Membangun tanpa visi.

 

Waktu bergerak ke depan. Kekuasaan datang pergi berganti. Tapi Gunung tidak kemana mana. Tetap di tempatnya. Itulah yang disebut dengan Geopolitik. Tiap negara dan bangsa punya geopolik berbeda. Perbedaan itu karena lokasi atau letak negara itu. Bangsa China dan AS jelas berbeda. China pantainya terbatas namun hamparan lahan luas. Tetangganya banyak. AS punya lahan luas dalam satu hamparan tapi tidak banyak punya tetangga. Indonesia lahan luas tapi tersebar dibanyak pulau. Punya garis pantai terpanjang di dunia, punya tetannga banya.   Nah apa jadinya kalau kita membangun berkaca kepada China atau AS, ya salah dan bego.

Gimana geopolitik Indonesia itu ? Karena luas daratan kita terbatas dibandingkan luas lautan atau lautan lebih luas daripada daratan, maka sebenarnya perencanaan pembangunan itu sudah bisa dibuat disaat kita sudah merdeka. Apa itu?. Visi pembangunan kita ya kepada potensi bahari.  Bahari itu bukan hanya lautan tetapi ekosistemnya. Indonesia memiliki iklim laut yang lembab, amplitudo rendah, kelembaban udara tinggi, dan suhu yang tidak begitu beda antara siang dan malam. Iklim itu memungkinkan kita mengembangkan sektor pertanian yang tumbuh sepanjang tahun. 

Nah lingkungan seperti itulah yang membentuk kebudayaan di tengah masyarakat. Itu sudah seperti lepet dengan daun. Engga bisa terpisahkan. Kalau kebijakan pembangunan tidak berdasarkan geopolitik maka itu sama saja lepet tanpa  daun. Pasti kebijakan itu tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.. Mengapa? tidak berbudaya namanya. Karena ciri khas bangsa bahari adalah welcome dengan warga asing untuk hubungan perdagangan dan tentu pengetahuan. Ekosistem kita sebagai negara bahari juga terikat dengan geostrategis negara lain. Apa itu? Ya selat. Indonesia memiliki Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. 2/3 jalur pedagangan dunia lewat empat selat ini. Empat lokasi itu jadi magnit pusat logistik dunia. Seharusnya visi Indonesia sebagai negara bahari adalah menjadi hub industri, perdagangan seperti Singapore atau Hong Kong. 

Kita dibekali oleh bapak pendiri bangsa berupa Pancasila sebagai palsafah negara. Seharusnya  dengan palsafah itu bisa kita terjemahkan visi pembangunan sesuai dengan geopolitik kita sebagai bangsa bahari. Tapi sejak merdeka kita tidak punya visi sebagai bangsa bahari. Makanya jangan kaget, Soeharto enak aja buang ke tong sampah visi Bedirikari Soekarno. Kemudian, kita jatuhkan Soeharto, enak aja buang tong sampah VISI GBHN. Dan era reformasi, ganti presiden ganti visi. Yang makmur lebih dulu ya cukong dan politisi. Apa sebab? kita mengulang kesalahan era kolonial. Para sultan atau raja memberikan konsesi kepada asing mengolah SDA untuk diekspor ke Eropa. Itu dikelola secara kapitalis dengan mengeksploitasi rakyat, yang hasilnya tidak memakmurkan rakyat kecuali memakmurkan asing dan kaum feodal.

Janji politik Jokowi saat usai dilantik di Senayan tahun 2014 adalah visi negara bahari. Tapi para menterinya salah menterjemahkan visi itu. Malah pembangunan infrastruktur ekonomi tidak focus ke visi Jokowi. Mereka menterjemahkan apa kata pemodal. Karenanya hanya focus kepada pembangunan phisik pelabuhan, jalan toll, KEK tapi tidak dengan VISI bahari. Makanya KEK tidak berkembang, value palabuhan tidak beranjak sebagai pelabuhan tradisional, tidak terjadi transformasi industri. Hanya sebatas olah SDA. Takdir terburuk kita sebagai bangsa adalah belum ada pemimpin yang visioner berbasis geopolitik. Tapi takdir terbaik kita adalah diberkati sumber daya alam yang melimpah dan ini berkah bagi asing,  cukong dan politisi.

