Sunday, February 18, 2024

Divestasi saham IUP.

 




Negara memberikan konsesi mineral tambang kepada asing. Itu sama saja menyerahkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Tentu dengan alasan rasional. Kita belum punya modal dan tekhnologi untuk mengolah SDA tersebut. Sementara kita terdesak perlu pajak dan devisa dari SDA itu. Karenanya konsesi diberikan dengan batas waktu dan adanya transfer tekhnologi lewat program divestasi. Berharap dari pendapatan pajak, kita bisa gunakan untuk investasi pendidikan agar dimasa depan kita bisa kuasai sendiri SDA itu tanpa perlu tergantung kepada asing. Itu idealnya.


Namun dalam prakteknya. Sejak era Soeharto sampai sekarang, kita tidak pernah bisa mandiri sepenuhnya mengelola SDA kita. Artinya begitu besar investasi negara untuk pendidikan selama ini, tidak ada korelasinya untuk kemandirian. Yang terjadi adalah  kampus dan sekolah jadi pemasok pekerja atas SDA yang dikuasai asing itu. Dengan adanya Pasal 169A UU No.3 Tahun 2020 batas waktu konsesi IUP dapat diperpanjang lagi. Walau tidak otomatis tetapi memberi peluang bagi investor untuk roll over. 


Kalau awalnya divestasi itu bertujuan dalam rangka transfer tekhnologi dan persiapan penguasaan penuh negara terhadap SDA, maka dengan adanya Pasal 169A maka posisi tawar investor asing terhadap kewajiban divestasi menjadi sangat besar. Yang terjadi adalah business as usual sebagaimana proses M&A. Harga negosiasi divestasi tidak lagi berdasarkan replacement cost tetapi harga market. Itulah yang terjadi pada divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kesepakatan harga 14% saham divestasi berada di sekitar Rp3.070/lembar saham. 


Walau harga diskon tetapi tetap saja menyedihkan. Kan lucu, kita yang punya SDA tapi kita harus beli saham milik asing dengan benchmark harga pasar. Sementara sekian tahun mereka udah nikmati laba atas SDA itu. Setelah sekian tahun menikmati laba menguras SDA ( moga masih tersisa)  mereka dibantu melakukan exit dengan nilai sekitar Rp. 4 triliun lebih. MIND ID sebagai Holding BUMN tambang ditugaskan negara untuk bayar dan terpaksa cari utangan untuk bayar. Divestasi didapat, utang pun menjerat.  


Lantas apa arti kemerdekaan? apa artinya nasionalisme ? Kalau anda masih percaya nasionalisme untuk kepentingan anda yang bodoh dan miskin, itu artinya anda masih tidur. Wake up. Nasionalisme itu sudah dikudeta oleh pasar. Bangkitlah dari kemiskinan dan kebodohan. Ubah mindset. Kalau anda cerdas dan kaya, bukan hanya SDA indonesia bisa anda kuasai, SDA negara lain pun bisa anda kuasai. Tapi kalau pendapatan masih sekitar UMR atau lebih, dalam konteks nasionalisme, anda hanya jadi korban pasar. Jangankan Boston, Bojong koneng pun terlalu jauh untuk bisa piknik.

Saturday, February 17, 2024

Belajar dari resesi inggris..

 



Setelah COVID, Upaya pemulihan ekonomi Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan berat mulai dari lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, melonjaknya harga pangan, hingga kaburnya investor asing pada pasar SBN. Itu sudah terasa sejak tahun 2022. Sementara Index PMI trend nya terus menurun. Surplus neraca perdagangan juga trend nya menurun. Survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) pada November 2023, menunjukkan adanya tren penurunan belanja. Terutama untuk kelompok masyarakat dengan pengeluaran sampai Rp4 juta per bulan.


Keadaan ini tentu dibaca dengan baik oleh SMI dan Gubernur BI. Makanya kebijakan pemerintah dan DPR yang tertuang dalam APBN 2023 dan 2024 adalah mengguyur Bansos. Tahun 2023 Bansos mencapai Rp. 470 triliun. Tahun 2024 ini menncapai hampir Rp. 500 triliun. Itu memang cara efektif ( sementara) menahan trend menurunnya PMI. Dan tentu secara politik sangat menguntungkan pemerintah dan Partai koalisinya. Apalagi masuk tahun politik menjelang Pemilu 2024. Tapi esensinya Bansos itu karena ekonomi kita tidak baik baik saja.


Tapi bagaimanapun efektifitas hanya mampu menahan kejatuhan kontraksi konsumsi. Namun belum bisa melepaskan Indonesia dari jeratan resesi ekonomi akibat Covid-19. Artinya tidak mungkin permintaan kembali seperti sebelum wabah, tetap akan kontraksi, tapi kontraksinya tidak sedalam kalau tanpa stimulus. Terbukti tahun 2023 disaat negara lain banyak yang masuk ke jurang resesi sementara Indonesia tetap exist dengan pertumbuhan diatas 4%. 


Yang jadi masalah adalah proses menahan kontraksi ekonomi lewat Bansos ini berdampak serius terhadap daya tahan ekonomi kita terutama keseimbangan APBN. Oleh karena itu presiden berikutnya perlu berhati-hati dalam menjaga keuangan negara. Bisa belajar dari kesalahan Inggris. Yang kini resmi masuk ke jurang resesi. Itu karena bansos yang diberikan berdampak kepada inflasi yang tak bisa lagi di kendalikan. Pasar bereaksi dengan melambungnya  harga harga. 


Mengapa ? Bagaimanapun Bansos itu bukan kebijakan konvesional. Lebih besifat politis menutupi kegagalan pemerintah mengelola ekonomi pasar yang distorsi. Ya, efek dari ekonomi rente dan korup. Bansos itu dana stimulus, yang duitnya tidak dari surplus anggaran tetapi dicetak atau memompa uang baru ke dalam sistem perekonomian.Itu dibaca oleh pasar. Dampaknya pasar menghukum dengan kurs melemah dan harga melambung. PR terumit bagi presiden berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara moneter dan fiskal. Hal ini 7 presiden sebelumnya gagal melaksanakannya. 

