Wednesday, June 20, 2018

Skema pembiayaan


Katakanlah anda dapat proyek konsesi jalan Toll atau Pembangkit listrik. Total dana investasi sebesar USD 100 juta. Anda tidak punya uang sebesar itu untuk membiayai proyek. Namun secara bisnis proyek itu sangat layak. Mengapa ? Pertama Internal rate of return diatas bunga bank. Konsesi bisnis yang diberikan pemerintah itu mendapatkan proteksi akan tarif yang menguntungkan. Ok,selanjutnya katakanlah anda hanya punya uang 5%. Uang itu sudah habis untuk proses tender mendapatkan proyek. Jadi gimana pembiayaannnya? Dalam dunia keuangan dapat ditempuh dengan dua cara, pertama non recourse loan , kedua adalah EFC Loan.

Non Recourse loan ( NRL).
Adalah pinjaman yang diberikan bank dengan collateral berupa proyek yang dibiayai. Biasanya bank hanya memberikan maksimum 70 % dari total pembiayaan proyek. 30 % lagi harus disedikan oleh anda. Nah kalau anda tidak ada uang sebesar 30 % gimana ? Engga usah kawatir. Anda bisa tawarkan kerjasama dengan investor. Caranya?. Anda membentuk SPC ( special propose company.) dimana pemegang saham di SPC itu adalah perusahaan anda yang punya konsesi bisnis. Katakanlah anda minta saham 45% di SPC itu. Sisanya 55% adalah investor dengan setoran sebesar 30 % dari nilai pembiayaan project. Dengan adanya investor bergabung dalam SPC maka kewajiban modal 30 % untuk menarik 70% pinjaman dari bank terpenuhi.

Tetapi bank tentu tidak akan menyerahkan uang sebesar 70% itu kepada anda. Mengapa ? kan proyek sebagai collateral belum selesai dibangun.. Uang itu akan diserahkan kepada EPC. Tentu EPC nya yang bonafide. Biasanya bank sebelum memutuskan memberikan NRL dia harus tahu siapa EPC ( kontraktor ) yang terlibat membangun proyek itu. Kalau kontraktor nya dengan rating AAA seperti BUMN atau swasta nasional yang sudah punya reputasi, bank pasti akan setuju memberi pinjaman. Itupun pembayaran EPC by progress dengan counter guarantee. Jadi bank aman dan EPC juga ada kepastian pembayaran.

Setelah proyek selesai, maka anda bisa menjual konsesi itu kepada pihak investor sebesar saham anda di SPC. Tadinya saham anda di SPC sebesar 45% adalah saham kosong atau goodwill. Namun setelah proyek selesai, ia akan punya nilai real. katakanlah nilai 45% saham kosong di SPC itu nominalnya 45% x USD 30 juta( 30% dari project value = USD 13,5 juta. Nah setelah proyek jadi, umumnya nilainya dua kali harga nominal yaitu sebesar USD 27 juta. Hebatkan, hanya modal izin konsesi anda bisa dapat uang sebesar USD 27 juta sebagai capital gain. Gimana kalau nilai proyeknya USD 500 juta? kan lebih besar lagi anda dapat uang. Selanjutnya anda bisa tidur nyaman dan menikmati piknik first class tanpa mikirkan harus bayar pinjaman.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa investor mau terlibat ? Pertama Internal rate of return (IRR) atau tingkat bunga pengembalian investasi diatas bunga bank. Semua proyek infrastruktur yang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha selalu IRR nya diatas bunga bank. Kalaupun nilai komersialnya rendah, pemerintah tetap akan jamin IRR itu diatas bunga bank melalui Viability gap Fund. Kedua, sumber pedapatannya pasti. Sehinga mudah menghitung Return on investment nya. Ketiga, dengan keluar 30%, investor dapat proyek senilai 100% dengan IRR diatas bunga bank. Itu sama dengan 3 x lipat dari nilai investasi.

Apakah bank ada resiko ? tidak. Karena Bank memberikan pinjaman sebesar 70% dapat collateral sebesar 100%. Belum lagi nilai proyek itu terus meningkat seiring waktu berjalanya operasiona. Kalau bank perlu likuiditas cepat, maka bank bisa selling credit ke bank lain untuk refinancing. Atau bisa suruh SPC mengeluarkan bond untuk dijual dipasar modal dan hasilnya untuk bayar utang ke bank.

