Thursday, October 28, 2021

Garuda pailit?

 




Wacana opsi pailit terhadap Garuda Indonesia, menurut saya sangat pragmatis. Karena pada akhirnja yang korban adalah karyawan. Tetapi resiko terbesar ada pada negara sebagai pemegang Saham mayoritas Garuda. Tentu mayoritas yang harus menanggung hutang. UU PT bisa saja berkelit bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas modal saja. Engga bisa lebih. Tapi negara bukan swasta yang gampang berkelit dibalik UU. Negara harus menjaga TRUST. Apalagi sejak Garuda berdiri campur tangan negara ada secara langsung dengan menunjuk komisaris dan direksi.  


Kalau akhirnya Garuda pailit, bagaimana dengan utangnya? Data Mei 2021 total utang  Garuda mencapai Rp 140 triliun? Kalau diselesaikan lewat pengadilan, itu akan berdampak buruk bagi BUMN lain. Lender dan investor akan menempatkan BUMN sebagai nasabah yang diragukan kredibilitasnya. Ini akan mempersulit BUMN melakukan penggalangan dana di dalam maupun luar negeri. Jadi mau engga mau pemerintah harus bailout lewat APBN. Walau jumlahnya bisa berkurang karena haircut, tetap saja yang korban ya negara lagi. 


Jadi gimana solusinya ? “ sebenarnya Kalaulah program restrukturisasi yang dilakukan direksi Garuda tidak diintervensi oleh politik kepentingan, saya yakin Garuda masih bisa diselamatkan. Tapi karena ada kepentingan politik menutupi kesalahan masa lalu dan ada agenda dari pihak tertentu untuk menguasai logistik cargo udara, ya opsi pailit lebih dikedepankan. “ Kata teman.


“ logistik ? Cargo udara ?


“ Ya lah. Itu bisnis Multi triliun rupiah. Bayangin aja, dengan kecepatan laju pertumbuhan bisnis ecommerce, penjualan online semakin meluas. Ini membutuhkan cargo udara yang cepat. Artinya tanpa  cargo udara, bisnis ecommerce khususnya marketplace engga jalan. Nah Garuda itu menguasai lapak logistik diseluruh bandara dalam negeri. Puluhan tahun ini bisnis cargo tidak dikelola dengan baik. Tapi dua tahu ini dikelola dengan serius. Terjadi peningkatan 50%. Itulah yang mau diamputasi “

“ Jadi upaya restruktur bisnis adalah keniscayaan. Dengan  restruktur bisnis lewat penerapan new business model yang didukung tekhnologi informasi, tentu program low cost carriers dan business cargo dapat dilakukan. Itu business yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Apalagi kita negara kepulauan. Kalau itu didukung pemerintah secara politik, restruktur hutang bisa dilakukan. Tidak sulit meyakinkan lender dan investor. “ kata saya.


“ Ya benar. Direksi Garuda mampu lalukan itu. Engga sulit. Yang sulit menghadapi intervensi poltik yang punya kepentingan bisnis. Kasihan rakyat dan karyawan Garuda. “ kata teman tersenyum. Semoga pak Jokowi bisa melihat masalah Garuda ini secara jernih. Jangan sampai solusi menjadi masalah dikemudian hari.


Monday, October 25, 2021

Protes rakyat.

 




Saya bertemu dengan teman. Dia cerita begitu gamblang tentang kesalahan pemerintah. Bahkan dengan mimik geram dia mengumpat para elite politik. Saya tersenyum saja. Mengapa ? Dalam sistem demokrasi pemerintah itu tempat salah. Selalu disalahkan. Di mana saja sama saja. Itu wajar saja. Bukankah eksistensi pemerintah karena kepercayaan dari rakyat. Ya kepercayaan menguasai sumber daya negara, dan mengelolanya. Enak kan ? Jelas enak. Mudah kaya raya dan hidup jadi orang terhormat.


Yang jadi masalah keberadaan rakyat hanya ada pada saat pemilu. Agenda nasional yang didengar rakyat saat putaran kampanye pemilu, bukanlah kontrak politik yang otomatis menjadi UU atau konstitusi. Itu hanya retorika yang tidak mengikat. Selanjutnya, agenda itu adalah agenda diantara elite saja. Jarak antara rakyat dan lembaga trias politika jauh sekali. Suara protes rakyat pun terdengar sayup sayup. Terlalu kencang protesnya bisa dipidanakan.


