Seharusnya Jokowi…

 

Secara personal Jokowi itu orang baik dan jujur, pekerja keras. Tetapi semua kebaikannya tidak membuat dia tahu diri. Dia justru terjebak dalam ambisis kekuasaan.  Dia sukses sebagai Walikota.  Dan sukses sebagai gubernur DKI walau hanya sebentar. Itu bukan jaminan dia bisa sukses jadi presiden. Karena Walikota dibawah  koordinasi dari Gubernur dan Gubernur bekerja berdasarkan SOP dari Mendagri. Presiden beda jauh dengan walikota dan Gubernur.

Nah sebagai presiden, Jokowi itu kepala negara merangkap kepala pemerintahan.  Walau kita menganut trias politika namun tidak ada yang sesungguhnya kendalikan dia. Semua sumber daya di tangannya. Kalau dia sadar akan kekuasaan itu sangat besar. Seharusnya ring-1 nya yaitu KSP harus bukan berasal dari relawan, atau ex jenderal atau orang partai. Tetapi harus orang independent yang profesional. Berapun bayar. Yang penting mereka itu sudah teruji skill dan kompetensinya diatas rata rata menteri. 

Karena masalah negara begitu banyak. Focus aja kepada tiga hal, yaitu penegakan hukum, stabilitas fiskal dan sospol. Setiap pagi meeting dengan KSP berkaitan dengan issue issue penting sekitar tiga hal itu saja. Mengapa? kalau penegakan hukum terlaksana, investor asing dan domestik tidak ragu berinvestasi dan ekspansi dibidang infrastruktur, industri dan perdagangan. Dengan demikian stabilitas fiskal terjamin tanpa harus dikejar defisit yang ujungnya tambah utang. Masalah sospol akan otomatis mudah mengelolanya.

Soal pengawasan APBN. Engga usah sibuk turun kebawah. Efektifkan saja fungsi BPK dan BPKP. Soal korupsi, pastikan independensi KPK itu menguatkan upaya pemberantasan korupsi.. Soal anti monopoli dan persaingan usaha. Efektifkan saja fungsi KPPU. Soal penegakan peradilan pro justia, efektifkan tugas Kompolnas, KY dan KKRI. Soal bangun jalan tol ya efektifkan saja tugas BPJT.  Soal BUMN bubarkan saja menteri BUMN. Ganti dengan super holding BUMN. Efektifkan itu holding. Kawal dengan ketat mereka agar tidak terkontaminasi. Jangan biarkan parpol ikutan intervensi. Beri mereka target minimal.

Kemudian, menko bidang Ekonomi, Investasi, Polkam, Pembangunan manusia dan kebudayaan, jangan tempatkan orang partai atau terafiliasi dengan partai. Tapi tempatkan orang profesional. Mengapa? Walau menteri semua dari partai engga ada masalah. Selagi tugas koordinasi ada pada mereka yang profesional. Jokowi cukup sekali seminggu rapat dengan empat Menko itu. Focus kepada tiga hal itu saja. Engga usah keseringan rapat dengan menteri. Toh menteri sudah ada UU tupoksi masing masing. Kalau ada menteri engga capat target tiga bulanan, ya pecat.

Terus, semua ralawan bubarkan saja. Toh mereka hanya berfungsi memenangkan  pilpres. Setelah itu ya balik ke kandang masing masing. Yang tadinya ngojek ya balik ngojek. Yang tadinya dagang sembako ya balik dagang sembako,  Yang tadinya ketua LSM, ya balik ke LSM. Jangan pula diberi jabatan Komut BUMN atau menteri. Bisa kacau urusan menegement BUMN. Jangan pula anak  dan istri diberi akses kepada kekuasaan. Jadi di rumah baca buku aja atau main dengan cucu. Kalau ditanya soal kerjaan , senyum aja.

Dengan cara begitu, Jokowi seharusnya tidak perlu cawe cawe dan maksain siapa yang pantas jadi presiden berikutnya. Dia seharusnya sudah mulai siap siap pensiun tanpa beban apapun. Biarkan selanjutnya rakyat akan menilai legacy nya dan sejarah akan mencatatnya. Tapi okelah. Semua sudah terlambat. Jokowi sudah end up. Semoga presiden berikutnya bisa laksanakan metode kerja seperti saran saya itu.