Nah, apa yang saya uraikan diatas hanya bisa dinikmati oleh petualang bisnis rente di era sebelum Jokowi. Di era Jokowi, skema pembiayaan itu dilaksanakan oleh sebagian besar BUMN kontruksi. skema NRL ini tidak menggangu beban neraca BUMN. Karenanya tidak perlu izin Menkeu dan DPR. Karena BUMN yang dapat NRL dan umunya BUMN pula yang mendapat mandat dari bank membangun. Umumnya minimun Equity bersumber dari investor luar negeri atau dalam negeri dengan berbagai skema ( nanti akan dijelaskan dalam postingan tersediri ). Sisanya dari konsorsium bank. Setelah proyek selesai. BUMN akan mendapatkan capital gain atas pelepasan sahamnya di EPC, jasa kontruksi, dan management fee. BUMN menang banyak. Ya engga apa. Kan nanti akhir tahun kembali kerakyat dalam bentuk setoran deviden kepada negara.

EPC LOAN
Katakanlah anda dapat proyek konsesi jalan toll atau listrik. Secara bisnis proyek itu feasible. Semua izin proyek dari konsesi, Amdal , lahan sudah rampung. Gimana pembangunannya? Anda tidak punya uang untuk bangun. Engga usah kawatir. Anda bisa gunakan EPC loan. Caranya sederhana saja. Cari kontraktor yang reputable yang mau membangun proyek itu secara turn key. Artinya anda hanya akan bayar proyek itu setelah 100% proyek selesai dibangun. Tetapi tentu Kontraktor butuh jaminan pembayaran. Nah tugas anda hanya mendapatkan financial guarantee atas kontrak EPC itu. Tentu tidak sesulit kalau anda mencari uang kontan untuk pembiayaan proyek. Mengapa ? Karena pembiayaan dedicated dengan proyek. Jadi lebih Clean dan Clear secara financial.

Sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana dapatkan financial guarantee itu ? Collateral engga ada. Buatlah Business plan yang baik dan lengkapi dengan semua dokumen perizinan yang ada. Kemudian pastikan anda punya exit strategi atas proyek tersebut. Katakanlah anda punya rencana setelah proyek selesai dibangun anda akan mengeluarkan reksadana terbatas sebagai cara refinancing. Kemudian ajukan kepada investment banker untuk mengatur penerbitan financial guarantee. Umumnya investment banker akan membuat skema Bond backed Sblc. Ini instrument pasar uang berupa surat utang dimana investment banker bertindak sebagai buyer sendiri. Instrument ini dijadikan jaminan ke bank untuk menerbitkan financial guarantee untuk kontraktor EPC.

Nah kontraktor akan gunakan financial guarantee itu sebagai underlying dan guarantee menarik pinjaman dari bank. Karena kontraktor punya reputasi dan credit rating yang tinggi tentu tidak ada kesulitan menarik pinjaman untuk pembiayaan proyek.Biasanya setelah proyek mencapai progress diatas 60% pembangunan, investment banker akan menawarkan reksa dana terbatas kepada publik ( limited offers ). Umumnya reksadana ini akan dibeli oleh investor karena IRR diatas bunga bank dan fixed income dan collateralnya berupa proyek yang sudah jadi. Uang hasil penjualan itu disimpan direkening diskreasi yang peruntukannya untuk melunasi pembayaran kepada kontraktor agar Finacial guarantee yang anda terbitkan tidak default.

Jadi kesimpulannya, tanpa colllateral, tanpa uang, anda bisa membiayai proyek sampai selesai. Selanjutnya proyek itu sendiri yang akan membayar utang atas reksadana yang anda terbitkan. Dan setelah 3 tahun proyek beroperasi, anda bisa listed di bursa untuk melunasi reksadana tersebut atau bisa juga reksadana itu dikonversi dengan saham atau dijual ke investor institusi. Anda akan dapat capital gain dan juga sebagai Share holder tanpa keluar uang. Hampir semua BUMN infrastruktur menerapkan skema seperti ini..

