Monday, November 22, 2021

Peta Politik.

 



Usai meeting dengan relasi di Semarecon, Saya dan Yuni duduk santai minum kopi di cafe “ Keadaan politik mudah dibaca. Ketika anggota dewan Fatwa MUI ditangkap, Anies mendapatkan dukungan dari MUI Jakarta. Sepertinya MUI Jakarta pengganti dari FPI yang sudah expired. Gaung penangkapan anggota MUI oleh Densus 88 itu sangat efektif membangun narasi persatuan umat yang sudah antipati dengan pemerintah. “ Kata Yuni.


“ Penangkapan itu baru awal dari dinamika politik ditingkat elite. Akan ada episode berikutnya sampai tahun 2024. Setidaknya lewat issue ini, Anies punya momentum untuk meraih dukungan luas umat, sama seperti dulu issue penodaan agama dalam kasus Ahok.” Kata Saya.


“ Jadi gimana peta politik ke depan? Tanya Yuni.


“ Tidak sulit memetakan politik di Indonesia. Ada empat besar kekuatan yang saling berhadapan. Kelompok merah, Kelompok kuning. Kelompok Hijau, dan Kelompok abu abu. Masing masing berada di front tersendiri.  Yang menentukan kemana arah bandul politik bergerak tentu tergantung kelompok abu abu yang punya uang. 


Dalam posisi saling berhadapan ini, bisa saja terjadi aliansi politik kelompok kuning dengan hijau. Maklum kelompok abu abu akan berusaha mengendalikan kekuasaan lewat uang. Artinya bila kelompok mereka tidak bisa dikendalikan, maka mereka akan merekayasa terjadi aliansi kuning dan hijau. 


Itu sebabnya kelompok merah lebih dulu pastikan militer netral. Misal, politisasi agama tidak terjadi. Diantisipasi sebelum terjadi. Sehingga dipastikan terjadi keseimbangan antar kelompok. Dalam situsi ini, kelompok merah percaya diri bisa bertarung secara jujur dan adil di Pemilu nanti.


Di samping itu untuk menjinakan kelompok abu abu, akan ada trade off kasus BLBI dan skandal korupsi antar elite politik. Sehingga mereka tersandera untuk tidak bikin onar. Jadi praktis kelompok abu abu tidak akan efektif mendesign aliansi politik. Oligarki bisnis dibalik oligarki politik tidak akan terjadi. Mengapa ? karena semua elite dari semua kelompok sudah kekenyangan dan punya kasus semua. Tahun 2024 akan jadi ajang rekonsiliasi nasional alias berdamai dalam platform Pancasila. 


“ Bagaimana dengan rakyat ? apakan akan ada perubahan yang lebih baik ? Tanya Yuni.


“ Sehebat apapun pemerintahan tidak akan bisa berbuat banyak untuk sebuah perubahan kepada kemakmuran. Tidak akan beda dengan sebelumnnya. Kecuali rakyat itu sendiri yang mau berubah.  Ya tirulah rakyat China. Kehebatan China sebagai kekuatan ekonomi nomor wahid di dunia, itu bukan bukan karena pemerintahnya hebat tetapi karena rakyat hebat. 


Caranya? focus kepada kerja dan produktifitas untuk kehormatan pribadi dan keluarga. Jadi mindset itu yang harus diubah. Engga usah terlau focus berharap kepada perubahan politik. Karena para elite itu ketika duduk bersama, mana ada pikiran mereka kirim uang ke rekening anda. Mereka hanya buat aturan tentang peluang  bekerja dan bisnis, nah bersainglah mendapatkannya. Yang penting ukur diri sendiri. Apa nilai jual saya? Kalau engga ada nilai jual, ya sorry aja. Engga ada uang datang “ Kata saya.


Yuni tersenyum. “Selalu begitu kesimpulannya. “


“ Hidup ini sama seperti melihat wanita. Melihat keatas kosong.  Melihat ke mata, jatuh hati. Melihat ke dada birahi. Melihat ke bawah.…. “


“ Ke bawah apa ? hayyoo jelaskan. “ Yuni melirik ke kiri dan kanan.