Jadi apa solusinya ? Perlu keberanian berpikir out of the box yaitu focus kepada keseimbangan APBN dengan menghapus susbidi. Mungkin karena itu 60 juta orang jatuh semaput. Biarin aja.  Dan lagi mereka sudah menentukan pilihan kepada presiden yang mereka inginkan. Tetapi karena itu kita punya ruang fiskal lebar untuk ekspansi ke sektor real. Ekonomi akan tumbuh real dengan dampak berkurangnya pengangguran dan  daya beli kembali bergairah.. Ini soal pilihan. Menunda bangkrut dengan terus subsidi atau hapus subsidi , dan kita punya harapan.

Thursday, February 15, 2024

Bomb Waktu perbankan maret 2024?

 




Semua tentu ingat ya COVID 19. Kan baru 2 tahun lalu berakhir. Nah pada saat Pandemi itu keadaan ekonomi memburuk. IM Indonesia dibawah 50%. Tidak ada ekspansi. Itu artinya banyak pabrik kerja dibawah kapasitas akibat PSBB.  Dampaknya tentu kepada perbankan yang menyalurkan kredit kepada dunia usaha. Banyak debitur yang kesulitan membayar angsuran pokok dan pembayaran bunga. Kalau tidak segera diatasi itu bisa berdampak sistemik. Yaitu runtuhnya sistem keuangan nasional. Tentu ini tidak diinginkan oleh kita.


Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi PEN (Pemulihan ekonomi nasional) yang salah salah satunya adalah paket stimulus dalam rangka relaksasi perbankan lewat bantuan likuiditas.  Total dana yang disalurkan sebesar Rp417,8 triliun. Nah darimana pemerintah dapatkan uang sebanyak itu?. Dana itu dari BI, lewat program QE. Definisi sederhana Quantitative Easing (QE) adalah alat kebijakan moneter yang digunakan oleh bank sentral untuk merangsang perekonomian dengan meningkatkan jumlah uang beredar baru dan menurunkan suku bunga.


Secara historis, QE dilakukan oleh bank sentral, dan diimplementasikan pada saat suku bunga mencapai zero lower bound (ZLB) serta inflasi pada level yang rendah. Dalam kondisi tersebut, bank sentral menempuh QE untuk menjaga ketersediaan kredit ke perusahaan, menjaga fungsi pasar obligasi, dan mendukung monetary accommodation ketika suku bunga telah mencapai effective lower bound. Kini kebijakan QE juga ditempuh oleh bank sentral untuk membantu mengatasi keterbatasan ruang fiskal pemerintah. Selain itu, QE di beberapa negara juga ditujukan untuk mengatasi market dislocations yang diakibatkan oleh perilaku risk aversion investor. Di sini, bank sentral memegang peranan sebagai dealers and buyers of last resort in the bond market.


Gimana kerjanya QE itu? QE itu kebijakan moner  nonkonvensional atau bahasa awamnya  cetak uang. Untuk apa ? Ya untuk meningkatkan jumlah uang beredar. Caranya? dengan memberikan suntikan likuiditas ke dalam perekonomian. Dalam kasus dana PEN, BI membeli SBN di pasar sekunder dan perdana senilai lebih Rp 1000 Triliun untuk suplai uang ke APBN. Memompa Uang lewat program, term repo perbankan ( yaitu underlying yang dimiliki bank untuk digunakan Bank Indonesia), pelonggaran GWM rupiah dan juga melalui swap valas. Tujuannya adalah menjaga money supply agar tetap stabil, mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih besar, dan meningkatkan likuiditas dalam perekonomian. Dengan cara ini, QE diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi dalam situasi shockJadi saat uang itu dicetak sebenarnya efek inflasi tidak ada. Tapi setelah dicetak dan tidak terpat sasaran maka itu akan berdampak inflasi.


Kalau meliat data OJK, Desember 2020, dengan total nilai kredit yang direstrukturisasi sebesar Rp 829,72 triliun. Semua berjalan baik. NPL relatif terjaga dengan baik dengan nilai tertinggi pada triwulan II-2021 sebesar 3,24 persen. Tak beda jauh, dibanding kondisi sebelum pandemi (2,53 persen pada Triwulan IV-2019). Hal ini menunjukkan pembayaran angsuran dan kualitas kredit yang baik, dengan adanya bantuan keringanan dari skema relaksasi restrukturisasi Covid-19. Nah yang jadi pertanyaan adalah walau NPL bagus tapi rasio LaR  ( Rasio Loan at Risk/ rasio pinjaman beresiko) yang sempat terbang ke angka 17,54 persen pada Triwulan II-2020, kembali naik ke angka 23,28 persen pada Triwulan IV-2020. Desember 2023 jadi 12,07%. Rasio itu jauh di atas nilai LaR sebelum pandemi Covid-19, yang tercatat 7,89 persen pada Triwulan IV-2019. Artinya perbankan kita tidak baik baik saja.


Pertanyaan berikutnya adalah mengapa sampai ditunda berakhirnya batas waktu relaksasi perbankan. Dari tahun 2022, kemudian 2023 dan terakhir 2024 ( maret )?. Kalau semua baik baik saja, tentu tidak perlu diperpanjang masa berakhirnya.  Jangan jangan terjadi moral hazard. Mengapa ? Ingat waktu krismon 98 ketika pemerintah keluarkan BLBI. Kan ada banyak bank sehat ngaku sakit untuk rampok dana BLBI.  Dalam relaksasi COVID 19, mungkin ada bank yang memang bisa dibantu, tetapi banyak juga bank yang mengajukan bantuan meski sebenarnya bisa menyelesaikan masalah likuditasnya sendiri. Bukan rahasia umum dengan adanya “suntikan dana” ini akan segera ditransmisikan secara agresif dalam bentuk kredit kepada nasabah, bahkan hingga tiga kali lipat dari nilai dana yang ditempatkan pemerintah. Ya kapan lagi “pesta” mudah, kalau engga disaat semua orang meleng terjepit pandemi.


