Monday, September 20, 2021

Kita mendukung orang baik.

 




Saya punya visi membangun kawasan industri ASEAN  di China. Visi itu saya sampaikan kepada Direktur business development Holding. Ada tiga hal yang saya jelaskan “ mengapa, bagaimana, kemana.” Dia menyimak dengan seksama. Setelah itu, dalam 3 bulan dia datang ke saya lengkap dengan business plan. Detail sekali. Saya baca cepat sekali dan tahu apakah dia benar menterjemahkan visi saya itu. Kalau benar, maka atas dasar  business plan itu saya adakan rapat direksi lengkap. Dalam rapat terjadi saling saran. Sejak itu business process berlanjut sampai ke Studi kelayakan dan eksekusi.


Apakah saya percaya begitu saja atas sistem yang ada? Oh tidak. Saya ada orang kepercayaan yang secara personal lebih mengenal saya. Loyalitasnya  lebih kepada kepercayaan atas visi saya dalam bisnis. Dia tidak takut mengkritik saya. Tidak ragu mengingatkan saya. Walau dia bukan pengambil keputusan namun dia hadir secara phisik di dalam sistem itu setiap hari. Dialah yang tampa saya minta akan melaporkan kalau ada kejanggalan. Sehingga saya bisa response cepat. Juga diantara stakeholder perusahaan, saya punya teman setia yang bisa memberikan informasi hal yang tak luput dari pengawasan saya. Sehingga saya efektif melakukan supervisi.


Kalau anda diatas puncak kekuasaan, entah perusahaan atau pemerintahan, entah organisasi sosial, tidak akan bisa sukses memimpin kalau orang terdekat anda salah menterjemahkan visi anda. Itu akan berdampak luas terhadap agenda anda. Karena sebagai pemimpin anda tentu tidak paham detail. Tetapi visi anda berhubungan dengan agenda anda. Anda tidak akan berhasil dengan agenda anda memimpin kalau orang sekitar anda tidak paham detail terhadap visi anda. Lebih  buruk lagi kalau orang sekitar anda lebih banyak memuji anda tanpa ada keberanian mengkritik. 


sistem yang sudah established bukan ruang kosong. Disana ada kepentingan banyak pihak. Ada beragam intrik dengan beragam tujuan. Kalau anda terjebak dengan sistem itu, maka anda jadi pecundang. Di depan anda mereka semua memuji anda tapi dibelakang anda mereka berkata “ Bego dia.”. Itulah yang terjadi pada Abas. 


Ingat! apabila orang terdekat anda selalu memuji anda, itu artinya dia sedang membunuh anda lambat lambat. Dia sama seperti tikus yang makan otak ayam yang sedang tidur.  Ayam mati dalan keadaan tertidur karena terlena oleh setiap tiupan tikus.  Orang yang tulus dan setia kepada anda, adalah mereka yang menyembunyikan kebanggaannya kepada anda dan orang pertama yang mengingatkan anda, walau karena nada kritiknya terdengar sangat pahit. 


Saya sebagai rakyat jelantah terpanggil mengkritik Jokowi sebagai pribadi agar berhati hati kepada orang sekitarnya, dan pada waktu bersamaan saya mengingatkan dia sebagai Presiden RI untuk tegas meresponse sistem negara yang tidak sesuai dengan agenda dia. Kalau karena itu saya di bully, itulah harga yang saya bayar untuk negeri yang saya cintai. Dan lagi toh,  saya tidak berharap apapun dari kekuasaan dia. Saya bukan politisi, bukan pejabat, bukan tokoh ormas, bukan pengamat , bukan influencer, bukan pengusaha rente.


Saya hanya rakyat jelantah yang mencintai Jokowi. Karena dia orang baik dan saya ingin orang baik bisa berprestasi baik,. Saya percaya Jokowi mendengar kritik saya. Paham ya sayang.

Sunday, September 19, 2021

Realitas politik


 



Indonesia itu mayoritas penduduknya adalah Islam. Dalam konstelasi politik nasional yang menentukan itu ada tiga yaitu Nasionalis, TNI dan Polri dan Islam. Takdir bangsa ini sejak berdiri ditentukan oleh  tiga kekuatan itu. Semua pemain politik sangat sadar bahwa kalau mereka mau selamat memimpin maka tiga hal itu harus dijaga. Makanya jangan kaget kalau RUU Haluan Idiologi Pancasila kandas.


di DPR, RUU kesamaan gender juga kandas. Karena 500 lebih anggota DPR tidak berani dan takut ketika MUI bersikap : no way.

Bahkan PDIP partai nasionalis , merasa lebih PeDe kalau Ma’ruf Amin sebagai wapres daripada Mahfud MD. Sebelumnya Periode pertama juga PDIP memasangkan JK yang ketua Dewan Masjid Indonesia dan anggota dewan Pakar NU sebagai Wapres mendampingi Jokowi. Pada periode pertama dan kedua, kemenangan Jokowi sangat tipis,dan bisa dibayangkan kalau PDIP tidak merangkul kekuatan kanan sabagai mitra koalisi. Itulah realitas politik di negeri ini. 


Dalam suasana demokrasi, pemimpin terpilih tidak bisa semudah itu bersikap terhadap kekuatan Islam informal. Kekuatan informal itu diam bukan berarti mereka lemah. Anda bisa bisa liat bagaimana kalau NU dan Muhammadiyah , MUI bersikap. Ahok yang begitu besar dukungan dan hebat prestasinya, jatuh. Bahkan setelah Anies berkuasa, tetap saja tidak ada yang gegabah menjadikan Anies pesakitan. Karena salah bersikap akan merugikan partai nasionalis dalam pemilu nanti. Itulah realitas politik. 