“ Engga lah. Ngapain pusing. Cari uang aja yang benar. “ Kata saya tersenyum. Engga berapa lama, Oma yang selesai shoping datang ke Cafe ajak saya pulang. Dah gitu saja


Wednesday, November 10, 2021

Tidak ada keterbukaan

 




Tadi habis meeting di Bank saya minum kopi dengan teman. “ China menghadapi masalah gagal bayar Evergrande hanya 1 bulan selesai. Mereka bailout Rp. 264 triliun dan langkah cepat restruktur rasionalisasi dilakukan. Keadaan kembali normal. Keresehan mereda. Kamu tahu mengapa mereka bisa lakukan? karena ketika ada masalah, mereka focus kepada masalah bisnis. Politik dan kepentingan tidak ada. Yang terbukti melanggar hukum ya pidana. Itupun prosesnya cepat. Engga bertele tele.” Kata teman.


Cara yang dilakukan China dalam mengatasi krisis hutang Evergrande itu sederhana saja. Pertama, seluruh hutang disekuritisasi dengan memindahkannya ke perusahaan khusus. Dengan demikian neraca perusahaan jadi bersih. Kedua, untuk memastikan hutang pada perusahaan khusus itu bisa dibayar, maka dilakukan MBO ( management buyout ). Atau istilahnya sewa kelola oleh management baru. Pemerintah menijeksi dana sebesar Rp. 264 triliiun untuk modal kerja kepada team MBO. Sehingga langkah rasionalisasi dan restruktur bisnis bisa dilakukan secara efektif.


Mengapa mudah? karena problem bisnis itu selalu karena dua hal, yaitu management dan market. Masalah Evergrande itu karena pasar property di CHina memang sedang down. Ekspansi yang dilakukan perusahaan semua bersumber dari hutang. Atau istilahnya  leverage. Semakin besar leverage semakin hebat perusahaan itu. Tetapi sekali cash flow terganggu maka itu akan menimbulkan dampak seperti teori domino. Sehebat apapun management pasti engga akan bisa atasi. 


Namun apakah bisnisnya salah ? tidak. Rumah atau property itu menyangkut hak esensi setiap orang. Tuhan tidak menambah lahan walau manusia terus bertambah. Artinya property yagn sudah terbangun itu tetap bernilai dan akan terus naik kalau bisa diselamatkan cash flow. Dengan restuktur bisnis dan rasionalisasi, harga jual bisa ditekan rendah sehingga pasar jadi meluas. Problem bubble price bisa diatasi.


Di Indonesia kita sedang menghadapi krisis serius. Yaitu hutang Waskita dan berapa BUMN Karya. Mengapa proses recovery jadi lambat dan tidak jelas. ? problemnya tidak bisa transfarance terhadap masalah yang mereka hadapi. Contoh waskita hutangnya Rp. 90 Triliun. Asset Rp. 106 triliun. Masalah hutang sendiri engga jelas. Apa benar sebesar yang diumumkan. Jangan jangan jauh lebih besar. Karena soal permainan neraca atau window dressing kita jagonya. 


Mengapa ? Kalau benar hutang mereka sebesar neraca, tentu tidak sulit dapatkan solusi. Kan aset lebih  besar. Artinya   pemerintah mampu bailout. Apalagi nilai infrastruktur berupa jalan toll yang dibangun itu nilainya tidak mungkin jatuh. AKan terus naik. Mana ada bisnis yang dibutuhkan publik bakal merugi. Tetapi Menteri Keuangan  juga tidak mau. Apalagi banker. Artinya neracanya memang bermasalah. Kalau divesitasi sebagai solusi dalam rangka restruktur utang, maka yakinlah itu akan jadi peluang bancakan. 