“ Tapi mereka yang berkuasa itu kemaruk harta? Kata teman. Dimanapun kekuasaan dan uang itu ibarat air dengan ikan. Saling melengkapi. Kalau ada yang membantah, maka dia sedang berbohong dan munafik. Harap dimaklumi bahwa Lembaga negara juga adalah service provider bagi pengusaha yang ingin menguasai sumber daya negara atas nama UU dan aturan. 


Rakyat itu hanya mereka yang punya penghasilan dan bayar pajak. Kalau tidak, mereka sampah. Atas dasar itu selalu ada alasan bagaimana memberikan insentif kepada dunia usaha agar tumbuh dan berkembang. Dari sanalah pajak mengalir untuk mengongkosi anggaran negara. PDB meningkat dan rasio GINI tetap melebar. Jadi keluhan kepada pemerintah itu tidak ada gunanya. Sama saja domba percaya dengan singa yang berjanji tidak akan memangsa. Padahal hidup singa dari domba yang bego.


Adakah yang bisa menjembatani disituasi yang sudah terlanjur brengsek dari sononya? Putin waktu jadi Walikota Moskow, kata teman saya, adalah walikota yang tidak banyak bicara kepada rakyat. Tetapi kepada konglomerat dia berkata “ Beri saya uang untuk merevitalisasi rumah penduduk Moskow. Beri saya uang untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok penduduk kota Moskow. Selanjutnya, tidak perlu ongkos mahal menjadikan saya sebagai presiden. Saya akan menang dengan mudah.” 


Sebenarnya, revitalisasi juga adalah bisnis sosial. Pengusaha create skema agar sumber daya keuangan mengalir ke proyek Putin. Dengan tidak ada lagi kawasan  kota moskow yang kumuh, harga jual dan sewa property kota Moskow jadi mahal. Sebuah trade off yang cerdas dan sederhana. Setelah itu benarlah.  Putin terpilh sebagai presiden. Konglomerat terus mendulang laba lewat skema trade off itu. Putin jadi presiden sampai kini tak tergantikan. 


Xi Jinping juga sama. Program revitalisasi desa memang sukses mengangkat 800 juta rakyat dari kubangan kemiskinan. Walau dengan anggaran jumbo sebesar lebih USD 600 miliar, namun trade off nya kapasitas ekonomi China jadi meningkat. Pasar domestik meningkat. China tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada pasar luar negeri. Sustainable growth tercapai. Tida perlu kawatir dengan faktor eksternal. Xijinping pun menjadi presiden tak tergantikan.


Apa yang dapat disimpulkan? teman saya profesor di Tianjin University berkata “ Tidak perlu malu mengakui keberadaan state of capitalism. Negara berpikir dan bekerja secara kapitalis. Artinya tidak ada yang free. Apapun kebijakan harus ada trade off nya. itulah yang bisa memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dan karenanya rakyatpun sadar akan pentingnya kompetisi dan kerja keras. Semua orang by sistem dipaksa untuk terus meningkatkan kompetensinya. Saling membutuhkan antar sektor, antar level sosial terjadi dengan sendirinya sebagai sebuah konsekwensi bisnis.


Masalahnya di negeri kita, para elite kebanyakan hipokrit. Waktu pemilu membawa jargon populis atas nama Pancasila, dan atas nama agama. Padahal faktanya UU dan Peraturan sudah kapitalis semua. Ya wajarlah kalau rakyat terus mengeluh dan protes. Karena kata dan perbuatan tidak sama. Nah adakah capres yang berani jujur pada Pamilu nanti. “ Mari kita gunakan negara sebagai media bisnis. Kalian minta apa, negara harus dapat apa. ? Bukan sekedar pajak tetapi trade off yang win win. Mungkinkah


Thursday, October 21, 2021

Mereka tidak peduli.

 


Ada cerita dari teman. Dia perlu pelabuhan khusus untuk angkut Sawitnya ke pabrik. Posisi pelabuhan itu di muara sungai. Dia urus ke pemda untuk dapatkan izin pelabuhan khusus. Dari izin lokasi, sampai AMDAL dia penuhi. Itu butuh 6 bulan baru izin keluar. Setelah kantongi izin, dia mulai buat rencana pembangunan pelabuhan.  Tetapi apa yang terjadi ? dalam hitungan hari, telah berdiri 80 bagan di depan dermaga yang akan dia bangun. Kemudian, ada aksi demo ke DPRD minta agar pelabuhan itu dibatalkan. Alasannya merugikan nasip nelayan. Padahal sebelum ada rencana buat pelabuhan engga pernah ada bagan nelayan.