***

“ Bro, saya undang kamu ke  Singapore. Pesawat saya hanya landing di Singapore. Datang ya.” Kata Daniel dari Swiss. Saya telp Florence dan direksi di KL untuk dampingi saya. Jam 1 siang saya dan Florence sudah sampai di Ritz Singapore. Direksi dari KL datang lebih dulu dan sudah bersama Daniel.

“ Tahun lalu China Harbour Engineering Company kerjasama dengan perusahaan malaysia, IJM Corporation membangun proyek pusat logistik. Luasnya 260 hektar. Lokasinya di dekat pelabuhan Kuantan. Proyek ini bertujuan mengembangkan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Malaysia yang mencakup Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pusat logistik ini dilengkapi Jaringan Kereta Api Pantai Timur, infrastruktur jalan, udara, dan serat optik. “ Cerita Direksi saya dari KL.

“ Skema pembiayaannya gimana ? tanya Daniel

“ Non recourse loan dari CDB. Artinya jaminan proyek itu sendiri. Komposisi saham mayoritas China Harbour Engineering. Sisanya dari konsosium lokal. Repayment loan di undertake oleh relokasi industri supply chain China di Kawasan Industri Kuantan, yang luasnya 5000 hektar. “ kata direksi saya.

“ Mahatir tadinya menghentikan Jaringan Kereta Api Pantai Timur. Alasanya membebani utang malaysia. Tapi oleh PM Anwar Ibrahim , dia create value Kawasan Industri Kuantan dengan melanjutkan proyek Jaringan Kereta Api Pantai Timur dan otomatis kawasan industri itu menjadi pusat ekonomi baru yang didukung infrastruktur jalan tol dan udara, serta kabel fiber optic. Pada waktu bersamaan akan mendorong lalulintas orang dari Singapore ke Malaysia karena adanya proyek itu. Maka proyek kereta cepat Singapore- Malaysia dilanjutkan lagi. “Kata saya.

Kamu tahu, kata Daniel kepada Direksi saya” Begitulah bisnis. Semakin jauh politik ikut campur maka semakin mandiri dan sehat  itulah bisnis. Anwar Ibrahim hanya melaksanakan business as usual. Utang bukan ditakuti tapi kelola dengan akal sehat. Untuk melunakan China,  dia tunjuk menteri transfortasi dari Etnis China. Tentu mereka bisa bernegosiasi dengan bahasa yang sama. Akan lebih mudah saling mengerti. Masalah jebakan utang era PM sebelumnya senilai kurang lebih USD 100 miliar bisa diselesaikan dengan B2B. APBN sehat lagi tanpa mikir jebakan utang. Itu solusi fenomenal sekali. “ kata Daniel.

Dan akhirnya CHina berlabuh di Malaysia bukan di Indonesia untuk pembangunan Hub industri dan logistik kawasan Asia Tenggara dan asia pasific. Malaysia smart karena visi mereka berbasis geopolitik yang kuat.

Buah karya PDIP era Jokowi..

 

Pada tahun awal kekuasaan SBY. Para aktifis desa berusaha menagih janji kepada SBY untuk adanya UU Desa. Itu tidak mudah. Karena kita sudah ada UU 32/2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Herman Khaeron mantan staf Ahli Menteri Pertanian era Megawati yang jadi anggota DPR dari PD, mengusulkan agar UU itu 32/2004 dipecah tiga UU jadi UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa. Tapi hanya sebatas usulan saja. Namun ini jadi titik awal para aktifis desa bergerak. 

Terbentuklah Aliansi forum Pengembangan Pembaharuan Desa yang merupakan gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa lembaga lain. Nah lembaga ini bersama para aktifis terus melakukan tekanan kepada Pemerintah agar adanya UU Desa. Perdebatan dan wacana UU Desa terus bergulir. Barulah tahun 2007 dibuat Naskah Akademis. Dengan adanya Naskah akademis ini komunikasi dengan stakeholder lebih terarah. Ini disosialisasikan ke sentero indonesia oleh para pegiat desa. Slogan “ satu desa, satu rencana dan satu anggaran”

Bulan agustus 2007 Draft RUU Desa rampung. Tapi itu baru sebatas usulan masyarakat. Belum political will pemerintah. Para aktifis terus melobi pemerintah agar RUU itu diajukan ke DPR. Perjuangan tidak mudah. Butuh diskusi panjang. Para pegiat desa tidak menyerah. Mereka juga melakukan aksi lapangan. Bahkan salah satu aktifis marhaen gugur saat sedang demo depan istana. Entah siapa yang bakar dia. Menurut keterangan dia membakar diri sendiri.  Salah satu aktifis yang sangat militan saat itu adalah Budiman Sujatmiko ex ketua PRD yang jadi kader PDI Perjuangan.

