Thursday, December 29, 2011

Revolusi sosial ?

Kemarin malam kedatangan tamu di apartement. Saya acap melihat dia di kuridor apartement dan ketika perpapasan saya hanya mengangguk sambil tersenyum. Karena sering ketemu kamipun bersapa dan tentu berkenalan. Ternyata dia orang yang ramah. Usianya sudah diatas 60 namun penampilan dan gayanya masih seperti anak muda. Dia becerita bahwa dia lahir di Hong Kong berayah dari Inggeris dan Ibu dari Hong Kong. Usia remaja dihabiskannya di London. Setelah menamatkan kuliah , dia tinggal di Hong Kong dan kemudian pindah ke Beijing. Dan terakhir menetap di Hong Kong. Pekerjaannya sekarang adalah pengusaha yang bergerak dibidang export dan import. Ciri khas bisnisnya memang sesuai dengan gaya orang Hong Kong kebanyakan. Memanfaatkan informasi yang luas untuk mendapatkan peluang bisnis. Dia membeli hasil tambang dan komoditas pertanian  dari Indonesia dan menjualnya ke China.

Walau terkesan dia pengusaha eksport import berkelas dunia dengan omzet triliunan namun dia melakukannya dari apartement. Tanpa karyawan dan juga tanpa kantor. Caranya, dia membeli Purchase Order dari pengusaha China yang terikat kontrak pembeli akhir. Maklum pembeli akhir  tidak bisa membayar tunai dan biasanya membayar tiga bulan.maka disinilah peluang dia dapat. Melalui koneksinya yang kebanyakan bangsawan kaya raya Arab yang tinggal di London, dia mendapatkan kepercayaan mengelola dana titipan ratusan juta dollar. Uang inilah yang menjadi kekuataannya mengambil alih pembiayaan kontrak. Margin keuntungan yang diberikan kepada bangsawan Arab jauh diatas bunga bank.Bagi orang Arab, bisnis ini lebih menguntungkan dan halal ketimbang mereka menempatkan dananya di Bank berbunga riba. Diapun kaya raya karena itu.

Karena dia banyak pengalaman bisnis di Indonesia dan juga di China, dia mengungkapkan kesannya terhadap China dan Indonesia. Menurutnya  kalau ada rakyat seperti kerbau  yang hanya boleh melihat kesatu arah dengan hidung ditusuk untuk dikendalikan maka itu adalah rakyat China. Walau kerbau terkesan perkasa namun tetap saja dia bodoh. Namun ada yang lebih bodoh lagi yaitu rakyat Indonesia. Mereka diberi kebebasan dalam suasana demokrasi. Mata dan pandangan mereka bebas kemana mereka mau hadapkan. Tapi mereka tetap lebih bodoh dari Rakyat China. Mengapa ? tanya saya dengan agak geram. Rakyat indonesia  hidup dalam sistem demokrasi yang bebas namun secara bebas pula pemerintah menipu anda semua. Pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, nyatanya kenaikan harga lebih cepat daripada pendapatan anda. dan tanah rakyat semakin menyusut kepemilikannya digantikan oleh pemodal besar. Hukum membuat anda menjadi orang bebas yang kalah. Rakyat China, jelas mereka kalah dihadapan penguasa tapi mereka dilindungi haknya  secara kekuasaan pula.

Saya hanya dapat memaklumi apa kata teman itu.  Memang benar bahwa peringkat kedua tertinggi kasus pelanggaran HAM sejak Lembaga HAM dibentuk adalah soal tanah. Dari tahun ketahun selalu kasus perampasan tanah rakyat terus meningkat. Karena tanah sudah menjadi mesin kapitalis untuk meningkatkan nilai modal.  Ketika krisis global , dunia kapitalis tidak lagi melihat high tech sebagai bisnis masa depan.  Dimasa depan hanya dua bisnis yang pasti berjaya yaitu pangan dan energy. Kedua hal ini membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Apalagi ditemukannya tekhnologi bio energy yang menggunakan bahan pangan seperti jagung , singkong, CPO sebagai bahan baku. Indonesia yang dikenal sebagai Negara agraris yang berada di lintasan khatulistiwa yang menikmati musim semi sepanjang tahun adalah wilayah potensi untuk mengembangkan modal menguasai bisnis pangan dan energy

Benarlah , ketika krisis global, harga pangan dan energy terus meroket. Bahkan sudah sampai pada tahap mengkawatirkan dunia. Jatuhnya rezim di Mesir karena harga pangan yang melambung hingga tak terjangkau rakyat. Sementara jumlah penduduk tertus bertambah dan kebutuhan pangan tentu semakin meningkat. Untuk beras saja diperkirakan tahun 2030 permintaan akan mencapai 50 juta ton pertahun. Kelihatannya ini era kesejahteraan bagi petani karena permintaan meningkat? oh tidak. Ini justru era pengganyangan petani. Para petani tidak berhak mendapatkan limpahan peluang bisnis itu. Yang berhak adalah pemodal dengan menguasai lahan ratusan ribu hektar dan tentu berakibat tersingkirnya petani dari lahannya, terutama petani gurem yang menguasai lahan hanya 0,5 hektar akan sangat mudah tersingkir. Mereka menjadi kumpulan pekerja berupah murah. Menjadi second class dinegeri sendiri.

Kekuatan pemodal tidak akan terhenti untuk terus menguasai lahan sepanjang yang bisa mereka kuasai. Ini sudah hukum bisnis , dimana ada peluang , uang dilempar walau harus mengorbankan orang lain. Hanya soal waktu revolusi sosial akan terjadi.  Mengapa ? Peluang besar yang diberikan pemerintah kepada system kapitalisme telah melahirkan segelintir pemodal menguasai lahan rakyat dalam jumlah besar. Mungkin soal harga kebutuhan pokok yang melambung akibat pemerintah yang culas mempermainkan mata uang lewat kebijakan inflasi dan pajak sana sini, tidak begitu dipedulikan oleh rakyat. Mereka sabar. Tapi soal tanah? Ini soal lain. Ini bersinggungan langsung dengan hak dasar rakyat jelata. Sejarah sudah membuktikan bahwa revolusi terjadi hanya berkisar soal hak akan tanah.
***
Bila hak rakyat mayoritas yang paling hakiki disinggung maka rra kondisi terjadinya revolusi sosial langsung terbangun dengan cepat dan merambat kemana mana. Pada tahap ini tidak dibutuhkan pemimpin hebat untuk meledak. Siapapun yang nekat bisa memimpin revolusi karena revolusi itu seperti kata Tan Malaka “Revolusi timbul dengan sendirinya sebagai hasil dari berbagai keadaan.” Berbagai keadaan itu telah terjadi dengan sendirinya akibat rezim yang culas dan buta hati. Namun satu satunya yang paling mendasar adalah keadaan dimana hak keadilan akan tanah tidak ada lagi. Bila revolusi terjadi maka amarah dan dendam rakyat jelata akan menyatu. Ketika itu para elite entah itu pengusaha maupun penguasa akan menjadi korban....

Semoga ini disadari oleh pemerintah. Semoga…

Monday, December 19, 2011

Rating...

Peringkat ( rating ) surat hutang Indonesia naik dari BB menjadi BBB. Ini luar biasa.! Karena pada waktu bersamaan Negara maju mengalami penurunan rating  (downgrade ) surat hutangnya. Menteri Perekonomian menyambut kenaikan rating itu dengan rasa percaya diri bahwa dalam jangka waktu dekat Indonesia akan dibanjiri investor asing. Kemudian, tidak bagi Amin Rais yang mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia sudah lumpuh karena arus investasi asing merupakan exploitasi sumber daya alam dan tak ubahnya dengan VOC. Sejarah berulang.  Pak Amin telah berkata dalam kapasitasnya sebagai politikus, sebagai cendekiawan, juga agamawan. Akankah didengar ? Walau Menko Perekonomian juga adalah petinggi partai yang didirikannya. Mungkin Pak Amin sampai berkata seperti itu karena sekedar penyambung pesan dari rakyat yang telah  kehabisan airmata dan kata kata. Ya, ada yang senang dan bangga dengan meningkatnya rating Indonesia tapi juga ada yang mulai kawatir nasionalisme akan larut dimakan arus globalisasi.

Pada jamuan makan malam dengan relasi di Republik Plaza, Guangzhou, teman dari Canada  sempat mengomentari kehebatan Indonesia mengelola hutang. Namun teman dari China yang ikut dalam makan malam itu punya komentar lain. Menurutnya ,kalau memang peningkatan rating ini by design maka seharusnya pula peningkatan daya dukung infrastruktur ekonomi juga by design. Terutama lagi adalah peningkatan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas utama. Karena apa artinya peningkatan rating kalau ternyata tidak efektif menarik investasi ke sector riel yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Apa artinya peningkatan rating bila pada akhirnya hanya memudahkan pemerintah menarik hutang keluar negeri. Apa gunanya peningkatan rating bila arus investasi hanya masuk ke wilayah yang tersedia infrastruktur ekonominya. Bagaimana dengan daerah lain yang miskin infrastruktur ekonominya ? Dalam era demokrasi , sudah seharusnya keterlibatan langsung rakyat banyak menjadi agenda utama ,bukan keterlibatan segelintir investor.

Ketika usai makan malam, saya sempat termenung. Apalagi ketika membuka  kompas.com yang memberitakan peristiwa di Masuji Lampung. Siapapun yang masih punya hati akan merasa larut dalam emosi ketika menyaksikan rakyat lemah dijadikan second class ditengah ambisi asing menguasai sumber daya alam. Sulit dibayangkan di negeri yang merdeka karena perang bau amis darah , yang berjihad demi tegaknya kebenaran, kebaikan dan keadilan, pada akhirnya tetap menumpahkan darah sampai kini. Kalau dulu rakyat mengorbankan darahnya untuk kemerdekaan negaranya namun kini mereka menjadi korban demi membela keadilan dirinya sendiri dihadapan Negara yang dincintainya.  Benarlah bahwa Nasionalisme sudah lumpuh. Nurani keadilan tentang Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari kebijakan nasional. Kebijakan Negara adalah kebijakan untuk pemodal, untuk  mendatangkan  pajak agar mampu membayar hutang luar negeri, termasuk membiayai aparat yang boros dan culas.