LSM dan Aktifis nelayan menekan perusahaan agar menghentikan pembangun pelabuhan. Mereka datang bergelombang. Akhirnya dia terpaksa tunda pembangunan sambil menanti arahan dari pemda. Mau tahu apa jawaban pemda ?


“ Kamu sebaiknya bayar aja tuntutan kerugian rakyat. Sekalian uang kesejahteraan kepada mereka. Selesai“. Saat itu aktifis dan LSM berserta aparat keamanan hadir dalam rapat. Nego terjadi antara LSM dan pemda terjadi alot. Disepakati kompesasi kerugian nelayan Rp. 80 juta per bagan. Artinya teman saya harus bayar Rp. 6,4 miliar. Uang itu diserahkan kepada aktifis yang mewakili Nelayan. Urusan selesai.


Teman itu berkata “ Gua engga habis pikir. Gua sudah dapatkan izin AMDAL sebelumnya dari pemerintah. Tetapi kalau ada masalah, pemerntah daerah lepas tangan. Kalau memang izin itu tidak punya kekuatan hukum berhadapan dengan Aktifis, kenapa izin dikeluarkan.


“ apakah benar uang itu untuk nelayan?


“ engga juga. Itu semua rekayasa. Sudah konspirasi antara DPRD, Aktifis dan Pemda, termasuk aparat. Begitu cara mereka memeras uang pengusaha. Padahal tampa pengusaha, tidak ada pajak, tidak uang negara bayar gaji mereka. Tetapi itu tidak mereka pahami.” Katanya.


***

Ada juga teman melobi pejabat pemda dan pusat agar tata ruang disesuaikan dengan rencana pengembangan atas lahan yang dia kuasai. Dengan perubahan tatan ruang itu, infrastruktur yang dibiayai APBN dan APBD mengalir untuk kepentingan kawasan yang akan dia kembangkan. Setelah infrastruktur dibangun negara, harga tanah dia akan melambung berlipat. Engga ada urusan kalau perubahan tata ruang itu merugikan dan meminggirkan rakyat yang ada, Mengubah budaya tradisional jadi kapitalis.


Bahkan pengusaha bisa dengan mudah mengubah peruntukan lahan yang sudah dialokasikan untuk orang lain atau negara. Apa tujuannya? agar harga tanah jatuh. Setelah jatuh, baru dibeli dengan harga murah. Setelah semua tenang, izin baru keluarkan lagi. Namun semua lahan sudah dikuasai pengusaha rente. Semua diatur dengan uang dan dampak politik diselesaikan dengan uang juga.


***

Jadi di kepala aparat, politisi, pejabat, hanya uang. Bagaimana mereka bisa kaya raya selagi mereka ada posisi. Mana ada dikepalanya berpikir soal rakyat jelantah. Mengapa? Waktu mereka sudah sibuk melayani dan memanjakan keluarga,  saudaranya dan selirnya. Kalau anda masih juga berharap dari mereka untuk makmur, kebangetan dah bolotnya. Jadi , keluarlah dari ketergantungan kepada politik. Focus kepada diri sendiri dan berusahalah beradaptasi dengan perubahan. Raih sekecil apapun peluang. Kejar walau harus merangkak dan menyapu dengan lidah. Itu aja..

Saturday, October 9, 2021

Rente di proyek kereta cepat.

 




Mengacu pada roadmap jangka panjang proyek yang dikerjakan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), maka program proyek kereta cepat tidak terdaftar dalam isian proyek prioritas. Makanya Pasal 4 Perpres 107 Tahun 2015 berbunyi demikian: "(2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah," demikian bunyi Ayat 2 Pasal 4 Perpres No 107 tahun 2015. Jadi clear.


Mengapa? Alasanya adalah kebijakan nawacita yang diadobsi oleh Jokowi dalam membuat kebijakan ekonomi bertumpu kepada Indonesia centris. Artinya, APBN lebih ditujukan kepada pembangunan yang berkeadilan, bukan hanya “Jawa-Sentris” lagi. Dapat dibayangkan dampak politiknya bila anggaran Rp 100 triliun keluar dari APBN yang menikmati hanya jakarta dan Jawa barat saja. Hanya untuk 1 prioyek saja. Jelas daerah pasti protes. Apalagi daerah sekarang dipaksa untuk berhemat karana adanya pandemi. Pun situasi eksternal negara juga tidak bagus karana sebagian besar negara maju ekonominya sedang melemah. Yang tentu berdampak terhadap APBN.