Para aktifis mendorong Budiman Sujatmiko menjadi caleg PDIP Dapil Cilacap-Banyumas. Alhamdulilah, tahun 2009 Budiman Sujatmiko berhasil masuk ke senayan. Nah para aktifis punya orang di DPR. Budiman jadi jangkar politik mereka. Perjuangan sudah masuk ke ranah politik praktis. Budiman mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan. 

Tahun 2009 kekuatan aktifis bertambah dengan tampilnya Sudir Santoso yang mendirikan Parade Nusantara dengan pembinanya Budiman Sujatmiko sendiri. Para aktifis berlindung dibalik Parade ini. Serangan semakin gencar ke Senayan dan istana. Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. Budiman Sujatmiko melobi DPR agar lolos Bamus DPR dan dibentuk Pansus RUU Desa. Pansus dipimpin oleh Akhmad Muqowam (PPP). Dia hebat. Karena berhasil mengusulkan kepada anggota Pansus untuk menghapus koalisi partai. Focus kepada politik kenegaraan dan politik kerakyatan. 

Tapi dalam pembahasan Pansus, timbul masalah soal Anggaran desa. Basic data tidak ada. Pemerintah tidak mau menyerahkan data dana desa yang sudah digelontorkan sebelumnya. Menteri keuangan menolak alokasi khusus dana  desa, apalagi lewat skema cash transfer. Disaat hampir stuck, Ganjar Pranowo tampil dengan solusi. Dia bersama sama aktifis melakukan survey. Ternyata pemerintah mengeluakan dana sebelumnya sebesar 1,040 M pe tahun, tentu dengan sumber yang bermacam-macam, dan 76% di antaranya dari pemerintah pusat. Data ini yang dijadikan basis dan pegangan bagi Pansus. Proses semakin lancar. 18 Desember 2013, Sidang Paripurna DPR RI menetapkan UU Desa, dan kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014.

Sejak 2015 hingga 2020, ada sebanyak Rp 323,32 triliun penyaluran dana desa. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko dalam data termutakhirnya pada 18 Desember 2022 menyebut bahwa melalui UU Desa, desa di Indonesia terhubung secara global, bukan sekadar berwawasan global. Sampai dengan 2022, sudah sekitar Rp 500 triliun tersalurkan ke desa-desa. Pusat pembangunan Indonesia itu ada di desa. 2/3 penduduk ada di desa. Prestasi fenomenal pemerintahan Jokowi adalah pembangunan Desa. Itulah buah komitmen dari PDIP, yang sukses golkan UU Desa disaat mereka jadi oposisi era SBY. Dan tentu berkat sikap negarawan SBY yang utamakan rakyat daripada partisan. Siapapun presiden nanti terpilih harus melaksanakan UU Desa itu. Harus jadikan desa sebagai prioritas pembangunan.

Ancaman global, krisis rantai pasokan

 

Pandemi COVID19 membuka tabir tentang dua hal. Pertama, betapa rendahnya sistem pertahanan bangsa terhadap serangan pandemi. Itu ditandai hanya segelintir negara atau 7 yang mampu menyediakan vaksin, tapi tidak ada satupun negara bisa mengalahkan China dari segi kapasitas produksi vaksin. Kedua, betapa rentannya negara di dunia terutama negara industri maju terhadap rantai pasokan. China mengurangi produksinya sebagai akibat pembatasan sosial, dunia mengalami goncangan rantai pasokan.