Akibatnya, saling lempar tanggung jawab Menteri BUMN lempar ke Menteri Keuangan. Dan begitu sebaliknya. Sementara dihadapan Jokowi mereka bilang engga ada masalah. Lucunya KSP juga tidak ada yang bisa memberikan second opinion yang objectif terhadap masalah. Terbukti, masalahj tak kunjung selesai. Karena Jokowi hanya mendapatkan laporan ABS.  Keadaan yang tidak transfarance itu karena banyak pihak di level elite yang terkait dengan hutang itu. Mereka sengaja membuat serba tidak jelas sambil buying time sampai 2024. Saya yakin masalah itu bukan hanya pada Waskita, banyak lagi, Kalau dibongkar bisa runyam politik.


***

Tugas Jokowi…


Beberapa tahun lalu atau tahun 2015, saya diminta teman direksi BUMN mendampinginya rapat dengan pemilik konsesi Jalan Toll. Yang bicara direksinya orang asing. “ tarif toll pada konsesi kami termasuk mahal yaitu, diatas Rp. 1000 Per Km. Traffic diatas 20.000 perhari. Berdasarkan Cash flow dan forecasting investment ratio, 10 tahun bisa pulang modal. Jadi wajar kalau minta harga Rp. 500 miliar untuk melepas konsesi itu. “ Katanya. 


Saya tahu. Bukan hanya 500 miliar tetapi juga saham. Maklum sesuai aturan konsesi itu tidak bisa dipindahkan tangankan sebelum jadi. Kalau mau ambil alih maka keberadaan mereka harus dipertahankan.  “ Kami minta saham goodwill 20%.” Benarkan.  Saya senyum aja mendengar proposal mereka itu.  Saya diam saja. Tidak mau komentar. Setelah meeting teman saya tanya sikap saya. “ gimana pendapat kamu?


“ Anda kan BUMN. Ngomong aja ke Jokowi. Batalkan Konsesi mereka. Keluarkan konsesi baru atas nama BUMN.”


“ Engga gampang. Mereka kan menang tender.”


“ Loh kan udah menang. Kenapa engga dibangun? Kalau engga ada modal, ya kembalikan ke negara konsesi itu. Kok enak saja. Modal surat doang tapi berhak dapat duit Rp. 500 miliar. Gila itu. Menteri PU harus bersikap bela negara. Sampaikan usulan ke Jokowi. Batalkan konsesi itu.” Kata saya geram.


“ Tapi engga mudah lah. Kan dia menang tender berkat lobi politik dan kekuasaan. “


“ Loh kan menang tendernya buka era Jokowi. Era SBY dan Soeharto. Kenapa takut.? 


“ Ya memang presiden berganti. Tapi sistem engga  berubah.” Kata teman saya tersenyum.


***

Hutang Waskita yang menggunung itu atau hampir Rp 100 triliun karena 80% jalan toll dibangun lewat akusisi atas konsesi toll yang sudah dikuasai swasta. Sementara Waskita dapat tekanan melaksanakan penugasan Presiden untuk membangun jalan tol dengan cepat. Situasi ini memang dilema. Mau bangun tapi semua ruas toll sudah dikavling di era Pak Harto dan SBY. Mau cabut , pasti ribut dengan partai yang backup. Politik pasti terguncang. Jokowi engga mau ribut. Terpaksa Waskita membeli konsesi itu dengan harga mahal. Selembar surat harganya ratusan miliar.  Artinya, belum jalan, sudah rugi itu proyek.


Kenapa Jokowi engga berani ? pemain toll era Pak Harto dan SBY itu memang orang yang sangat dekat dengan kekuasaan. Contoh, Mbak Tutut, Tommy, HT, Bakri, JK, Erwin dan Sandi dll. Mau lawan mereka ? Calon Gubernur DKI yang diusung PDIP aja tumbang di DKI oleh mereka.  Mereka bisa lakukan apa saja kalau bisnis mereka terganggu. Bahkan mereka bisa pakai gerombolan berdaster dan berjaket kuning atawa buruh untuk demo berjilid jilid. 


Nah tugas Jokowi selama dua periode secara tidak langsung, sadar atau tidak, memang membersihkan kasus mereka agar clean. Agar lebih clean, nanti akan ada Tax Amnesti Jilid 2.  Maka the mission accomplish. Terimakasih rakyat. Anda  semua pantas dapat bintang.