Tetapi setelah tender dan China sebagai pemenang tender.  Proses kontrak konsesi tertunda terus. MAsing masing kementerian saling lempar bola. Agar proses cepat,  maka Menteri BUMN menunjuk konsorsium  BUMN,  PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PTPN VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk bekerja sama dengan konsorsium enam perusahaan Tiongkok yang dipimpin China Railway. Komposisi saham konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium BUMN Tiongkok 40 persen. Dari sinilah muncul masalah, yaitu terkait Perpres No 107 tahun 2015.


Maka apa yang terjadi? dengan keterlibatan BUMN sebagai pemegang saham mayoritas , maka resiko mayoritas juga ada pada BUMN. Karena 75% pembiayaan proyek dari utang, maka mayoritas resiko utang ditanggung oleh BUMN. Disamping itu BUMN juga harus setor modal tunai atas saham sebesar 60% dan China 40%. Jumlahnya harus memenuhi kecukupan equity  25% dari total pembiayaan sebagai pra syarat non recourse loan dengan Loan to value 75%. BUMN tidak ada uang. Pinjam ke bank engga dapat. Kalaupun ada yang mau kasih pinjam, syaratnya negara harus jamin. Bingungkan?


Benarlah. Dalam perkembangannya, Konsorsiun BUMN kesulitan setor modal.  Dampaknya pinjaman bank untuk Project financing dari CDB jadi tersendat karena setoran modal belum settle. Disaat modal belum disetor penuh, biaya kontruksi malah membengkak. Konsekwensinya memaksa konsorsium BUMN harus tambah setoran modal agar bisa dapat tambah utang. Lah yang lama aja belum tuntas setor, ini mau tambah lagi modal. Darimana uangnya ? Sementara proyek sudah terlanjur dibangun dengan tingkat penyelesaian 75%. 


Karena situasi itulah akhirnya Jokowi terpaksa turun tangan. Jokowi teken Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021. Beleid ini menggantikan aturan lama yaitu Perpres 107 Tahun 2015.tunjuk LBP sebagai ketua Team Proyek kereta cepat.  


“ Dalam perpres itu ada 3 opsi. Pertama, penerbitan obligasi., Kedua, hutang ke bank atau lembaga keuangan. Ketiga,  PMN sumber dana dari APBN, termasuk penjaminan. Opsi pertama dan kedua, rasanya engga mungkin sukses.  Yang mudah itu adalah opsi ketiga yaitu APBN. Tugas LBP yaitu melobi DPR agar menyetujui anggaran kereta cepat. Tapi ini bisa jadi jebakan. Akan rame, dan DPR bisa tuduh presiden melanggar perpres yang dia buat sendiri. Apalagi keadaan negara sedang krisis pandemi. Semua daerah dipaksa berhemat. Jokowi terancam secara politis. Bisa di pansus kan oleh DPR. Akan jadi skandal lebih besar dari Century“


“ Kamu tahulah, proyek ini dari awal dipaksakan oleh menteri BUMN jadi kerjasama antara konsorsium BUMN dengan konsorsium China. Tujuannya agar BUMN dapat kerjaan dan transfer  tekhnologi. Tetapi kemudian masuk bisnis mafia tanah atas ribuan hektar untuk kawasan TOD yang  akan jadi stasiun Kereta cepat. Ada lagi keinginan BUMN dapatkan rente dari biaya kontruksi. Makanya perlu ada saham mayoritas. Agar mereka bisa kontrol, jadi EPC. “ Kata teman. Saya terdiam.


“ Jadi solusinya, ya sudah serahkan saja ke China, BUMN keluar. Atau kurangi porsi saham BUMN. Semampunya saja. Engga usah libatkan APBN. Mafia tanah usir semua. Audit pembiayaan, yang korup penjarakan. Selesai urusannya. Toh 50 tahun kemudian balik ke negara dan kalau untung negara dapat pajak. Kalau rugi, china tanggung sendiri termasuk utang. Demikian usulan Udin rakyat jelantah.


***


Tahun 2019, Saya bersama Yuni ke Singapore untuk meeting. Di dalam pesawat saya bertemu dengan teman. Kami asyik ngobrol soal proyek infrastruktur yang sedang dibangun Jokowi. “ Gimana sih cara Jokowi mendorong pembanguna infrastruktur ? tanyanya.


“ Waktu Jokowi memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun jalan tol, pembangkit listrik. Jokowi tahu mereka dapatkan dana dari bank. Maklum APBN tidak tersedia untuk proyak tersebut. Namun sebagai orang yang berpengalaman bisnis, Jokowi pasti tanya. “ Kamu sudah punya exit? 