Sampai kini hal yang mengkawatirkan Dunia adalah begitu besarnya ketergantungan dunia terhadap rantai pasokan dari China. Pabrik Kendaraan di Eropa , AS dan Jepang, terpaksa menurunkan kapasitas produksinya karena kelangkaan pasokan semikonduktor. Bahkan industri elektronik mengurangi produksi akibat kelangkaan pasokan rare earth dari China. Banyak negara ketiga yang menghentikan produksi tekstilnya karena kelangkaan rantai pasokan benang dan kapas dari China. Belum lagi industri pharmasi dunia juga terseok seok akibat kelangkaan pasokan API dari China. China menyumbang hampir seperenam dari ekspor global—sebuah rekor tertinggi yang mengalahkan negara-negara pemasok terbesar, AS dan Jerman. 

Yang lebih mengkawatirkan adalah industri pertahanan juga bergantung kepada rantai pasokan dari China. China leading dalam rantai pasokan sistem kendali roket dan rudal. Bahkan  sektor luar angkasa komersial China  mampu memproduksi roket angkut satelite ke angkasa berbiaya lebih rendah dibandingkan roket dari AS dan Eropa. Tahun 2030 China mungkin akan menjadi kelas dunia disemua bidang tekhnologi. Itu sangat mungkin. Karena China telah membangun ekosistem produksi yang kuat untuk hampir setiap industri, semua dalam skala besar dan mencakup berbagai produk berteknologi rendah, berteknologi menengah, dan bahkan berteknologi tinggi.

Krisis struktural dunia bidang produksi sekarang dipicu oleh akibat kebijakan China dalam rantai pasokan. Dampaknya sangat luas, merubah paradigma politik global, geopolitik dan geostrategis. Komunitas intelijen AS melihat Beijing menggunakan kekuatan ekonomi ini secara paralel dengan kekuatan militer untuk mengamankan pengaruh regional dan global. “Pemerintah China mampu memanfaatkan posisi dominannya dalam rantai pasokan globa utama dalam upaya mencapai tujuannya. “ Demikian kata pengamat intelijen.

Menurut saya dominasi China dalam rantai pasokan tidak bertujuan untuk mengendalikan dunia, tetapi lebih karena kepentingan domestik. China kini lebih focus kepada kebijakan inward market. Mereka ingin mengurangi ketergantungan kepada pasar ekspor agar ekonominya bisa sustains dalam jangka panjang. Pada waktu bersamaan China berusaha mendorong perdagangan dunia tanpa restriksi tarif.

“ Masalahnya banyak negara mampu menyediakan rantai pasokan sendiri untuk industrinya, tetapi memproduksi nya dengan harga murah, itu yang sulit. China telah mengakar dalam rantai pasokan global pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi China lakukan itu tidak mudah. Mereka membangun jaringan logistik pelabuhan, kereta api, dan jaringan telekomunikasi terbaik di dunia untuk melengkapi kehebatan manufakturnya.“ kata teman peneliti geostregis.  Ya artinya lebih kepada mindset dalam hal berproduksi. Saya terhenyak. Karena membayangkan banyak industri Tekstil dan Produksi tekstil I ndonesia yang bankrut dengan korban PHK massive.

BUMN sedang dihabisi

 

Meneg BUMN rencana akan merger 4 BUMN karya. Itu sebagai solusi atas BUMN yang berkinerja buruk. Sebelum nya Pemerintah  kerjaannya main tebas aja kalau ada BUMN yang merugi dan tidak berkembang.  Jadi kesimpulannya VISI BUMN itu ya laba. Negara punya mindset bisnis terhadap rakyatnya.  Kapitalis sekali. Padahal apapun bisnis yang orientasinya hanya laba, pasti bisnis proses nya korup dan managemennya pozi. Ya moral hazard. Mengelola bisnis itu perlu visi yang kuat atau entrepreneurship vision. 

Visi adalah energi yang memberikan seorang wirausahawan berkemampuan untuk bekerja dan berhasil. Dari visi itu berdampak kepada etos kerja, tentang tekad mencapai hasil dari segala kemungkinan kini dan besok. Menetapkan norma, harapan, pada setiap misi. Visi adalah bingkai tempat budaya berada. Nah apa sih VISI BUMN itu ? agent of development. Atau bahasa mesranya membantu tugas pemerintah mensejahterakan rakyat lewat produksi. 