Peristiwa Masuji kini dan Papua sebelumnya , hanyalah contoh kecil dan nyata yang dibentangkan dihadapan kita semua. Ini tidak hanya terjadi disektor perkebunan yang merampas tanah rakyat dengan cara cara kekerasaan bau amis darah dan bahkan menimbulkan derita yang berkepanjangan bagi rakyat. Ini terjadi hampir disemua sector pembangunan yang meng exploitasi sumber daya alam, seperti   pertambangan, dan lain sebagainya. Ketika peristiwa terjadi dan tersebar luas dimedia massa, aparat dengan cepat berkelit, para elite bersegera tampil didepan public dengan wajah sedih dan peduli. Namun kita lupa bahwa semua itu terjadi tidak dengan begitu saja. Investor asing hanya berusaha membela haknya berdasarkan legitimate yang didepatnya lewat system perizinan Negara. Maka tindak kekerasan penuh pelanggaran HAM berat dilaksanakan dengan cara membenturkan rakyat dengan rakyat. Benar benar konspirasi solid untuk menjadikan rakyat sebagai korban dan disalahkan.

Tak terhitung kalinya kita berteriak lantang agar pemerintah membuka mata hatinya untuk peduli kepada rakyat yang lemah. Tapi suara kita ditelan oleh berita tentang kehebatan Indonesia memperbaiki surat Hutangnya dihadapan asing dan pertumbuhan ekonomi. Walau nyatanya semua tahu bahwa peningkatan rating dan pertumbuhan ekonomi itu tidak berdasarkan sumber daya manusia tapi berdasarkan pada exploitasi sumber daya alam dan pemborosan belanja domestic yang dipicu oleh kebijakan moneter. Kalaulah rezim ini memang bekerja amanah untuk rakyat seharusnya peningkatan rating kepercayaan surat hutang juga adalah peningkatan SDM dan perluasan akses investasi disemua wilayah , bagi semua orang, tidak hanya bagi orang asing yang berkemampuan modal dan tekhnologi. Ya, pemerintah nampak hebat dan solid merancang peningkatan trust dihadapan asing namun tidak cukup pintar membangun trust dihadapan rakyat. Karena mindset culas dan korup. Itu saja.

Saya menghela nafas. Rasa kemanusiaan saya menjerit ketika membayangkan tubuh manusia harus berpisah dengan kepalanya. Saya yakin mereka yang menjadi korban itu adalah simiskin yang lemah ,yang berusaha membela sejengkal tanah untuk hidupnya, untuk keluarganya. Tapi begitulah yang terjadi. Apa hendak dikata. System telah  terbangun lewat gedung DPR, lewat mereka yang kita pilih dengan sebuah hope for a better tomorrow dan pemerintah bekerja berdasarkan system itu. Kita tertipu. Ternyata system harus membela pemilik modal entah darimanapun asalnya, Pemodal harus dibela dengan all at cost. Berdasarkan system pula , semua teriakan keadilan akan berakhir secara system pula. Ya semua sudah sesuai dengan procedure, kata mereka , yang salah adalah rakyat. Investor tetap dipihak yang harus utama dibela, demi rating, demi trust dihadapan pemodal juga asing…

Wednesday, December 14, 2011

Sondang Hutagalung

Ia adalah putra seorang supir taksi. Tak perlu dijelaskan bagaimana kehidupan orang miskin itu. Dia rasakan dan dia akrap dengan keseharian itu. Walau dia beruntung termasuk segelintir kecil pemuda yang mendapatkan kesempatan duduk di Universitas untuk sebuah hope namun tidak membuatnya berdiam dan menanti hope itu. Dia bangkit dalam kegundahan tentang kemiskinan yang dilihatnya setiap hari. Dia tahu pasti bahwa itu karena ketidak adilan penguasa. Dia ingin menjadi pejuang dari komunitasnya. Semua sadar , termasuk dia bahwa apa yang diperjuangkannya adalah sia sia. Karena yang dihadapinya adalah system yang angkuh bersama elite yang korup. Yang tak suka ada aktifis seperti dia. Yang membolehkan Polisi menyepak atau merekaya pembunuhan untuk orang seperti dia. Dialah Sondang Hutagalung , yang membakar dirinya sendiri didepan Istana dimana sang President berkantor dan bertitah.

Sebelumnya bulan lalu di Nigeria terjadi hal yang sama pada pemuda bernama Yenesew Gebre yang membakar dirinya sendiri dalam satu aksi anti korupsi. Mungkin apa yang dirasakan oleh Yenesew Gebre di Negeria tak beda dengan Sondang Hutagalung di Indonesia. Betapa tidak ? Yenesew Gebre tahu pasti bahwa negerinya penghasil minyak, Negara demokratis setelah menjatuhkan junta militer tapi perbaikan bukannya terjadi malah korupsi semakin terjadi secara sistematis. Dulu para pemuda gagah berani bersama sama menjatuhkan junta militer dan bersama sama pula menaikkan kekuataan sipil dalam pemerintahan. Namun apa yang terjadi ? tak ubahnya keluar dari mulut macam masuk kedalam mulut buaya. Militer maupun sipil tetap saja sama walau berbeda gaya, mereka memang pencuri terlatih. Demikian yang ada dalam benak para anak muda itu. Hingga mereka lelah dan lelah karena kecewa akibat janji dan kenyataan tak bersua.

Dalam era sekarang , dimana semua diukur dengan akal , rasanya sulit untuk menjelaskan bagaimana ada manusia sehat lahir batin mau membakar dirinya sendiri. Hanya karena alasan untuk menyampaikan kebenaran. Padahal banyak cara untuk menyampaikan kebenaran. Demikian kata orang yang berakal. Tapi tidak bagi sipemberani mati itu. Baginya kehidupan bukanlah harga mati untuk dibela. Tentu bagi sang aktifis, ketika dia berjuang semua resiko telah diperhitungkannya. Mereka focus dengan nilai nilai perjuangannya. Segala cara, mungkin telah dilakukannya. Disepak polisi, ditangkap dan di interogasi dengan kekerasan dan lain sebagainnya telah dilaluinya. Sampai pada satu titik , timbul rasa frustrasi karena semakin keras perjuangannya untuk menegakan kebenaran semakin keras pula sikap penguasa untuk mengabaikan, bahkan semakin mempertotonkan kebobrokan.

Penguasa kini tidak seperti Firaun yang memaksa orang remai menjadikannya Tuhan. Namun prilaku, sikap dan perbuatan penguasa kini tak ubahnya Firaun. Memang tidak ada tindak pemaksaan kepada pembela kebenaran untuk membunuh dirinya sendiri tapi cara dan sikap pemeritah secara psikis dan sistematis telah mengakibatkan banyak korban mati sia sia. Kalau bencana Tsunami terjadi sekali dalam 100 tahun dengan korban kematian diatas 100,000 orang namun ada kematian yang terus terjadi. Setiap enam jam ada 400 balita mati karena kurang gizi. Laporan dari SDKI , setiap 3 jam ada 1 kematian ibu melahirkan karena kurang gizi. Jumlah kematian lain yang tak terdeteksi bisa saja terjadi setiap hari pada 70 juta orang miskin yang berpenghasilan dbawah USD 2 dolar perhari. Malangnya nasip orang miskin di Indonesia, Pilihannya hanya tiga yaitu berhutang, mengurangi makan , bunuh diri. Ketiganya berujung kepada kematian...

Memang bencana kemanusiaan akibat penguasa buta hati lebih dahsyat dibandingkan bencana alam. Sementara 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan penghasilan 60 juta rakyat Indonesia. Gap yang maha lebar ini membuat sesak dada dan geram para aktifis pejuang kemanusiaan. Mengapa sulit sekali mencapai cita cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Padahal sudah lebih setengah abad merdeka dengan berkah SDA tak ternilai. Mengapa ? Jawabannya hanya satu , yaitu KORUPSI. Itulah yang membuat lelah para aktifis dan akhirnya frustrasi. Sondang Hutagalung , putra seorang supir taksi, Ketua Bidang Organisasi Himpunan Aksi Mahasiswa Marhaenis Untuk Rakyat Indonesia (Hammurabi), kini telah tiada dan berharap menyadarkan semua pihak untuk nilai nilai kebenaran demi tegaknya keadilan bagi semua.

Akankah ini menyadarkan para elite politik negeri ini untuk membuka mata hatinya dan mulai berpikir bagaimana berkorban untuk membela orang miskin? Setidaknya mengorbankan nafsu korupsinya untuk hidup bersih sesuai yang diridhoi Allah. Akankah ? Entahlah.

Thursday, December 8, 2011

Korupsi sistematis


Waktu bertemu tamu dari luar negeri di Hotel Nikko, dia mengatakan kepada saya bahwa seharusnya ada lembaga khusus tapi bersifat sementara ( Ad Hoc ) yang bertugas memetakan korupsi ditubuh pemerintahan dan sekaligus merancang pembrantasan korupsi secara menyeluruh. Karena bersifat sementara maka yang dirancang bukanlah segala jenis korupsi tapi korupsi yang bersifat khusus , yang berhubungan langsung dengan kekuatan anggaran nasional . Pada saat sekarang, katanya, beberapa Negara di Eropa maupun di AS , telah membentuk satu badan khusus semacam ini. Mungkin mereka menyadari crisis hutang yang menimpa negaranya tak bisa dipisahkan oleh korupsi. Korupsi yang dimaksud bukanlah hanya dalam bentuk phisik tapi juga bersifat kebijakan pemerintah yang karenanya menguntungkan orang lain. Atau biasa disebut dengan mind corruption.

Saya katakan kepada teman bahwa Indonesia sudah punya lembaga yang seperti dia maksud yaitu KPK,sebagai bagian dari amanah reformasi dibidang politik dan hokum. Namun yang membuat saya tertarik ungkapannya tentang design dan bersifat khusus terhadap program anti korupsi. Walau KPK awalnya memang dibentuk sebagai lembaga Ad Hoc namun dalam pelaksanaannya terkesan sebagai pengganti dari tugas penegak hokum lainnya seperti Polisi dan Jaksa. Bahkan kadang terjadi saling rebut khasus dan adu kekuatan antar lembaga penegak hokum. Dulu dikenal dengan istilah cicak dan buaya. Menurut teman itu, yang harus menjadi perhatian KPK adalah korupsi sistematis yang berhubungan langsung dengan kekuatan APBN. Diantara yang paling khusus tersebut adalah pertama, sumber pendapatan dari Pajak, cukai, bea. Kedua sumber pendapatan dari Hutang pemerintah seperti pinjaman bilateral, penerbitan Obligasi Valas maupun rupiah, Ketiga, sumber pendapatan dari bagi hasil MIGAS dan Tambang umum.