Ketika presiden Perancis tidak menghukum tegas pihak yang melecehkan nabi Muhammad, Jokowi langsung bersikap keras. Engga ada urusan dengan  poltik luar negeri demi menjaga suasana batin umat Islam. Bahkan Indonesia ambil bagian dalam proses perdamaian di Afganistan sehingga Taliban punya hak politik di meja perundingan. Anda bisa lihat pemerintah tidak bisa melarang kedatangan HRS ke Indonesia dan setelah itu proses peradilan HRS adalah juga proses poltik sebenarnya. Tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, proses peradilan sulit menjadikan HRS sebagai pesakitan.


Nah yang jadi pertanyaan adalah mengapa rezim penguasa harus tersandera dengan kekuatan informal itu ? Karena poltik kita masih feodalistik. Belum berpolitik sebagai kekuatan moral atas nama keadilan dan kesejahteraan sosial. Buktinya rasio GINI sangat lebar. Politik masih berorientasi kepada status sosial dan kekayaan. Karena itu sulit untuk bisa mandiri lepas dari bayang bayang kekuatan primordial. Kita yang mendambakan kehidupan poltik seperti amanah Pancasila, ternyata Pancasila bukan idiologi tertutup tetapi terbuka… Itulah realitas poltik di negeri ini.


Saturday, September 11, 2021

Hanya tempat uji coba

 




Huawei tahun 2003 datang ke Indonesia menawarkan teknologi 3G kepada operator exxel.  Penyediaan perangkat pada BTS. Exxel terima saja selagi engga bayar. Tapi apa yang terjadi ? Selama 2 tahun mereka menghadapi banyak masalah. Setiap hari ada saja keluhan. Beda dengan perangkat siemen dan Nokia yang established. Insinyur china cepat atasi setiap ada masalah. Tapi setelah  dua tahun jaringan yang menggunakan perangkat Huawei itu,  jadi stabil dan established. Insinyur china berhasil dengan gemilang melewati semua phase uji coba. 


Setahun kemudian, Huawei salip dan libas Siemen dan Nokia. Sampai nyaris bangkrut dibuat tak berdaya oleh huawei. Andaikan huawei tidak dapat akses untuk uji coba tekhnologinya di Indonesia, tentu mereka tidak mungkin jadi raksasa dalam Tekhnlogi jaringan wire less. Jaringan insfrastruktur telekomunikasi itu adalah sistem yang tidak bisa hanya diuji di laboratorium dan prototipe. Tetapi harus ada uji lapangan. Mengapa ? Itu masalah geografis dan integrasi dengan Tekhnlogi  lain yang sudah exist. 


Sama juga dengan Vaksin. Vaksin itu tidak bisa hanya berdasarkan uji lab dan prototip dengan skala akademis,  tetapi harus diuji coba di lapangan dalam komunitas besar. Nah dari ujicoba lapangan itu akan diketahui apa kekurangan dan resiko yang timbul.  Tentu tidak semudah menerapkan pada hardware telekomunikasi. Karena ini menyangkut nyawa dan sistem antibodi manusia dalam jangka panjang. Makanya china ( sinovac ) berusaha membujuk negara yang mau menggunakan vaksin buatannya. Mengapa ? Di china sendiri sinovac gagal dapatkan izin secara nasional. Uji coba hanya sebatas kepada prajurit militer saja. Bukan kepada rakyat biasa. 


Nah kebetulan,  Indonesia salah satu negara yang bersedia menggunakan vaksin sinovac dalam skala komunitas besar. Itu tidak begitu ada resiko. Karana jenis vaksin inactive virus. Tapi untuk jenis mRMA nah itu lain. Harus hati hati. Dampaknya sangat buruk dan berjangka panjang bagi kesehatan kalau ada masalah. Lucunya, seharusnya sinovac bangun pabrik di indonesia. Karena mereka sukses berkat uji coba di negara kita. Ini malah yang mau bangun pabrik adalah Walvax Biotechnology, dengan produksi Walvax COVID-19 vaccine. Padahal itu masih tahap uji klinis belum secara luas. Dan lagi Itu vaksin mRMA, sangat beresiko kalau ada masalah. 


Di bidang hitech kita mau saja jadi tempat uji coba tekhnologi sistem telekomunikasi tanpa ada konpensasi alih Tekhnlogi atau membangun industri high tech di Indonesia. Dalam hal pharmasi dan vaksin sama juga. Hanya jadi tempat uji coba doang dan jadi konsumen. Demikianlah kisah dari negeri rakyat jelantah. Terlalu banyak orang pintar tetapi banyak bicara doang

Garuda Indonesia kalah di LCIA.

 






Pengadilan Arbitrase Internasional London atau London Court International Arbitration (LCIA) telah memutuskan kemenangan Helice Leasing S.A.S selalu penggugat atas PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terkait pembayaran uang sewa. Saya membaca itu sempat terkejut. Sebetulnya BIN membantu Garuda dalam kasus international. Ini bukan sekedar kasus perdata, tetapi sudah menyangkut reputasi negara. Kekalahan Garuda di LCIA itu bagaimanapun akan berdampak kepada tingkat kepercayaa international terhadap BUMN. 


Desember 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Hadinoto Soedigno, tersangka kasus korupsi PT Garuda Indonesia.Hadinoto merupakan tersangka ketiga dalam kasus suap di Garuda. KPK lebih dulu menetapkan bekas Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soearjo menjadi terasangka suap dan tindak pidana pencucian uang.