Tanggung jawab perubahan iklim


 


Yang dikawatirkan dunia sekarang adalah bencana karena perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia.


Perubahan iklim melahirkan paradox ekosistem. Karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme-mikroorganisme seperti, bakteri, virus, jamur dan parasit tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan wabah yang berhubungan dengan mikroorganisme  dan udara semakin mjudah terjadi. Belum lagi ancaman bencana alam akibat perubahan  iklim sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sekali bencana bisa meluluh lantakan upaya kerja keras manusia membangun puluhan tahun.


Pemimpin suluruh dunia membahas perubahan iklim itu dalam KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Mengatasi perubahan iklim itu tidak bisa diselesaikan lewat komitmen sepihak. Memaksa negara berkembang mematuhi kuridor soal pengurangan emisi karbon. Tidak bisa. Karena kemajuan ekonomi negara maju seperti Eropa, AS dan lainnya berkat pengrusakan lingkungan di negara miskin, seperti Indonesia. Itu sudah berlangung puluhan tahun, dan karena itu negara maju menikmati kemakmuran.


Bumi adalah milik bersama, dan semua orang berhak hidup begitu juga generasi sesudahnya. Harus ada skema financing sebagai bentuk tanggung jawab bersama dari semua negara untuk mengatasinya. Indonesia setidaknya membutuhkan dana hingga 365 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 5.131 triliun (kurs Rp 14.060) untuk menurunkan 29 persen emisi karbon hingga tahun 2030. Bahkan, dananya akan lebih besar mencapai 479 miliar dollar AS atau Rp 6.734 triliun untuk menurunkan emisi karbon sebesar 41 persen hingga 2030.


Dalam satu pertemuan di Hong Kong dengan teman teman fund manager dari AS, saya sempat marah. Karena mereka bilang Indonesia membangun tidak mengindahkan kepatuhan terhadap lingkungan hidup, sosial. 

“ Era Soeharto sampai kini kalian jarah negeri ini. Puluhan juta hektar hutan gundul. Miliaran dollar kalian dapat. Kemudian, kalian beri kami hutang untuk bangun pembangkit listrik dari batubara. Puluhan ribu megawat pembangkit listrik dihasilkan, yang mengakibat bumi semakin panas. Kalian beri kami hutang untuk impor BBM, yang berdampak massive terhadap perubahan iklim. Sekarang bukan lagi saling menyalahkan. Tetapi bagaimana mengatasinya.  Yang punya kemampuan membayar ya kalian. Jangan terlalu berharap kami bisa mengatasinya, makan aja susah. Kalau engga mau bantu, ya udah. Mari musnah bareng.” Kata saya


Thursday, November 4, 2021

Pasar dan Demokrasi.

 




Satu unit Oral-b ( sikat gigi) seharga USD 30 dijual di Walmart ( AS). Oral-b ini diproduksi di China dengan harga export ke AS USD 3 per unit. Ketika sampai di AS, maka harga  bergerak naik untuk memberikan stimulus ekonomi dalam negeri AS kepada perusahaan jasa ekpedisi, distributor, agent, biro iklan, dan WallMart. Hingga harga mencapai USD 30 per unit. Semua perusahaan itu memperkerjakan karyawan yang tidak sedikit dan tentu dengan UMR lebih tinggi dari China. Mereka hidup dalam kebebasan financial untuk berkonsumsi. Tapi ilusi. Mengapa ?


Trump itu, menurut saya, adalah pemimpin yang punya agenda besar. Dia tipe pemimpin yang lead di depan. Tidak terjebak dengan kebiasaan presiden AS sebelumnya. Dia paham sekali bahwa musuh AS adalah pasar. Pasar dan sistem yang menggerakan mesin ekonomi telah mengakibatkan gelembung harga dan asset. Kalau harga real USD 3, sampai di konsumen akhir USD 30 dollar maka itu bukan lagi ekonomi yang sehat, tetapi sistem yang mengkorup gairah ekonomi dan meracuni semangat berinovasi dan berkreasi.