Pendapatan pajak adalah sumber korupsi yang sangat gigantic. KPK harus melakukan investigasi bagaimana kebijakan dan procedure perpajakan itu diterapkan. Ini penting untuk memetakan dengan pasti potensi korupsi terjadi. Setelah dipetakan dengan tepat maka stategy investegasi dilakukan dengan menggunakan tenaga ahli yang tersedia di BPK, Universitas, LSM. Dari investigasi ini banyak hal dapat ditemukan sumber korupsi seperti transfer pricing yang berhubungan dengan manipulasi harga jual, peningkatan intangible cost dll dan menangkalnya lewat operasi kejut terhadap salah satu pejabat tinggi yang terlibat atau pengusaha nakal. Dari pengungkapan yang menyeluruh ini, bukan hanya membongkar borok korupsi sistematis tapi juga sebagai bahan bagi DPR untuk mereformasi system perpajakan di Indonesia.

Sampai saat ini semua pihak mengetahui bahwa Kementrian Keuangan punya system management yang solid soal hutang , termasuk penerbitan obligasi. Namun KPK harus memahami proses penarik hutang itu secara detail. Dari proses pengajuan hutang, proses penerbitan bond, proses underwriting, fee settlement, agreement, disbursement , dan lain lain. Karena bukan rahasia umum bahwa sebagian perjanjian penerbitan obligasi dibawah kuridor 144 A Sec Act, pemerintah tidak bisa men disclosed proses ini dengan alasan jaminan kerahasiaan. Tapi dinegara manapun, berdasarkan hokum , Lembaga hokum tidak termasuk yang tidak berhak tahu. BIla ini diketahui maka akan mudah bagi KPK untuk melakukan investigasi dan menemukan indikasi korupsi , kemudian melakukan operasi penindakan keras yang bersifat shock. Pada waktu bersamaan KPK bisa meminta DPR agar melakukan perbaikan system management hutang yang lebih transference dan bertanggung jawab.

Harus diakui bahwa SDA berupa MIgas dan Mineral ,sampai kini merupakan tulang punggung perhasilan Negara dan sekaligus penopang kesehatan APBN. KPK harus memetakan dengan pasti proses perizinan, konsesi tambang, kontrak bagi hasil, system pengawasan dll. BIla ini sudah dipetakan maka tentu tidak sulit bagi KPK untuk melakukan investigasi secara menyeluruh hingga dapat ditentukan dimana operasi penangkalan korupsi atau penyimpangan terjadi. Operasi penindakan korupsi dapat dilakukan segera dengan hokum keras untuk memberikan shock kepada pengusaha dan pejabat yang terlibat. Juga sekaligus kasus ini dapat dijadikan alasan bagi KPK untuk meminta DPR agar merubah system dan UU berkaitan dengan MIGAS dan Mineral.

Sebetulnya dengan tugas tiga hal tersebut diatas , tidak dibutuhkan staff banyak karena tugas lain diluar itu adalah tugas kejaksaan dan Polisi yang langsung dibawah tanggung jawab president. KPK dengan dukungan BPK dan PPATK akan menjadi team work yang solid untuk menjadi mesin pengikis segala tidak korupsi yang sudah berlangsung by sytem selama empat president. Dengan berfocus kepada tiga hal ini, peran KPK sebagai lembaga Ad Hoc tidak diperlukan lama. Mungkin cukup lima tahun. Selanjutnya diserahkan kepada lembaga resmi yang sudah established seperti Kejaksaan, Kepolisian. Karena sebetulnya peran Ad Hoc bukan hanya melakukan penindakan tapi juga sebagai kepanjangan tangan parlemen untuk melakukan pengawasan dan perbaikan system secara menyeluruh agar system berkerja dengan baik dan aman dari tindak korupsi.

Namun apa yang terjadi kini? KPK berkutat dengan urusan sepele yang kadang mengganggu atmospir kerja birokrat untuk melaksanakan tugas pembangunan. Bahkan ada pejabat pelaksana project yang terkesan ragu ragu mengambil keputusan dan akibatnya pelaksanaan project menjadi lambat. Pada akhirnya program pembangunan terbengkalai. Pernah KPK mendapatkan berkah kasus besar yang berhubungan dengan Pajak dan kemungkinan akan berantai ke sector migas dan Mineral tapi entah kenapa kasusnya berhenti hanya sebatas Gayus Tambunan. Kasus Century juga peluang yang bagus bagi KPK untuk masuk ke top level bagaimana kebijakan sector keuangan dirancang dan diterapkan termasuk soal penarikan dana pinjaman luar negeri. Hasilnya tidak nampak sama sekali walau sudah didukung oleh Pansus DPR. Yang menyedihkan adalah anggaran untuk KPK yang mencapai lebih dari setengah triliun rupiah ternyata hanya bisa menyelesaikan kasus ( 2010) sebanyak 35 dan uang yang dibisa dikembalikan ke kas negara hanya Rp. 175 miliar.Keliatannya KPK hanyalah ongkos euforia demokrasi tanpa memberikan nilai apapun untuk demokrasi.

Tugas KPK melakukan pembarantasan Korupsi sistematis dan setelah itu tugas DPR melakukan revisi atas produk UU untuk penguat fungsi dan tanggung jawab pemerintah. Namun harapan saya terhadap KPK itu mungkin akan hablur ketika tamu saya orang asing itu berkata bahwa bila anda bicara system maka anda juga harus bicara tentang politik. Karena Ya, bila system sudah baik maka orang jahat akan menjadi baik dan orang baik akan berprestasi baik. Tetapi perbaikan system adalah perbaikan mindset politik dan lebih jauh lagi adalah reorientasi idiologi. Selagi Negara tidak lagi berdiri diatas idiolgi tentang kebaikan, kebenaran, keadilan maka selama itupula yang ada hanyalah kepentingan kelompok dan individu untuk menjadikan Negara dan pemerintah sebagai ladang hidup senang dan terus berkuasa dengan limpahan kemewahan tak terbilang. Ini penjajahan gaya baru, neocolonialism

Thursday, December 1, 2011

Mimpi...

Mari bermimpi sebentar kata teman saya. Mimpi tentang sebuah negeri yang berpihak kepada Usaha Kecil dan pemerintahnya berbulat hati mendukungnya. Ada ribuan bahkan jutaan usaha kecil yang tak paham management toko , yang tak punya akses ke barang, yang tak paham seni berpromosi, yang tak punya akses modal, mendadak mempunyai itu semua. Dapat dibayangkan apa yang terjadi dengan usaha kecil itu? Mereka langsung menjadi komunitas kelompok menengah karena bisnis mereka ditopang oleh kekuatan PDB yang 70 % memang berasal dari konsumsi demestik. Mereka menjadi kekuatan ekonomi riil nasional. Itu hanya mimpi kata teman saya. Pemerintah tidak peduli soal potensi Usaha Kecil. Namun tidak demikian bagi Djoko Susanto. Baginya mimpi itu bisa menjadi realitas. Dan dia memang berhasil menjadikan Alfamart, Alfamidi sebagai jaringan toko berbasis Usaha kecil tersebar diseluruh pelosok negeri.

PT Sumber Alfaria Trijaya atau populer dengan Alfamart , awalnya dirancang oleh group Sampoerna yang memang berpengalaman dibidang distribusi rokok. Ketika Group Sampoerna diambil alih oleh Philip Morris dengan total transaksi sebesar USD 5 milliar, Alfamart tidak dilihat sebagai sebuah potensi oleh Philip Morris. Makanya dijual kepada salah satu direksinya yaitu Djoko Susanto. Ditangan Djoko Susanto inilah Alfamart berkembang pesat hingga kini telah mempunya outlet sebanyak 5.500 diseluruh Indonesia. Jumlah ini akan terus bertambah seiring rencana target penjualan Alfamart meningkat setahunnya 15-20 %. Lantas bagaimana caranya Djoko Susanto menjadikan Alfamart tumbuh berkembang begitu pesatnya ? Sebetulnya ini hanyalah seni management ala kapitalis. Alfamart menyediakan system business lewat franchise ,dimana segala resiko dibebankan kepada pihak pengelola outlet.

Untuk lebih jelas saya gambarkan seperti ini. Tidak penting apakah anda punya skill atau pengalaman dalam dunia bisnis, anda akan langsung menjadi pengusaha outlet retail modern tanpa tersaingi oleh usaha sejenis disekitar anda, asalkan anda punya uang. Untuk itu tidak diperlukan modal besar bermiliar. Modal investasi yang diperlukan tidak lebih dari Rp. 500 juta ( tidak termasuk pengadaan outlet ) ditambah pemyediaan cash mangement Alfamart dalam bentuk cash deposit payment atas pembelian barang sesuai dengan jumlah rak. Katakanlah apabila outlet anda mempunyai 54 rak maka cash deposit Rp. 380 juta. Selanjutnya anda akan mendapatkan jaminan harga barang yang murah karena Alfamart punya akses langsung kepabrikan, juga mendapatkan pelatihan management retail ,tergabung dalam promosi Alfamart. Anda tinggal mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak Alfamart. seperti penetapan harga jual, komputerisasi cashier dll maka laba akan mengalir kedalam kantong anda, untuk itulah anda harus membayar franchise fee kepada management alfamart.

Fee franchise yang ditetapkan oleh AlfaMart tidaklah besar dan keliatannya sangat adil. Artinya apabila penjualan anda dibawah target yang ditetapkan maka anda tidak perlu bayar fee. Tapi kalau diatas target maka anda harus bayar fee yang maksimum 3 %. Sampai disini orang awam melihat bahwa ALfamart hanyalah bisnis franchise yang sumber pendapatanya dari fee. Tetapi anda lupa satu hal. ALfamart dirancang sebetulnya tidak bisnis franchise fee tetapi dirancang sebagai bisnis cash flow. Franchise hanyalah tool untuk melancarkan strategi utama perusahaan dalam bisnis cash flow. Apa yang dimaksud dengan bisnis cash flow? Mereka membeli barang dari pabrik dengan pembayaran dibelakang ,katanlah 3 bulan sementara mereka mendapatkan pembayaran tunai ( cash deposit ) didepan / prepaid cash dari pengelola outlet.

Kalau kini ada 5500 outlet dengan minimum prepaid cash sebesar rata rata Rp. 300 juta per out let maka total deposit cash yang dikelola oleh management ALfamart adalah Rp. 1.650.000.000.000 atau Rp. 1,64 triliun. Ini dengan asumsi penjualan minimum dan tentu akan meningkat cash deposit itu tergantung dengan volume penjualan dari pengelola outlet. Selagi outlet Alfamart terus exist dan berkembang, dana ini akan terus bertambah dan terus mengendap dalam rekening Management Alfamart. Kita bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang mengelola dana free yang begitu besarnya. Yang pasti berlaku hukum bahwa money is the king. Tentu management Alfamart sudah punya strategy bagaimana me leverage dana lewat pasar uang yang aman. Keuntungan dari strategy ini tak terbilang. Makanya jangan kaget bila majalah Forbes menjadikan Djoko Susanto masuk rangking 25 orang terkaya di Indonesia, bahkan mengalahkan keluarga Bakrie.