Kasus penyuapan itu terjadi dalam rangka pembelian mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC melalui Soetikno, Boss PT Mugi Rekso Abadi. MRA didirikan oleh Adiguna Sutowo dan Dian M. Soedarjo, Soetikno. Berkaca kepada kasus tersebut, sangat patut diduga bahwa pengadaan pesawat atau leasing selalu korup. Kalau KPK punya bukti kasus Korupsi Garuda, itu bisa mematahkan gugatan Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC. Mengapa ?


Eropa dan AS adalah negara penggagas sistem good governance dan kemudian menjadi standar dalam WTO dan OECD. Good Governance standar juga diperluas ke dalam Environmental, Social, and Governance (ESG) compliance.  Artinya tidak boleh pengadilan memenangkan kasus perdata kalau terindikasi korporat itu terlibat dalam corporate crime secara langsung maupun tidak langsung dan atau merusak hubungan dengan stakeholder.


Mengapa kita membiarkan saja Garuda dihajar di LCIA? Apakah serendah itu harga diri bangsa kita, dan nasionalisme kita. Bagaimana kita mau menjaring dana ribuan triliun yang dilarikan obligor BLBI dan kroni Orba ke luar negeri kalau masalah sepele itu saja kita jadi pecundang? Entahlah saya kehilangan kata kata meliat kenyataan  tersebut. Bayangkanlah, kalau Garuda menang karena dukungan bukti pelanggaran Good Governance dan ESG, tentu akan membuktikan kedunia bahwa kita negara yang digaris depan membrantas praktek korupsi, terutama kejahatan korporat. 


Engga ada urusan kalau karena itu kita harus membuka borok dalam negeri, toh perang terhadap korupsi adalah perang sepanjang massa. Tugas setiap rezim adalah memerangi itu agar korupsi terus berkurang. Pak Jokowi, mohon jadikan setiap kasus gugatan lender atau kreditur ke LCIA, sebagai cara kita membongkar kasus corporate crime international. Jangan seenaknya mereka merasa bersih. Era sekarang kejahatan terbesar dilakukan oleh lender atau kreditur dengan modus korupsi atas sumber daya perusahaan  negara. Agar akhirnya negara bailout dan rakyat dikorbankan


Tuesday, September 7, 2021

Negara direpotkan oleh mereka saja

 




Paska kejatuhan Soeharto tahun 1998, BPPN dibentuk. Kredit macet perbankan diserahkan kepada BPPN. Asset sebagai collateral dilelang untuk dapatkan cash bagi APBN. Lelang asset digelar, mendadak muncul OKB yang engga jelas reputasinya jadi pengusaha kakap ikut lelang asset. Para OKB itu hanya candy dari obligor atau  proxy dari obligor BLBI sendiri. Harga lelang asset berkisar 30% dari nilai buku.  Tahun 2003 ada penyelesaian utang antara obligor dan Pemerintah (MSAA)  dan keluarlah Surat Keterangan Lunas (SKL ).


Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 komoditas utama, seperti CPO,  Batubara dll  melonjak naik di pasar global. Asset yang tadi dibeli dari lelang BPPN dengan harga diskon 70% oleh OKB, digadaikan ke bank. Dengan mengemas neraca dan hitungan prospek masa depan harga tanah naik,  dapat kredit bank. Kemudian, berlanjut mereka melepas saham di bursa dapatkan capital gain berlipat. Belum puas.  Alasan ekspansi, mereka juga jual obligasi di pasar uang. Belum puas? Asset bank yang sudah diserahkan  ke pemerintah dibeli lagi lewat lelang dengan harga murah. Ya, tahun 2004 sampai tahun 2008 benar benar pesta tampa jeda.


Bayangkan, betapa hebatnya rekayasa mereka melipat uang negara. Ekonomi tumbuh pesat dan para obligor hidup senang di luar negeri. Hebatnya, tahun 2010 ekonomi menurun akibat krisis wallstreet tahun 2008, dan terus berlanjut tahun 2013. Selama krisis itu ribuan triliun uang hasil pesta pindah keluar negeri lewat produk ETF. Memenuhi brankas trust account obligor BLBI di Singapore, Hong Kong, Swiss. Sementara di Indonesia harga saham mereka terjun bebas, hutang bank terancam NPL. Dalam sitiuasi itulah Jokowi didorong maju jadi presiden.


Era Jokowi tahun 2015, Tax Amnesty diadakan dengan harapan rekening trust itu pindah ke Indonesia atau dicatatkan sebagai sumber penghasilan kena pajak yang diputihkan.  Ternyata  lebih banyak memutihkan asset dalam negeri saja yaitu Rp4.813,4 triliun, sementara yang diluar negeri hanya Rp. 146,7 triliun. Era Jokowi tercatat negara asal pemberi hutang terbesar  Indonesia adalah Singapore. Investasi dalam bentuk hutang itu mengalir ke Indonesia lewat pasar obligasi negara,  yang sebenarnya internal settlement antara boss obligor BLBI dengan candy.


Kemudian lewat trust account mereka di Singapore terjadi gelombang akuisisi  pada perusahaan blue chip dan prospektif , yang lambat laun tampa disadari praktis mayoritas perusahaan itu jadi milik Singapore.. Periode kedua Jokowi, masuk pandemi covid, lucunya mereka dapat fasilitas program recovery ekonomi COVID, dalam bentuk pajak dan relaksasi kredit dan memaksa bank harus melakukan restruktur kredit ( NPL) sampai tahun 2023. 


Jadi sejak reformasi sampai sekarang negara hanya repot urus mereka itu itu saja. Dan setiap kebijakan ekonomi, mereka pesta. Demikianlah, kisah dari negeri rakyat jelantah…

Tuesday, August 17, 2021

Taliban di Afganistan


 

“ Pah, Taliban itu kan teroris? Islam radikal ? Tanya oma tadi waktu makan siang.