Trump gunakan kekuasaan untuk melawan. Kenal siapa musuhnya. Siapa ? korporat dan politisi yang ada dibelakangnya. Gimana caranya ? Menaikan 100 jenis barang dengan tarif impor tinggi. Tentu, berpotensi mendatangkan pemasukan pajak impor mencapai USD 1 trilion. Pasar dan ekonomi jadi regulated. Tidak lagi liberal. Dampaknya perang dagang dengan china tak terelakan. Kekecewaan datang dari teman seiring seperti Eropa, Jepang. Dunia pun meradang sakit. Trump senyum saja. Karena dari kebijakan itu menciptakan peluang bangkitnya industri dalam negeri. Benarkah?


China harus relokasi pabriknya ke AS, juga relokasi modal. Gelombang akuisisi terjadi meluas terhadap Industri AS. Trump awalnya senang saja. “ Masuk aja ke AS, dan kalian akan saya peras lewat pajak kekayaan dan property.” Kata Trumps. Namun lambat laun, Trums terkejut. Karena China hanya memanfaatkan buruh saja. Cara cerdas mengakali pasar AS. Sementara Apple dan GM tetap senang di China. Ogah pulang kampung. SDM berkualitas lulusan universitas tetap lebih senang berkarir di investment banker dan wallstreet.


Tapi ada yang lupa oleh Trumps,  bahwa politik jadi bergairah karena uang. Uang jadi menarik karena adanya kebebasan pasar. Sementara kebebasan pasar adalah produk yang lahir dari demokrasi. Karena demokrasi, orang yang dianggap bego dan brengsek seperti Trump bisa terpilih jadi presiden. Iapun terpilih karena pasar yang di-drive oleh pemodal. Dan jatuhpun karena pemodal. Di hadapan pemodal semua orang adalah pecundang, termasuk Presiden sekalipun.


Tuesday, November 2, 2021

Korupsi dan Politik.

 




Mengapa korupsi tidak pernah hilang? Tanya teman. Menurut saya, korupsi itu adalah budaya tertua bangsa, sama dengan pelacuran. Mudah dibicarakan tetapi sulit mengatasinya. Karena dia ada dalam diri setiap orang. Artinya setiap orang berpontesi jadi korup. Maklum dalam diri manusia itu ada otak hewani. Ada otak reptil dan mamalia. Itu sudah takdir manusia. Disitulah pentingnya keseimbangan dan batas yang jelas antara hewan dan manusia. Kalau batas itu jebol, maka manusia lebih buruk dari hewan.


“ Ini Boeing 777, harga sewa di pasar rata-rata $750.000/bulan Garuda mulai dari hari pertama Bayar dua kali lipat? $1.400.000 per bulan. Uangnya kemana sich waktu di teken? pengen tau aja?" tulis Peter seperti dikutip dari Instagram pribadinya @petergontha.

"Ini pesawat CRJ Garuda yang salah beli, ada 17 buah. Siapa sich yang suruh beli? Siapa sich brokernya? Sekarang ngangur dan dibalikin. Ruginya jutaan?" tulis Peter lagi.


Mengapa sampai begitu sulit menjadikan kasus kerugian garuda sebagai skandal korupsi? 


"Terus Kemenkum HAM dan Kejaksaan apa diam saja? Sampai sekarang saya tidak jelas mengapa? Saya langsung sudah menghadap Dirjen kumham dan bahkan ketua KPK, tapi perintah dari pemerintah dan Direksi Garuda KOMISARIS JANGAN TURUT CAMPUR! Tanya Prof Romli saja. Silahkan kalau ada yang mau konfirmasi ke pihak Garuda Kumham atau Ketua KPK," tulis Peter.


Benarkah kesaksian dari Peter Gontha itu ? apakah itu hanya rumor saja.? Menurut Peter, empat perusahaan asing yang ikut dalam penyewaan pesawat telah mengaku berkongkalikong dengan Garuda Indonesia dan telah membayar denda USD 2,5 miliar ke negara masing-masing. Artinya negara masing sudah membongkar skandal itu dan para vendor itu sudah di hukum dengan denda senilai Rp. 45 triliun karena praktek unfair business. 