Dari keberadaan jaringan retail Alfamart, Alfamidi, Lawson dibawah management PT Sumber Alfaria Trijaya, kita melihat bagaimana kehebatan system management dan kekuatan akses kepada barang ( Pabrikan ) bisa mengontrol barisan pemodal kecil dalam jumlah ribuan dan mendatangkan laba tak terbilang tanpa resiko apapun. Kehebatan bisnis ini juga telah membuat banyak bank terlibat membiayai cash flow dari pengelola outlet untuk semakin meningkatkan turnover penjualan ALfamart dan sekaligus semakin menggelembungkan bisnis ini secara keseluruhan. Disisi lain keberadaan jaringan retail modern ini telah menciptakan kuburan masal bagi pedagang kecil kelas rumahan diseluruh pelosok negeri yang tak mampu bersaing. Komunitas Usaha Kecil yang lemah , yang tidak qualified masuk dalam jaringan outlet Alfamart hanya bisa bermimpi pemerintah peduli pada mereka. Ya, hanya bisa bermimpi menjelang ajal menjemput.

Saturday, November 19, 2011

ASEAN?

Minggu lalu saya bertemu dngan teman berkebangsaan Thailan yang punya pabrik sepatu di China. Karena di China , tidak lagi feasible untuk industry yang membutuhkan buruh banyak karena factor ongkos buruh yang semakin mahal dan kurs RMB yang terus menguat. Dia berniat memindahkan pabriknya ke Indonesia. Sebetulnya dia sudah lebih dulu merencanakan memindahkan pabriknya ke Vietnam tapi diurungkannya. Apa pasal ? Menurutnya stabilitas moneter di Vietnam sangat rentan sekali. Lantas mengapa tidak di Thailand saja ? Menurutnya tidak mudah mendapatkan buruh di Thailand karena hampir sebagian besar angkatan muda di Thailand mendapatkan lapangan kerja yang bagus disamping usaha mikro berbasis pertanian juga berkembang bagus.

Sejak krisis global 2008 , dan tahun 2009 arus relokasi industry dari China mulai terjadi di Indonesia. Sebetulnya itu bukanlah murni milik pengusaha China tapi sebagian besar memang investor asing yang berasal dari Jepang, Taiwan, dan Singapore , Malaysia dan lain lain yang memilih untuk hengkang dari china dan menjadikan Indonesia sebagai target relokasi industry. Disamping itu , relokasi industry dari Jepang juga cukup besar, khususnya otomative. Teman saya yang sudah sukses merelokasi industrinya ke Indonesia sempat berkomentar bahwa saat sekarang birokrasi Indonesia jauh lebih baik ketimbang sebelum reformasi. Proses perizinan sangat cepat dan juga pengadaan lahan industry juga tidak sulit. Pejabat dari tingkat Pusat maupun Pemda bermanis muka untuk memenuhi melayani kebutuhan investor. Disamping itu, perbankan dalam negeri juga antusias memberikan dukungan trade financing bagi keperluan pembiayaan eksport perusahaan asing itu.

Saya memantau dengan baik fenomena ini , apakah ini peluang ataukah ancaman bagi Indonesia dalam jangka panjang. Sejak reformasi Indonesia melakukan kebijakan makro ekonomi dengan sangat hati hati. Dibalik kebijakan itu kita bergerak lambat dengan mengorbankan banyak tanggung jawab sosial kepada rakyat banyak. Ketika krisis global, kita tetap stabil dan tumbuh. Sementara negara yang sebelumnya lari kencang seperti Singapore, China, Malaysia, jepang dan lainnya kini mulai oleng. Kini negara negara tersebut mulai milirik Indonesia sebagai wahana investasi yang menguntungkan karena alasan makro ekonomi Indonesia yang stabil dibawah kekuatan pasar domestik serta dukungan SDM dan SDA yang luar biasa besar. Apalagi dengan adanya kesepakatan penyatuan ekonomi Negara Asean , ini akan semakin membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk menerima relokasi Industry, bukan hanya dari China, Jepang tapi juga dari Asean. Lantas benarkah ini secara ideal sudah sesuai dengan design membangun untuk rakyat banyak yang sebagian besar masih terbelakang ?

Dalam blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN itu terdapat empat pilar pendekatan startegis. Yakni menuju pasar tunggal dan basis produksi, menuju wilayah ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju kawasan dengan pembangunan ekonomi yang seimbang, dan menuju integrasi penuh dengan ekonomi global. Yang menjadi perhatian utama dari berlakuna Zona Ekonomi Asean adalah Singapore dan Malaysia. Untuk anggota Asean lainnya seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei tidak begitu significant pengaruhnya terhadap Indonesia. Keliatannya memang yang diincar potensi Indonesia adalah SDA dan pasar domestik yang rakus dan kemelimpahan kuli untuk menggerakan industri yang membutuhkan buruh banyak. Dan kemungkinan besar yang memanfaatkan peluang relokasi industri dari China, Jepang itu adalah pengusaha dari Singapore , Malasyia, Thailand yang menjadikan Indonesia sebagai target relokasi industri yang mengandalkan upah murah. Ingat saham Astra sudah dibeli oleh Malaysia.

lihatlah faktanya , sebelum berlakunya Zona Asean , Malaysia menguasai lebih 50 % lahan sawit di Indonesia. Tak terdengar kisah sukses PTPN atau Prusahaan Perkebunan Besar menguasai lahan sawit Malaysia. Lewat Giant ,Malaysia sudah melilit usaha retail Indonesia dengan geray dimana mana. Tak terdengar Hero merajai pasar Retail di Malaysia. Tak terdengar Pertamina menguasai SPBU di Malaysia seperti layaknya Petronas di Indonesia. Tak terdengar Industri pakan ternak Indonesia seperti industri pakan Ternak Thailand Charoen Pokhphand yang merajai pasar Indonesia. Atau petani buah diBogor atau Malang yang mengusai pasar Thailand seperti petani Thailand yang menguasai pasar buah Indonesia. Tak terdengar BNI membeli saham Bank di Singapore seperti UOB singapore membeli saham Bank Buana atau Tak terdengar Bank BRI membeli saham Bank di Malaysia seperti MayBank membeli saham BII. Tak terdengar Telkom membeli saham perusahaan telekomunikasi singapore seperti Singapore membeli saham Indosat. Dalam segala hal kita kalah dan kalah.

Seorang teman yang merindukan gaya Orba , pernah berkata kepada saya bahwa apabila zona Ekonomi Asean diberlakukan seharusnya tetap ada kebijakan keberpihakan mengutamakan pengusaha lokal. Setidaknya meniru China dimana investor asing boleh masuk kepasar dalam negeri asalkan bermitra dengan pengusaha lokal. Namun bila ini tidak mungkin maka harus ada program by design revitalisasi indusri dan agro serta lembaga keuangan khususnya BUMN. Karena penyatuan zona ekonomi Asean akan memberikan peluang yang sama kepada seluruh pengusaha Asean. Tidak ada lagi keisitimewaan kepada pengusaha local. Ini kesepakatannya. Peran BUMN dan Perbankan nasional sangat pital sebagai pilar kekuatan bagi pengusaha lokal dan UKM, Koperasi dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha yang berasal dari Asean, juga china dan jepang.

Dari sisi arus investasi , secara makro ekonomi, jelas Indonesia akan mendapatkan keuntungan dengan adanya penyatuan ekonomi zona Asean ini. Walau ada sederet kendala serius menghadang yang diantaranya adalah mengenail budaya , daya saing, infrastruktur ekonomi, kepastian hukum. Apakah pemerintah sudah memikirkan masalah ini? Wektu yang tersedia tinggal tiga tahun lagi. Kita tak ingin terjadi bila pada akhirnya seluruh SDA sudah dikuasai oleh tetangga kita dan menjadikan kita sebagai konsumen belaka dan second class ( buruh ) dirumah sendiri. Kta lihat nanti 2015 sejak diberlakukannya Zona Ekonomi Asean.

Monday, November 14, 2011

Akses Multimedia

Tahun 1996 pernah dalam satu seminar yang diselenggarakan oleh MASTEL ( Masyarakat Telecomunication ) yang bertema Toward global social community network , dalam dialogh , ada satu pertanyaan yang cukup visioner ditengah restriction Pemerintah mengizinkan komunikasi berbasis VOIP untuk dilegalkan secara umum. Pertanyaan itu adalah mengapa pemerintah begitu membela kepentingan TELKOM dan Indosat ? padahal apabila VOIP sebagai solusi untuk memberikan layanan komunikasi yang murah dan cepat maka itulah yang lebih baik untuk rakyat. Bukankah pemerintah membentuk BUMN seperti TELKOM dan Indosat adalah dengan maksud memberikan layanan lebih baik kepada rakyat. Pertanyaan itu diajukan oleh satu satu peserta seminar yang sempat membuat tepuk tangan para peserta. Karena maklum saja sebelum dialogh semua telah mendengar paparan akan kerugian yang dialami oleh TELKOM , Indosat, Satelindo akibat adanya VOIP.

Berjalannya waktu, Soeharto jatuh dan digantikan oleh rezim reformasi namun regulasi telekomunikasi belum direform cepat secepat rencana pemerintah mem privatisasi Indosat dan me restructure Asset TELKOM dan Indosat agar Indosat punya value dijual kepada asing. Yang terjadi di era reformasi adalah liberalisasi business cellular. Yang tadinya bersifat local menjadi nasional. Dengan begitu business Cellular berbasis AMPS tergusur oleh business GSM. Awalnya pulsa GSM begitu mahal per menit namun dengan meluasnya jangkauan GSM dan persaingan ketat antara operator selular telah membuat tariff pun ikut turun dengan drastis. Pada akhirnya rakyat sebagai konsumen diuntungkan. Itulah berkah tekhnologi. Namun salusi komunikasi lewat VOIP masih direstriction walau secara gelap dilakukan oleh pengusaha kecil yang nekat menabrak regulasi dan biasanya berujung dengan urusan kepada aparat hokum.

Seiring dengan kemajuan infrastruktur telekomunikasi dan terhubungnya system jaringan secara global dengan canggih berkat dukungan back bone global berbasis Satelite, Fiber optic , kemajuan dibidang social network lewat contain di internet juga berkembang pesat. Awalnya social network hanya sebatas interaktif berbasih CGI kemudian berkembang secara real time seperti yahoo messenger dan hotmail messenger dan lain lain. Awalnya hanya sebatas chatting board kemudian berkembang menjadi voice dan terakhir berkembang dalam bentuk video. Apa yang diramalkan tahun 90 an tentang system komunikasi multimedia kini menjadi kenyataan. Kini ada Skype yang memberikan layanan multimedia kepada pelanggannya diseluruh dunia. DI China ada QQ, yang sangat popular. Bahkan di kartu business orang china lebih suka menampilkan nomor QQ nya dibandingkan nomor telephone .