“ Taliban bukan teroris. Taliban dalam bahasa pashto artinya pelajar. Kehadiran mereka kali pertama di utara Pakistan pada tahun 1980an. Tujuan mereka adalah mendirikan negara Islam berdasarkan Syariah Islam. Dan menjadi sebuah gerakan politik setelah Unisoviet hengkang dari Afganistan. Itu sekitar tahun 1990an.“


“ Tetapi terkesan sama dengan ISIS. Sangat radikal menerapkan ajaran Islam”


“ Yang terkesan sama dengan ISIS, Al-Qaeda itu adalah mujahidin dari pihak asing yang bertempur melawan pendudukan Unisoviet atas Afganistan. Kebetulan di dalamnya ada faksi Taliban, Pashtun, kelompok etnis terbesar di Afghanistan dan secara tradisional mendominasi negara Afghanistan. Nah kaum  mujahidin memang dari awal dibiayai oleh gerakan Wahabi Arab Saudi dan dilatih itu CIA untuk menghadapi pasukan Unisoviet. Walau  didalam mujahidin itu jada faksi Taliban yang tentu beda dengan Taliban yang ada di Pakistan utara”


“ Bingung. Kan Taliban yang pernah berkuasa paska tahun 1990an

di Afganistan”


“ Benar. Tahun 1990 an itu Taliban dari faksi mujahidin. Yang akhirnja dihabisi AS karana dianggap bagian dari AL Qaeda,  teroris yang bertanggung jawab atas serangan Bom gedung kembar di New York.”


“ Tambah bingung “


“ Taliban itu terdiri dari dua group. Satu, dari faksi mujahidin yang merupakan etnis mayoritas di Afganistan dan satu lagi yang ada di utara pakistan. Sebetulnya mereka satu etnis tetapi dipisahkan oleh Inggris waktu pembagian wilayah ex jajahannya. Garis perbatasan ini sampai sekarang dipersengketakan oleh Pakistan dan Afganistan. Nah Taliban yang ada di utara Pakistan itu mereka moderat sama seperti  Islam NU dan Muhamamdiyah”


“ terus sekarang yang berhasil tumbangkan presiden Afganistan, Taliban mana ?


“ Taliban yang ada di utara Pakistan. Mereka warga Afganistan tapi juga punya passport Pakistan. “


“ Kenapa cepat dan mudah sekali Taliban jatuhkan pemerintahan Afganistan? Mereka kan hanya kekuatan sipil bersenjata”


“ Ya karena sebetulnya kekuatan Taliban itu juga adalah kekuatan militer Pakistan. Hanya beda seragam doang. Intel militer Pakistan memberi mereka sumber daya keuangan, pelatihan, senjata, dukungan logistik, dan tempat perlindungan di wilayah Pakistan. Dan kebetulan china sekarang menjadi sumber dana investasi dan APBN Pakistan. Paham ya sayang”


“ Terus kenapa mereka bebaskan tahan teroris isis dan Al-Qaeda”


“ Semua tahanan itu kan tidak semua terkait dengan AL Qaeda dan ISIS. Namanya Ghani kan rezim korup. Lawan politik dituduh  teroris biar punya alasan dipenjara. Dan dia bebas berkuasa sambil menikmati kucuran bantuan uang dari AS dan Barat. “


Oma manggut-manggut aja. Entah paham atau engga dia. “ udah makan, mama mau ke rumah emak. Boleh engga?


“ Pergilah.


***


Upaya perdamaian di Afganistan itu terjadi melalui proses panjang sejak tahun 2013. Berawal dari niat Qatar.  kemudian OKI menunjuk Indonesia untuk menjadi jembatan antara Taliban dan pemerintah Afganistan.  "Waktu itu banyak yang menyampaikan kepada saya, ke Afghanistan itu dibatalkan saja," ujar Jokowi bercerita Kunjungan kenegaraan ke Afghanistan, Januari 2018 lalu. “ Delapan hari sebelum saya datang ke Kabul, ada bom yang menewaskan 20 orang. Dua hari sebelum saya mendarat, ada bom yang menewaskan 103 orang. Bahkan 3 jam sebelum saya turun di Kabul, ada serangan yang menewaskan 5 orang dan belasan luka-luka. Jadi kalau memberikan saran saya jangan  ke Afghanistan ada benarnya,"  lanjut Jokowi.


Namun, Jokowi memiliki pertimbangan lain. Ia merasa harus tetap datang ke Afghanistan meski dalam kondisi keamanan yang tidak stabil. Sebab, Indonesia sudah berkomitmen untuk berkontribusi terhadap perdamaian di negara tersebut. Apalagi itu amanah UUD 45 yang harus dilaksanakan presiden. Bahwa Indonesia harus itu aktif menciptakan perdamaian dunia.   Tentu Jokowi tidak pergi begitu saja. Operasi intelijen sudah dilaksanakan jauh sebelum kunjungan Jokowi. 


Jokowi  mempercayakan JK memimpin operasi diplomasi dan lobi kepada semua pihak yang terkait dengan perdamain di Afganistan. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 JK melakukan pertemuan dengan kelompok yang bertikai 4 kali. Walau presiden Ghani memberikan jaminan keselamatan atas kunjungan Jokowi namun pihak Taliban sendiri komit tidak akan ada aksi selama kunjungan Jokowi.


Itu  sebabnya “‘waktu pertemuan pertama dengan Presiden Ashraf Ghani, beliau menyampaikan, Pak Jokowi, kelihatannya hanya Indonesia yang dapat mempertemukan kelompok-kelompok bertikai di Afghanistan, mewujudkan rekonsiliasi. Oleh sebab itu, saya menindaklanjuti ke sana," ujar Jokowi.