Mau ngeles ? tuh tahun lalu  Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan.  Padahal menurut IMF untuk mengurangi beban kenaikan bunga acuan tersebut, Indonesia sebenarnya sudah melakukan relaksasi kredit yang diperpanjang hingga Maret 2024. Dan saat QE dilakukan suku bunga tidak 0%. So why? Dari sisi likuiditas, restrukturisasi Covid-19 dan pencadangan CKPN berdampak pada kenaikan rasio LCR, yang tercatat sebesar 230,24 persen pada triwulan II-2023. Ini menunjukkan, likuiditas perbankan berada dalam kondisi yang sangat baik. Tapi malah bank gunakan kelebihan  likuiditas  itu membeli lagi SBN. Motif rente. Makanya likuiditas perbankan jadi kering. Kontra produktif karena tidak meningkatkan ekspansi sektor real. Dalam hal ini tujuan QE tidak tercapai.

Dugaan saya ini juga sama dengan kekawatiran IMF. Makanya IMF merekomendasikan agar relaksasi klasifikasi kredit yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi diperpanjang setelah berakhir pada Maret 2024 mendatang. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang tertahan di tahun-tahun berikutnya. IMF juga menyatakan perusahaan yang rentan dan memiliki risiko utang akibat restrukturisasi ini cukup banyak. Tak hanya itu, perusahaan tersebut juga memiliki interest coverage ratio (ICR) atau rasio cakupan bunga kurang dari 1. IMF mengatakan pada juli 2023 ada kenaikan dari 21 persen menjadi 28 persen perusahaan berisiko (LaR). Nah kan. Kalau maret 2024  harus berakhir relaksasi, bank harus kembalikan uang itu ke BI. Ini BLBI terbesar sepanjang sejarah loh. Jangan jangan memang udah liao tuh uang. Entahlah. Semoga ada solusi.

Monday, February 5, 2024

Prabowo sang sosialis

 



Orientasi ekonomi dan politik dalam sosialisme bersifat sosial.  Ini kebalikan dari kapitalisme, yang bersifat kapital.  Sosialisme juga dibagi dua. Ada yang pro pasar seperti China dan India. Tetapi juga ada yang anti pasar seperti korea utara. Kapitalisme juga sama. Ada yang pro pasar bebas dan ada juga yang market regulated atau pasar yang diatur.  Sejak awal Sosialisme dan kapitalisme diperkenalkan sebagai teori, terus berkembang dan akhirnya menjadi pragmatisme. Tergantung kepada situasi dan kondisi geopolitik dan geostrategis. Maklum, tidak ada negara yang bebas tanpa tergantung dengan negara lain.


Prabowo dalam setiap narasi politik nya terkesan memang seorang sosialis. Itu bisa dilihat sejak Pemilu 2014, 2019 dan 2024. Dia sinis terhadap asing yang menguasai sumber daya alam Indonesia. Singkatnya dia sinis terhadap kebijakan ekonomi yang neoliberal. Terutama dia sinis terhadap platform APBN yang pro pasar. Makanya apapun masalah bangsa ini selalu solusi nya adalah negara harus intervensi. Negara harus punya political will untuk lead terhadap  sumber daya ekonomi dan sosial.  Kalau membaca visi misi Prabowo -Gibran jelas sekali tergambar tentang sosialisme itu.


Sikap politik Prabowo yang sosialisme itu tidak datang mendadak. Tidak lahir dari kampus. Tetapi daatang dari Gen garis ayahnya. Kakeknya, Margono Djojohadikusumo, adalah anggota team ekonom yang ada pada BPUPKI ( Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ). Kita semua tahu, bahwa BPUPKI bertugas menetapkan Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara.  Salah satu spirit sosialisme ada pada pasal 33 pada UUD 45. Itu mungkin datang dari Kakeknya. Sementara Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah ekonom yang dikenal sebagai begawan ekonomi. Soemitro menterjemahkan pasal 33 UUD 45 itu dalam politik sosialisme. Berbeda dengan Sosialisme Marxisme. Sosialisme nya Soemitro adalah Sosialisme nya Sjahrir. 


Ya seperti apa konkritnya sosialisme Soemitro itu? Sosialisme kanan. Jadi wajar kalau Prabowo terinspirasi dengan pemikiran Ayah dan kakeknya. Makanya Gerindra didirikan Prabowo bertujuan sejak awal memang memperjuangkan UUD 45 dikembalikan kepada aslinya. Lantas seperti apa kalau sosialisme itu diterjemahkan dalam bentuk UUD 45 yang asli? ya lihatlah pengalaman era Soeharto. Semua sentralistik. Dan secara berlahan lahan sejak periode kedua Jokowi berkuasa, memang proses resentralisasi itu terjadi. Itu mindset Golkarisme yang ada pada Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat dan tentu Nasdem dan Yusril dari Partai Bulan Bintang. Maklum mereka itu semua pernah merasakan bulan madu terindah ketika Soeharto berkuasa.


Saya pribadi tidak bisa menghakimi konstitusi kita. Karena UU 45 yang diamandemen sejak 25 tahun lalu, ternyata tidak membuat kita lebih baik.  Samahalnya 32 tahun UUD 45 asli diterapkan tidak membuat kita lebih baik. Saya percaya dengan Prabowo kalau dia seorang sosialisme kanan murni. Tetapi saya tidak percaya dengan Jokowi sebagai seorang sosialis kanan. Karena terbukti selama dia berkuasa utang betambah 5 kali dibandingkan 6 presiden sebelumnya. Jokowi itu tepatnya pragmatiisme atau opportunisme.