Semua tekhnologi komunikasi lewat internet memberikan layanan gratis dan bila ada biaya maka itu sangat murah dibandingkan komunikasi secara conventional lewat cellular atau fixed line. Komunikasi lewat chatting bebas biaya melalui Blackberry kini sudah legal walau sebelumnya sempat dipermasalahkan. VOIP pun sudah dilegalkan. Yang muncul kepermukaan adalah hadirnya Smart phone yang memungkinkan berjalannya aplikasi komunikasi social network seperti Yahoo messenger, MSN messenger , Skype , Google talk . Operator cellular memberikan layanan akses internet berbasis speed on demand kepada pelanggan sehingga memungkinkan pelanggan dapat mengakses internet sekaligus menggunakan semua aplikasi yang tersedia untuk tujuan komunikasi. Namun bagaimanapun speed internet lewat cellular masih terbatas.

Kini muncul tekhnologi WIFI yang memungkinkan pemilik Smartphone dapat mengakses wireless broadband sepanjang tersedia hot spot dilokasinya. DI Hong kong, sebagian besar orang menggunakan WIFI untuk berkomunikasi lewat skype, google talk, msn messenger, Yahoo messanger dan lain lain. Sekali mereka connected dengan WIFI maka akses internet terbuka lebar dan komunikasi sesama member social network adalah gratis. Hubungan interaksi global maupun local adalah free of charge. Mereka hanya membayar biaya akses internet bulanan yang jumlahnya tak ada arti dibandingkan penghematan bila mereka menggunakan kumunikasi lewat cara conventional ( Cellular mapun fixe line device).

Operator telephone tentu menyadari fenomena tekhnologi komunikasi ini. Sebagaimana kisahnya telephone fixed line yang dulu sebagai symbol kelas rumah tangga dan kantor, kini gagang telephone itu terpuruk diujung meja yang jarang disentuh. Karena digantikan oleh telp cellular yang berada dalam genggaman. Dulu akes internet hanya bisa menggunakan laptop atau notebook , namun kini dengan smartphone bisa diakses melalui cellphone device. Kini tentunya operator telephone selular sudah harus mulai merancanakan investasi untuk menggelar back bone untuk Broadband wireless. Bagi Operator cellular yang masih wait and see, akan ditelan oleh kehadiran WIFI karena di medan ini ada barisan perusahaan ISP yang siap bersaing. Yang telat akan tergusur oleh persaingan business ini. Dan ketika business WIFI broadband sudah diterima luas oleh konsumen maka saatnya mengucapkan “goodbye” kepada telp cellular sebagai alat komunikasi.

Dengan semakin meluasnya penggunaan smartphone, kelak orang tidak lagi memberikan nomor telp cellular kepada anda tapi memberikan alamat yahoo or google atau skype untuk siap berkomunikasi secara multimedia , yang menampilkan suara, image, tulisan juga video. Di Negara maju ini sudah realita namun di Indonesia belum memasyarakat. Hanya masalah waktu , Indonesia akan menjadi pasar terluas untuk WIFI broad band wireless. Tanpa disadari dunia semakin kecil dan interaksi secara virtual tak lagi bisa dibendung oleh kekuatan politik dan monopolistik. Satu lagi contoh betapa kekuatan komunitas yang didukung oleh rekayasa tekhnologi informasi memang memberikan manfaat kepada public sebagai konsumen, dengan layanan cepat, murah dan nyaman.

Friday, November 11, 2011

Iran VS Israel


Pada tahun 2009 saya pernah bertemu dengan orang Israel dalam satu perundingan business. Orang ini mengatakan bahwa hanya soal waktu perang Iran dan Israel akan terjadi. Bila ini terjadi bukanlah suatu kebetulan tapi sudah diatur oleh Tuhan. Mereka percaya apa yang termuat dalam Alkitap Yahudi bahwa 2500 tahun lalu itu sudah diramalkan oleh Tuhan melalui Nabi Yehezkiel. Dalam Yehezkiel 38:5 menyebutkan bangsa Persia sebagai salah satu negara yang akan menyesuaikan diri terhadap negara Yahudi. Dalam Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan akan berdoa dalam urusan manusia dan menghancurkan Iran dan negara-negara lain yang hendak menyerang Israel. KIra kira seperti itu katanya. Saya hanya tersenyum. Masalahnya sampai kini tidak pernah ada Negara yang ingin menyerang Israel. Yang ada justru Israel melalui bapak angkatnya AS/Eropa berusaha menganeksasi Negara lain melalui berbagai cara.

Bagi Israel , demi strategi memenangkan perang maka menyerang lebih dulu adalah pilihan rasional. Tak penting lagi pesan Alkitab yang mereka yakini bahwa Tuhan akan bersama mereka bila mereka diserang. Rencana serangan itu sudah diikrarkan sejak delapan tahun lalu. Ancaman ke Iranpun dilontarkan berkali kali. Pada awal november silam pada uji coba tembak menggunakan system roket dari pangkalan militer Palmachim, Israel seakan menyiratkan bahwa rencana serangan itu sudah dekat. Daya jangkau Roket itu sampai ke Iran. Sementara Iran menyikapi ancaman serius Israel dengan persiapan yang juga serius melalui riset persenjataan dan penguatan angkatan perang dari tahun ketahun semakin dikembangkan. Puncaknya ketika Iran berhasil membangun pengolahan uranium yang bisa dijadikan dasar bagi Iran untuk membuat senjata pemusnah massal walau kenyataannya sampai kini belum terbukti Iran menggunakan nuklir untuk perang.

Mengapa Iran begitu menjadi masalah bagi Israel ? sebetulnya menurut teman saya, tidak ada niat Israel untuk berseteru dengan Iran. Mereka sadar bahwa perang dengan Iran akan menimbulkan kerusakan besar bagi Israel. Ditambah lagi keadaan ekonomi Israel tidak mendukung. Rencana serangan ke Iran tak lain adalah ambisi elite politik Israel yang terjebak dengan geostrategic dan geopolitik AS dan Barat terutama Inggeris. Kehadiran Iran dengan bendera Islam ditambah dengan kehebatan iran dalam kemandirian dibidang ekonomi dan tekhnologi akan menjadi ancaman serius bagi hegemoni barat /AS untuk mengontrol Negara dikawasan Timur Tengah yang kaya minyak. Perubahan politik di Mesir, Libia dan TImur Tengah merupakan peluang masuknya pengaruh Iran dikawasan itu lewat system demokrasi. Ini sangat berbahaya. Terutama yang panas dingin akan kekuatan militer Iran adalah Arab Saudi yang dikenal sebagai boneka AS/Barat, kawatir Iran akan menggunakan pengaruhnya untuk menggoyang kekuasaan Raja.

Itulah sebabnya , meski sama-sama negara Islam, tak berarti Arab Saudi membela Iran dalam menghadapi negeri Yahudi Israel. Sebaliknya, Saudi mengizinkan jet-jet tempur Israel menggunakan wilayah udaranya dalam melancarkan serangan terhadap sejumlah instalasi nuklir Iran. Isu tersebut telah dibahas dalam pertemuan tertutup di London, antara Ketua Badan Intelijen Inggris M-16 Sir John Scarlett, Kepala Mossad Meir Dagan, dan pejabat Saudi. Demikian seperti dikutip dari kantor berita ANI. Begitupula dengan Turnkey yang sampai kini masih memberikan konsesi kepada NATO untuk menggunakan Turkey sebagai pangkalan perang untuk kawasan Timur Tengah. Berbeda dengan Mesir yang serta merta siap berjihad bersama sama dengan rakyat Iran melawan Israel dan konconya dari Barat.

Israel telah memberikan ancaman bahwa sebelum Natal serangan ke Iran akan dilakukan. Iran menyikapi dengan tegas tanpa takut dan Iran berkata we are ready for war. Teman saya seorang analis pasar uang sempat mengomentari situasi ini bahwa krisis Iran - isreal akan semakin mempersulit proses recovery ekonomi zona eropa dan As, juga Asia. Akan terjadi penundaan komitment jangka panjang dalam rangka recovery economy seperti pelepasan surat hutang, commitment project financing untuk perluasan investasi sector riel dibanyak negara. Investor private maupun istitusi akan wait and see. Sebagian besar investor play save dengan cara wait and see situasi global khususnya krisis Israel –Iran. Itu dampak dari sisi ekonomi. Dari sisi politik juga sangat luas. Ini bisa memicu bangkitnya kesatuan dan persatuan umat islam diseluruh dunia. Posisi Israel semakin tersudut didunia international setelah sebelumnya mereka membuat carut marut bangsa Palestina.

Disamping itu , bila perang terjadi, maka akan menjadi perang yang panjang. Ini bukanlah perang yang mudah seperti layaknya AS merebut Bagdad dan menggiring Sadam ketiang gantungan. Di Iran, Presidentnya di cintai oleh Rakyatnya dan terpilih secara demokratis. Juga kekuatan ulama berada dibalik bendera Republik Islam Isram. Tentu semua rakyat Iran siap menjemput sahid demi tanah airnya. Perang religious versus perang ekonomi akan bertemu dimedan laga. Sejarah mencatat selalu perang religious yang tampil sebagai pemenang. Ini harus disadari oleh Israel dan Barat/AS. Cukup sudah bertikai karena kerakusan dan kesombongan.,Iran bukanlah ancaman. Islam yang mereka yakini tidak pernah membenarkan untuk menyerang negara lain kecuali diserang lebih dulu maka jihad akan diikrarkan demi agama, demi Allah yang mereka cintai.

Sunday, November 6, 2011

JSS

Dua tahun lalu saya pernah diundang dalam acara peresmian pra Studi Kelayakan pembangunan Jembatan Selat Sunda ( JSS) di Hotel Borobudur Intercontinental , Jakarta. Acara itu digagas oleh Group Artha Graha bersama konsorsium , dihadiri juga oleh dua Gubernur dari Lampung dan Banten. Pada acara itu juga disampaikan visi dari pembangunan JSS itu oleh group konsorsium serta masing masing PEMDA.

