KKB di Papua.?

 

Kenapa masalah KKB ( kelompok kriminal bersenjata) itu tidak pernah selesai? tanya David saat kami bicara dalam suasana santai. Pertanyaan David itu wajar saja. Karena mengingat negara punya sumber daya untuk menyelesaikan masalah KKB. Ada TNI dan POLRI serta perangkat inteligent canggih. Jadi apa masalahnya? menurut saya apa yang terjadi pada Papua itu karena sikap elite politik sendiri tidak jelas. Apakah pendekatan penegakan hukum atau Politik. Keadaan ini membuat Polri dan TNI jadi bingung bersikap dalam setiap operasi.

So mengapa tidak jelas bersikap itu para elite ? tanya David lagi. Saya bisa maklum pertanyaan ini. Karena kan sudah jelas namanya Kelompok Kriminal itu ya harus dihadapi dengan penegakan hukum atas nama UU. Tidak perlu ragu. POLRI dibayar untuk menegakan hukum diwilayah NKRI. Kalau POLRI tidak mampu, kan TNI siap back up. 

Lantas apa sih masalahnya ? 

Ya kita tidak bisa menghilangkan fakta sejarah. Yaitu Act of Free Choice pada tahun 1969. Referendum yang cacat. Semua tahu. Saat itu ABRI memilih sendiri kurang dari satu persen penduduk Papua Barat untuk memilih berintegrasi dengan Indonesia. Itu di bawah ancaman kekerasan. Tapi karena pengaruh AS dibalik Act of Free Choice, keadaan itu bisa selesai secara politik international di PBB dan setelah itu AS lewat TNC Freeport McMoran dapat KK di Papua. 

Kan udah selesai di PBB masalah Papua itu.  Apalagi yang diragukan? dan masih terjebak dengan masa lalu. Tanya David, Saya dapat maklum pertanyaan ini. Karena PBB menghormati setiap negara melakukan apa saja untuk mempertahankan wiayah teritorinya dari setiap upaya memisahkan diri. Artinya masalah Papua itu bukan masalah.  Tidak sulit diselesaikan soal KKB itu. Kita punya drone untuk lacak lokasi gerombolan. Kita punya Kopassus yang bisa memburu. Kalau ada kemauan , sebentar selesai itu KKB. 

Ya justru karena memang tidak ada masalah serius. Karenanya masalah itu di-create agar longset terus. itulah Indonesia. Masalah papua itu jadi sumber daya bagi elite politik untuk keruk anggaran, menurut Mahfud dana otsus mencapai Rp.. 1000 triliun. Dengan adanya konflik Gubernur bisa bebas korupsi uang APBN. TNI dan POLRI dapat anggaran bablas. Dan itu tentu mengalir ke pundi pundi partai. Sementara proyek strategis seperti food estate, zona ekonomi khusus, tambang emas dan tembaga tidak terusik. Aman saja. Bahkan hutan dijarah untuk Kebun Sawit. Sampai teriak teriak tuh greepeac. Dicuekin.

Jokowi jelas sulit selesaikan masalah KKB Papua ini. Karena dia terjebak dengan oligharki politik. Semoga presiden berikutnya bisa selesaikan masalah Papua ini. Selesaikan secara hukum masalah KKB itu. Setelah itu  penuhi rasa keadilan kepada rakyat Papua. 

Ganjar Pranowo Capres PDIP

 

Kalau akhirnya Megawati memilih Ganjar Pranowo, bukanlah karena tekanan dari pihak luar. Tetapi karena kehendak akar rumput PDIP sendiri. Walau tentunya ada juga tidak sependapat. Tetapi dalam sistem PDIP itu biasa saja. Hak setiap kader boleh berbeda pendapat. Tapi kalau sudah ada keputusan partai maka loyalitas mereka udah bersifat konstitusi. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Focus kepada satu tujuan dan satu drap langkah.