Artinya saya juga tidak yakin Prabowo akan begitu saja follow Jokowi dan sebaliknya Jokowi CS juga tidak bisa follow Prabowo.  Terutama para konglo yang mempunyai konsesi tambang dan kebun. Justru kalau Prabowo jadi presiden, potensi konflik antar kelompok Prabowo dan Jokowi sangat besar terjadi. Apalagi dengan kembalinya UUD 45 secara murni maka sistem presidential akan sama dengan kekuasaan fasisme Soeharto. Yang pertama kali ditebas oleh Prabowo adalah Jokowi CS.


Mengapa ? mari kita lihat konflik bisnis antara Prabowo, terutama adiknya Hashim Djojohadikusumo dan Konglomerat yang ada dibalik Jokowi.  Pertama. Hashim punya dendam Pribadi dengan Boy Thahir yang hostile Adaro dari tangannya. Hashim juga punya dendam pribadi dengan Bakrie yang membuat dia dan Nick Rotschild gagal akuisisi Bumi Resource Plc tahun 2011. Hashim tersingkir dari kepemilikan saham Pembangkit listrik, Paiton  Energi, berpindah ke LBP dan kemudian ke Salim Group. Kita semua tahu bahwa mereka itu semua ada dikubu Prabowo dalam pilpres 2024.


Kedua. Prabowo punya dendam pribadi dengan SBY dan Jokowi, karena sampai dengan tahun 2019  dia tidak punya akses kepada sumber daya keuangan dalam negeri untuk me- leverage  500.000 hektar lahannya. Sementara konglomerat lainnya mendapatkan kemelimpahan sumber daya keuangan dalam bentuk faslitas negara. Kecemburuan sosial pasti ada. Kita aja orang kecil ada kecemburuan sosial apalagi sekelas Prabowo.


Ketiga. Tidak ada satupun alasan yang membuat Prabowo harus patuh kepada Jokowi. Karena Jokowi bukan partai yang punya akar rumput. Bukan pula tokoh nasional yang punya basis massa seperti NU dan Muhamamdiah. Jokowi hanya dikeliling oleh relawaan dan opotunis pragmatis. Yang kapan saja bisa pergi kalau opportunity tidak ada lagi. Dan bagi Prabowo, tidak ada yang berkuasa selain negara, termasuk penguasaan sumber daya ekonomi. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk bayar utang budi kepada konglo yang bantu dia menjadi RI-1. Emang loe siapa, katanya. 


Nah kembali ke laptop dari tulisan awal ini. Apakah Prabowo mampu melaksanakan visi UUD 45 secara murni. Kalau dia jadi presiden tahun 2009, Saya yakin bisa. Karena saat itu utang kita masih rendah. PDB juga belum sebesar sekarang. Tetapi tahun 2024 dengan tingkat utang diatas Rp. 8000 triliun atau utang publik sekitar  Rp. 16 ribu  triliun. Hampir tidak mungkin bisa diterapkan UUD 45 asli. Karena suka tidak suka, kita sudah kena debt trap. Negara tidak lagi sepenuhnya bisa lead. Yang lead adalah pasar. Kalau dilanjutkan program Jokowi, itu juga sulit melaksakannya. Mengapa ? Walau PDB sebesar USD 1,4 triliun namun ruang fiskal hanya 2-3% dari PDB. Kalau dipaksakan, maka nasip kita akan sama dengan Venezuela. Semua gratis tetapi nilai uang lebih rendah dari kertas tissue toilet.

Jadi apa solusinya ? Prabowo bisa mengikuti visi GAMA. Visi PDIP. UUD 45 yang  diamandemen dipertahankan. Tetapi sistem ekonomi harus market regulated. Artinya segala UU yang berkaitan dengan  sumber daya bernuasa neoliberal di revisi. Seperti UU Cipta kerja dan UU MIGAS. Sebaliknya UU yang bernuansa populisme terhadapat koperasi dan UMKM harus di revisi dengan paradigma ekonomi regulated, yang protektif namun membuka peluang terjadinya sinergi antara usaha besar dan kecil. Ya seperti China. Menerapkan ekonomi pasar tetapi regulated, bukan free market. Tapi saya tidak yakin Prabowo mau mengikuti Visi GAMA. Kadang mindset yang terbentuk dari pendidikan keluarga tidak mudah diubah..


Thursday, February 1, 2024

Jaga NKRI. Presiden harus netral!

 




Mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono mengingatkan bangsa Indonesia agar berhati-hati terhadap operasi NED jelang Pemilu 2024. Apa sih itu NED? NED singkatan dari  National Endowment for Democracy. NED adalah alat pemerintah AS menggunakan soft power nya untuk, menumbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro-AS di seluruh dunia dengan agenda “mempromosikandemokrasi”. 


Karena caranya sangat canggih dan didukung bukan hanya oleh elite Politik AS tetapi juga oleh konglomerat financial dan komoditas berkelas dunia. NED bergerak menggunakan proxy yang merupakan bagian dari elite politik, tokoh ormas/LSM, Militer, pengusaha terkemuka di negara yang jadi target. Para Proxy tidak menyadari antar mereka saling berhadapan untuk menjatuhkan dan memincu chaos politik bau amis darah. NED ada di balik color revolutions termasuk disintegrasi Unisoviet, the Rose Revolution di Georgia, the Orange Revolution di Ukraine, dan  the Arab Spring.  