Anggaran yang diperlukan untuk membangun project ini diperkirakan mencapai Rp. 100 triliun. Ini bukanlah jumlah sedikit, apalagi dibandingkan ketersediaan ABPN yang sangat terbatas untuk penyediaan pembangunan insfrastruktur. Project ini, bukan hanya dalam skala yang gigantic tapi juga dari sisi tekhnologi memang rumit. Konsep Jembatan Selat Sunda terdiri atas dua jenis sistem yaitu jembatan gantung ultrapanjang dari baja untuk melangkahi palung-palung lebar dan Viaduct beton pracetak balanced cantilever untuk lintasan selebihnya. Bila project ini selesai dibangun maka akan menjadi Jembatan laut terpanjang didunia. Impian untuk membangun jembatan ini sudah ada sejak era Soeharto , bahkan studinya pernah dibuat oleh Jepang. Namun entah mengapa impian itu tenggelam begitu saja. Kemudian kembali diangkat kepermukaan di era SBY. Team dibawah Menko Perekonomian segera dibentuk. JSS juga dimasukan dalam Program Percepatan Pembangunan. Segala payung hokum keberadaan project ini juga disiapkan.

Yang jadi issue penting dalam pembangunan JSS ini adalah pembiayaan diserahkan kepada pihak investor. Pemerintah hanya sebatas memberikan payung hokum. Nah payung hokum seperti apakah itu? Namanya investor akan selalu berhitung untung rugi. Mana ada investor mau rugi, ya kan. Dalam pembicaraan dengan beberapa teman yang ikut memantau peluang investasi ini, saya melihat ada dua hal yang menjadi pertimbangan investor untuk masuk dalam investasi mega project ini. Pertama , adalah memanfaatkan traffic kendaraan Jawa Sumatera yang akan melintasi Jembatan itu. Semua tahu bahwa armada kapal sebagai jembatan laut sudah tidak mampu menampung arus kendaraan yang begitu padat. Ini sumber pendapatan Toll fee yang tidak kecil. Kedua, adalah pengembangan kawasan akibat dibangunnya JSS. Investor tentu tak ingin peluang ini dimanfaatkan oleh investor lain. Mereka tentu inginkan potensi kawasan dibawah kendali mereka sebagai konspensasi.

Apabila melihat jumlah investasi yang begitu besar, rasanya mengandalkan pendapatan toll fee saja tidak begitu feasible dalam jangka pendek. Namun bila digabung dengan pengembangan kawasan, maka multiplier income akan terjadi dengan sendirinya. Konon katanya dalam pre study , akan dibangun jalan toll sepanjang 80 KM dari Bakauheni sampai ke Metro. Sementara yang di Jawa, JSS akan terhubung dengan jalan Toll Jakarta-Merak serta rencana jalan tol Cilegon-Ciwandan sepanjang 14 km. Otomatis jawa dan sumatera akan menyatu secara ekonomi. Ini potensi ekonomi raksasa bagi pengembangan wilayah di Banten dan Lampung. Di mulut Jembatan akan dibangun pusat terminal agro terbesar yang memungkinkan Lampung sebagai pusat terminal agro untuk menampung arus komoditi pertanian wilayah sumatera. Tentu pula akan terbuka peluang zona indusri agro dan jasa seperti Hotel, Pariwisata. Sementara di Banten, di mulut jembatan akan terbuka zona ekonomi untuk industry dan jasa. Walau zona industry dan jasa di Banten sudah berkembang namun dengan adanya JSS ini akan meningkatkan value dari kawasan yang ada.

Sebelum acara peresmian pra studi, saya berkesempatan makan siang dengan Gubernur Lampung yang didampingi oleh Sekwilda, saya sempat mendengar Sekwilda Lampung mendapat telp dari seseorang. Setelah itu dia berbicara kepada Gubernur soal kehendak konsorsium agar Gubernur menyediakan lahan ribuan hektar. Namun nampak Gubernur keberatan. Saya tidak tahu kelanjutannya setelah itu. Namun keliatannya visi investor tak bisa ditawar bahwa mereka bukan hanya inginkan toll fee tetapi juga penguasaan kawasan. Memang yang menjadi kendala utama pembangunan JSS yang berbasis private ini adalah soal lahan. Inplikasi social nya luas sekali. Belum lagi soal lingkungan hidup dan budaya yang harus diperhatikan. Segala strategi akan digunakan oleh investor untuk memastikan investasi itu aman dalam jangkan pendek maupun jangka panjang. Maklum saja, uang Rp. 100 triliun bukanlah jumlah sedkit

Pada satu kesempatan saya pernah bicara dengan Kontraktor besar di Beijing , yang juga mengetahui ada beberapa Perbankan dan investor China berniat untuk menjadi investor JSS ini. Dia sempat mengatakan kepada saya bahwa seharusnya JSS itu dibiayai penuh oleh Pemerintah Indonesia melalui BUMN. Ada banyak skema pembiayaan yang bisa digunakan untuk itu. Logikanya bila swasta bisa , mengapa BUMN tidak bisa ? Karena menurutnya, jumlah anggaran itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan multiplier effect yang ditimbulkan oleh JSS. Disamping itu keadilan ekonomi dalam jangka panjang lebih terjamin bila Pemerintah terlibat langsung dalam pembiayaan. Melibatkan investor private dalam pembangun infrastruktur ekonomi bukan hanya soal uang tapi yang harus dipikirkan adalah shock culture bagi public akibat komersialisasi public service. Bukankah tugas Negara menjamin keadilan dalam jangkan panjang bagi rakyatnya.

Bagi saya , project JSS ini memang visioner. Sebagaimana program pembangunan berskala gigantic dibanyak Negara , memang pembangunan seperti JSS diperlukan visi yang kuat. Tanpa visi rasanya tak mungkin mega project ini dapat terlaksana. Mengapa diperlukan Visi ? karena dalam jangka pendek hitungan ekonomi sulit untuk dikatakan feasible. Namun dalam jangka panjang , memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Banten dan Lampung. Semoga pemerintah bisa berpikir ulang soal melibatkan investor dalam pembangunan. Kalau visi pemerintah kuat, biaya bukan masalah, ya kan.

Tuesday, November 1, 2011

Papua

Teman yang bekerja sebagai analis perdagangan emas di Hong Kong, sempat nyeletuk kesaya bahwa hanya soal waktu Indonesia akan menghadapi persoalan pelik khususnya di Papua. Menurutnya semua tahu bahwa Freeport mengolah tambang Emas peringkat 7 besar didunia. Lantas yang membuat pelik itu apa ? Tanya saya. Masalahnya pemerintah Indonesia harus melaksanakan amanah UU Minerba ( mineral dan batubara ) No. 4 tahun 2009, yang berlaku efektif tahun 2014. Ada enam issue yang mengemuka dalam UU Minerba itu yaitu luas wilayah, royalti, divestasi, jasa (nasional), jangka waktu kontrak. Ini tidak sederhana. Maklum saja , katanya, sejak kontrak karya ditandatangani tahun 1967 , Freeport mendapatkan fasilitas luar biasa besar dari Negara untuk mengolah tambang di Papua itu namun kontribusi yang diberikan kepada Negara hanya 1 %. Itupun dari nilai konsentrat yang dieksportnya ke Jepang dan Spanyol dipusat pengolah akhir emas.

Berdasarkan UU Minerba itu, Freeport harus mengolah emas dalam negeri. Bila sebelumnya Freeport mengolah dipusat smelter di Jepang dan Spanyol maka tahun 2014 harus dilakukan didalam negeri. Bukankah itu tidak ada masalah?. Kata saya. Teman itu tersenyum penuh arti. Dia menjelaskan bahwa bila smelter dibangun di Indonesia maka outputnya adalah emas murni termasuk turunannya seperti Uranium yang berharga tinggi. Maka tentu saja Freeport harus membayar pajak eksport serta pajak penghasilan dari pendapatannya di Indonesia sebagai penjual sekaligus penambang emas. DIsamping itu , berdasarkan UU pula, pemerintah berhak memaksa Freeport untuk melepas sebagain sahamnya kepada Negara/PEMDA Papua. Dan Freeport masih harus menghadapi pembatasan luas wilayah operasi untuk menghindari monopoli penguasaan resource. Juga perubahan mengenail tariff royalty yang harus dibayar. Itu semua berakibat pada pengurangan pendapatan Freeport.

Nah, anda bisa bayangkan, Kata teman saya. Bahwa ini membuat seluruh para petinggi dan pemegang saham mayoritas Freeport stress. Tentu pula semua tahu bahwa koneksi Freeport di elite kekuasan AS , baik di Senat maupun di white house tidak akan senang. Tak usah kaget bila sejak UU itu disyahkan oleh DPR , loby dan tekanan kepada pemerintah Indonesia tidak kecil. Freeport bukanlah anak bawang dalam permainan business emas yang dekat dengan pusat kekuasaan baik di AS maupun di Indonesia. Salah satu mitranya adalah Group Bakrie yang konon petingginya berniat untuk mencalonkan diri sebagai President. Tentu ini akan didukung habis oleh group Freeport. Bila Ical terpilih sebagai President RI maka loby dengan pusat kekuasaan akan lebih mudah dilaksanakan demi keuntungan pemegang saham Freeport. Kata teman saya. Saya tertegun mendengar analisa global nya itu.

Analisa itu mungkin ada benarnya, kata saya. Karena dari tahun ketahun , apalagi sejak disyahkannya UU MInerba itu, suhu politik di Papua terus memanas. Kadang TNi terbunuh, kadang Polisi terbunuh, kadang pula pegawai Freeport terbunuh. Kadang rakyat Papua yang berdemontasi terbunuh oleh senjata aparat keamanan. Belum lagi SPSI Freeport melakukan aksi mogok massal. Aparat keamanan menuduh dibalik kerusuhan di Papua itu adalah OPM ( Organisasi Papua Merdeka ). Teman itu hanya tersenyum. Dia tak mau berkomentar. Belakangan saya tahu bahwa OPM itu tidak lagi efektif ruang geraknya sejak mereka meletakan senjata. Jadi tak mungkin sampai kepada pembrontakan bersenjata. Kalaupun ada riak dipermukaan, itupun tak lebih hanyalah letupan kekecewaan rakyat Papua yang merasa dipinggirkan oleh kehadiran Freeport. Ya ini hanya soal keadilan yang bisa dimusyawarkan dengan damai sebagaimana biasanya.

Melihat kekacauan di Papua, saya yakin analisa teman diatas ada benarnya. Benar bahwa rakyat Papua butuh keadilan tapi tidak sampai menimbulkan kekacauan seperti sekarang ini. Artinya ini tidak murni datang dari rakyat papua. Ada grand design yang sengaja diciptakan untuk membuat pemerintah lemah dan akhirnya tunduk dengan loby kekuatan yang menginginkan special treatment kepada Freeport terhadap keberadaan UU Minerba itu. Mungkin situasi ini dibaca dengan cermat oleh SBY, yang karenanya meminta kepada Aparat keamanan ( Polisi maupun TNI) untuk tidak melakukan tindakan kekerasaan hingga menghilangkan nyawa para demontran. Karena bila aparat keamanan terpancing terus maka akan memaksa Lembaga International melegalkan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Papua. Apalagi sudah ada peringatan keras di Amnesti International terhadap tindak kekerasan Aparat keamanan.