Benarlah, kunjungan Jokowi ke Afganistan tanpa ada insident apapun. Namun sayang presiden Ghani menolak usulan Jokowi “ Afghan-owned, Afghan-led” atau yang dipimpin dan dilakukan sendiri oleh Afghanistan. Tanpa keterlibatan asing. Padahal Taliban sudah setuju. Tapi karena sikap keras kepala Ghani dan AS yang lepas tangan, akhirnya Taliban terpaksa minta dukungan China. Saya yakin Jokowi akan patuh  kepada UUD45 yaitu mendorong terciptanya perdamaian berdasarkan Afghan-owned, Afghan-lead. Kita tidak mungkin pro china atau AS untuk menganeksasi rakyat Afganistan.


***


Setelah negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat di Doha tersendat pada September 2019, China mencoba mengisi kekosongan dengan mengundang Baradar untuk berpartisipasi dalam konferensi intra-Afghanistan dua hari di Beijing.  Awalnya dijadwalkan pada 29 dan 30 Oktober tahunn2019.  Itu ditunda setidaknya dua kali, pada bulan Oktober dan November, sebelum China dan akhirnya dunia jatuh ke dalam krisis COVID-19.  Pertemuan itu tidak pernah terjadi. Dilanjutkan tahun 2021. Kalau akhirnya  China mendukung Taliban, itu  diluar perhitungan JK.  Tentu JK sangat menyesalkan keterlibatan China. Padahal diam diam Taliban sudah menjalin hubungan dengan china sejak tahun 2016.


Tahun 2019 dalam email ABA  ke NSA, meminta kepada presiden AS agar keluar  dari Afganistan. Sebelum membuat keputusan itu, Trump melakukan pembicaraan rahasia dengan top level Taliban. Akhirnja pertemuan itu dibantah oleh Trumps. Namun Februari 2020,  AS dan Taliban telah menandatangani "perjanjian untuk membawa perdamaian" ke Afghanistan setelah lebih dari 18 tahun konflik.  Berdasarkan perjanjian tersebut, para militan juga setuju untuk tidak mengizinkan al-Qaeda atau kelompok ekstremis lainnya beroperasi di wilayah yang mereka kuasai.


Setelah itu Pihak  AS membiarkan saja Taliban melakukan serangan ke beberapa distrik yang sehingga sebagian besar kota di Afganistan berhasil direbut, sampai akhirnja ibukota, Kabul jatuh ke Taliban.  Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari ibukota. Selanjutnya masa depan Afganistan sudah didesign oleh Beijing dan kepala kantor politik Taliban di Qatar, Baradar. Tentu ada juga keterlibatan. Jepang, Qatar Inggris, Rusia, Israel dalam proyek jalur pipa dan logistik untuk memanfaatkan kawasan Asia tengah yang kaya minyak dan gas serta Rere Earth. 


Kedepan penyelesaian politik di Afganistan sangat tergantung pembagian konsesi antar TNC masing masing negara besar.  Kalau pembagian smooth maka semua akan baik baik saja. Pemerintahan Taliban akan menerapkan Islam moderat. Nah kalau ingin tahun politik Afganistan setelah rekonsiliasi ya liatlah Myanmar sekarang. Kira kira seperti itu. Rezim yang berdiri berkat kartel bisnis. Jadi Taliban sekarang sangat berbeda dengan 20 tahun lal


Konstitusi mempersatukan kita.

 



Tahun 1987 saya sedang satu kendaraan dengan pimpinan partai yang juga preskom saya. Kami sedang dalam perjalanan ke puncak, Bogor. Mampir sebentar di warung makan. Saat itu disebelah meja kami terdengar perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap salah satu partai. Kami asyik aja makan. Setelah usai makan dan kembali ke mobil , pimpinan partai melirik saya” Jel, kasihan kadang sama rakyat. Mereka membahas apa kata koran. Padahal koran tidak pernah memuat berita dibalik peristiwa. Apa yang dibahas oleh rakyat itu semua omong kosong. Karena itu berita koran juga omong kosong. “ katanya.


“ Maksud bapak “ tanya saya bingung.


“ Sebetulnya tidak ada perbedaan pandangan politik. Apakah itu karena faktor agama atau idiologi. Konstitusi kita sangat sakti. Sehingga sehebat apapun perbedaan, ia akan merekat sendiri. Komunis pernah memberontak. Golongan Islam pernah berontak. Semua gagal dan akhirnya kembali kepangkuan ibu pertiwi dalam sesal. Tapi kadang orang suka berfantasi melewati batas konstitusi. Terkesan menakutkan dan mengkawatirkan. Padahal itu semua omong kosong.


***

Dunia awam sekarang terfokus kepada idiologi komunis dan agama Islam. Semua analisa geopolitik dan Geostrategis pasti dikaitkan dengan komunisme atau Islam radikal ( IR)  sebagai trouble maker. Dan memang seperti covid. Fakta covid itu mengkawatirkan, tidak bisa dibantah. Begitu juga komunis maupun IR punya catatan gelap dan bau amis darah. Itu fakta. Tetapi membuat kesimpulan komunis dan IR  sebagai hal yang menakutkan dan harus dimusuhi, jelas tidak tepat.  Tidak akan menyelesaikan masalah. Akar masalah bukan pada idiologi atau agama. Tetapi pada ekonomi dan bisnis.


