta road block dalam pikiran kita. Daripada produksi repot, lebih baik impor saja. Daripada B2B lebih baik utang aja ke bank atau pakai APBN. Daripada susah jual SBN ke pasar mending suruh BI beli. Daripada buat inovasi sulit dan belum tentu berhasil bersaing, lebih  baik beli aja yang sudah ada. Daripada repot buat KUHP baru, mending pakai yang peninggalan kolonial. Daripada repot disiplinkan masyarakat terhadap prokes, ya PPKM aja. Daripada repot olah tambang sendiri, mending suruh asing buat smelter di dalam negeri.  


Karena roadblock itulah walau kita merdeka tapi secara ekonomi kita tidak merdeka. Yang terjadi adalah hukum rimba,. Yang kuat makan yang lemah. Dan politik memback up yang kuat untuk terus semakin kuat sehingga rasio GINI melebar. Itulah sebabnya periode pertama Jokowi menggaungkan revolusi mental. Menurut saya itu sangat cerdas. Tetapi sayang, belum berkobar api revolusi itu, pada periode kedua gaung revolusi itu lenyap sebelum menjadi api membara. Kita tetap terjebak di tempat, tidak kemana mana…masih sibuk membahas yang remeh remeh, dan omong kosong.

Sunday, September 26, 2021

Damai sajalah.

 






Saat sekarang sedang menuju tahun 2024. Walau masih lama, tetapi otak semua elite negeri ini engga lagi 100% focus ke kerja tetapi ke politik. Maklum tahun 2024 adalah perang to be or not to be. Bukan sekedar jabatan presiden tetapi menjadi lima besar partai. Itulah yang diperjuangkan. Issue agama tidak lagi elok untuk digaungkan. Sama dengan Covid, udah bosen bahasnya. Saat sekarang oposisi focus kepada issue keadilan sumber daya dan ruang. Ini akan digulung jadi snow ball sehingga membangkitkan distrust rakyat kepada pemerintah dan lebih jauh lagi soal hukum.


Kasus RG keliatan sederhana. Hitam putih. Soal hak tanah. RG berdiri diatas lahan yang dikuasai oleh pengembang. Jelas secara hukum kepemilikan lahan itu milik dari Pengembang. Tapi oposisi tidak melihat aspek hukum. Karena bagi mereka hukum tidak berkeadilan itulah yang jadi issue. Mengapa ? Lahan pengembang itu tadinya lahan milik negara, ex PTPN. Sekian puluh tahun tidak dikembangkan sehingga rakyat bisa leluasa menggarapnya. Kalahpun ini akan jadi issue politik. Masalah tanah ini sangat sensitif karena yang senasip dengan RG ada banyak sekali. Hanya saja mereka orang kecil dan tidak diberitakan.


Soal sinyalemen yang dilontarkan oleh Haris Azhar kepada LBP terkait blok Wabu, pihak oposisi tidak penting kalah menang, benar salah sinyalemen itu. Justru dengan somasi dari pihak LBP itu bisa jadi bola liar kemana mana.  Banyak aspek politik yang ikut mewarnai kasus ini. Apalagi yang dihadapi adalah LBP yang juga orang kepercayaan Jokowi. 


Hebatnya mereka sebelum bertarung di pengadilan mereka giring kasus  ini ke politik agar bisa mempengaruhi proses peradilan yang pro kekuasan. Komnas HAM, Amnesty international mereka libatkan sebagai collateral.  Issue ini akan melebar kepada pemilik konsesi tambang lainnya. Bukan rahasia umum banyak elite politik punya saham di Tambang. Ini soal keadilan sumber daya negara. Rasio GINI lahan sekarang 0,58. Artinya 1% penduduk menguasai 58% lahan secara nasional.


Dari awal saya tidak ingin menulis lengkap tentang kasus RG dan LBP. Karena saya tidak mau  ikutan membuat masalah jadi melebar, yang diuntungkan oposisi. Saya sarankan agar  berdamai sajalah. Agar kubu oposisi tidak jadikan kasus tersebut api bakar. Apalagi sekarang kubu Pengembang sudah siap menyelesaikannya diluar jalur hukum dengan RG.  Pihak LBP juga masih membuka jalan damai kepada kubu Haris Azhar. Damai sajalah… Masih banyak PR selain politik yang harus diselesaikan sampai tahun 2024. Semoga paham.


Rente di proyek kereta cepat.

  Mengacu pada roadmap jangka panjang proyek yang dikerjakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), maka program...