PPP atau KPBU

 

Public Private Partnership atau Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha. Ini adalah skema yang diperkenalkan oleh Bank Dunia, yang berarti mekanisme pemerintah untuk mengadakan infrastruktur dan/atau layanan publik dengan menggunakan sumber daya dan keahlian sektor swasta. Dari definisi ini kita simpulkan bahwa KPBU adalah 1) pengadaan layanan publik 2) menggunakan keahlian investor 

Pengadaan layanan publik.

Terdiri jalan raya bebas hambatan, kereta cepat, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik. Dari itu pemerintah hanya memberikan konsesi bisnis berupa BOT. Setelah berakhir konsesi, proyek itu menjadi milik negara. Karena sifatnya layanan publik maka hak menentukan tarif ada pada pemerintah. Tentu dasar penetapan tarif bukan komersial tetapi sosial. Jadi engga boleh layanan publik itu bersifat komersial. Keberadaan investor hanyalah alternatif cara membangun tanpa mengurangi beban tanggung jawab utama negara menyediakan jalan umum di luar KPBU. 

Menggunakan keahlian investor.

KPBU ini proyek yang unsolicited. Artinya program berasal dari inisiatif investor institusi. Mengapa ? investor sebenarnya tidak berbisnis dari tarif. Karena pasti rugi. Kan mekanisme tarif tujuannya adalah sosial. Dari mana investor dapat laba? ya dari business model. Misal Investor  mengusulkan membangun jalan Tol. Ruas jalan yang tentukan investor. Ini berkaitan dengan business model pembangunan kota baru atau kawasn Industri. Nah investor dapat laba dari penjualan kaveling kawasan berserta sarana komersialnya.

Dari business model ini bisa di create financial model untuk pembiayaan. Misal lewat Real Estate Trust Fund, Revenue bond, dan  atau skema hybrid financing atau non cash loan dari bank untuk  turn key proyek dapatkan pembiayaan kontruksi dari bank dan refinancing lewat pasar modal. Kalau anda ada waktu bisa pelajari skema utuh dari world bank. Jadi kesimpulannya, keahlian investor yang dimaksud adalah keahlian bidang business model dan financing model. 

Bagaimana prakteknya di Indonesia.?

Di Indonesia, misal  jalan tol itu menjadi jalan utama. Seakan kalau sudah ada jalan toll, negara engga begitu pusing dengan jalan umum. Padahal jalan tol itu hanya jalan alternatif. Anehnya pemerintah memberikan jaminan IRR kepada investor. Kalau dalam operasi ternyata IRR dibawah target, maka pemerintah bailout. Atau pemerintah memberikan Viability Gap Fund (VGF) dengan menanggung sebagian investasi agar target IRR tercapai. 

Artinya proyek unsolicited tapi di underkate oleh pemerintah lewat APBN. Lucu kan. Mending negara aja yang bangun. Lebih efisien karena engga mungkin ada rente. Kalau ada pasti mudah kena cokot KPK. Ngapain gunakan skema KPBU. Terbukti investor tidak punya skill untuk mencover resiko dan tidak punya keahlian mencitapkan laba dengan tarif sosial. Sebagian besar yang bangun jalan tol adalah BUMN yang kini semua merugi dan terjebak utang gigantik.

Saya tidak menyalahkan Jokowi soal ini. Karena engga nyampe otaknya membahas konsep PPP world bank. Sophisticated sekali.  Saya belajar perlu 8 bulan soal itu. Sebenarnya tugas mentri BUMN dan Investasi membantunya agar memastikan KPBU itu berjalan sesuai UU. Tapi justru ketidak pahaman Jokowi itu disalah gunakan oleh pembantunya dan ring-1 nya untuk mendapatkan rente dari pembebasan lahan,VGF dan penentuan tarif yang tinggi. Kita berusaha ingatkan, malah kita diserang sama  Jokowi lover. 