Bagaimanapun PDIP adalah partai politik. Tentu saja mereka berpolitik. Tidak polos amat. Pengalaman mengusung Jokowi sebagai capres  dan berkuasa selama dua periode jadi pelajaran mahal bagi PDIP untuk lengkah berikutnya. Partai harus bergerak kearah idiologi, bukan pragmatis. Makanya kompromi dengan koalisi mengusung capres tidak bisa terus dipertahankan. 

Megawati mengatakan bahwa kita menganut sistem presidenti yang tidak mengenal istilah koalisi mengusung presiden. Beda dengan sistem parlementer yang memang perlu koalisi untuk kursi perdana menteri. Tentu yang sangat kecewa dicapreskannya Ganjar oleh PDIP adalah koalisi Besar. Padahal semua tahu, awalnya Koalisi Indonesia Bersatu  dan kemudian Koalisi Besar berharap PDIP menggandeng mereka mengusung capres dan cawapres. Pilihan kepada Ganjar bukanlah pilihan pramatis dan kompromis. Tapi piilihan demi agenda idiologi.

Bagaianapun pemilihan Ganjar sebagai Capres bukanlah pilihan di ruang hanpa, Megawati tetap focus kepada ajaran Soekarno yang memadukan nasionalis dan Islam moderat. Walau idiologi berbeda namun visi kebangsaan sama. Tentu elok bagi NKRI. Makanya PDIP tidak mungkin membentuk pasangan 100% nasionalis. Dalam situasi global yang berubah dan penuh ketidak pastian memang diperlukan front nasional NASA ( Nasionalis dan Agama ) memimpin bangsa ini kedepan. 

Karenanya saya yakin, Ganjar akan berpasangan dengan wapres dari kelompok Islam. Itu pasti dari NU. Bagaimana dengan kofifah? PDIP sangat menghormati suasana keimanan sebagian umat islam yang belum bisa menerima pemimpin dari perempuan. Ini realitas politik. Jadi tidak mungkin berpasangan dengan Kofifah. Yang jelas calon wapres mendampingi Ganjar adalah pria. Kualifikasi nya adalah cendikiawan yang paham politik dan dikenal bersih, tidak terikat dengan orde baru. Yang lebih penting lagi  adalah cawapres ini orang pro demokrasi. Kita lihat nanti siapa cawapres nya.

Dengan PDIP mengusung kadernya sendiri yang berpasangan dengan golongan islam, maka resiko polarisasi politik selama Pilpers bisa diredam. Akan jadi lawan yang tangguh berhadapan dengan Anies. Andaikan KIB bergabung dengan KIP mendukung Anies, tetap saja Ganjar bukan lawan yang mudah dikalahkan. 

B2B adalah solusi PINA.

 

Istilah B2B atau Business to business ini digunakan untuk proyek PINA ( pembiayaan investasi non anggaran). Dalam aturan disebut dengan istilah KPBU ( Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ), beberapa praktik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Pengertian tersebut serupa dengan definisi public private partnership (PPP) pada skala internasional. KPBU adalah kerjasama yang memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi, operasional dan pemeliharaan terhadap proyek/program sektor publik, umumnya pemanfaatan tanah/lahan negara. 

Terdapat berbagai model KPBU yang biasa diterapkan, misalnya kontrak operasi dan pemeliharaan (Operate & Maintenance Contract), Built Operate Transfer (BOT)/Bangun Guna Serah (BGS), dan Built Transfer Operate (BTO)/Bangun Serah Guna (BSG), dan lainnya. Dasarnya adalah perjanjian antara Swasta, pemerintah. Karena bagaimanapun KPBU melibatkan aspek hukum perjanjian, aspek hukum pemanfaatan lahan negara dan aspek hukum keuangan Negara.