Sunday, June 17, 2018

Kenaikan harga


Harga naik karena faktor permintaan dan penawaran. Apabila Permintaan tinggi penawaran rendah maka harga akan naik. Dalam ekonomi kenaikan harga ini disebut dengan inflasi. Orang akan terpacu berproduksi bila kenaikan harga lebih cepat daripada kenaikan upah. Mengapa ? Ya motif produksi kan harus mencari laba sebesar mungkin. Semua pemerintah didunia modern paham ini. Tetapi kalau kenaikan harga terlalu cepat naiknya juga engga sehat. Makanya inflasi itu dapat terjadi karena faktor demand and supply secara natural , bisa juga karana adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter.

Mengapa pemerintah harus intervensi pasar lewat pengendalian inflasi ? Karena sifat pasar itu adalah kompetisi. Tidak semua orang mampu dan siap berkompetisi secara fair dalam kehidupan. Contohnya kelompok kampret yang selalu teriak harga naik. Itu wajar. Karena memang mereka terlahir sebagai loser. Kasihani mereka ya. Tugas pemerintah menjaga inflasi tidak sampai dua digit. Atau istilah dalam Ilmu ekonomi namanya inflasi ringan. Inflasi ringan itu kalau dianalogikan semacan candu. Itu diperlukan oleh produsen agar mereka terpacu untuk berproduksi. Indonesia di era Jokowi inflasi berkisar 4-5 %. Ini sangat fair. Mengapa ? Karena inflasi itu masih dibawah pendapatan real Rakyat yang tumbuh diatas 5% ( economy growth ).

Artinya inflasi boleh saja tetapi pemerintah harus memastikan pendapatan real diatas itu. Dan itulah yang terjadi di era Jokowi. Hebatnya di era Jokowi pendapatan real ini tidak dipicu melalui subsidi tetapi melalui perluasan usaha yang sehingga ekonomi rumah tangga meningkat. Peningkatan itu karena faktor system dan intervensi. Melalui intervensi, pemerintah menggunakan instrumen fiskal ( APBN ) dan moneter berupa kebijakan suku bunga. Sementara peningkatan system sengaja di ciptakan oleh pemerintah lewat deregulasi investasi dan efisiensi logistik nasional. Makanya jalan, bandara , pelabuhan dikebut dibangunnya. Agar orang terpacu berproduksi dan berkompetisi secara sehat.

Contoh kenaikan harga BBM, listrik tidak lain agar Pertamina dan PLN secara system ekonomi berada di zona feasible untuk terus meningkatkan produksinya. Kalau harga BBM dan listrik tidak naik maka kreditur dan investor tidak akan mau keluar uang. Peningkatan BBM dan listrik tidak terjadi. Danpaknya adalah ketidak adilan. Ini tidak boleh terjadi. Bukankah negara harus hadir menciptakan keadilan ekonomi. Perhatikan hasilnya bagaimana pemerintah Jokowi mampu melaksanakan pembangunan kilang minyak. Padahal setelah era Soeharto tidak ada penambahan kapasitas kilang. Lihat juga covered listrik yang sudah diatas 90% rumah tangga secara nasional. Itu engga mudah membalik telapak tangan atau omdo.

Bagaimana kinerja pemerintah Jokowi mengelola inflasi, pertumbuhan ekonomi. Perhatikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis hasil pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 sebesar 5,06 persen. Angka ini tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017 (year on year) sebesar 5,01 persen. Selain itu, sepanjang kuartal I 2018 tingkat inflasi masih terjaga di angka 3,40 persen (year on year) dibanding Maret 2017. Juga didapati peningkatan pada realisasi pelaksanaan APBN, di antaranya realisasi belanja pemerintah sebesar Rp 419,06 triliun atau tumbuh 18,87 persen dari pagu 2018 sebesar Rp 2.220,70 triliun. Sistematis kan. Semua data itu mengindikasika kebijakan ekonomi Jokowi kredibel dimata investor.

Membangun itu membutuhkan kecerdasan bersikap atas dasar akurasi rencana yang prima. Dengan demikian akan terjadi proses keseimbangan ekonomi untuk terjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kalau hanya bicara populis dengan janji harga tidak naik semua serba murah maka lihatlah contoh Venezuela yang akhirnya bangkrut walau SDA melimpah. Rakyat bego dan loser lebih percaya kepada janji populis. Akal sehat mati yang anda mimpi utopia dan masturbasi tanpa henti.

Tuesday, June 12, 2018

Ekonomi bergerak positip.