Kepada rakyat Papua, haruslah cerdas melihat persoalan. Teruslah berjuang untuk keadilan namun jangan sampai perjuangan itu dimanfaatkan oleh segelintir orang yang pada akhirnya rakyat Papua tidak mendapatkan apa apa. Jangan percaya dengan orang asing yang bermanis muka untuk melindungi namun pada akhirnya hanya mengincar kekayaan alam saja. Kepada pemerintah kita berharap agar tetap istiqamah melaksanakan amanah UU Minerba itu dan sekaligus memberikan janji menjadi kenyataan kepada rakyat Papua. Ya, sudah saatnya pembangunan di Papua dirancang dengan serius. Peningkatan Infrastruktur ekonomi maupun social harus dilakukan secara terpadu, peningkatan kualitas SDM harus dijadikan prioritas utama, perbaikan lingkungan hidup harus dilaksanakan. Kita tidak ingin nasip rakyat Papua seperti suku Aborigin di Australia atau suku Indian di AS, yang menjadi second class.ya kan.

Thursday, October 27, 2011

Siapa yang pantas jadi presiden RI?


Tadi ketemu dengan teman. Karena sudah cukup lama tidak bertemu, kami hanya bicara kosong dan santai di Starbuck. Tapi ada hal yang menarik ketika teman mengatakan kepada saya, lantas setelah SBY siapa yang pantas jadi pemimpin. Saya terdiam. Tidak jelas arah pertanyaannya. Bukankah ada banyak partai tentu ada banyak stock pemimpin yang siap menjadi orang nomor satu dinegeri ini. Tapi teman ini punya pandangan lain. Lihatlah kenyataan kini, katanya. SBY tidak sepenuhnya didukung oleh elite politik. Ongkos politiknya mahal sekali. Banyak kebijakan strategis tidak jalan secara sempurna. Kehidupan politik sejak SBY berkuasa tak henti dirudung persoalan politik. Kasus yan g muncul kepermukaan seperti air bah yang tiada henti dibicarakan membuat suhu politik selalu memanas. Ini jelas tidak sehat , simpul teman ini. Bagi saya tertarik dengan ungkapan “ongkos politik mahal sekali”

Menurutnya, setiap masalah yang muncul kepermukaan , menguras energy para executive dalam tugas birokrasinya dan membuyarkan konsentrasi pikiran para elite politik dalam tugas legislasinya. Disisi lain membuat aparat yang duduk dilembaga pradilan seperti Polisi, Jaksa, Hakim , juga dalam posisi bingung untuk menentukan standard keadilan bagi semua. Inilah harga dari system demokrasi. Kata saya menyimpulkan. Nah justru karena system demokrasi itulah , perlu ada solusi untuk membuat suhu politik menjadi dingin. Kita perlu sedikitnya dalam lima tahun sytem demokrasi kita kokoh dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Untuk itu diperlukan pemimpin yang menjadi inpirasi bagi semua partai, yang diterima oleh semua partai untuk duduk satu meja sebagai pendukung lahirnya tata Negara yang lebih baik, lebih sejuk, penuh kasih.

Mungkinkah, kata saya sambil tersenyum. Kalau mungkin siapakah pemimpin itu ? Teman ini mulai membuka analisanya bahwa Partai demokrat tidak punya lagi calon kuat seperti SBY. Tidak ada. Mencalonkan Ibu Ani sebagai Presiden jelas tidak menguntungkan bagi masa depan Partai Demokrat yang mengusung demokratisasi. Golkar,juga tidak mungkin menjual Aburizal Bakrie yang jelas punya track record buruk untuk tampil sebagai President. Semua rakyat tahu siapa itu Aburizal Bakrie. Gimana dengan Megawati? Teman ini berpendapat bahwa Megawati dianggap sudah out of date. Dulu ketika berkuasa juga tidak ada yang berarti diperbuatnya., Dan lagi dua kali ikut putaran Pilpres secara langsung, selalu kalah. Bagaimana dengan peluang Prabowo atau Wiranto ? Keduanya cukup qualified untuk jadi presiden namun track record nya tidak cukup baik untuk tampil ideal sebagai pemimpin.

Bagaimana kemungkinan Partai Islam? Tanya saya. Teman ini kembali tersenyum mengatakan bahwa Partai islam memang bagus dengan jargon politiknya tapi kasus korupsi dan moral yang menyeret para elite partainya semakin membuat rakyat tak lagi percaya. Walau tak banyak elite politiknya yang tersangkut kasus namun ini sudah cukup membuat rakyat tak lagi percaya. Maklum saja bahwa mungkin kalau Partai Non Islam berbuat tercela itu biasa tetapi tidak dengan Partai Islam yang mengusung soal akhlak mulia. Sedikit saja salah, itu akan mudah membuat rakyat loss trust. Seharusnya ini disadari oleh para kader partai Islam untuk bersikap istiqamah. Tapi mereka lupa dan akhirnya mengubur harapan rakyat yang memilihnya. Namun yang pasti, menurut teman ini, siapapun dari elite partai yang tampil sebagai presiden pasti akan menghadapi masalah tak beda dengan yang dialami oleh SBY ketika berkuasa. Berseteru dan tidak efektif.

Lantas siapa lagi yang pantas diterima oleh semua pihak dan akhirnya bisa mendamaikan semua pihak ? Tanya saya. Inilah yang harus dipikirkan jauh hari oleh para elite politik sebelum tahun 2014. Cukup sudah bertikai dengan menelan ongkos yang mahal.Begitu banya waktu terbuang sia sia. Terlalu banyak anggaran tak terserap. Dari kegaduhan ini, terjadi tarik menarik karena semua tersandera dengan kasus korupsi. Sudah saatnya mulai berpikir untuk rakyat. So, siapa yang cocok jadi pemimpin itu ? Tanya saya lagi. Teman ini tidak menjawab. Namun saya mendapatkan satu pencerahan dari dialogh sederhana ini, mungkinkah ini disadari oleh para elite politik negeri ini untuk perlunya kebersamaan demi kepentingan rakyat banyak. Akankah para elite politik ini dapat berjiwa besar untuk melahirkan proses politik yang memungkinkan tampilnya pemimpin yang didukung sermua pihak ?

Saya melihat arah pembicaraan kepada calon independent namun didukung oleh partai besar. Mungkinkah ini dapat terjadi ? Teman saya tersenyum. Dia merasa senang karena saya memahami arah pembicaraannya. Siapakah calon Independent itu? Dia bisa saja berasal dari tokoh masyarakat, professional. Bayangan saya kepada segelintir nama yang sudah dikenal luas oleh public , seperti Sri Mulyani, Safie Maarif , Mahfud MD atau lainnya. Namun segelintir nama inipun tidak mudah bisa diterima karena masing masing punya luka dengan elite partai. Lantas siapa ?Ah, dibalik tanya yang tak sudah, saya membatin, inikah cobaan bagi rakyat Indonesia yang terjebak dalam harapan yang sulit bersua dengan realita. Akankah kita mendapatkan hikmah dari situasi ini? Mari bersama sama menghidupkan lilin didalam hati kita, sambil berdoa semoga para elite melihat cahaya kebenaran. Ya, doa, walau itu adalah selemah lemahnya iman. Hanya itulah yang bisa kita perbuat.

Saturday, October 22, 2011

Belajarlah...

Teman saya sebagai konsultan project mengatakan bahwa konsep jalan Toll di ASIA pertama kali diterapkan oleh Indonesia tahun 1978, dengan diawali pembangunan Toll Jagorawi. Sampai kini ruas jalan Toll dibangun baru mencapai 700 KM. Sementara China membangun jalan Toll diawali tahun 1980 dan kini panjang ruas jalan Toll telah mencapai 46,000 KM atau setiap tahunnya terbangun sepanjang 1500 KM. Amerika sebagai Negara penggagas privatisasi jalan darat dikalahkan oleh China , yang kini merupakan Negara yang memiliki jalan Toll terpanjang didunia setelah AS. Namun yang harus dicatat bahwa bagi China jalan Toll tak lain hanyalah jalan alternative bagi pengguna jasa yang ingin cepat , nyaman namun mau keluar uang. Semenata Jalan utama tetaplah disediakan oleh Negara yang bebas biaya. Dan ini terus dibangun dengan dukungan berbagagai sarana alternative transfortasi seperti Rell Kereta untuk layanan train missal. Beda dengan kita , jalan Toll sebagai solusi penyediaan Jalan darat. Yang sehingga terkesan pembangunan jalan umum bebas biaya dibuat ala kadarnya.

Mengapa China begitu cepat membangun jalan Toll , padahal idiologi mereka adalah komunis sosialis yang tak punya konsep utama privatisasi sarana umum. Persoalannya tidak melihat kepada idiologi. Kapitalisme hanya dipandang sebagai sebuah metode membangun dan bukan idiologi., Penerapannya tetaplah bergantung dengan platform sosialis komunis. China hanya memisahkan dengan jelas mana ranah bagi orang yang punya kemampuan berswasembada layanan umum dan mana yang belum mampu. Bagi yang mampu, Negara melepaskan diri dari social obligationnya dan ditransfer kepada mereka yang tidak mampu. Artinya, alokasi anggaran untuk mereka yang mampu di cross kepada mereka yang tidak mampu melalui penyediaan jalan Negara yang lebih baik. Semakin luas jalan toll dibangun untuk orang berduit semakin besar pula anggaran tersedia untuk menyediakan sarana bagi yang tidak mampu. Berjalannya waktu, orang yang tidak mampu ,menjadi mampu karena roda ekonom bergerak cepat akibat sarana jalan yang prima. Merekapun akan menjadi pelanggan jalan Toll.

Pola pendekatan inilah yang dijual kepada investor asing. Bahwa jalan Toll memang di rancang secara independent yang tidak ada campur tangan pemerintah dari segi tariff maupun biaya. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Investor asing pun sadar bahwa pada waktu jalan Toll dibangun, negarapun akan terlibat membangun jalan alternative bagi yang tidak mampu agar ekonomi mereka bangkit untuk menjadi pengguna jalan Toll dikemudian hari. Ada future consumer by design yang diyakini oleh investor akan menjadi konsumen potensial, untuk menjamin Return investment. Disamping itu , memang keberadaan Toll di China sebagai property private. Seluruh asset , tanah maupun bangunan dimiliki oleh Investor. Artinya tak menghalangi bagi Investor untuk melakukan refinancing bila jalan Toll itu selesai dibangun. Beda dengan Indonesia, dimana investor hanya berhak atas konsesi bisnis yang menarik tariff dari pengguna jalan. Sementara investasi tanah , bangunan walau semua dana berasal dari investor namun secara hokum tetaplah pemiliknya adalah Negara.