Pada bulan Oktober 2000, NED mendanai dan menghasut Velvet Revolution di Serbia yang menggulingkan pemerintahanMilosevic. NED menggunakan gerakan Mahasiswa dengan melatih mereka sebagai pressure group. Para Pro Demokrasi yang didanai AS memainkan peran kunci di balik hampir setiap aspek gerakan anti-Serbia. Mereka melacak jajak pendapat, melatih ribuan aktivis oposisi dan membantu mengatur tabulasi suara paralel yang penting.


Pada tahun 2003, Revolusi Mawar terjadidi Georgia, dan kemudian Presiden Eduard Shevardnadze terpaksa mundur. Dalam revolusi ini, NED merencanakan dan berpartisipasi dalam seluruh proses mulai dari “memilih” pemimpin oposisi, melatih oposisi hingga menyediakan dana besar. Setelah “revolusi”berhasil, NED terus menawarkan “dana murah hati”. Pada tahun 2004 saja, NED memberikan donasi kepada 12 LSM di Georgia. 


Pada akhir tahun 2004, selama Revolusi Oranye di Ukraina, Amerika Serikat menawarkan 65 juta dolar AS kepada oposisi Ukraina melalui NED dan organisasi lainnya. Ketika demonstrasi anti-pemerintah besar-besaran terjadidi Ukraina pada tahun 2013, NED mendanai sebanyak 65 LSM di negara itu, dan bahkan menyediakan dana besar untuk membayar “upah” kepada setiap pemrotes. RIA Novosti melaporkan bahwa NED telah menginvestasikan 14 juta dolar AS dalam sebuah proyek di Ukraina yang menyebabkan demonstrasi besar pada tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahanYanukovych saat itu.


NED adalah pendukung penting di balik revolusi Musim Semi Arab. Di Mesir, Yaman, Yordania, Aljazair, Suriah, Libya dan negara-negara lain, NED memberikan dukungan keuangan kepada individu dan kelompok pro-Amerika dengan mendukung yang disebut feminisme, kebebasan pers, dan kegiatan hak asasi manusia. Ini mengekspor berbagai macam ide anti-pemerintah, menghasut revolusi warna, dan menjerumuskan dunia Arab ke dalam perang, kerusuhan sosial, dan resesi ekonomi.


NED menghasut "revolusi warna" di Bolivia, memaksa Presiden Evo Morales untuk mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri. Selama hampir 14 tahun pemerintahan kiri di bawah Morales, Bolivia menikmati stabilitas politik dan tingkat pertumbuhan tercepat di Amerika Selatan. Tingkat kemiskinannya terus menurun, mata pencaharian masyarakat meningkat tajam, dan ketegangan antara kulit putih dan pribumi berkurang secara signifikan. Pemerintah Morales memenangkan pemilihan umum, tetapi dipaksa mundur oleh “gerakan jalanan” dan militer serta polisi. NED berperan dalam lebih dari satu cara. 


Pada 9 Agustus 2020, Presiden Belarus Lukashenko terpilih untuk keenam kalinya dengan 80,1% suara. Memicu protes besar-besaran di ibu kota Minsk dan kota-kota lain selama beberapa hari, dan kerusuhan di beberapa daerah. Ketua NED, Karl Gershman mengakui bahwa NED telah lama beroperasi di berbagai bagian di Belarus dan terlibat dalam aktivitas hak-hak sipil di Belarus timur, termasuk Vitebsk dan Gomel. NED mendukung pemimpin oposisi Svetlana Tikhanovskaya, dan bekerja dengan timnya melalui lembaga inti NED untuk memfasilitasi kegiatan timnya. 


Pada tahun 2020, protes dan demonstrasi pecah di jalan-jalan Thailand. Organisasi seperti Thai Lawyers for Human Rights (TLHR) yang didanai NED secara terbuka mendukung dan menghasut protes di jalan. The Bangkok Post mengungkapkan bahwa TLHR telah menerima dana dari NED. The Nation, sebuah surat kabar Thailand, melaporkan bahwa NED juga telah mendanai platform media termasuk Prachatai, sebuah outlet media online, dan berbagai LSM seperti iLaw, sebuah LSM hukum berbasis internet. NED telah ikut campur dalam urusan internal Thailand melalui platform dan organisasi tersebut untuk menuntut pemerintah Thailand untuk mengubah konstitusi.


Masih banyak lagi catatan gelap dari NED, seperti kasus Nikaragua. Yang intinya walau NED berkedok pro demokrasi namun sebenarnya betujuan mengubah sistem negara itu. Kalau karena itu presiden harus dijatuhkan, ya itu resiko perubahan. Setelah berubah, mereka akan mainkan cara smart untuk menempatkan proxy nya sebagai presiden. Di Indonesia, NED terlibat menjatuhkan rezim Soeharto. Untuk mengubah rezim Diktator ke rezim Reformasi. Namun mungkin setelah 25 tahun reformasi, NED perlu mengubah lagi, yaitu memecah NKRI. 


Mengapa ? 


Ini masalah kompetisi geopolitik dan geostrategis antara China dan AS, yang punya kepentingan terhadap kawasan Laut China Selatan. Menguasai Indonesia adalah kata kunci memenangkan perang hegemoni kawasan. Poltiik Persatuan atas dasar Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, yang dicanangkan Soekarno dan bapak pendiri bangsa lainnya sangat sulit bagi negara lain memecah Indonesia. Nah inilah yang harus diubah. Tanda tandanya udah keliatan. Demokrasi berada pada titik terendah dan penyebabnya adalah rezim itu sendiri. Artinya rusaknya demokrasi by design dan ini tidak akan terjadi tampa keterlibatan silent operation NED. Makanya proses politik menuju pemilu 2024 berpotensi terjadi chaos. Karena sangat berbeda dari Pemilu sebelumnya. Kalau ini tidak disadari oleh elite politik, NKRI bisa bubar. 