Belanda akhirnya pada tahun 1949 menerima formula KMB  untuk mengakui kedaulatan negara Indonesia. Itu karena tekanan AS sebagai pemenang perang dunia kedua. AS mau melakukan itu karena alasan ekonomi untuk kepentingan TNC minyak dan tambang. Selanjutnya karena agenda kepentingan itulah proses politik bergulir dari satu rezim ke rezim berikutnya. Apa yang kita tahu dari sejarah dan koran seperti pemberontakan komunis, DII/TII, Permesta. Itu hanyalah riak dari gelombang yang terjadi karena arus kencang dibawah permukaan. Engga percaya? Soeharto naik jadi presiden, 90% SDA kita dikuasai asing.


Apakah Soeharto semudah itu dijatuhkan? Lagi lagi karena kepentingan agenda asing yang perlu paradigma baru dalam cara menguasai sumberdaya. Soeharto closed file. Rezim reformasi berhasil menjatuhkan Soeharto karena adanya dukungan asing. Terbukti selama era reformasi kita menyatu dengan liberasime investasi, perdagangan, financial dan IT ( termasuk telekomunikasi). Ini babak baru. Kalau tadi sumber daya dikuasai negara sekarang dikuasai oleh pasar lewat privatisasi, divestasi, konsesi, Aset sekuritisasi, bursa, digitalisasi, akuisisi.


Untuk mengamankan agenda asing itu, konstitusi kita mengawal dengan ketat agar tidak boleh ada yang menolak karana alasan idiologi atau agama. Sementara rakyat sibuk berdebat seakan terjadi polarisasi. Cebong dan kadrun. Tetapi pemerintah senyum aja. Tak nampak kawatir. Jokowi masih sering bagi bagi sepeda dan blusukan. Pemerintah cerdas mengaplikasikan UUD dalam bentuk UU dan peraturan agar NKRI tetap kokoh walau berdiri diatas birokrat yang culas dan elite yang brengsek sekalipun. Sampai kini NKRI tetap kokoh dan tentu besok.


Sunday, August 15, 2021

Syarat menang Pilpres

 




Dalam sistem demokrasi dimana pemilihan presiden dilakukan secara langsung.  Kandidat hanya bisa maju dan sukses apabila terpenuhi beberapa kondisi. Tetapi saya akan jelaskan tiga saja. Karena ini yang significant.


Pertama. Diusung oleh partai yang suaranya diatas ambang batas bisa calonkan presiden. Kalau suara tidak cukup maka harus koalisi dengan beberapa partai. Umumnya partai hanya mengusung kadernya sendiri. Kecuali mendukung calon dari kader partai lain engga ada masalah. 


Kedua, punya saksi di TPS sampai ke ketingkat 2 dan 1 serta di pusat. Saksi ini harus kader partai yang sudah terbina dengan baik. Engga gempang disuap. Jadi militansinya harus teruji. Sehebat apapun partai kalau tidak punya kader yang loyal sulit menang. Apalagi gampang disogok karena dibayar partai ala kadarnya. 


Ketiga. Punya dukungan dari TNI dan Polri. Mengapa ? Untuk  TPS yang berada ditempat sulit dijangkau telepon dan transportasi, itu hanya bisa dijangkau oleh aparat TNI dan POlri. Maklum mereka ada dimana saja dan menjadi pembina keamanan rakyat. Suara di daerah terpencil ini tidak sedikit. Diperkirakan 10% dari jumlah daftar pemilih. Suara mereka sama berharganya dengan suara kita yang ada di kota. Artinya kuasai TNI dan POLRI itu sama saja ngantongi 10% pemilih.


Nah dengan tiga syarat itu diperlukan uang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk partai yang punya suara melewati ambang batas seperti PDIP, tidak begitu besar ongkos. Karena hanya perlu koalisi pendukung. Ini umumnya deal konsesi menteri aja kalau menang. Tapi bagi partai yang tidak cukup suara melewati ambang batas, itu perlu ongkos mahal mendapatkan tambahan suara untuk mengusung capres. Itu angkanya bisa triliunan. Apalagi itu bukan kader partai. Makin mahal lagi ongkosnya.


Saksi itu harus terdaftar sebagai anggota partai. Engga bisa dari relawan. Honor mereka sedikitnya Rp 500 ribu sehari. Hitung aja total TPS ada 800.000. Kalau satu TPS perlu 4 orang maka sehari ongkosnya Rp 2 juta. Kalau 800.000 maka total ongkos secara nasional Rp 1,6 triliun. Itu tidak termasuk program pelatihan sebelum Pilpres yang bisa mencapai Rp 1 triliun.  Dukungan TNI dan Polri. Itu partai harus ada Deal tersendiri dengan mereka. Biasanya dukungan TNI dan Polri itu lebih kepada pertimbangan strategis dan politik. Tidak semua partai didukung. Hanya satu saja. Kalau Deal terjadi, ya ongkos harus siapkan. Itu engga kecil.


Itu belum termasuk ongkos kampanye, iklan TV, media luar ruang, influencer sosial media, road Show. Diperkirakan anggaran untuk menjadikan seseorang penghuni istana sedikitnya Rp 10 triliun. Mana ada partai uang sebanyak itu. Ya terpaksa gotong royong dengan pengusaha. Engga  ada duit, ya sumber daya partai engga jalan. Kekalahan hanya soal waktu

Wednesday, August 11, 2021

Megawati



Anda bisa bayangkan, seorang ibu. Dia tidak berasal dari cendikiawan, bukan pula pengusaha atau militer atau ustadzah. Dia hanyalah ibu rumah tangga. Karir politiknya diawali  di zaman dimana perbedaan dan demokrasi itu haram. Ketika orang takut terhadap rezim Soeharto, dia melawan. Tak sedikit kadernya mati dan diculik. Dan dari semua rintangan dan kezoliman yang dia terima itu, toh dia berhasil meniupkan Pluit reformasi menjadi gelombang demokrasi dari kaum muda. Soeharto pun jatuh. 