Tadinya saya sangat berharap dengan Etho. Dia berlatar belakang sebagai pengusaha, tentu dia punya talenta sebagai entrepreneurs. Salah satu yang utama dari seorang entrepreneurs adalah visi. Apa sih visi itu ? adalah energi vital yang menggerakkan wirausahawan. Visi itulah yang membuat mereka berani : berani menjelajah, berkreasi, berinovasi. Berani menantang, berani bersikeras, berani terus mendorong, berani memiliki tekad untuk berhasil atas dasar niat baik dan mulia bagi kepentingan stakeholder. 

Kalau hanya sekedar cari untung. Ya lihatlah Pertamina. Disuruh bangun kilang yang diproduksi hanya fuel, sementara petrokimia diserahkan kepada swasta. Padahal petrokimia itu cuan besar, bisa sebagai strategi cross subsidi atas penugasan bangun kilang BBM yang low profit. PLN sejak tahun 2013 sampai kini kinerja keuangannya terus mengalami penurunan. Baik Pertamina maupun  PLN hidup dari beban subsidi negara. Yang lucunya beban subsidi itu terus membesar dari tahun ke tahun. Tidak ada upaya serius transformasi bisnis yang sehingga beban subsidi terus menurun. Visinya memang nguras APBN. Engga ada niat bantu pemerintah.

BUMN karya itu sebenarnya mereka kontraktor. Engga ada pengalaman sebagai developer. Sebelumnya 60% market mereka adalah non pemerintah. Sebelumnya baik baik saja. Tapi sejak ada penugasan dari pemerintah bangun insfrastruktur lewat skema KPBU, semua kena debt trap. Salah dari awal. Sudah jelas visi kontraktor beda dengan visi Developer. Kontraktor bertumpu kepada skill profesional bidang rekayasa kontruksi. Developer bertumpu kepada skill investment value lewat leverage. Jelas beda. 

Tapi segudang ahli di Meneg BUMN, Menteri keuangan, dewan komisaris engga paham visi sebagai agent of development. BUMN dikelola bukannya untuk membantu beban pemerintah malah menguras APBN lewat PMN. Lewat rmerger restruktur utang dilakukan. Dan skemanya yang dikorbankan bank, BUMN juga. Nanti ujungnya kalau bank BUMN bermasalah, APBN lagi yang jadi korban. Miskin visi adalah mental malas dan maling. Sibuk memoleh diri lewat pencitraan doang. Sudah saatnya dilakukan reformasi BUMN kalau telat, habis BUMN dibancakin.

KKB di Papua.?

 

Kenapa masalah KKB ( kelompok kriminal bersenjata) itu tidak pernah selesai? tanya David saat kami bicara dalam suasana santai. Pertanyaan David itu wajar saja. Karena mengingat negara punya sumber daya untuk menyelesaikan masalah KKB. Ada TNI dan POLRI serta perangkat inteligent canggih. Jadi apa masalahnya? menurut saya apa yang terjadi pada Papua itu karena sikap elite politik sendiri tidak jelas. Apakah pendekatan penegakan hukum atau Politik. Keadaan ini membuat Polri dan TNI jadi bingung bersikap dalam setiap operasi.

So mengapa tidak jelas bersikap itu para elite ? tanya David lagi. Saya bisa maklum pertanyaan ini. Karena kan sudah jelas namanya Kelompok Kriminal itu ya harus dihadapi dengan penegakan hukum atas nama UU. Tidak perlu ragu. POLRI dibayar untuk menegakan hukum diwilayah NKRI. Kalau POLRI tidak mampu, kan TNI siap back up. 

Lantas apa sih masalahnya ? 

Ya kita tidak bisa menghilangkan fakta sejarah. Yaitu Act of Free Choice pada tahun 1969. Referendum yang cacat. Semua tahu. Saat itu ABRI memilih sendiri kurang dari satu persen penduduk Papua Barat untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Itu di bawah ancaman kekerasan. Tapi karena pengaruh AS dibalik Act of Free Choice, keadaan itu bisa selesai secara politik international di PBB dan setelah itu AS lewat TNC Freeport McMoran dapat KK di Papua. 