Program Penjarahan Nasional

 

Saya tadinya sangat yakin bahwa setiap keputusan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu pasti sudah didukung perencanaan yang menyeluruh dan valid. Jadi saya berpikir positip aja terhadap hambatan yang terjadi. Ya namanya proyek strategis tentu tidak mudah.Tapi selagi sudah direncanakan dengan baik tentu sudah ada program mitigasinya. 

Tetapi saat membaca laporan BPK terhadap PSN, Estate food. Saya terperangah. Mengapa ? Ternyata proyek yang nilainya triliunan rupiah itu tidak berdasarkan data dan informasi yang valid. Bahkan, belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Yang lebih parah lagi adalah penetapan lahan lokasi pembangunan KSPP/food estate belum sesuai ketentuan aturan yang berlaku.

Kadang saya mikir. Bagaimana dengan Proyek PSN lainya, seperti jalan tol, kereta cepat, bandara dan lainnya ? tentu lebih parah. Karena untuk hal yang sangat strategis berkaitan dengan ketahanan pangan, soal kemandirian perut saja, dilakukan dengan ugal ugalan. Dan lebih sadis lagi, semua aturan baku soal pelaksanaan anggaran ditabrak begitu saja. Udah seperti negara ini punya nenek moyangnya. Dampaknya sekarang kita bingung cari  negara penjual beras untuk menjaga stok nasional.

Sejak menjabat penuh pada 2015 hingga 2022 atau tepatnya sewindu pemerintahan Jokowi, anggaran infrastruktur sudah menembus Rp 2.768,9 triliun, didalamnya  Rp. 1.134,9 Triliun proyek PSN. Begitu besar anggaran infrastruktur, terbesar di ASIA tenggara. Tetapi tidak mampu mendongkrak pertumbuhan PDB diatas 7%. Padahal jalan desa dibangun meluas. Apa pasal? ICOR yang tinggi diatas 6%. Bandingkan era SBY dan orde baru hanya dibawah 5%. Mungkin penyebab Menteri PUPR berlinang airmata saat bertemu Ganjar, itu menceriminkan suasana batinnya yang sedih dengan bobroknya pelaksanaan PSN.  Memang by design setiap proyek dibangun untuk menjarah. Dengan uang jarahan itulah dirancang suksesi lewat sistem demokrasi  dan Pemilu yang culas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta generasi muda untuk melek dengan pemimpin Indonesia ke depan. Sri Mulyani tak ingin anak bangsa hanya sekadar "gumun" atau kagetan ketika pemimpin nanti sudah terpilih. "Jadi saya akan mengatakan menjelang nih Pemilu. Anda boleh berbeda pilihan, siapa saja yang Anda pilih that's really your hak sebagai warga negara tapi gunakan secara rasional, " kata Sri Mulyani dalam sambutannya di acara Indonesia Rising Katadata, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

Sri Mulyani meminta generasi muda untuk jadi pemillih rasional dan itu berdasarkan data, bukan retorika. “ Baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go, and which is the wrong way to go," ujar Sri Mulyani.

Friksi dan Potensi Konflik

 

“ Sejatinya para pengusaha siap membantu pemerintah membangun IKN. Namun, pengusaha dihantui kepastian dan reformasi hukum “ Kata Anne Patricia Sutanto . Pengusaha katanya, takut salah langkah langkah dan tersandung kasus yang berujung pemanggilan aparat penegak hukum. Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami enggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," katanya.

" Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

“ Para pengusaha tak perlu khawatir. Saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Tidak dilanjutkan? wong uu sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Saya senyum baca berita itu. Kalau Budget apbn 20% dari total investment cost habis, berhenti tuh proyek.. 80% bakalan mangkrak. Karena pengusaha wait and see.Tempo hari pengusaha yang datang rombongan ground breaking di IKN, setelah acara selesai. Mereka lupakan aja kelanjutannya. “ susah Ale. " Kata Abeng” . Kalau udah engga ada kredibilitas dan integritas diragukan. Ya ngomong apa aja orang udah engga percaya “ lanjut abeng. Saya sedih. Presiden yang saya pilih dengan cinta, diakhir kekuasaannya lost trust.