Kalau anda ingin mengukur ekonomi suatu negara meningkat atau tidak maka lihat data produksi manufaktur. Data ini tidak akan bohong. Mengapa? Karena manufaktur itu berproduksi berdasarkan permintaan real. Permintaan real tidak akan dilayani bila suplai uang ke sektor produksi stuck. Karena pabrik butuh modal kerja menjaga keseimbangan stok. Pabrik juga butuh fluktuasi kurs yang terjaga. Maklum pabrik kadang harus teken kontrak pembelian dan penjualan dalam jangka panjang. Pabrik yang sudah IPO butuh kepastian ekonomi makro yang sehat agar sahamnya engga digoreng jatuh. Pabrik juga butuh keamanan dalam negeri yang terjaga agar distribusi barang dapat terjadi meluas. Singkatnya dari data manufaktur kita dapat menyimpulkan segala hal tentang ekonomi yang terhubung dengan sektor lainnya.

Kalau ada orang bilang era Jokowi ekonomi suram dan banyak pengangguran. Mari lihat data. Dari sejak Jokowi berkuasa trend pertumbuhan manufaktur terus positip. Padahal era sebelumnya terjadi negatif. Tahun 2017 bahkan industri makanan dan minuman atau Consumer goods naik dua digit. Sektor non migas tetap leading memberikan kontribusi terhadap PDB. Apa artinya ? Ekonomi tumbuh. Pengangguran tercatat dapat diserap oleh manufaktur. Selebihnya yang tidak tercatat diserap oleh proyek infrastruktur dan program dana desa. Sektor perbankan sehat karena mampu mendorong pertumbuhan manufaktur. Bagaimana dengan Kurs ? saat sekarang kebijakan ekonomi bukan monetary base tapi production base. Makanya kurs dikelola  dengan baik sehingga ritme pertumbuhan produksi terjaga. Kalau kurs terlalu kuat akan mengakibatkan produksi jadi mahal sehingga kalah bersaing dipasar ekspor. Kalau kurs lemah akan menjadi candu orang berproduksi dan tidak sulit bersaing dengan produk impor maupun ekspor

Orang miskin bertambah? Data menunjukkan pertumbuhan orang miskin tidak terjadi. Malah menurun. Itu karena sektor produksi meningkat. Sektor eceran memang menurun tetapi itu hanya produk tertentu. Karena perubahan trend konsumsi. Sementara produk bahan makanan dan minuman serta bahan kimia meningkat.. Data konsumsi pulsa telp selular sebesar 25% dari porsi penghasilan orang miskin. Itu lebih tinggi dari belanja rokok. Dan mereka bukan lagi orang miskin sebetulnya. Artinya orang tidak kekurangan uang untuk konsumsi. Hanya saja lebih selektif karena pengaruh zaman. Makanya hater pengangguran dapat income dari sosmed lewat ujaran kebencian.

Kalau bilang orang asing kuasai bursa tenaga kerja lokal itu jelas terlalu memuji Jokowi. Hello, orang asing mau invest ke Indonesia salah satu alasannya karana upah murah. Ngapain juga mereka jadi bego bawa tenaga kerja dari negaranya yang jelas ongkos lebih mahal. Kalaupun ada, itu hanya tenaga inti dalam rangka produksi dan pembangunan proyek. Jadi jangan lebai begonya. Nah kalau periode kedua Jokowi berkuasa GNP akan tumbuh 2 x lipat maka kemungkinan orang asing akan rame rame kerja di Indonesia. Karena upah bakalan tembus 2 USD perjam. Tetapi engga usah kawatir. Periode kedua Jokowi akan focus membenahi SDM agar bisa bersaing dengan asing. Kalau jokowi lama berkuasa maka Indonesia akan dikuasai asing? hello, lihat tuh anggaran TNI terus meningkat berlipat di era Jokowi. Dan itu karena ekonomi meningkat sehingga kita ada uang untuk genjot memoderenkan alat perang TNI. Siapa yang berani menguasai indonesia? Kalau Jokowi kurangi anggaran maka itu sama dengan era sebelumnya yang memang sengaja dibuat lemah agar dalam kebijakan ekonomi kita pro asing.. Sekarang kita kuat...disegani