Kita hanya memenjarakan selevel direksi saja. Padahal tidak mungkin kerugian sangat besar itu, tanpa keterlibatan politik dan kekuasaan. Dan itu semua biangnya karena di negeri ini, uang melahirkan kekuasaan dan  kekuasaan menentukan kebenaran. Yang benar itu, Garuda dipailitkan dan tidak perlu usut skandalnya. Tidak ada perubahan, selalu politik jadi panglima.


***

Anda tahu kan , kasus BLBI, penyelesaian kewajiban dilakukan secara politi lewat TAP MPR dengan skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagai bentuk  personal guarantee (PG). Itu dilakukan dengan instrumen Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA). Rp. 400 triliun kelaut.  Masih ada sisa tagihan ke obligor Rp. 100 Triliun , sampai kini engga jelas, tapi gaungnya terus ada sebagai citra politik doang.


Anda tahunkan kasus TPPI. Kasus TPPI Ini termasuk mega skandal yang tak pernah tuntas diselesaikan sejak era Gus Dur, Megawati , SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan siapa yang jadi tersangka. Padahal ada nama JK, Hashim adik Prabowo disebut sebut. Tahun 2015 Era Jokowi kasus ini dibuka lagi. Dan oleh Jokowi diselesaikan secara politik walau katanya lewat UU TPPU sebagai solusi bailout kerugian negara sebesar Rp. 22 triliun. 


Menurut BPK, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi di Jiwasraya Rp16,8 triliun, dan Asabri Rp22,78 triliun. Dalam sidang, terbukti Perusahaan Eric Thahir termasuk yang menikmati investasi dari Jiwasraya. Padahal semua tahu, kasus ini sudah berlangsung sejak era SBY. Artinya bohong kalau Eric tidak tahu masalah Jiwasraya. Toh akhirnya Eric jadi menteri BUMN. Kalau akhirnya kasus ini terbuka, itupun setelah Pak Mahfud perintahkan untuk dibongkar. Akhirnya solusinya lewat politk, yaitu Bail-in. Korbankan negara lewat PMN dan juga korbankan nasabah lewat rescheduling.


Kemudian kasus pembelian Gas oleh Pertamina dengan claim dari pihak mozambik sebesar Rp. 40 triliun. Audit atas kontrak jual beli ( Sales Purcharse Agreement ) gas alam cair (LNG). mengindikasikan terjadinya kasus korupsi. Anehnya kasus ini tadinya ditangani oleh Kejaksaan, akhirnya diambil alih oleh KPK. Sampai sekarang tidak terdengar kelanjutannya. Kemungkinan akan diselesaikan juga secara politik.


Kasus pembiayaan kereta cepat jakarta bandung. Dari kenaikan biaya yang luar biasa. Sampai kepada perubahan skema proyek dari B2B kepada kemungkinan  adanya  G2G atau lewat APBN dan penjaminan negara. Perpres 2015 diubah agar meloloskan skema  G2G itu. Anehnya belum selesai audit, Menteri BUMN sudah sesumbar bahwa tidak ada korupsi pada proyek dan sangat wajar dibailout oleh negara. Keliatanya kasus ini akan selesai lewat politik lagi.


Terakhir proyek Pembangunan Ibu Kota baru di kalimantan timur. Tadinya proyek ini oleh Jokowi tidak akan menggunakan dana APBN. Konsepnya lewat B2B dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak swasta. Skemanya? kerjasama pemanafaatan lahan sampai kepada tukar guling atas asset negara di Jakarta. Ternyata sampai sekarang semua mereka yang katanya komit biayai, tidak ada berita lagi. Akhirnya Jokowi terpaksa perintahkan keluarkan dana APBN agar proyek segera dimulai. 


Mengapa saya tulis ini? bahwa Jokowi tidak bisa berkuasa penuh terhadap kekuasaan dia sebagai presiden. Pada akhirnya dia harus kompromi dengan politik agar kekuasaan bisa terus aman. Maklum, di negeri ini kekuasaan datang dari kekuatan uang dan karena itu kekuasaan selalu benar.

Thursday, October 28, 2021

Garuda pailit?