***

Kalaupun MKMK memutuskan Ketua MK bersalah dan melanggar kode etik, maka MKMK bisa saja memberikan sanksi maksimal kepada Ketua MK Anwar Usman. Tetapi tidak bisa membatalkan keputusan MK terhadap perkara No.90. Sementara proses pendaftaran Paslon  PS dan Gibran berjalan mulus walau belum ada PKPU.  Tapi KPU beralasan. Bahwa pihaknya baru menerima berkas pendaftaran. Adapun proses verifikasi dokumen kini masih berlangsung hingga penetapan pasangan capres-cawapres pada 13 November 2023.

Masalah administrasi itu diabaikan saja oleh KPU. Hanya dengan menyurati ketua Parpol itu sudah dianggap cukup sebagai dasar menerima pendaftaran paslon sesuai dengan keputusan MK. Padahal seharusnya ditolak oleh KPU sebelum konsultasi dengan DPR dan dikeluarkannya aturan baru sesuai dengan keputusan MK. Sementara kita tahu bahwa  PKPU dikeluarkan pada tanggal setelah pendaftaran Bacapres-Bawapres terlaksana.

Saya naik Ojol. Driver ojol mengatakan kepada saya, dia kecewa dengan proses Gibran jadi cawapres. Dia tidak mempemasalahkan soal Gibran itu anak presiden. Dia tidak suka saja, caranya tidak ada etika moral. Di cafe juga saya sering mendengar diskusi generasi Z yang tidak suka politik dinasti. Pembicaraan di ruang publik soal Politik dinasti ini sangat massive. Saya pikir akan selesai cepat dan dilupakan. Ternyata intensitasnya semakin hari semakin ramai. Bukan hanya dikalangan elite dan pengamat politik tapi sudah merasuk pada kalangan budayawan dan cendikiawan.

Belum lagi alasan Jokowi soal Gibran mendaftar dalam kontestan Pilres adalah “ saya sebagai orang tua hanya bisa merestui dan mendoakan.” itu sinyal bahwa Jokowi dibalik suksesnya Gibran melewati hambatan admistrasi. Nah kalau ada pihak yang mengatakan itu dilakukan Jokowi karena kecewa dengan PDIP yang merendahkannya dengan sebutan Petugas Partai, dan bukan siapa siapa tanpa PDIP, justru itu semakin meningkatan simpati publik kepada PDIP sebagai partai yang dikhianati kadernya sendiri. Engga percaya ?

Survei Litbang Kompas, Senin (23/10/2023), membuktikan bahwa sebanyak 63,7 persen responden menyatakan setuju aturan pembatasan politik dinasti dan 23,2 persen menyatakan tidak setuju. Sedangkan 13,1 persen menyatakan tidak tahu. Saya yakin kalau sekarang survey dilakukan lagi, jumlah yang setuju aturan pembatasan politik dinasti sudah mencapai diatas 80%. Apapun keputusan MKMK terhadap Anwar Usman tidak ada gunanya lagi. Secara moral pemerintah dan MK sudah distrust dihadapan mayoritas rakyat. 

Apalagi makin hari akrobat politk semakin membingungkan.Pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang dipercepat. Padahal pensiunnya akhir November ini. Nama yang diusulkan Jokowi adalah Agus Subiyanto  yang sebelum jadi KSAD dia adalah Danpaspamres. Pada tahun 2009-2011, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Kala itu, Jokowi juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Makanya jangan kaget tanggal 25 /10/2023 diangkat KSAD langsung jabatan Panglima menanti. Kalau usul Jokowi diterima oleh DPR, maka kemungkinan KASAD akan dipegang oleh Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak, menantu LBP.

Maka kalau Jokowi tidak netral dalam Pemilu, dia sudah punya jaring pengaman untuk suksesnya Pemilu sesuai agendanya. Sebelumnya  team relawannya sendiri diangkat sebagai Menkoinnfo yang punya sumber daya ( infrastruktur jaringan IT dan konten) untuk akses informasi Pemilu. Jaringan infrastruktur IT Pemilu ada pada relawannya yang kini menkoinfo. Ditambah dengan Panglima TNI dan Kasad adalah resource nya. Itu semakin kokoh jaringannya.