Kan udah selesai di PBB masalah Papua itu.  Apalagi yang diragukan? dan masih terjebak dengan masa lalu. Tanya David, Saya dapat maklum pertanyaan ini. Karena PBB menghormati setiap negara melakukan apa saja untuk mempertahankan wiayah teritorinya dari setiap upaya memisahkan diri. Artinya masalah Papua itu bukan masalah.  Tidak sulit diselesaikan soal KKB itu. Kita punya drone untuk lacak lokasi gerombolan. Kita punya Kopassus yang bisa memburu. Kalau ada kemauan , sebentar selesai itu KKB. 

Ya justru karena memang tidak ada masalah serius. Karenanya masalah itu di-create agar longset terus. itulah Indonesia. Masalah papua itu jadi sumber daya bagi elite politik untuk keruk anggaran, menurut Mahfud dana otsus mencapai Rp.. 1000 triliun. Dengan adanya konflik Gubernur bisa bebas korupsi uang APBN. TNI dan POLRI dapat anggaran bablas. Dan itu tentu mengalir ke pundi pundi partai. Sementara proyek strategis seperti food estate, zona ekonomi khusus, tambang emas dan tembaga tidak terusik. Aman saja. Bahkan hutan dijarah untuk Kebun Sawit. Sampai teriak teriak tuh greepeac. Dicuekin.

Jokowi jelas sulit selesaikan masalah KKB Papua ini. Karena dia terjebak dengan oligharki politik. Semoga presiden berikutnya bisa selesaikan masalah Papua ini. Selesaikan secara hukum masalah KKB itu. Setelah itu  penuhi rasa keadilan kepada rakyat Papua. 

Ganjar Pranowo Capres PDIP

 

Kalau akhirnya Megawati memilih Ganjar Pranowo, bukanlah karena tekanan dari pihak luar. Tetapi karena kehendak akar rumput PDIP sendiri. Walau tentunya ada juga tidak sependapat. Tetapi dalam sistem PDIP itu biasa saja. Hak setiap kader boleh berbeda pendapat. Tapi kalau sudah ada keputusan partai maka loyalitas mereka udah bersifat konstitusi. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Focus kepada satu tujuan dan satu drap langkah.

Bagaimanapun PDIP adalah partai politik. Tentu saja mereka berpolitik. Tidak polos amat. Pengalaman mengusung Jokowi sebagai capres  dan berkuasa selama dua periode jadi pelajaran mahal bagi PDIP untuk lengkah berikutnya. Partai harus bergerak kearah idiologi, bukan pragmatis. Makanya kompromi dengan koalisi mengusung capres tidak bisa terus dipertahankan. 

Megawati mengatakan bahwa kita menganut sistem presidenti yang tidak mengenal istilah koalisi mengusung presiden. Beda dengan sistem parlementer yang memang perlu koalisi untuk kursi perdana menteri. Tentu yang sangat kecewa dicapreskannya Ganjar oleh PDIP adalah koalisi Besar. Padahal semua tahu, awalnya Koalisi Indonesia Bersatu  dan kemudian Koalisi Besar berharap PDIP menggandeng mereka mengusung capres dan cawapres. Pilihan kepada Ganjar bukanlah pilihan pramatis dan kompromis. Tapi piilihan demi agenda idiologi.

Bagaianapun pemilihan Ganjar sebagai Capres bukanlah pilihan di ruang hanpa, Megawati tetap focus kepada ajaran Soekarno yang memadukan nasionalis dan Islam moderat. Walau idiologi berbeda namun visi kebangsaan sama. Tentu elok bagi NKRI. Makanya PDIP tidak mungkin membentuk pasangan 100% nasionalis. Dalam situasi global yang berubah dan penuh ketidak pastian memang diperlukan front nasional NASA ( Nasionalis dan Agama ) memimpin bangsa ini kedepan. 

Karenanya saya yakin, Ganjar akan berpasangan dengan wapres dari kelompok Islam. Itu pasti dari NU. Bagaimana dengan kofifah? PDIP sangat menghormati suasana keimanan sebagian umat islam yang belum bisa menerima pemimpin dari perempuan. Ini realitas politik. Jadi tidak mungkin berpasangan dengan Kofifah. Yang jelas calon wapres mendampingi Ganjar adalah pria. Kualifikasi nya adalah cendikiawan yang paham politik dan dikenal bersih, tidak terikat dengan orde baru. Yang lebih penting lagi  adalah cawapres ini orang pro demokrasi. Kita lihat nanti siapa cawapres nya.