 




Wacana opsi pailit terhadap Garuda Indonesia, menurut saya sangat pragmatis. Karena pada akhirnja yang korban adalah karyawan. Tetapi resiko terbesar ada pada negara sebagai pemegang Saham mayoritas Garuda. Tentu mayoritas yang harus menanggung hutang. UU PT bisa saja berkelit bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas modal saja. Engga bisa lebih. Tapi negara bukan swasta yang gampang berkelit dibalik UU. Negara harus menjaga TRUST. Apalagi sejak Garuda berdiri campur tangan negara ada secara langsung dengan menunjuk komisaris dan direksi.  


Kalau akhirnya Garuda pailit, bagaimana dengan utangnya? Data Mei 2021 total utang  Garuda mencapai Rp 140 triliun? Kalau diselesaikan lewat pengadilan, itu akan berdampak buruk bagi BUMN lain. Lender dan investor akan menempatkan BUMN sebagai nasabah yang diragukan kredibilitasnya. Ini akan mempersulit BUMN melakukan penggalangan dana di dalam maupun luar negeri. Jadi mau engga mau pemerintah harus bailout lewat APBN. Walau jumlahnya bisa berkurang karena haircut, tetap saja yang korban ya negara lagi. 


Jadi gimana solusinya ? “ sebenarnya Kalaulah program restrukturisasi yang dilakukan direksi Garuda tidak diintervensi oleh politik kepentingan, saya yakin Garuda masih bisa diselamatkan. Tapi karena ada kepentingan politik menutupi kesalahan masa lalu dan ada agenda dari pihak tertentu untuk menguasai logistik cargo udara, ya opsi pailit lebih dikedepankan. “ Kata teman.


“ logistik ? Cargo udara ?


“ Ya lah. Itu bisnis Multi triliun rupiah. Bayangin aja, dengan kecepatan laju pertumbuhan bisnis ecommerce, penjualan online semakin meluas. Ini membutuhkan cargo udara yang cepat. Artinya tanpa  cargo udara, bisnis ecommerce khususnya marketplace engga jalan. Nah Garuda itu menguasai lapak logistik diseluruh bandara dalam negeri. Puluhan tahun ini bisnis cargo tidak dikelola dengan baik. Tapi dua tahu ini dikelola dengan serius. Terjadi peningkatan 50%. Itulah yang mau diamputasi “

“ Jadi upaya restruktur bisnis adalah keniscayaan. Dengan  restruktur bisnis lewat penerapan new business model yang didukung tekhnologi informasi, tentu program low cost carriers dan business cargo dapat dilakukan. Itu business yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Apalagi kita negara kepulauan. Kalau itu didukung pemerintah secara politik, restruktur hutang bisa dilakukan. Tidak sulit meyakinkan lender dan investor. “ kata saya.


“ Ya benar. Direksi Garuda mampu lalukan itu. Engga sulit. Yang sulit menghadapi intervensi poltik yang punya kepentingan bisnis. Kasihan rakyat dan karyawan Garuda. “ kata teman tersenyum. Semoga pak Jokowi bisa melihat masalah Garuda ini secara jernih. Jangan sampai solusi menjadi masalah dikemudian hari.


Monday, October 25, 2021

Protes rakyat.

 




Saya bertemu dengan teman. Dia cerita begitu gamblang tentang kesalahan pemerintah. Bahkan dengan mimik geram dia mengumpat para elite politik. Saya tersenyum saja. Mengapa ? Dalam sistem demokrasi pemerintah itu tempat salah. Selalu disalahkan. Di mana saja sama saja. Itu wajar saja. Bukankah eksistensi pemerintah karena kepercayaan dari rakyat. Ya kepercayaan menguasai sumber daya negara, dan mengelolanya. Enak kan ? Jelas enak. Mudah kaya raya dan hidup jadi orang terhormat.


Yang jadi masalah keberadaan rakyat hanya ada pada saat pemilu. Agenda nasional yang didengar rakyat saat putaran kampanye pemilu, bukanlah kontrak politik yang otomatis menjadi UU atau konstitusi. Itu hanya retorika yang tidak mengikat. Selanjutnya, agenda itu adalah agenda diantara elite saja. Jarak antara rakyat dan lembaga trias politika jauh sekali. Suara protes rakyat pun terdengar sayup sayup. Terlalu kencang protesnya bisa dipidanakan.