“ Sudah Pak “ jawab mereka tegas. Dengan itu mereka dapat proyek penugasan. Dan Jokowi dengan tegas juga berkata “ pastikan pinjaman tidak merepotkan bank dalam negeri. Tidak sampai menyulitkan negara di kemudian hari. “ kata saya normatif.


“ Seharusnya BUMN menghitung dengan baik detail proyek dan pastikan biaya pembangunan dapat efisien sehingga bisa exit. Mudah dijual lagi untuk bayar utang. Mereka dapat untung dari fee kontruksi, proyek management fee, consultant dan margin proyek. Tetapi apa yang terjadi? Hitungan meleset. Kalau satu proyek gagal dijual, engga ada masalah. Tetapi hampir semua proyek sulit dijual karena kemahalan. Kalaupun laku, secara akuntasi rugi. Karena mark up waktu dibangun.”


“ Oh ya..”


“ Ya. Waktu kereta cepat mau dibangun, dari awal Jokowi sudah ingatkan dengan Perpres,  bahwa tidak ada uang dari APBN. Biarkan saja China sebagai pemenang tender keluar semua, termasuk resiko. Konsesi hanya 50 tahun dalam skema PPP. Waktu diserahkan kepada negara harus dalam keadaan clean tanpa hutang. Tugas BUMN Karya hanya sebagai sub kontraktor dan PT. KAI sebagai co management mitra dari China. Tetapi dalam perjalannya, BUMN justru ingin lead dalam proyek kereta cepat dengan menguasai saham 60%. Padahal pemenang tender China, bukan konsorsium BUMN.


Dari awal Jokowi tidak melihat langkah tekhnis. Karena dia sudah keluarkan Perpres. Dia yakin, para menteri bisa menterjemahkan perpres itu. Namun belakangan mereka menghadap Jokowi. “ Kita perlu dukungan APBN untuk setoran modal.”


“ Dari awal tidak ada APBN. Kalau hanya mampu 10% saham, ya 10 % saja BUMN. Engga usah dipaksakan.” begitu sikap Jokowi tahun 2017. Namun sikap Jokowi itu tidak didengar. Mereka terus aja jalankan proyek itu. “


“ Mengapa ? 


“ Masalahnya konsorsium BUMN sudah menawarkan kaveling kawasan TOD kepada developer. Skemanya PBH. NIlai proyek TOD di Walini, Halim, Gedebage itu mencapai ratusan triliun. Namun TOD itu hanya bernilai kalau proyek kereta cepat selesai, Sementara pembiayaan kereta cepat terhalang modal disetor yang kurang dan tergantung kepada CDB  untuk pembiyaan proyek. Pihak CDB tidak akan teruskan pembiayaan kalau modal belum disetor lunas.”


“ Ya sudah mundur aja. Kenapa dipaksakan? Kata saya.


“ Kamu hitung aja peluang TOD itu. “ Kata teman. 

 

“ Apa saja ?


“ Di Halim akan dibangun tempat parker dan pusat perbelanjaan. Lahan untuk ini mencapai 25 hetar. Di Krawang lahan seluas 250 hektar akan dibangun pusat bisnis, block city dengan konsep indstrialisasi.  Di Walini seluas 1270 hektar akan dibangun pusat hiburan sekelas  Disneyland, Legoland,Universal Studio, teater musical. Juga akan dilengkapi dengan Rumah sakit berkelas international, pusat riset  , universitas  dan market place untuk berang kerajinan tangan rakyat.  DI Gedebage seluas 400 hektar akan di bangun Teknopolis ( Silicon valley Indonesia ) dan depo kereta cepat.  


Dari keuntungan TOD bisa mencapai ratusan triliun. Karena kalau tadi tanah per M2 hanya berharga Rp. 200.000 di Walini dan Krawang namun setelah di jadi TOD akan bernilai sedikitnya Rp. 2 juta. Tanah di Halim tadinya Rp. 10 juta per M2, setela dibangun TOD nilainya akan jadi Rp. 50 juta. Juga di Gedebage , tanah yang tadinya Rp. 2 juta setelah jadi TOD nilainya akan mencapai Rp 20 juta. Hitunglah berapa luas TOD yang ada di empat wilayah itu ? Peluang bisnis ini sudah kaveling oleh pengusaha lokal. Lucunya mereka engga keluar modal. Hanya manfaatkan rente setelah proyek kereta cepat selesai dibangun.