Hanya Jokowi yang bisa membalik situasi ini. Seperti kegagalan NED memisahkan Hong kong dari China dan terpecahnya Rusia paska bubarnya USSR. Caranya? kita tidak bisa meniru China dan Rusia dengan cara kepemimpinan diktator. Karena struktur bangsa itu dari awal memang sudah menjadikan AS musuh bersama. Nah untuk indonesia caranya ya jangan ada kecurangan sedikitpun pada pemilu. Jogowi harus tampil sebagai kekuatan moral menjaga pemilu Jurdil dan yakinkan rakyat bahwa dia akan jadi pengawal sejati NKRI. Tidak ada dimana mana namun ada dimana mana. Milik bagi semua golongan. Netral! Ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Memperkuat semangat solidaritas anak bangsa mendukung siapapun terpilih sebagai  presiden pada Pemilu 2024 ini. Semoga paham.

Thursday, January 25, 2024

Deflasi di China ?

 




Perdana Menteri Li Qiang pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, tahun lalu. Pada saat itu, Li menyoroti bahwa Tiongkok tidak mencapai pembangunan ekonominya melalui “stimulus besar-besaran” dan “tidak mencari pertumbuhan jangka pendek sambil mengumpulkan risiko jangka panjang.” “Sebaliknya, kami fokus pada penguatan faktor internal,” kata Li. Ungkapan Li itu bagi pasar sebagai sinyal bahwa China akan focus kepada kebijakan inward looking yang berdampak kepada terjadinya deflasi. Targa barang dan jasa jatuh ke titik teredah. Tentu memperlambat pertumbuhan.


Kemarin senin, Bank Rakyat Tiongkok mempertahankan suku bunga utama pinjaman satu tahun dan lima tahun masing-masing sebesar 3,45% dan 4,2%, sesuai dengan perkiraan. Pada umumnya orang beranggapan suku bunga ini akan mendorong tumbuhnya produksi swasta dan laju konsumsi rumah tangga. Nyatanya sejak tahun lalu kebijakan suku bunga itu tidak berdampak apapun terhadap dunia usaha, bahkan banyak pabrik berorientasi ekspor tumbang. Sebegitu kerasnya keluhan dunia usaha dan pengamat, namun Beijing tidak berkomentar apapun. Diam saja. 


Kalau anda terbiasa hidup dalam sistem demokrasi bebas, anda pasti akan anggap China tolol. Karena punya mesin produksi tetapi justru kebijakan ekonomi membuat deflasi. Tiongkok dan negara-negara lain di dunia tampaknya hidup di dua alam semesta yang berbeda. Tiongkok memangkas suku bunga untuk menghindari deflasi sementara negara-negara lain berjuang melawan inflasi. Negara lain kebanjiran uang kurang produksi. China kebanjiran barang tapi kurang uang.


Lantas apa sih sebenarnya dasar kebijakan China mengerem laju ekonominya? Sebenarnya ini bukan karena situasi global tetapi bagian dari program jangka panjang China mennuju 2050. Sejak tahun 2013 China sudah beralih ke sektor pedesaan atau ekonomi inklusif akar rumput. Yaitu memperkuat fundamental ekonomi pada akar rumput. Itu wajar saja. Karena sekian dekade kebijakan ekonomi China outward looking. Pemerintah memberikan banyak dukungan kepada BUMN, swasta besar dan menengah untuk tumbuh. 


Akibat kebijakan inward looking itu, sejak tahun 2008  revitalisasi pedesaan dimulai dan tahun 2013 selesai dilaksanakan. Sejak 2013 China secara berlahan beralih ke inward looking policy. Akibatnya inward looking itu menempeleng  keras perusahaan swasta , seperti New Oriental, DiDi Chuxing, Alibaba dan platform TI lainnya, yang  dianggap memeras usaha kecil.Terjadi migrasi penduduk kota ke desa. Alasan biaya hidup lebih murah dan peluang dapatkan uang lebih besar. Sementara Industri high tech berat maupun ringan memang terpukul. Jasa keuangan dan property juga terpukul. Tapi industri agro terbang dan menikmati pertumbuhan sangat besar. Kini uang di kota kota besar berkurang perputarannya, dan telah bergeser ke pedesaan. 


Itu terjadi by design lewat tiga kebijakan saja. Pertama, Mengurangi kredit ekspor. Kedua, peningkatan upah 10 kali lipat di zona ekonomi khusus dan ketiga, perbaikan tatan niaga agro dan industri pedesaan secara luas. Diharapkan tahun 2050, desa desa itu sudah berubah jadi kota. Sehingga China akan menjadi satu satunya negara yang sukses mengubah lanskap desa menjadi kota dan saat itu kemakmuran terjadi bagi semua.


***


Beberapa dekade lalu, penduduk desa bergantung pada menanam gandum dan jagung untuk mencari nafkah dan pendapatan bersih per kapita tahunan mereka saat itu kurang dari 3.000 yuan. Hal ini mendorong banyak pemuda desa untuk pergi ke kota sebagai pekerja migran, meninggalkan mereka yang sebagian besar lahir pada tahun 1950an dan 1960an untuk mengurus lahan pertanian.


Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Tiongkok  memajukan revitalisasi pedesaan, hampir 120 anak muda yang lahir pada tahun 1980an dan 1990an di Desa Gengdian telah kembali dari kota dan bergabung dengan generasi petani baru. Mereka sering kali menolak subsidi dana desa. Mereka hanya focus menerapkan konsep pertanian modern, yang difasilitas pemerintah dengan adanya warehousng ecommerce market place. Pasar terjamin dan supply chain aman dari mafia broker. Tekhnologi tersedia.