Apa jenis proyek yang masuk PINA? Adalah proyek publik yang punya nilai komersial. Misal PLN, Bandara, Telkom, Jalan Tol, Kereta Api, pelabuhan. Selain proyek tersebut seperti rumah sakit utama, Bendungan dan irigasi, dan lainnya walau punya nilai komersial tetap tidak boleh dikelola secara B2B. Tetap dikelola oleh pemerintah dan pembiayaan bersumber dari APBN. Namun bagaimanapun proyek PINA itu bagian dari kebijakan fiskal Anggaran. APBN ikut menstimulasi proyek itu lewat insentif dan tarif, regulasi dan bahkan menyediakan dana sisipan seperti VGP. Biasa nya kebijakan itu tertuang dalam proyek strategis nasional

Prinsip obyek proyek pada KPBU ini sangat jelas. Agar tidak tercampur mana public service obligation (PSO) dan mana komersial. Prinsip anggaran Indonesia centris atau keadilan distrbusi anggaran secara nasional harus diperhatikan. Artinya misal, proyek kereta cepat menghabiskan anggaran diatas Rp. 100 triliun. Itu tidak ada urusannya dengan indonesia centris. Toh tidak pakai APBN. Itu proyek komersial biasa.  Nah lain halnya kalau proyek kereta cepat itu dibiayai atau dijamin oleh APBN. Itu bukan lagi KPBU. Itu jelas tidak menganut keadilan distribusi APBN. Membuat kesenjangan Jawa dan luar jawa semakin timpang.

Dalam kasus kereta cepat, Jakarta Bandung. Awalnya skema KPBU. Tidak melibatkan APBN. Dana investasi dari modal konsorsium proyek dan pinjaman dari China Development Bank. Kalau akhirnya China sebagai investor minta agar proyek itu dijamin oleh APBN, itu artinya proyek itu tidak lagi dijalankan sesuai dengan business model awal. Dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Tidak lagi sesuai dengan skema bisnis KPBU. Jadi wajar saja kalau pemerintah China minta gar resiko  proyek ditanggung APBN. 

Kalau pemerintah setuju, maka itu jelas melanggar prinsip APBN yaitu indonesia centris. Mengapa ? Bayangin aja. Proyek komersial untuk kelas menengah yang katanya menampung penumpang 20.000/ hari harus ditanggung APBN. Itu akan jadi beban APBN selama 80 tahun dan dampaknya bisa mengurangi anggaran ke daerah. Gimana dengan rasa keadilan bagi rakyat Papua, Sumatera, Sulawesi dan  Kalimantan. Ini APBN bukan hanya punya jawa saja, tetapi rakyat indonesia dari sabang sampai Marauke. Kalau dipaksakan akan berdampak tsunami politik di Indonesia. Sangat merusak reputasi pemerintah sebagai penjaga spirit NKRI.

Lantas apa solusinya ? saran saya, sebaiknya kembalikan saja ke konsep awal sesuai aturan KPBU. Penuhi syarat strategis bisnis KPBU yang diminta China, dan BUMN keluarkan saja dari anggota konsorsium. Jadi kita tidak ada urusan dengan utang atau resiko. Toh setelah masa konsesi habis, itu proyek kembali ke negara. Kalau untung negara tetap dapat pajak. Kuncinya, mari kita audit secara menyeluruh pelaksanaan proyek itu. Demi indonesia centris tentunya.

***

Pada awal kekuasaan jokowi. Saya penuh percaya diri bahwa arus perubahan akan terjadi di Indonesia. Saya tidak kawatir. Walau PDIP yang mengusung Jokowi dikroyok koalisi Merah Putih. Koalisi gemuk. Tancap terus. Menang! Kebayang engga. Partai pengusung Presiden yang menang pemilu adalah minoritas di DPR. Pastilah DPR itu jadi medan neraka bagi Menteri kabinet. Belum lagi serang oposisi dari luar parlemen semakin kencang. Tidak ada hari tanpa bully terhadap Jokowi.  Tetapi karena itu pemerintah bisa bekerja efisien. Mengapa ? karena check and balance bekerja efektif. 