Padahal proyek kereta sebenarnya merugi. China berani ikut skema B2B karena ada peluang bisnis TOD yang bisa kembalikan investasi kereta cepat. Artinya bisnis yang untung itu ada pada TOD. Tapi oleh BUMN sebagai lead, TOD itu dipreteli kepada pihak swasta lokal. Ya China angkat tangan. Setidaknya mereka untung dari jasa mesin bor, gerbong, rel, sistem elektronik, bunga bank dan lain lain” Kata teman.


“ Oh gitu.”


“ Yang lucunya, resiko proyek kereta cepat diserahkan kepada negara lewat BUMN dan yang untung berupa TOD diserahkan kepada swasta.  Kalau sampai Jokowi keluarkan APBN untuk selusi pembiayaan kereta cepat, benar benar Jokowi sudah dikerjain mereka yang ada disekitarnya. Ini akan jadi skandal terbesar dalam sejarah.” Kata teman.


Ketika landing, kami berpisah. “ Uda, kasihan Jokowi. Orang sebaik itu kok tega dikerjain oleh mereka yang rakus.” Kata Yuni.


“ Kamu doain aja agar Jokowi bisa melewati semua jebakan.”


“ Amin Ya Allah”


Saya membayangkan beberapa nama capres 2024 yang ada dibalik proyek TOD itu.  Kalau sampai APBN keluar, saya akan viralkan nama capres yang terhubung dengan TOD itu. Saya akan gunakan semua sumber daya untuk dapatkan data. Begitu cara saya membela presiden yang saya pilih agar  terhindar dari skandal.


***

Skema pinjaman non Recourse loan.


Pembiayaan Proyek Kereta Cepat ( KC) bersumber dari China Development bank (CDB), dengan tenor 40 tahun, masa tenggang 10 tahun, dan availability period hingga 2022. Sementara, suku bunga pinjaman 2% untuk dolar AS dan 3,5% untuk yuan. Skema pinjaman menggunakan Non Recourse Loan. Saya akan membahas dari aspek skema pinjaman dan dikaitkan dengan proyek Kereta cepat Jakarta Bandung.


Apa yang dimaksud non Recourse loan? adalah pinjaman dengan collateral proyek itu sendiri. Karenanya loan to value ( LTV) yang diberikan CDB adalah 75% dari nilai proyek. Sisanya 25% ditanggung oleh proyek sponsor ( konsorsium). CDB engga bego? Kalau proyek tersebut merugi, dan gagal bayar, bank dapat 100% dari nilai yang bank biayai. Dalam kasus proyek BRI( ( belt road initiative ) yang gagal seperti di Pakistan dan negara lainnya, akhirnya proyek itu disita oleh CDB dan kemudian dijual kepada BUMN China sendiri. Paham ya.


OK lanjut soal skema pinjaman. Karena collateral adalah proyek itu sendiri, kan beresiko kalau proyek engga selesai karena dikorup. Bagaimana bank menyalurkan kredit itu sebelum proyek selesai ? Bagaimana risk management nya? Ya bank akan cairkan kredit apabila ada jaminan dari proyek sponsor. Kalau proyek sponsor tidak ada jaminan gimana? umunya jaminan itu datang dari EPC ( kontraktor utama). Tentu kalau kontraktor memberikan jaminan, maka dana dari bank masuk ke rekening kontraktor. Proyek sponsor duduk manis aja sampai proyek selesai dibangun dan collateral diserahkan ke bank. Sampai disini paham ya.


Dalam kasus kereta cepat Jakarta Bandung. Pencairan dana itu ada dua tahap. Tahap pertama USD6,07 miliar sebelum ada kenaikan biaya. Tahap kedua, setelah ada kenaikan biaya ( tahun 2021) di revisi jadi USD8,6 miliar. Pada tahap pertama, walau konsorsium proyek tidak menyelesaikan setoran modal, tetapi CDB tetap memberikan dana sampai mencapai 77,9 % nilai proyek. Mengapa ? 


“ Ya CDB dapat jaminan dari EPC. Engga  mungkin mereka cashout kalau engga ada jaminan. Kamu tahulah standar kepatuhan bank di China. Ketat sekali. Apalagi CDB itu bank milik negara China. Pejabat bank tahu, pelanggaran kepatuhan hukumannya adalah mati.” Kata teman saya. 


“ Pada tahap kedua terjadi kenaikan biaya. Mengapa tersendat pencairannya? tanya saya.