Dengan PDIP mengusung kadernya sendiri yang berpasangan dengan golongan islam, maka resiko polarisasi politik selama Pilpers bisa diredam. Akan jadi lawan yang tangguh berhadapan dengan Anies. Andaikan KIB bergabung dengan KIP mendukung Anies, tetap saja Ganjar bukan lawan yang mudah dikalahkan. 

B2B adalah solusi PINA.

 

Istilah B2B atau Business to business ini digunakan untuk proyek PINA ( pembiayaan investasi non anggaran). Dalam aturan disebut dengan istilah KPBU ( Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ), beberapa praktik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Pengertian tersebut serupa dengan definisi public private partnership (PPP) pada skala internasional. KPBU adalah kerjasama yang memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan terhadap proyek/program sektor publik, umumnya pemanfaatan tanah/lahan negara. 

Terdapat berbagai model KPBU yang biasa diterapkan, misalnya kontrak operasi dan pemeliharaan (Operate & Maintenance Contract), Built Operate Transfer (BOT)/Bangun Guna Serah (BGS), dan Built Transfer Operate (BTO)/Bangun Serah Guna (BSG), dan lainnya. Dasarnya adalah perjanjian antara Swasta, pemerintah. Karena bagaimanapun KPBU melibatkan aspek hukum perjanjian, aspek hukum pemanfaatan lahan negara dan aspek hukum keuangan Negara.

Apa jenis proyek yang masuk PINA? Adalah proyek publik yang punya nilai komersial. Misal PLN, Bandara, Telkom, Jalan Tol, Kereta Api, pelabuhan. Selain proyek tersebut seperti rumah sakit utama, Bendungan dan irigasi, dan lainnya walau punya nilai komersial tetap tidak boleh dikelola secara B2B. Tetap dikelola oleh pemerintah dan pembiayaan bersumber dari APBN. Namun bagaimanapun proyek PINA itu bagian dari kebijakan fiskal Anggaran. APBN ikut menstimulasi proyek itu lewat insentif dan tarif, regulasi dan bahkan menyediakan dana sisipan seperti VGP. Biasa nya kebijakan itu tertuang dalam proyek strategis nasional

Prinsip obyek proyek pada KPBU ini sangat jelas. Agar tidak tercampur mana public service obligation (PSO) dan mana komersial. Prinsip anggaran Indonesia centris atau keadilan distrbusi anggaran secara nasional harus diperhatikan. Artinya misal, proyek kereta cepat menghabiskan anggaran diatas Rp. 100 triliun. Itu tidak ada urusannya dengan indonesia centris. Toh tidak pakai APBN. Itu proyek komersial biasa.  Nah lain halnya kalau proyek kereta cepat itu dibiayai atau dijamin oleh APBN. Itu bukan lagi KPBU. Itu jelas tidak menganut keadilan distribusi APBN. Membuat kesenjangan Jawa dan luar jawa semakin timpang.

Dalam kasus kereta cepat, Jakarta Bandung. Awalnya skema KPBU. Tidak melibatkan APBN. Dana investasi dari modal konsorsium proyek dan pinjaman dari China Development Bank. Kalau akhirnya China sebagai investor minta agar proyek itu dijamin oleh APBN, itu artinya proyek itu tidak lagi dijalankan sesuai dengan business model awal. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Tidak lagi sesuai dengan skema bisnis KPBU. Jadi wajar saja kalau pemerintah China minta gar resiko  proyek ditanggung APBN. 

Kalau pemerintah setuju, maka itu jelas melanggar prinsip APBN yaitu indonesia centris. Mengapa ? Bayangin aja. Proyek komersial untuk kelas menengah yang katanya menampung penumpang 20.000/ hari harus ditanggung APBN. Itu akan jadi beban APBN selama 80 tahun dan dampaknya bisa mengurangi anggaran ke daerah. Gimana dengan rasa keadilan bagi rakyat Papua, Sumatera, Sulawesi dan  Kalimantan. Ini APBN bukan hanya punya jawa saja, tetapi rakyat indonesia dari sabang sampai Marauke. Kalau dipaksakan akan berdampak tsunami politik di Indonesia. Sangat merusak reputasi pemerintah sebagai penjaga spirit NKRI.