Monday, June 11, 2018

Keadilan sosial


Anies ketika Obama datang ke Indonesia dan berpidato didepan kongres diaspora Indonesia mengatakan kepada Obama bahwa “ Saya bilang kepada beliau masalah toleransi, masalah ketimpangan, itu dua-duanya harus selesai sama-sama dan ketimpangan inilah yang sering saya sampaikan dengan membangun persatuan dengan membereskan ketidakadilan,". SBY dalam pidato politik nya didepan kader Demokrat kemarin juga mengatakan soal keadilan sosial yang dipermasalahkan oleh umat Islam, yang juga sila ke lima.Secara tidak langsung Anies juga mengarah kepada sikap mayoritas umat Islam dalam hal toleransi dimana kuncinya adalah keadilan. Jadi keduanya punya sudut pandang sama bahwa ketidak adilan yang sedang diperjuangkan umat Islam, bukan soal anti Pancasila. HTI juga dalam pembelaannya menyebut soal keadilan.

Bagi saya, SBY maupun Anies punya gaung senada dengan Amien Rais yang selalu bicara keadilan dan Islam. Sekarang kita mau tanya, waktu sby berkuasa apakah dia sudah terapkan konsep keadilan itu? Ratusan trilun uang subsidi di pompa ke masyarkat. Siapa yang menikmati? Yang punya mobil dan motor serta yang punya aliran listrik. Lantas gimana nasip dengan orang miskin yang tidak punya kendaraan dan listrik? Amien Rais, sewaktu dia ketua MPR terjadi perubahan UUD 45, dan pasal 33 yang merupakan jiwa keadilan ekonomi bagi rakyat justru di amandemen, yang akhirnya melahirkan UU MIgas dan PMA yang pro pemodal. Melemahkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Anies, gimana dengan janji kampanye rumah DP O%? Sampai sekarang tidak ada kejelasannya. Penataan daerah kumuh terbengkalai. Bahkan penerima kartu KJP berkurang ratusan ribu dibandingkan era Ahok. Semua tahu itu sangat diperlukan bagi keadilan Rakyat miskin jakarta. Subsidi daging dihapus dan direktur bumd pasar induk terpaksa mengundurkan diri karena anggaran tidak kunjung turun untuk menyalurkan daging subsidi. Padahal dana tersedia di APBD. Prabowo juga selalu bicara keadilan atas nama Rakyat. Faktanya selama dia pegang HKTI tidak ada peningkatan pemberdayaa petani dan nelayan. Bahkan program pemberdayaan nelayan pulau seribu tidak berubah lebih baik dibandingkan Ahok ketika Anies yang didukunnya jadi gubenur dki. Mungkin kini lebih buruk dibandingkan era Ahok.

Masalah keadilan negeri ini sudah didengungkan sejak Indonesia merdeka. Namun upaya itu selalu berakhir ketika presiden terpilih dan kekuasaan didapat. Barulah diera Jokowi keadilan itu menjadi program menyeluruh. Bukan membagikan uang dan beras ala komunis tetapi memberi kemudahan akses barang dan jasa kepada rakyat dengan keadilan distribusi modal lewat ekspansi fiskal dalam bentuk kredit usaha dan penyediaan logistik sistem yang solid. Menciptakan iklim berusaha yang sehat lewat kebijakan ekonomi dan investasi pro produksi agar pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dari semua lapisan. Menghapus bisnis rente yang selama ini menimbulkan distorsi atas kebijakan ekonomi pro Rakyat miskin.

Jokowi telah melakukan banyak hal yang tanpa retorika namun kerja nyata untuk keadilan sosial bagi semua. Contoh sederhana aja, kebijakan BBM Satu Harga terlalu sulit untuk dijalankan dan di era sebelumnya ini tidak mungkin terjadi. Mengapa ? Karena Kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan infrastruktur yang tidak merata, menghambat distribusi pasokan BBM. Akan tetapi, apa pun Jokowi lakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kini program itu dirasakan oleh rakyat yang jauh dari Jawa. Kalaulah Jokowi mengutamakan citra tentu dia tidak perlu repot memikirkan keadilan harga. Dia focus saja bangun di jawa. Tetapi tidak. Dia lebih mengutamakan keadilan bagi rakyat. Tentu keadilan yang proporsional dimana yang kerja banyak dapat banyak, kerja dikit dapat sedikit.


Wahai tuan tuan yang sange mau berkuasa, bercermin lah lebih dulu sebelum menggunakan nama Islam untuk membela keadilan. Islam terlalu tinggi nilai nya untuk di manfaatkan demi sange kekuasaa

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...