Saya tidak mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Padahal dia dicalonkan sebagai Presiden oleh PDIP karena rekam jejaknya yang peduli kepada orang miskin,  yang kebetulan  populisme sedang tumbuh subur di era SBY berkuasa. Dan dia menang karena populisme itu. “ Mengapa putranya terlalu besar meminta dia berkorban. Ya, mengorbankan demokrasi egaliter  yang dulu menjadikan ayahnya sebagai presiden dari keluarga miskin. “ kata teman. 

Rangkaian peristiwa menjelang Pemilu 2024, akan dicatat  sejarah bahwa reformasi 98 yang diperjuangkan dengan darah telah cacat (Flawed democracy). Ya cacat moral dan etika. Ini tidak akan mudah hilang dalam ingatan siapapun. Dan akan menjadi potensi konflik bagi pihak yang kalah nanti dalam Pipres dan Pilkada serentak. Karena orang  tidak lagi percaya kepada MK,  KPU  dan bisa mungkin juga kepada presiden. Semoga ini disadari oleh Jokowi sebelum semuanya terlambat. Ayolah segera lakukan rekonsiliasi nasional. Selamatkan negeri ini.

MK dan civil society.

 

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.  Di Indonesia, berawal dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. 

Mengapa ide itu muncul? dalam sistem demokrasi kan yang berkuasa adalah yang mayoritas. Nah MK ini bertujuan untuk mengontrol produk-produk hukum yang ditetapkan berdasar rule of majority di parlemen. Mengapa tidak MPR saja sebagai majelis tertinggi mengontrol UU.? Masalahnya MPR itu juga adalah anggota DPR. Kan engga mungkin UUD dikendalikan oleh mereka yang mayoritas, yang juga buat UU. Sama saja boong. 

Logikanya begini. Negara berdiri berdasarkan UUD, yang disusun berdasarkan idiologi atau falsafah negara. Dalam hal Indonesia dasarnya adalah Pancasila.  Ini konsesus berdirinya negara Republik Indonesia. Siapapun yang berkuasa lewat pemilu, dia wajib mematuhi UUD.  Namun UUD itu kan bersifat umum dan prinsipil saja. Nah dari UUD inilah lahir beragam UU melalui parlement. Lantas apa jadinya kalau UU dibuat parlemen bertentangan dengan UUD. Kan bisa kacau negeri ini. Atau presiden yang menguasai mayoritas parlement lewat koalisi. Dia seenaknya tabrak UU yang sesuai dengan UUD.

Begitulah dasar pemikiran atau philosofi berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK). Apa tujuannya?. sebagai lembaga independent peradilan konstitusi atau bagian dari lembaga Yudikatif dalam sistem demokrasi yang menganut trias politica. Apa jadinya kalau dalam proses pengambilan keputusan itu, Hakim tidak lagi independent? Dipengaruhi faktor kepentingan politik atau suap. Kan bahaya menjadikan satu lembaga super body tanpa ada kontrol dari lembaga lain.

Tidak perlu kawatir. UUD kita smart menjawab tantangan zaman. Harap dicatat bahwa diperlukannya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Walau keputusan MK itu bersifat final dan binding namun kalau dinilai keputusan MK itu justru bertentangan dengan UUD 45 atau proses pengambilan keputusan korup, masyarakat sebagai kekuatan civil society berhak menggugat MK. Artinya rakyat sendiri yang  secara langsung mengawal konstitusi itu dari segala niat buruk, baik tersurat maunpun tersirat 

Siapa yang akan mengadili keputusan MK itu?  Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang berhak adalah Majelis Kehormatan MK (MKMK). Nah MKMK ini dibentuk oleh MK sendiri. Bukan pemerintah atau DPR. Anggota MKMK berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi; 1 (satu) orang tokoh masyarakat; dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum. 

Jadi sebenarnya yang mengawasi MK itu adalah masyarakat sendiri atau civil society, bukan lembaga politik atau pemerintah.  Tentu civil society  yang dimaksud mereka yang terpelajar, bukan kelas pengamat, apalagi mereka yang tidak mengerti hukum. Nah, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, ada sebanyak 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK (MKMK). 