“ Pasti jaminan sebagai dasar bank mencairkan pinjaman tidak cukup. Bank pasti minta topup jaminan. Sementara proyek sponsor atau EPC tidak bisa topup jaminan. Nah dari situlah muncul masalah. Pasti kita bertanya tanya. Siapa yang memberi jaminan tahap pertama itu? Kalau pemerintah?, mengapa DPR tidak tahu? Itu kan jelas melanggar Perpres tahun 2015 tentang kereta cepat. Artinya ada outstanding commitment yang melibatkan kekuasaan tanpa dasar hukum. Kalau tidak segera diselesaikan, ini akan jadi skandal.” Kata teman. 


Saya tersentak. Itu sebabnya Perpres 2015 direvisi dan LBP ditunjuk sebagai ketua Team. Agar masalah outstanding commitment itu bisa diselesaikan lewat politik dengan DPR. Karena CHina jelas tidak akan mau selesaikan lewat politik. Itu urusan korporat ( CDB dan Konsorsium Cina)


Wednesday, October 6, 2021

Rente mengepung kita

 



Tahun 1967 Gordon Tullock, lewat publikasinya berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, dia menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar. Dari situ kemudian lahir teori perburuan rente (theory of economic rent-seeking). Kata rente di sini tidak sama dengan pengertian rente yang dijelaskan Adam Smith. Rente dalam pengertian Adam Smith adalah sewa yang berarti memperoleh keuntungan dari jasa sewa-menyewa. Sementara, pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan untuk mendapatkan fasilitas lisensi, monopoli, ataupun cara-cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Mereka mencari keuntungan bukan melalui persaingan yang sehat.

***


Sesuai aturan, kiri kanan 100 meter  rel kereta, itu lahan negara. Tidak boleh ada tempat tinggal. Tetapi nyatanya, itu tempat tinggal pavorit kaum miskin perkotaan. Mengapa dibiarkan? karena Lurah dan Camat serta aparat Pemda dapat fee dari mandor yang sewakan ruman dan tahan di lokasi ini. Bahkan RT dan RW juga kebagian.   Bantaran kali yang merupakan aliran pengendali banjir juga adalah lahan negara. Tapi jadi tempat tinggal kaum miskin perkotaan? itu juga sama. Linkaran rente dari RT , RW, Lurah dan Pemda ikut menikmati rente. Ada juga kawasan tambang galian  C yang banyak ilegal. Itu juga bisa eksis karena para petugas dari RT, RW, Lurah dan Pemda ikut menikmati rente. Bahkan ruang publik seperti jalan dan trotoar, taman kota di rentekan oleh aparat untuk PKL.


Lahan PTPN milik negara yang tidak lagi berproduksi, juga dijadikan rente oleh lurah, sampai Pemda, untuk disewakan kepada rakyat sebagai lahan garapan. Yang miris,  hak garapan ini diberikan kepada patron seperti tokoh masyarakat.  Kalau sudah penuh sesak, lahan itu sulit untuk dibebaskan. Nah, nanti datang pengusaha yang mau membeli lahan itu dengan membayar harga tanah sesuai kesepakatan — pasti murah— dengan plus ganti rugi bagi penggarap. Lambat laun asset negara dipreteli begitu saja. Jadi jangan kaget kalau ada rente di level atas. Itu sudah budaya kita. 


Kalau level bawah aneksasi lahan secara ilegal namun permissive,  di level atas, bukan lagi pemissive tetapi dilegalkan. Yaitu izin HPH/HTI/HGU dan bayar biaya izin. Dengan alasan Hutan Tanaman Industri/ Kebun Sawit, Hutan produktif ditebang untuk tanam kayu bahan baku kertas atau CPO.  Dari hasil tebang kayu hutan saja,  pengusaha sudah untung besar. Kemudian Izin lahan itu ditrasfer ke perusahaan offshore di luar negeri, untuk dijadikan agunan hutang . Andaikan proyek engga jalan, mereka sudah kaya dari hasil tebang kayu hutan, sementara lahan tergadaikan dengan asing. Tambang juga sama. Ribuan hektar lahan tambang diserahkan kepada swasta atau BUMN. Sebelum diolah, pengusaha utilize konsesi tambang itu dalam bentuk PI ( participant interest ) kepada investor. Tanpa keluar modal dan kerja keras, pengusaha dapat fee dari setiap ton produksi tambang. Bisa beli private jet, bayar selir,  beli pecun, hidup hedonis ,manjakan pejabat, termasuk jadi donatur partai.