Lantas apa solusinya ? saran saya, sebaiknya kembalikan saja ke konsep awal sesuai aturan KPBU. Penuhi syarat strategis bisnis KPBU yang diminta China, dan BUMN keluarkan saja dari anggota konsorsium. Jadi kita tidak ada urusan dengan utang atau resiko. Toh setelah masa konsesi habis, itu proyek kembali ke negara. Kalau untung negara tetap dapat pajak. Kuncinya, mari kita audit secara menyeluruh pelaksanaan proyek itu. Demi indonesia centris tentunya.

***

Pada awal kekuasaan jokowi. Saya penuh percaya diri bahwa arus perubahan akan terjadi di Indonesia. Saya tidak kawatir. Walau PDIP yang mengusung Jokowi dikroyok koalisi Merah Putih. Koalisi gemuk. Tancap terus. Menang! Kebayang engga. Partai pengusung Presiden yang menang pemilu adalah minoritas di DPR. Pastilah DPR itu jadi medan neraka bagi Menteri kabinet. Belum lagi serang oposisi dari luar parlemen semakin kencang. Tidak ada hari tanpa bully terhadap Jokowi.  Tetapi karena itu pemerintah bisa bekerja efisien. Mengapa ? karena check and balance bekerja efektif. 

Perencanaan dan realisasi kerja APBN dikritisi terus oleh DPR. Pada saat itu Jokowi terbang ke Beijing. DPR ribut. Karena Jokowi dituduh hutang ke China. “ Tidak. Ini dana B2B. Tidak ada melibatkan APBN.” Kata Jokowi. Kemudian rencana proyek kereta Cepat jakarta bangdung era SBY di eksekusi. Kembali tidak pakai APBN. Itu skema B2B. Ada loh Perpres Jokowi. Saya bersama ralawan berjuang melawan serangan opisisi lewat sosial media. Berusaha meluruskan. Bahwa paradigma pembangunan sekarang adalah B2B. Bukan utang. Mari berubah! Keren  euiii.

Nah tahun 2016 koalisi merah putih bubar dan sebagian besar mereka bergabung ke koalisi indonesia hebat, koalisi Pemerintah. Sejak saat itu tekanan kritik DPR terus berdengung. Namun setelah tahun 2017, koalisi sudah benar benar cair bersama pemerintah. Saat itulah arah kebijakan mulai dibonsai. Tahun demi tahun, saya mulai bingung. Mengapa Jokowi tidak lagi kontrol sepenuhnya ? Sepertinya Golkar begitu efektif memanfaatkan kekuasaan Jokowi melalui LBP.  idealisme pembangunan mulai bergeser. Tidak seindah awalnya.

Tahun 2020, saya terkejut membaca laporan dari BI. Ternyata 42%  program pembiayaan dari China berubah skema dari B2B, menjadi utang APBN. Misal, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan BUMN sebesar 225,6 Triliun.

Tahun 2021 keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang pembiayaan kereta cepat yang dijamin oleh APBN. Padahal dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015, pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilarang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi saya masih positif thinking. Bahwa Perpres itu No. 93/2021 itu dengan catatan setelah ada audit terhadap proyek dilakukan. Engga jelas hasil audit. Tidak ada yang kena kasus cost overrun. Nyatanya pemerintah akui saja biaya itu dan akui juga utang ke China.

Semua tahu, dengan proyek skema loan, tentu pemerintah atau BUMN bebas gunakan uang itu termasuk mark up. Beda dengan B2B. Dimana resiko ditanggung investor. Tidak mungkin ada mark up. Saya lebih suka bila pemilu 2024, PDIP tidak perlu koalisi mengusung Capres. Mengapa ? sangat bahaya terhadap demokrasi. Orang sebaik Jokowi saja bisa dipencudangi koalisi, apalagi yang kualitas moralnya dibawah Jokowi. Habis negeri ini dibancakin. Yakinlah. Pemerintah hebat dari hasil demokrasi karena oposisi hebat.