Perencanaan dan realisasi kerja APBN dikritisi terus oleh DPR. Pada saat itu Jokowi terbang ke Beijing. DPR ribut. Karena Jokowi dituduh hutang ke China. “ Tidak. Ini dana B2B. Tidak ada melibatkan APBN.” Kata Jokowi. Kemudian rencana proyek kereta Cepat jakarta bangdung era SBY di eksekusi. Kembali tidak pakai APBN. Itu skema B2B. Ada loh Perpres Jokowi. Saya bersama ralawan berjuang melawan serangan opisisi lewat sosial media. Berusaha meluruskan. Bahwa paradigma pembangunan sekarang adalah B2B. Bukan utang. Mari berubah! Keren  euiii.

Nah tahun 2016 koalisi merah putih bubar dan sebagian besar mereka bergabung ke koalisi indonesia hebat, koalisi Pemerintah. Sejak saat itu tekanan kritik DPR terus berdengung. Namun setelah tahun 2017, koalisi sudah benar benar cair bersama pemerintah. Saat itulah arah kebijakan mulai dibonsai. Tahun demi tahun, saya mulai bingung. Mengapa Jokowi tidak lagi kontrol sepenuhnya ? Sepertinya Golkar begitu efektif memanfaatkan kekuasaan Jokowi melalui LBP.  idealisme pembangunan mulai bergeser. Tidak seindah awalnya.

Tahun 2020, saya terkejut membaca laporan dari BI. Ternyata 42%  program pembiayaan dari China berubah skema dari B2B, menjadi utang APBN. Misal, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, menunjukkan  status terakhir posisi utang luar  negeri dari Pemerintah China sebesar 17,7 Miliar USD atau setara dengan 248,4 Triliun dengan kurs 14.000. Lebih spesifik di kelola Pemerintah sebesar 22,8 Triliun dan BUMN sebesar 225,6 Triliun.

Tahun 2021 keluar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang pembiayaan kereta cepat yang dijamin oleh APBN. Padahal dalam Perpres Nomor 107 Tahun 2015, pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilarang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Tapi saya masih positif thinking. Bahwa Perpres itu No. 93/2021 itu dengan catatan setelah ada audit terhadap proyek dilakukan. Engga jelas hasil audit. Tidak ada yang kena kasus cost overrun. Nyatanya pemerintah akui saja biaya itu dan akui juga utang ke China.

Semua tahu, dengan proyek skema loan, tentu pemerintah atau BUMN bebas gunakan uang itu termasuk mark up. Beda dengan B2B. Dimana resiko ditanggung investor. Tidak mungkin ada mark up. Saya lebih suka bila pemilu 2024, PDIP tidak perlu koalisi mengusung Capres. Mengapa ? sangat bahaya terhadap demokrasi. Orang sebaik Jokowi saja bisa dipencudangi koalisi, apalagi yang kualitas moralnya dibawah Jokowi. Habis negeri ini dibancakin. Yakinlah. Pemerintah hebat dari hasil demokrasi karena oposisi hebat.

Politik Identitas : Israel dan Pelastina

 

Teman saya orang Yahudi pernah mengatakan bahwa dia tidak suka dengan Netanyahu ( PM Israel ) yang sengaja menjual nama Yahudi untuk keuntungan Politik pragmatis, terutama memenangkan pemilu. Usai perang dunia kedua. Semua negara sadar bahwa perang terjadi dari waktu ke waktu karena adanya politik identitas. Demi membentuk tatanan dunia baru, maka tahun 1946, atas usulan dari UN Economic and Social Council dibentuklah Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Setelah itu, PBB melihat persoalan Yahudi dari kacamata HAM. Salah satu dari resolusi HAM PBB adalah anti diskriminasi. 

Pada tahun 1946, Komite Penyelidikan Anglo-Amerika menyimpulkan bahwa permintaan akan “Negara Yahudi” bukanlah bagian dari kewajiban Deklarasi Balfour atau Mandat Inggris. Artinya kalau etnis Yahudi mengclaim Deklarasi Balfour sebagai alasan berdirinya negara yahudi, itu jelas tidak berdasar. 