Dia pun terpilih jadi presiden. Keseharian  walau presiden dia tetap seorang ibu yang harus selalu ada untuk putra putrinya serta suaminya. Bagi pria memang tidak  mudah bisa berpikir multi task seperti itu. Tapi wanita memang punya kelebihan mampu berpikir hal yang berbeda pada waktu bersamaan. Gus Dur pernah berkata kalau saya banyak bicara tetapi wakil saya malas bicara. Waktu jadi presiden, Megawati dalam rapat kabinet tidak banyak bicara. Tetapi kalau dia bisa membuat keputusan yang tak mudah diubah orang. 


Ada catatan saya tentang sikap Megawati selama jadi presiden.


Pertama. Di era Megawati keputusan divestasi Freeport dikeluarkan sesuai PP 45/2003. Sebelum ada kejelasan dari Freeport, operasi tambang dihentikan. Tapi selama Megawati berkuasa, tarik ulur Freeport terus terjadi sementara Megawati tidak pernah berubah sikap. Freeport kembali beroperasi setelah Megawati berhenti dan  digantikan oleh SBY. PP 45/2003 diganti oleh SBY. Barulah di penghujung kekuasan periode kedua SBY teken MOU divestasi Freeport. 


Makanya 2015, Megawati sempat ngomel ke Jokowi  ketika kasus Freeport ribut terus dan tidak jelas arahnya. “ Hanya Freeport, ya Allah, enggak salah, ributnya panjang kayak gini? Urusan Freeport itu baru satu, lho. Mereka sudah ambil berapa saja?" kata Megawati. Itu sebagai sikap kekawatiran Megawati sepeti era dia berkuasa yang akhirnya dijegal oleh politik. Artinya, Jokowi harus selesaikan cepat. Jangan sampai jabatan habis, misi itu gagal.


Kedua. Masalah BLBI. Karena sikap kakunya Megawati  dengan IMF, terpaksa IMF lobi kepada ketua MPR agar skema MSAA diterapkan kepada obligor BLBI sebagai syarat dikeluarkannya SKL( surat keteranga lunas). Ketua MPR Amin Rais keluarkan tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Itu sama saja ditodong. Maklum kekuasan tertinggi ada pada MPR. Atas dasar itulah Megawati keluarkan inpres  No.8 Tahun 2002. 


Karana itu tahun 2003 IMF ditendang oleh Megawati. IMF juga harus mendukung exit strategi dari kebijakan sektor keuangan agar dalam jangka panjang Indonesia tidak dirugikan.  Ketiga. Setelah IMF keluar, Megawati teken Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini paket yang sangat luas dan mendasar, dari perbankan, Asuransi, pasar modal, perpajakan. Termasuk Sistem jaminan sosial nasional, pembentukan KPK. 


Hasilnya? Megawati bisa membalik situasi negatif menjadi plus. Kurs Rupiah yang semula Rp. 9.800 (2001) menjadi Rp. 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%.  Setelah SBY berkuasa, kebijakan itu dijadikan dasar SBY mensuplai M2. Tapi lebih banyak dihabiskan untuk subsidi BBM. Bukan bangun infrastruktur. Menurut JK, total subsidi BBM mencapai Rp 3000 triliun selama 10 tahun. Era SBY hutang berambah 10 kali dibanndingkan era Megawati. Padahal Megawati menanggung Beban BLBI sebesar Rp 600 triliun.


Kesimpulan. Soal Freeport, pionir penyelesaian itu di era Megawati. Yang membuka kembali Freeport adalah SBY. Dan menjelesaikan divestasi adalah Jokowi. Soal BLBI itu kebijakan konstitusi ( MPR). Potensi kerugian negara Rp 3000 T. Megawati hanya melaksanakan saja. Berlarutnya masalah BLBI itu era SBY dan kini Jokowi selesaikan dengan membentuk satgas BLBI. Era sby kita lost opportunity sebesar Rp 3000 triliun untuk hanya dibakar dalam subsidi BBM.


***


Waktu Megawati jadi presiden. Dia bersikap benar benar marhaen. Didikan ayahnya Soekarno tertanam  di hati dan otaknya. Betapa tidak. Dia mewarisi ekonomi nasional sedang Senen kemis, pertumbuhan ekonomi negatif 3,5%. Inflasi dua digit ( 13%). Gur Dur sudah berusaha keliling dunia cari bantuan, tetapi baik negara Islam maupun non Islam hanya beri dia janji. Megawati mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar berlunak hati kepada investor asing. Berlunak hati kepada IMF dan bank dunia. Apapun mereka minta ya beri. Yang penting APBN selamat. 


Sikap keras kepala Megawati menolak campur tangan asing. Itu bukan hanya retorika. Dia  hentikan operasi  ladang minyak Exxon di Riau dan Natuna serta block Cepu. Sementara Freeport yang  memberikan sumber devisa juga dihentikan operasinya. Tekanan dari IMF begitu kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan ancaman akan menghentikan bantuan dana.  Eh  Megawati malah memutus kontrak dengan IMF.  Tambah sulit aja APBN. Megawati malah perintahkan penghematan APBN. Anehnya dia suruh bangun jembatan Suramadu. Infrastruktur penting katanya. Ini soal keadilan. Darimana duitnya. Engga peduli. Jadi juga tuh proyek. 