Kita akan lihat nanti. Kalau ternyata Anwar Usman dinyatakan oleh MKMK benar atau tidak melanggar kode etik, maka bisa jadi berlanjut ke ranah politik.Ini bahaya. Bisa chaos politik. Karena kekuatan civil society dilumpuhkan oleh kekuatan politik kekuasaan. Semoga MKMK bisa bebas dan independent dari pengaruh politik kekuasaan sehingga stabilitas politik bisa terjaga dan wacana dari anggota DPR (PDIP) untuk menggunakan hak angket tidak perlu dilanjutkan.

Gibran cawapres Prabowo

 

Saya tidak mau mengadili sikap Gibran yang sudah menentukan pilihan bersedia dicalonkan oleh Golkar untuk mendampingi Prabowo sebagai Capres. Itu hak dia sebagai personal yang kebetulan MK sudah meloloskan dia untuk syah sesuai konstitusi ikut dalam kontetan Pilpres. Saya tidak akan membahan soal dia adalah putra presiden. Selalu ada alasan pembenaran untuk dia pantas tampil dalam panggung nasional mengalahkan figur seperti Eric Thohir, Airlangga. Itu sudah jalan hidupnya yang dibentangkan karpet merah oleh mereka yang mencintai ayahnya sebagai presiden.

Saya hanya ingin membahas soal hak mencalonkankan diri dan dicalonkan. UU kita walau berbasis pada sistem demokrasi, namun hak mencalonkan diri sebagai capres atau Wapres bagi warga negara tidak ada. Yang ada adalah dicalonkan oleh partai politik. Apa artinya? penguasa dan penentu bandul politik bukan rakyat tetapi adalah partai politik.  Jadi paham ya. Hiruk pikuk media massa pencalonan Paslon dalam kontestan Pilpres 2024 itu semua hanya omong kosong. Para pengamat bicara itu hanya cara cari uang receh. Tidak ada makna sebenarnya. Karena pembicaraan sebenarnya di ruang bisik bisik antar elite..

Kalau anda memahami politik dari media massa dan Youtube maka sebenarnya anda sedang terjebak dalam drama korea. Anda akan larut dalam ilusi atau imaginasi setiap episode drama. Sehingga anda berusaha mencari pembenaran sendiri atas sikap Jokowi dan Gibran atau para elite partai politik. Tentu anda akan berusaha berimaginasi seperti melihat orang sedang bermain catur. Tidak begitu sebenarnya, Diantara para elite partai terjalin komunikasi diam diam dan itu hanya bisa dilihat dari sikap dan perbuatannya. 

Kalau Gibran memutuskan bergabung dengan Golkar dan akhirnya jadi cawapres Prabowo, itu bukan mendadak. Tetapi sudah direncanakan oleh team kecil sejak dua tahun lalu. Team itu dari relawan yang dimotori oleh kader NU yang bukan pengurus PBNU.  Jokowi sendiri dari awal tidak setuju dengan team kecil ini. Sementara Prabowo juga tidak tertarik berpasangan dengan Gibran. Team ini bekerja secara diam diam untuk mengkondisikan Prabowo harus mau menerima Gibran sebagai pasangan. Itu sebagai exit plan kalau Ganjar tidak bisa dikendalikan olem team kecil  atau tidak berpasangan dengan Prabowo. 

Namun ketika Ganjar sepenuhnya dikendalikan PDIP dan tidak patuh kepada team kecil, saat itu juga Jokowi meminta pak Pratikno mengawal proses Gibran menjadi Cawapres Prabowo dan pada waktu bersamaan Airlangga ( Golkar ), Zulham ( PAN), Eric tersangkut kasus. Untuk aman, mereka tidak ada pilihan kecuali harus dukung Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Kalau Prabowo menolak, Golkar dan PAN akan keluar dari koalisi. Otomatis Prabowo tidak cukup suara ikut Pilpres. Jadi baik Prabowo maupun PAN dan Golkar dalam posisi no another alternatif to objection terhadap Gibran. Memang smart design nya.

Penentuan Gibran sebagi Cawapres, Itu bukan karena Coattail effect Jokowi yang menurut lembaga Survey approval rating diatas 80%. Tetapi karena exit plan Jokowi untuk soft landing. Jokowi  sebagai presiden mengendalikan TNI dan POLRi yang sangat strategis untuk mencapai kemenangan dengan mudah. Pemilihan Gibran semata mata karena alasan itu. Mungkinkah?. Ya sangat mungkin. MK saja bisa diatur. Tapi PDIP baca itu dengan jelas. Silahkan. PDIP tidak kawatir. Sudah siapkan team  handal untuk mengatisipasi penyalah gunaan POLRI dan TNI untuk kepentingan pemengan pemilu.