“ Kalau akhirnya tahun 1948 berdiri Negara israel di Palestina, itu bukan berarti rumah bagi orang Yahudi. Itu bukan Negara Yahudi khusus untuk Yahudi. Tapi juga rumah bagi orang Arab dan lainnya termasuk Yahudi. Makanya sistem negara bukan teokrasi tapi demokrasi. Walau sistem itu ditentang oleh sebagian elite Yahudi  khususnya mereka yang tergabung dalam gerakan zeonisme. Namun mereka tidak punya piliha lain.  Karena berdirinya negara israel berkat lobi etnis yahudi di AS yang memang tidak berniat mendirikan negara yahudi. ” Kata teman Yahudi.

Namun proses berdirinya negara Israel itu disikapi dengan paranoid orang Arab. Mereka masih punya stigma bahwa israel itu adalah negara yahudi. Lebih jauh lagi adalah negara berdiri atas dasar politik identitas, yaitu yahudi. Maklum saja. Persepsi ini terbentuk sejak Kongres Zionis Pertama di Basel pada tahun 1897, ketika kaum Zionis berusaha untuk “mendirikan rumah bagi orang-orang Yahudi”. Selanjutnya Organisasi Zionis pada awalnya lebih suka menggunakan deskripsi "tanah air Yahudi" atau "Persemakmuran Yahudi”

Tapi sebenarnya banyak pemimpin Zionis perintis, seperti Judah Magnes dan Martin Buber juga menghindari istilah "Negara Yahudi", dan lebih memilih konsep negara pluralis yang demokratis. Umumnya yang punya persepsi semacam itu adalah Yahudi moderat. Mereka banyak tinggal di AS. 10 orang Yahudi di AS hanya 1 yang ortodok. Sementara di Palestina sendiri dari 5 orang yahudi, 1 adalah ortodok. Yang ortodok ini memang punya ambisi mendirikan negara Yahudi. Tapi mereka sendiri minoritas diantara 15 juta etnis Yahudi 

Bagaimana dengan Perang Arab-Israel tahun 1948? Tanya saya.  “Sebenarnya dipicu oleh politik identitas Islam di negara di wilayah Arab. Maklum saat itu mereka sedang membangun narasi Pan Islamic. Bagi AS sebagai penyokong PBB, menyadari bahwa narasi politik Islam adalah benih baru dari politik identitas yang jelas melanggar HAM PBB. Makanya perang tahun 1948 Arab Israel sebenarnya perang antara Arab - AS. Yang akhirnya dimenangkan dengan mudah oleh israel. Tujuan AS ya membela HAM. Bukan bela berdirinya negara Yahudi” Kata teman Yahudi.

Namun hari ini, tuntutan untuk sebuah "Negara Yahudi" dari politisi Israel tumbuh tanpa memikirkan implikasi hukumnya. Dan jelas melanggar konsesus HAM PBB. Karena pasti rasis. " Selama bertahun tahun politisi Israel sengaja berbicara atas nama Yahudi. Sebenarnya mereka berbicara tidak atas dasar konstitusi Israel. Itu hanya retorika partai Likud yang ingin berkuasa lewat politik identitas ( yahudi). Makum di Knesset (Parlement) israel hanya 20% yang non yahudi. Tentu sudah bisa ditebak. Setiap pemilu yang mengemuka soal politik identitas. Bukan program. Tujuannya disamping menang mudah dalam pemilu, juga efektif menarik donasi dari etnis Yahudi dimana saja berada." Kata teman Yahudi.

Yang jadi masalah. Retorika politik para elite Yahudi di Israel menjadikan alasan politik Negara Yahudi untuk menganeksasi seluruh Yerusalem, Timur dan Barat, dan menyebut Yerusalem sebagai “ibukota abadi dan tak terbagi’. Ini jelas bukan hanya berhadapan dengan rakyat Pelestina tapi juga dengan umat Kristen dan Islam. Dimana bagi kedua agama tersebut, Yarusalem adalah kota suci mereka. Kan engga bisa dikuasai sendiri oleh Yahudi. 