Cao Youzhong 34, bekerja di kota-kota besar setelah lulus kuliah pada tahun 2010, sebelum kembali ke kampung halamannya di Provinsi Shandong, Tiongkok timur, lebih dari empat tahun lalu. Dia mengelola 3,3 hektar buah pir, enam rumah kaca sayuran, dan 11 rumah kaca anggur di sana. Dia memanen buah pir secara melimpah tahun ini, dengan pendapatan bersih 75.000 yuan (sekitar 10.550 dolar AS) per hektar. Total pendapatan bersihnya, termasuk yang dihasilkan dari sayuran dan anggur, diperkirakan mencapai 420.000 yuan tahun ini.


“Dulu saya mendapat penghasilan paling banyak 8.000 yuan sebulan saat bekerja di kota, tapi sekarang saya mendapat penghasilan lebih banyak lagi,” kata Cao. Desa kecil dengan populasi lebih dari 800 jiwa ini telah mendirikan pabrik pembibitan cerdas, koperasi buah dan sayuran, dan pabrik pengemasan dan pengolahan, serta warehouse ecommerce market place untuk meningkatkan penjualan. Industri rumah kaca yang berkembang pesat ini menghasilkan pendapatan yang besar dan kualitas hidup yang tinggi, menjadikan desa ini lebih menarik bagi kaum muda yang ingin memulai bisnis mereka sendiri.


Geng Fujian berhenti dari pekerjaannya di sebuah pabrik elektronik di pusat manufaktur Shenzhen bagian selatan dan kembali ke desa tersebut pada tahun 2010. Lewat program revitalisasi desa, membantunya mendapatkan pinjaman tanah dan bank untuk membangun rumah kaca. 


Gerakan kembali ke desa ini memang bagian tak terpisahkan dari revitalisasi desa. Ini gerakan revolusioner. Mengubah statusquo pertanian dengan paradigma baru, yaitu mindset industri. Kader partai komunis di seluruh China dilibatkan sebagai mentor bidang pertanian. Mereka secara langsung mengajari teknik bertani. Secara rutin melatih para petani muda di lahan percontohan pertanian, di mana praktik pertanian modern seperti budidaya tanpa tanah, fertigasi, dan pengatur suhu otomatis diterapkan. 


“Dengan tersedianya praktik pertanian modern, bahan dan mesin pertanian, serta lingkungan kewirausahaan pertanian yang lebih baik, para petani muda tidak perlu lagi bekerja keras seperti generasi sebelumnya,” kata Kader partai komunis.


Geng, 34 tahun, menghasilkan lebih dari 400.000 yuan dari menanam cabai tahun lalu. "Saya mendapat penghasilan lebih banyak dari menanam sayuran rumah kaca dibandingkan bekerja di pabrik. Tidak ada banyak perbedaan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan. Terlebih lagi, saya bisa lebih dekat dengan orang tua dan anak-anak saya dan merawat mereka dengan baik," dia dikatakan. "Saya sekarang merasakan kepuasan dan kebahagiaan.”


Desa Gengdian adalah lambang upaya revitalisasi pedesaan di negara ini. Dipicu dan didorong oleh dorongan ini, sejumlah besar klaster industri khusus dan kawasan pertanian modern bermunculan di seluruh negeri, dengan banyak generasi muda yang kembali ke kampung halaman mereka – seringkali dengan modal, teknologi, dan ide-ide baru. Kegiatan inovasi dan kewirausahaan berkembang pesat di pedesaan. Selama dekade terakhir, puluhan juta orang telah kembali ke desa untuk mendirikan usaha, dan setiap entitas rata-rata menciptakan enam hingga tujuh pekerja. Sedikitnya 800 juta orang desa mendapatkan pekerjaan yang stabili berkat kehadiran mereka.

Friday, January 12, 2024

LegacyJokowi: Rusak lingkungan



Tuhan tidak ciptakan bumi dua kali. Artinya anugerah kehidupan di bumi ini harus dijaga, agar terjadi pembangunan peradaban berkelanjutan. Kita menikmati kemelimpahan sumber daya pada hari ini namun cara kita memperlakukan alam dan lingkungan sangat buruk sehingga terjadi degradasi lingkungan. Itu sama saja kita mewariskan bencana kepada  generasi setelah kita, seperti menipisnya sumber daya alam, kekeringan yang sering terjadi dan intens, serta kejadian cuaca ekstrem. Bukan masa depan yang baik.  Apakah ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? kalau ya, saya rasa kita termasuk kufur nikmat. 


Apalagi situasinya sudah sangat buruk. Planet ini akan mengalami kenaikan suhu sebesar 2,7 °C pada akhir abad ini. Berdasarkan janji emisi CO2 nasional yang dibuat sebelum KTT COP26 – jauh di atas target Perjanjian Paris sebesar 1,5 °C. Kelanjutan tren ini akan mengurangi total nilai ekonomi global sebesar 10% pada tahun 2050, menurut Swiss Re. Setelah COP26 di Glasgow, banyak negara meningkatkan ambisi mereka. Namun menurut Badan Energi Internasional (IEA), janji terbaru ini masih menyisakan kesenjangan yang signifikan dalam pengurangan emisi yang diperlukan pada tahun 2030 untuk menjaga agar suhu tetap berada pada kisaran 1,5 °C. ***

Ada tiga hal yang membuat saya menyimpulkan Jokowi tidak berniat baik kepada generasi hari ini dan besok. Atau mungkin dia tidak paham akan fungsinya sebagai presiden yang disumpah melaksanakan tujuan bernegara untuk memajukan kesejahteraan umum. 


Pertama. Jokowi berkata pada november 2014. “Lahan gambut tidak boleh disepelekan, mereka harus dilindungi karena membentuk sebuah ekosistem khusus, dan tidak hanya gambut dalam yang harus dilindungi, tapi semua area gambut” Walau tahun 2019 Jokowi sudah meratorirum konsesi Hutan dan Lahan Gambut. Tidak lagi memberikan izin baru atau perpanjangan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, kegiatan penebangan dan pertambangan, yang diberlakukan tahun 2011. Analisis yang dilakuan Greenpeace menunjukkan bahwa sepertiga area yang terbakar di Indonesia dalam periode 2015-2018 berada di kawasan moratorium. 