Penjualan kapal tanker VLCC ( Very Large Crude carrier). Itu sikap Megawati yang sederhana dan marhaen banget. Dia tanya gimana beli kapal itu. Itu Pertamina sedang sulit akibat negera engga bisa bayar utang subsidi. Kenapa belanja lagi? Dijelaskan belinya dengan hutang melalui kontrak BBHP ( bareboat hire purchasing). Apa itu? Pertamina sewa kapal dengan hak opsi beli.  Sewanya selama jangka waktu tertentu dan harus tanggung biaya operasional. Pakai engga pakai ya bayar. Setelah kontrak sewa habis, kapal itu harus dibeli Pertamina seperti harga baru. Setelah dapat perjelasan, malah  dia perintahkan meneg BUMN untuk dibatalkan. 


Nah opsi kontrak itu BBHP itu dijual ke pihak lain. Jadi bukan kapal yang dijual tapi kontraknya. Rugi pertamina ? Lah wong kapalnya belum jadi dan belum dibeli oleh Pertamina. Belum keluar uang. Yang dijual cuman Kertas doang. Rugi Pertamina dimana ? Ya engga ada. Yang protes justru oposisi Bilang Megawati engga ngerti urus negara. Justru dari perjualan BBHP itu negara dapat uang untuk APBN.  Cara berpikir sederhana dan focus kepada kepentingan rakyat, membuat yang rumit jadi sederhana. Dan memang sederhana.  Yang protes itu ya para kurcaci asing dan pengusaha rente yang ngarep untung dari kontrak BBHP.


Ketidak sukaan  Megawati kepada Ibu Rini dan LBP sejak dia jadi presiden. Sampai kini ketidak sukaan itu nampak. Tapi tidak ada orang yang tahu alasannya. Megawati  memang tidak mau umbar kejelekan orang lain. Mungkin mereka tidak suka sikap keras kepala Megawati yang sangat marhaen. Engga mau dikte asing tapi terbuka untuk bermitra. Tentu yang menguntung kan negara, bukan menguntungkan asing atau pengusaha rente.  


Kalaulah Megawati itu tidak satu kata dengan perbuatan, engga mungkin para kader PDIP setia, dan bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Sampai  kini 20 tahun Megawati memimpin PDIP tanpa ada gejolak internal. Itu engga mudah. Kalaulah tidak ada integritas mana bjsa bertahan. Contoh partai lain selalu dirudung ribut antar pengurus. Dan saling jegal antar kader. Amin Rais yang dirikan PAN malah ketendang keluar. Gus Dur juga ketendang dari PKB. Golkar juga saling tendang atar elite. Wiranto ketendang dari Hanura. PD ditinggal keluar oleh para pendiri. Sempat ribut pula


Wednesday, August 4, 2021

Que sera sera?

 




Pandemi sudah berlangsung lebih 1,5 tahun. Jumlah yang meninggal sampai dengan minggu lalu sebanyak 97000 orang. Saya tidak akan membahas soal pandemi dari sisi penanggulangan dan kesehatan. Tapi saya akan membahas soal dampak ekonomi. Berdasarkan data desember 2020, korban PHK akibat kebijakan PSBB mencapai 2,7 juta orang. Artinya angka pengangguran bertambah jadi 9,77 juta. Apakah ini masalah ? Untuk negara besar dengan rasio GINI terukur dan terkendali engga ada masalah. Tapi untuk Indonesia itu sangat beresiko.


Mengapa ? Negera lain walau  terjadi ketimpangan penghasilan namun rasio sumber daya tidak begitu timpang. Misal china. Rasio GINI 46 % tapi sumber daya 100% negara kuasai. Ketimpangan hanya dari segi pendapatan. Sementara Indonesia walau rasio GINI 38,1 namun rasio GINI lahan dan SDA sangat timpang, yaitu 68,3. Artinya hanya 1% penduduk mengusahai 68,3 % lahan dan sumber daya. Sementara kekuatan ekonomi kita bukan ditopang oleh kelompok 1% itu tapi oleh 99 % rakyat lewat umkm pasar domestik. 


Nah apa jadinya bila 99% itu tidak punya akses ekonomi akibat kebijakan penanggulangan pandemi covid 19 ? Itu akan cepat sekali jadi masalah politik dan sosial. Chaos tidak bisa dihindari kalau tidak cepat diantisipasi untuk pembukaan akses ekonomi.  Sementara kelompok yang 1 % mereka  engga ngaruh. Ketahanan ekonomi mereka kuat dan cenderung mengandalkan pasar ekspor. Walau pasar domestik lesu atau nyungsep mereka tetap survival. Ya tinggal PHK aja. Inilah yang bisa menjadi pemicu chaos. Karena rasa ketidak adilan ekonomi.


Saya tahu pemerintah menghadapi dilematis. Antara ekonomi dan kesehatan. Tapi juga harus dipahami bahwa konndisi real ekonomi kita berbeda dengan china atau AS atau negara lain. Khususnya soal rasio GINI. Jadi engga bisa kita memakai standar negara lain dalam mengatasi pendemi. Karena ini bukan hanya menyangkut nyawa tapi juga ekonomi yang bisa berdampak luas secara politik.


Saya tahu selagi kita menerapkan standar luar menyelesaikan masalah internal selama itu sulit kita akan menyatukan suara. Persepsi berbeda tentang covid tidak bisa diselesaikan dengan salah atau benar tapi harus melalui kearifan lokal dengan tetap menghormati cara cara akademis. Kalau tetap dengan sikap seperti apa kata sains dan WHO ya saya hanya bisa berkata. “ Whatever Will be Will be. Que sera sera..”


Kita mendukung orang baik.

  Saya punya visi membangun kawasan industri ASEAN  di China. Visi itu saya sampaikan kepada Direktur business development Holding. Ada tiga...