“ Tapi mereka yang berkuasa itu kemaruk harta? Kata teman. Dimanapun kekuasaan dan uang itu ibarat air dengan ikan. Saling melengkapi. Kalau ada yang membantah, maka dia sedang berbohong dan munafik. Harap dimaklumi bahwa Lembaga negara juga adalah service provider bagi pengusaha yang ingin menguasai sumber daya negara atas nama UU dan aturan. 


Rakyat itu hanya mereka yang punya penghasilan dan bayar pajak. Kalau tidak, mereka sampah. Atas dasar itu selalu ada alasan bagaimana memberikan insentif kepada dunia usaha agar tumbuh dan berkembang. Dari sanalah pajak mengalir untuk mengongkosi anggaran negara. PDB meningkat dan rasio GINI tetap melebar. Jadi keluhan kepada pemerintah itu tidak ada gunanya. Sama saja domba percaya dengan singa yang berjanji tidak akan memangsa. Padahal hidup singa dari domba yang bego.


Adakah yang bisa menjembatani disituasi yang sudah terlanjur brengsek dari sononya? Putin waktu jadi Walikota Moskow, kata teman saya, adalah walikota yang tidak banyak bicara kepada rakyat. Tetapi kepada konglomerat dia berkata “ Beri saya uang untuk merevitalisasi rumah penduduk Moskow. Beri saya uang untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok penduduk kota Moskow. Selanjutnya, tidak perlu ongkos mahal menjadikan saya sebagai presiden. Saya akan menang dengan mudah.” 


Sebenarnya, revitalisasi juga adalah bisnis sosial. Pengusaha create skema agar sumber daya keuangan mengalir ke proyek Putin. Dengan tidak ada lagi kawasan  kota moskow yang kumuh, harga jual dan sewa property kota Moskow jadi mahal. Sebuah trade off yang cerdas dan sederhana. Setelah itu benarlah.  Putin terpilh sebagai presiden. Konglomerat terus mendulang laba lewat skema trade off itu. Putin jadi presiden sampai kini tak tergantikan. 


Xi Jinping juga sama. Program revitalisasi desa memang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan. Walau dengan anggaran jumbo sebesar lebih USD 600 miliar, namun trade off nya kapasitas ekonomi China jadi meningkat. Pasar domestik meningkat. China tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada pasar luar negeri. Sustainable growth tercapai. Tida perlu kawatir dengan faktor eksternal. Xijinping pun menjadi presiden tak tergantikan.


Apa yang dapat disimpulkan? teman saya profesor di Tianjin University berkata “ Tidak perlu malu mengakui keberadaan state of capitalism. Negara berpikir dan bekerja secara kapitalis. Artinya tidak ada yang free. Apapun kebijakan harus ada trade off nya. itulah yang bisa memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dan karenanya rakyatpun sadar akan pentingnya kompetisi dan kerja keras. Semua orang by sistem dipaksa untuk terus meningkatkan kompetensinya. Saling membutuhkan antar sektor, antar level sosial terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekwensi bisnis.


Masalahnya di negeri kita, para elite kebanyakan hipokrit. Waktu pemilu membawa jargon populis atas nama Pancasila, dan atas nama agama. Padahal faktanya UU dan Peraturan sudah kapitalis semua. Ya wajarlah kalau rakyat terus mengeluh dan protes. Karena kata dan perbuatan tidak sama. Nah adakah capres yang berani jujur pada Pamilu nanti. “ Mari kita gunakan negara sebagai media bisnis. Kalian minta apa, negara harus dapat apa. ? Bukan sekedar pajak tetapi trade off yang win win. Mungkinkah


Peta Politik.

  Usai meeting dengan relasi di Semarecon, Saya dan Yuni duduk santai minum kopi di cafe “ Keadaan politik mudah dibaca. Ketika anggota dewa...