Mengapa ? Moratorium hanya berupa Inpres, dan bukan regulasi yang mengikat secara hukum, proses revisi yang terus diadakan telah memungkinkan adanya celah secara diam-diam menghapus jutaan hektar hutan primer dan lahan gambut yang semestinya dilindungi dan malah menjadi terbuka untuk dieksploitasi perusahaan. Perkebunan sawit dalam kawasan hutan mencapai 3,37 juta hektar. Persoalan sawit dalam hutan ini diselesaikan melalui pemutihan. Kan konyol.


Kedua. Hilirisasi dan Industrialisasi SDA, merupakan program kebanggaan Jokowi lewat exploitasi lingkungan sebagai sumber daya mineral tambang. Periode presiden Jokowi tercatat telah memberikan penguasaan lahan konsesi seluas 11,7 juta hektar, terbanyak untuk sektor tambang. Bahkan, dari semua rezim pemerintahan sejak era Soeharto, Jokowi adalah presiden yang paling luas memberikan izin tambang. 


Dalam catatan Walhi, pertambangan nikel merupakan komoditas yang massif melakukan alih fungsi Kawasan hutan, hingga saat ini setidaknya 693.246,72 Ha Kawasan tutupan hutan di Indonesia diberikan kepada konsesi nikel. Sementara itu di Provinsi Maluku Utara. Seperti nampak di Pulau Obi, di mana pulau dengan luasan hanya 2500 km2 telah dijejali dengan 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luas konsesi 10.769,53 hektar. Secara umum, akibat pertambangan nikel telah menyebabkan hilangnya hutan alam di pulau-pulau kecil Maluku Utara.


Ketiga. Faktor utama kerusakan lingkungan adalah deforestasi dan perubahan fungsi hutan (Benett, 2017). Bahwa perubahan lahan hutan menjadi non hutan (deforestasi) akibat kegiatan manusia merupakan determinan utama penyebab terkuat terhadap degradasi lingkungan di Indonesia periode 2015-2020. Greenpeace Indonesia menyebut luasan lahan deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,13 juta hektare (ha) atau setara dengan luas 3,5 kali luas Pulau Bali.


Data itu bukan karangan Greenpeace tetapi itu merujuk data yang dimiliki pemerintah. Jika dirinci, deforestasi terjadi di 629,2 ribu ha pada periode 2015-2016, 480 ribu ha pada periode 2016-2017, 439,4 ribu ha pada periode 2017-2018. Jika dirinci, deforestasi terjadi di 629,2 ribu ha pada periode 2015-2016, 480 ribu ha pada periode 2016-2017, 439,4 ribu ha pada periode 2017-2018. Total deforestasi selama lima tahun terakhir juga telah mencapai setengah luas deforestasi yang terjadi sepanjang 12 tahun sebelumnya (2003-2014) yakni 4,19 juta ha. 


Dalam FOLU Net Sink 2030, Indonesia tidak menargetkan deforestasi turun ke titik nol. Indonesia juga tidak menerbitkan regulasi yang melarang pembabatan hutan besar-besaran. Pemerintah masih mengizinkan deforestasi atas nama ‘pembangunan besar-besaran’ dengan skema deforestasi terencana dan deforestasi tidak terencana. Klaim kunci dalam kebijakan FOLU Net Sink 2030 bahwa pelepasan karbon dari deforestasi hutan alam dapat diganti (offset) dengan penyerapan karbon dari pembangunan hutan tanaman merupakan hal yang menyesatkan.***


So walau kita sudah merdeka sejak tahun 1945 dan membangun sejak era Soeharto, namun sampai sekarang tidak terjadi transformasi pembangunan ekonomi. Tetap mengandalkan ekstraksi SDA. Soeharto dengan program HTI ( Hutan Tanaman Industri ) dan PIR ( Perkebunan Inti Rakyat ) atau pembukaan lahan berskala besar untuk Sawit. Era SBY, maraknya penambangan batubara dan berlanjutnya perluasan kebun sawit. 


Jokowi tidak ada nyali melakukan transformasi dari ekonomi ekstraktif ke regeneratif. Andaikan selama era Jokowi kita sudah terapkan ekonomi regeneratif, yang berbasis empat nilai pengikat: (1) hubungan sejarah; (2) hubungan dengan lanskap ekologis; (3) praktik ekonomi yang tidak destruktif; dan (4) memiliki dimensi pemulihan kondisi sosial-ekologis, tentu tingkat kerusakan lingkungan rendah meskipun pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi meningkat. Justru Jokowi terus melanjutkan program presiden sebelumnya yang utamakan pertumbuhan ekonomi lewat ekstraksi SDA agar bisa terus berhutang. Walau dia punya program transisi energi, khususnya dalam menekan karbon emisi. Ini mission impossible, dan tepatnya lip service. Kurva Kuznets yang dipelopori ekonom Simon Kuznets, mengatakan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, potensi kerusakan lingkungan yang akan terjadi juga semakin besar. 


Kalaulah mau jujur kerusakan lingkungan yang berdampak depletion atau berkurangnya nilai aset lingkungan dimasukan ke dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi, saya yakin total PDB kita tidak ada artinya dengan nilai kerusakan lingkungan akibat ekstraksi pertambangan, pembukaan lahan untuk estate food, kebun sawit dan lain lain.  Artinya ketidakseimbangan lingkungan membuat manfaat ekonomi tidak sepadan dengan biaya sosial dan dana rehabilitasi yang diperlukan oleh generasi berikutnya. Jokowi mewariskan masalah yang sama buruknya seperti presiden sebelumnya.

Divestasi saham IUP.

  Negara memberikan konsesi mineral tambang kepada asing. Itu sama saja menyerahkan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Tentu dengan al...