Dalam team sukses Ganjar - Mahfud, ada Mantan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal (Purn) Gatot Eddy Pramono. Pada 2018, Gatot juga dipercaya menjadi Ketua Satgas Nusantara yang dibentuk agar Pilkada Serentak 2018 bisa berjalan aman. Jadi dia tahu peta kecurangan pemilu. Ada juga Andika Perkasa mantan Panglima ABRI yang pasti menguasai data  sumber daya TNI untuk mendukung Pemilu jujur dan adil. Dan terakhir anda Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto. Semua tahu data inteligent dari TNI dan POLRI dan BIN diolah di Lemhanas. Andi tahu setiap gerak paslon lain sehingga mudah menentukan design kampanye. Itu semua yang pilih Jokowi dan termasuk orang jokowi juga.

Sebenarnya kalau Gibran bukan pasangan Prabowo, dipastikan Prabowo bisa menang mudah. Mengapa? dipastikan dari tiga paslon itu tidak mungkin selesai satu putaran. Karena berdasarkan hasil survey elektabilitas tidak ada yang dapat suara diatas 50%. Namun dipastikan Prabowo akan lolos pada putaran pertama. Tinggal lawannya pada putaran kedua, Anies atau Ganjar. Siapapun lawannya, Prabowo tetap menang. Kalau lawannya Anies, pemilih Ganjar akan pilih Prabowo. Engga mungkin pilih Anies. Kalau Ganjar lawannya, pemilih Anies akan pilih Prabowo. Engga mungkin milih Ganjar. Tapi, dengan Gibran sebagai Cawapres, maka pendukung Anies dan Ganjar akan bersatu untuk menghabisi Prabowo pada putaran pertama. Sentimen primordial dan nepotisme itu sangat efektif menimbulkan antipati kepada paslon. Jadi memang niatnya memang habisi Prabowo. 

Makanya PDIP senyum aja. Bagi PDIP sikap Gibran dan Jokowi itu biasa saja. Bukan hal yang serius untuk dibahas oleh para elite PDIP. Mengapa? mereka hanya focus turun ke akar rumput untuk panetrasi pemilih dengan mengkampanyekan idiologi Soekarno. Itu aja. Pada akhirnya yang menentukan pemenang pada Pilpres nanti bukan paslon tetapi mesin partai dan logistik. 

Soft landing Jokowi

 

Puan mengaku tidak tahu ke mana Jokowi akan melabuhkan dukungan. Dia juga mengaku ingin tahu hal tersebut. "Tolong ditanyakan, saya juga mau tanya jawabannya," ucap Puan. Nah ini menjawab spekulasi tentang hubungan antara Jokowi dan PDIP. Saya sudah menulis di blog pada bulan Agustus 2023 berjudul “ PDIP dan manuver Jokowi. “. Pada kalimat penutup saya tulis “ Namun sejak hari ini dan kedepan situasi politik akan dinamis sekali. Semua tergantung sikap PDIP. Kalau masih tetap percaya Jokowi  loyal kepada PDIP maka kisah Pemilu 2004 terulang lagi.”

Publik terutama pendukung setia Jokowi yang lugu dan awam masih anggap langkah Jokowi mendukung Prabowo secara simbolik sebagai langkah catur. Jokowi smart dan tetap loyal pada PDIP dan mendukung Ganjar. Itu sikap naif berpolitik. Apalagi ada pernyataan Jokowi yang  netral katanya. Seakan membenarkan semua langkah Jokowi. Jokowi yang kita kenal sekarang bukan Jokowi yang kita pilih pada 2014 dan 2019. Kini dia sedang berusaha menggunakan semua sumber daya untuk mengamankan posisinya setelah tidak lagi jadi presiden. Dia ingin soft landing.