Namun ketika masuk ke perundingan, Israel tak mau menaati Resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari wilayah pendudukan di Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Itu karena israel mendapat dukungan dari AS. Maklum wilayah itu geostratetis dan geopolitik AS untuk mengontrol SDA Arab yang kaya minyak dan gas. “ AS setuju saja melaksanakan resolusi PBB sepanjang ada jaminan keamanan bagi Israel. Nah bangsa Arab tidak mau memberikan jaminan. Artinya potensi serangan kolosal terhadap Isralel tetap aja ada. Ya stuck.” kata teman yahudi.

Belakangan konsep two state solution sebenarnya bisa diterima oleh Israel dan Palestina, dimana berdiri dua negara berdampingan secara damai. Israel bersedia keluar dari Gaza, Tepi Barat, dan Dataran Tinggi Golan. Sementara berdasarkan kesepakatan Oslo  (94) dibentuklah kekuasaan sementara, Otoritas National Palestina yang berkuasa di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Sampai adanya Pemilu.  “ Tapi yang jadi masalah Faksi di Palestina ada dua. Satu Fatah dan satu lagi HAMAS. Yang setuju itu adalah Fatah. Sementara HAMAS menolak. Saat HAMAS menang pemilu, ya Israel ogah menyerahkan wilayah pendudukannya. Maklum HAMAS itu berafiliasi dengan Iran.” kata teman Yahudi. 

Apalagi setelah perang saudara, pengambil alihan Jalur Gaza oleh Hamas dan membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Jelas saja membuat keadaan semakin rumit. Ya terpaksa israel blokade Gaza. Sementara bangsa Arab tidak satu suara mendamaikan dua faksi ini. Terbukti Apri 2011 walau kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.

Kalau dapat disimpulkan tertundanya kemerdekaan Palestina, semakin kerasnya pendudukan Israel, lebih disebabkan perseteruan AS vs Iran vs Arab. Dan Iran bisa berani karena di belakangnya ada China dan Rusia. China dan Rusia juga mau terlibat karena ingin merebut geostrategis Timur tengah yang kaya SDA. Dan kini Arab sudah resmi bergabung dengan China dan Rusia. Dan Iran juga sudah berdamai dengan Arab. Pelastina semakin terabaikan oleh Arab dan Iran. Bagi AS mempertahankan israel tanpa HAMAS, itu soal geopolitknya. Ini harga mati. Makanya resolusi PBB desember 2022 untuk memberikan sanksi kepada Israel atas sikap represif nya di wilayah pendudukan Palestina, langsung diveto oleh AS, ingris dan Perancis. Padahal 66% anggota PBB termasuk Rusia dan China mendukung resolusi  itu.

FIFA korup dilingkaran Kriminal

 

Organisasi FIFA. Di tingkat teratas adalah presiden FIFA dan dewan pembuat keputusan, keduanya dipilih oleh 211 anggotanya, yang mewakili asosiasi sepak bola nasional. Setiap anggota juga memiliki satu suara dalam proses seleksi calon tuan rumah Piala Dunia. Sebelum 2016, kekuatan itu secara eksklusif ada pada 24 orang di komite eksekutif FIFA yang sekarang sudah tidak ada. Perubahan itu dimaksudkan untuk menghentikan tuan rumah menyuap pemilih, tetapi Bensinger menunjukkan bahwa itu tidak antipeluru. Penyuapan oleh bandar judi tidak bisa dielakan. Tetap saja terjadi. Buktinya sudah jelas Infantino kena kasus dan sempat dalam penyelidikan etika FIFA dan masih menghadapi penyelidikan kriminal di Swiss. Kok terpilih sebagai presiden FIFA.