Karena hasrat, manusia saling membutuhkan dan saling memudahkan. Namun karena itu kelas terbentuk. Kelompok yang segelintir menindas rakyat yang lemah. Negara hanya jadi mediasi saja. Sebagai pembatas kelas itu. Mengapa? Saya teringat dengan kata kata teman di China” Dengan beras kasar yang kumakan, dengan air yang kuminum, seraya lenganku bertelekan ke sebuah bantal—masih kurasakan sukacita pada benda-benda.” Materi memang memabukan walau karena itu harus jadi predator dan dimangsa. Hukum rimba tak terelakan. Mark gusar kepada kapitalisme tetapi Mark, tidak punya solusi ketika mayoritas rakyat mati kelaparan akibat tidak ada produktifitas. Ternyata mimpi komunis adalah utopia, hanya sebatas membangkitkan hasrat terhadap benda tetapi lupa bagaimana struggle menciptakan benda. Memang hidup tidak ada yang ideal. Apapun itu idiologi.

Monday, October 4, 2021

Gemar membaca.

 




Di luar negeri, lounge executive bandara, saya duduk santai sambil nunggu panggilan boarding pesawat. Apa yang saya lakukan? sebagian besar baca buku dan lihat gadget membaca news, browser konten IPTEK. Di dalam kereta, bus, di ruang tunggu, saya baca buku atau buka gadget baca news. Kalau tidak ada aktifitas membaca, ya saya tidur. Nasehat ibu saya tidak pernah saya lupa. “ Dengan membaca, kamu sedang berproses menjadi lebih baik. Tapi ketika kamu berhenti membaca, kamu berhenti juga berubah, dan mudah disesatkan. Rusaklah hidup kamu.”


Awalnya saya berbisnis, lebih mengandalkan kepada kerja keras. Jam 7 pagi saya ke kantor. Setiap proses bisnis saya awasi langsung. Kadang saya tidur di pabrik dan di kantor. Tetapi karena waktu, proses belajar terus berlangsung. Usia 40 saya bisa mengelola bisnis secara modern, lewat sistem pendelegasian wewenang secara berjenjang. Proses bisnis berjalan dengan cepat. Lebih mudah bagi saya melakukan ekpansi. Kalaulah pengetahuan saya rendah, karena males baca, tentu saya akan paranoid,. Tidak akan berani melakukan pendelegasian dalam organisasi.


Tahun 2013 saya menjadikan saham tambang batubara di Mongolia sebagai jaminan hutang lewat jaminan saham. Selama 5 tahun saya terus topup karena harga saham terus jatuh seiring jatuhnya harga batubara di pasar. Ketika tahun 2018 direstruktur, semua tergadaikan. Tapi kini nilai saham naik, harga batu bara naik 5 kali dari harga tahun 2013. Value saham sudah diatas hutang. 


Apa jadinya kalau harga batubara terus turun?. Tentu saya kehilangan bisnis. Apakah itu spekulasi? tidak, Itu karena pengetahuan. Memahami proses bisnis energi secara detail. Saya punya data pertumbuhan kebutuhan listrik akibat pesatnya kemajuan IT, sementara sumber energi alternatif non fosil sangat rendah. Hitungan saya tepat. Saya bisa lolos dari hostile take over. Itulah manfaat pengetahuan.


Kemajuan peradaban negara itu diukur dari tingkat literasi. Berdasarkan survei PISA yang dirilis OECD pada tahun 2019, tingkat literasi Indonesia berada di peringkat 10 terbawah dari 70 negara. Menyedihkan. 


Benarkah? 


saya coba riset secara personal. Group sosial media, akan ramai like dan komen kalau ada konten yang memancing emosi personal. Hal hal yang remeh, seperti provokasi kebencian karena politik, budaya, agama. Itu pasti cepat sekali diresponse dan pasti ramai komen. Puluhan ribu like berdatangan. Bahkan kehidupan glamour, konten Youtube sangat tinggi like and subscriber nya. Artinya tingkat ngayal dan kebencian  dengan rendahnya literasi bertaut erat.  Gemar membaca dan menambah pengetahuan adalah mindset kaya. Sebaliknya, malas membaca adalah mindset miskin. Makanya jangan kaget bila hanya 1% populasi menguasai sumber daya negara diatas 25%. Karena membuat orang cerdas itu lebih sulit daripada menciptakan kebodohan. Mari berubah,..paham ya sayang


Fake growth

  Kemarin saya diskusi dengan teman “ Indonesia hebat ya. Banyak negara sedang menuju resesi. Tapi Indonesia selamat dan aman. Karena inflas...