Apa pasal " terlalu besar outstanding yang dia wariskan. Itu sangat mengkawatirkan jokowi kalau dia tidak punya kekuatan sebagai elite partai atau sebagai king maker. " kata teman. Ini bisa dimaklumi kalau ingat kata  Budi Arie Setiadi pada bulan Juli 2023 lewat acara talk Show politik. Budi bicara dalam kapasitas dia sebagai ketua umum Projo. Dia keceplosan menyebut kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Jadi wajarlah kalau Jokowi berusaha cawe cawe. Tapi manuver politiknya tidak ditanggapi serius oleh PDIP.  Dalam penentuan Ganjar sebagai Capres, Megawati ogah mengajak koalisi partai yang loyal kepada Jokowi. Engga mau kontrak politik dengan Jokowi.

Bisa lihat, setelah Ganjar  dideklarasikan PDIP sebagai capres. Jokowi ajak Ganjar ke Solo naik pesawat kepresidenan. Momen itu dipakai untuk briefing Ganjar. Tapi Ganjar tetap tegak lurus dengan garis partai. Itu artinya Ganjar tidak bisa dikendalikan Jokowi. Bahkan PSI yang diharapkan Jokowi bisa berkoalisi dengan PDIP malah dikacangi oleh PDIP. PSI mutung sendiri. Tuduh PDIP partai sombong dan jadikan Ganjar sebagai “petugas partai”. Walau Ketua Umum PSI adalah Kaesang, tetap saja PDIP ogah koalisi.  " Itu karena Megawati tahu strategi Jokowi untuk mesinergikan Prabowo dengan Ganjar. Maklum Prabowo dan Jokowi sudah punya agenda sendiri. Prabowo berjanji akan amankan Jokowi dan relawan kalau dia menang  pilpres. " Kata teman. Ya bahkan Megawati pilih Mahfud sebagai cawapres, itu membuktikan rencana menggabungkan PS dan Ganjar hanya omong kosong. 

Nah  maka plan B nya Jokowi menjadikan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Tapi  terhalang oleh batas usia cawapres. Walau judicial review atas batas usia Capres -Cawapres diloloskan oleh MK. Tapi publik menolak dan mengecam MK yang ikutan berpolitik. Ini justru men-downgrade MK sendiri sebagai Mahkamah pengawal konstitusi. Bahkan Amnesti international dan Transfaransi international juga mengecam keputusan MK. 

“ Nah kalau dipaksakan Gibran jadi cawapres PS maka TRUST international akan jatuh. Rating surat hutang bisa jeblok. “ kata teman. Apa ya berani Jokowi paksakan?. Mungkin saja Jokowi berusaha berselancar di gelombang politik. Tapi kalau kurs terus melemah dan makrofundamental retak ya kejadian 98 bisa terulang lagi. Rame rame pecah kongsi berbalik memusuhi Jokowi dan keluarga. " Biarin aja suka suka Jokowi. Toh dia juga yang harus bayar ongkos dari akrobat politik yang dia lakukan." Kata teman. 

Yang membuat Jokowi berubah mendekati Pilpres karana dia sangat percaya dengan  relawan yang selama ini memujanya dan sangat percaya omongan manis Gerindra dan Golkar akan membelanya setelah tidak lagi jadi presiden. " Padahal boss kedua partai itu didikan orba dan pemain. Mana ada istilah kesetiaan teman dalam mindset mereka. Dihadapan mereka Jokowi itu pecundang yang mudah di make use. Kalau mereka nilai Jokowi sudah jadi macan ompong di hadapan PDIP, ya mereka buang." Kata teman.

Tapi Jokowi engga sadar itu. Maklum dia new comer dalam poltik dan tidak punya pengalamam sebagai elite partai. Lucunya sebelum pergi ke China, Jokowi sempat ketemu Surya Paloh. Teman saya cerita, Jokowi berharap kepada SP membantunya menciptakan keseimbangan power politik menjelang 2024. Tapi SP menolak. Sementara Projo sudah berani menyatakan mendukung Prabowo secara vulgar.  Bingung dia.  Karena tidak ada sponsor dana yang mau back up rombongan relawan yang tidak jelas legitimasinya.  Semoga Jokowi tetap istiqamah dan mengakhiri jabatannya dengan ikhlas