FIFA menghasilkan sebagian besar uangnya dengan menjual hak siar TV, sponsor, dan lisensi untuk turnamen internasionalnya, seperti Piala Dunia, di mana kesepakatan komersial menghasilkan rekor $7,5 miliar AS selama empat tahun terakhir. Banyak sponsor lama, termasuk McDonald's, Coca-Cola dan Adidas, terjebak dengan FIFA melalui skandalnya. Sebagian besar dana FIFA didistribusikan kembali ke organisasi sepak bola nasional dan regional di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan sedikit pengawasan, jutaan dolar itu disalahgunakan oleh para pejabat FIFA, termasuk Chuck Blazer.  Sepanjang tahun 2015 saja, banyak pejabat tinggi FIFA, eksekutif FIFA ditangkap, menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pencucian uang.

Kompetisi liga mesin uang. Kekuatan bisnis sepak bola ada pada kompetisi. Ada kompetisi lokal, nasional, regional dan international. Dari adanya kompetisi inilah mesin uang berputar. Pada setiap negara ada perkumpulan sepak bola dan mereka ini terhubung dengan FIFA sebagai induk organisasi sepak bula dunia. Nah karena event adalah mesin uang, maka kecenderungan korup pastilah ada. Dari tingkat perkumpulan nasional sampai ke level FIFA sekalipun. Tentu otak dibalik itu semua adalah para sponsor terutama bandar judi.

Tujuh tahun lalu, skandal korupsi besar-besaran menyebabkan penangkapan puluhan pejabat FIFA dan stakeholder. Dengan final Piala Dunia putra ditetapkan untuk Doha, Qata. Para kritikus mengatakan organisasi itu masih membuat orang luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam bunker Swissnya. "Di mana pun Anda tidak bisa melihat ke dalam organisasi nirlaba seperti FIFA, disitulah semua kebohongan, kecurangan, dan pencurian terjadi," kata Mel Brennan, mantan pejabat di CONCACAF, badan pengatur FIFA untuk organisasi sepak bola di North dan Amerika Tengah dan Karibia. 

Pada turnamen di Qatar, tuduhan korupsi hampir sama terkenalnya dengan aksi di lapangan. Jaksa penuntut AS menuduh pejabat FIFA menerima suap sebagai imbalan untuk memilih tawaran kemenangan Qatar pada tahun 2010, serta Rusia, yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pria 2018 dan Qatar tahun 2022. Makanya jangan  jangan dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20, karena last to minute janji menyuap FIFA engga juga tunai. Mungkin saja karena uang bandar judi ketahan PPATK. Makanya dibuat sandiwara aneh dengan alasan penolakan kehadiran timnas Israel oleh dua gubernur. Alasan current circumtance oleh FIFA atas dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah tidak jelas. Moga engga dijadikan alasan PSSI minta uang APBN untuk terhindar sanksi FIFA.

FIFA sendiri  menggembar-gemborkan  "reformasi ekstensif"  sejak 2016 di bawah presiden Gianni Infantino, termasuk perombakan kode etik dan perubahan cara pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Tapi faktanya tahun 2021 Departemen Kehakiman AS memberi FIFA dan organisasi sepak bola lainnya $201 juta AS ($240 juta Cdn) sebagai kompensasi atas kerugian mereka sebagai "korban" dari berbagai skema korupsi oleh eksekutif mereka sendiri dan lainnya.

FIFA bukanlah sebuah perusahaan, juga tidak terikat dengan pemerintah mana pun. Ini adalah nirlaba multi-miliar dolar - yang memiliki lebih banyak negara anggota daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa. "Tidak ada sistem check and balance dalam sepak bola global," kata jurnalis Roger Bennett, co-host podcast sepak bola Men In Blazers dan World Corrupt. ”Tidak ada yang mengerti proses [FIFA]. Mereka tidak perlu menjelaskannya," kata Bennett. "Ini tak ubahnya  dengan kartel narkoba atau mafia, tapi bukan keduanya, karena beroperasi di siang hari, dengan legitimasi global.