Menurut teman banker, sangat sulit di binding asset Business Toll untuk memenuhi risk management. Kecuali untuk perusahaan pengelola jalan Toll yang sudah lebih dulu eksis. Itupun yang di binding bukannya asset Toll tapi saham atau Corporate bond, yang volume kapitalisasi sangat terbatas likuiditasnya. Itu senbabnya pemain baru jalan Toll , sangat sulit mendapatkan financial resource baik melaui investor institution maupun private placement. DItambah lagi , hamper sebagian besar pemilik konsesi jalan Toll adalah bukan investor real tapi hanyalah pencari rente, yang berharap mendapat deal fee dari real investor dan EPC. Disisi lain ada lagi yang membuat investor berkerut kening yaitu tidak mudahnya melakukan pembebasan tanah. Karena hak tanah tetaplah di pemeritah Daerah yang nota bene tidak mendapatkan PAD dari keberadaan Jalan toll itu. Ini juga salah satu sebab terjadinya restriction pembebasan lahan.

Jadi tidak terbangunnya jalan Toll sehebat China lebih disebabkan iklim investasi yang tidak konduktif. Iklim investasi tidak konduktif disebabkan kebijakan nasional soal privatisasi tidak jelas. Berada di grey area. Mau privatisasi namun kepentingan politik populis tak bisa dihilangkan atau tepatnya tidak punya grand design yang menjaga keseimbangan program privatisasi layanan public dengan Public Service Obligation yang harus disediakan pemerintah. Ya mencontoh china mungkin terlalu jauh digapai, tapi setidaknya berguru dari kesuksesan Malaysia yang awalnya belajar bangun jalan Toll dari Indonesia namun kini panjang ruas jalan Toll Malaysia ( 1200 KM ) lebih panjang dari Indonesia. Belajarlah untuk lebih baik , untuk rakyat tentunya.

Monday, October 17, 2011

Kekuasaan

Ronald Regan , dikenal sebelumnya sebagai bintang film dan juga bintang Iklan. Perjalanan karir berikutnya , sebagaimana umumnya seorang selebritis tak jauh dari dunia panggung. Diapun terpilih sebagai anggota DPR. Karirnya terus melaju dengan cepat. Sampai akhirnya dia terpilih sebagai Presiden AS dalam usia uzur. Begitulah AS, yang siapapun boleh bermimmpi menjadi apa saja. Ini Negara demokratis yang di huni oleh beragam etnis dan menempatkan HAM diatas segalanya. Walau sejarah AS yang kelam dimasa lalu, yang menjadikan keturunan Afrika atau dikenal dengan Negro dijadikan budak namun tak menghalangi Obama yang berayah asal dari Kenya untuk tampil memimpin bangsa yang disebut gudang Universitas terbaik didunia ini, dan juga dikenal sebagai Negara Super Power. Tidak ada yang tidak mungkin. Melihat AS , kita melihat bagaimana kekuasaan atau apa saja berada di etalage. Siapapun bisa membelinya asalkan ada uang. Money is the second god in their world.

Fenomena tentang kekuasaan bisa dibeli dengan uang, mungkin hanyalah mitos, kata mereka. Sayapun beranggapan sama. Karena demokrasi, punya standard dan system sendiri bagaimana orang terpilih untuk duduk dipuncak kekuasaan. Memang proses demokrasi memaksa orang bersaing untuk menjadi number one dan itu tentu membutuhkan dana tidak sedikit untuk kampanye namun tidaklah sampai diartikan bahwa kekuasaan bisa dibeli. Demikian saya berkeyakinan untuk berdamai dengan realitas. Suatu kebetulan mungkin, jauh dinegeri saya tercinta , ketika saya berada diruangan sauna disebuah pusat Spa terbaik, saya mendengar obrolan beberapa orang pengusaha yang namanya cukup dikenal di Indonesia. Mereka asyik bicara santai diruangan sempit itu. Salah satunya mengatakan bahwa dia sedang berusaha menjadikan salah satun Calon Gubernur di salah satu provinsi di Indonesia untuk tampi menjadi kepala Daerah. Mata saya tetap terpejam namun telinga saya mendengar obrolan mereka.

Mereka berkata bagaimana strategi menjadikan Cagub itu sebagai pemenang. Dari pemilihan calon, mereka sudah menggunakan data riset untuk menguji kualitas calon. Dan kemudian segala kelemahan calon dan kelebihannya diurai secara detail. Kekurangan calon ditutupi dengan konsep kampanye dan menggalang kekuatan kelompok kanan, kiri untuk menjadi pendukung setia. Kelebihan calon yang merupakan potensi calon, di tiup sebesar mungkin lewat pendapat para pakar dan tokoh masyarakat yang bisa dibayar untuk ngomong apa saja. Para LSM didekati untuk menjadi barisan setia calon tersebut. Bila semua strategi dan planning itu sudah dilaksanakan maka terakhir deal dengan partai digalang melalui pendekatan kepada para petinggi Partai. Deal disini bertujuan agar hanya calonnya saja yang terbaik dan menutup pintu bagi calon lain yang berpoteni kecuali calon yang gradenya dibawah calon mereka. Maklum UU memberikan hak penuh kepada Partai untuk menetapkan seseorang menjadi Calon Gubernur, termasuk calon Bupati/walikota.

Tentu semua itu dilakukan dengan all at cost. Uang dilempar keatas, kebawah, kesamping. Semua bicara uang dan uang. Ketika salah satu mereka bertanya berapa uang sudah ditebar. Pria yang duduk didepan saya menjawab dengan santai dan menyebut tentang bilangan uang. Bukan jutaan tapi miliaran dan itu bukan pula puluhan tapi ratusan. Saya terkejut. Tapi mata saya tetap tertutup seakan menikmati uap panas yang membuat keringat tubuh saya mengalir deras. Pria itu, berdiri sambil berkata bahwa apalah artinya uang itu dibandingkan dengan project raksasa yang sedang digarapnya di provinsi itu. Lantas apa jadinya bila setelah calon itu berkuasa dan ternyata tidak mendukung rencana bisnisnya. Bukankah itu sia sia. Apalagi setelah dia berkuasa, semua kekuatan ada ditangannya. Pria itu berkata, semuanya dilakukan dengan contract . Ini hanyalah permainan dagang , kata pria itu dan lagi calon itu tak punya visi apapun kecuali hanya ingin berkuasa dan hidup senang dari kekuasaan itu.. Tak ubahnya seperti kita memberi kokain kepada remaja. Sekali mereka menikmati kokain itu , selama itupula mereka jadi budak kita. Katanya sambil berlalu dari ruang sauna.

Ingat obrolan santai itu ,ingat siapa dibalik tampilnya Ronald Regan sebagai President. Mereka adalah konsorsium lembaga keuangan papan atas ,yang belakangan menciptakan skandal dimana mana. Namun tak satupun pemain kunci yang masuk penjara. Begitupula dengan Obama yang bisa ditebak siapa dibalik keberhasilannya menghuni gedung putih, yang terbukti setelah dia terpilih tak ada satupun pemain yang menjadikan AS mem bail out Perbankan masuk penjara. Proses investigasi terus berlanjut namun proses politik menghambat langkah Obama di parlemen juga berlangsung. Tarik menarik dan akhirnya kompromi terjadi untuk saling berdamai.Tak ubahnya seperti Century Gate yang tak berhasil menggiring pelaku utama dibalik kasus itu kecuali menjadikan segelintir pion sebagai terpidana. Ini semua karena system yang dibangun oleh kekuatan permainan business dibalik kekuasaan.

Saya sempat termenung. Betapa tidak? BIla kekuasaan adalah komoditi maka tentu aturan dan Undang Undang pun akan menjadi komoditi. Gedung DPR akan menjadi bursa. Partai akan menjadi settlement agent. Para LSM dan Pengamat akan menjadi broker. Dan rakyat akan menjadi bukan apa apa lagi. Karena konsumen dari komoditi itu bukanlah rakyat tapi pengusaha yang selalu berpikir menjadi penguasa sejati untuk berkuasa diatas segala sumber daya yang ada. Dari waktu kewaktu , penjajahan tak pernah lekang didunia ini. Walau zaman berganti namun penjajahan selalu hadir dalam bentuk dan rupa berbeda. Sumber persoalan adalah karena memperturutkan hawa nafsu yang tak ada habisnya dan ini sumber bencana peradaban, yang sudah dibuktikan oleh sejarah, termasuk Al Quran bercerita banyak tentang ketamakan yang berakhir pada kehancuran. Sadarlah !

Saturday, October 8, 2011

Sharing power

Korupsi , korupsi , lagi lagi korupsi berita Koran. Terlalu banyak kasus di negeri ini. Demikian sungut teman. Saya melirik kearah teman yang sedang asik membaca Koran di konsulat. Apakah tidak ada pikiran para elite selain bagaimana menjarah uang Negara. Dulu kita bersama sama menjatuhkan Soeharto karena kita kesal Negara seperti kerajaan yang dikelola oleh keluarga dan teman teman. Kita sebut ulah itu sebagai KKN. Ketika Soeharto jatuh , elite reformasi bangkit dari tempat pesembunyiaannya. Di senayan, para elite dibawah kekuasaan UUD 45 atas nama MPR mengeluarkan ketetapan tentang dibentuknya KPK. Ini amanah reformasi. Semua orang tahu dan semua orang berhak mengawal amanat ini. Demikian kata teman saya. Tak kita persoalkan soal demokrasi yang dirancang , yang pada akhirnya melibas MPR sebagai kekuasaan tertinggi di republic ini.

Tidak sampai disitu saja. Keliatannya para elite reformasi sudah memetakan dengan baik korupsi itu seperti apa. Hakim diawasi dengan ketat. Dibentuklah Komisi Yudisial. Kemudian agar tidak ada lagi kolusi antara pejabat dan pengusaha yang melahirkan monopoli bisnis seperti era Soeharto, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ), Mereka para elite juga sadar mereka manusia yang bisa lalai dan alfa dalam amanahnya membuat UU yang sehingga merugikan rakyat. Maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi. Apakah itu cukup ? belum. Kita masih saja trauma dengan Soeharo yang membungkam PERS dan menjadikan TV hanya satu channel berita yaitu TVRI, yang menjadikan corong kebenaran hanya milik rezim. Maka UU kebebasan PERS dibuat agar bebas sebebasnya mengemban misi menyampaikan kebenaran.

Belum puas lagi, rakyatpun boleh mengorganisir dirinya mengawasi negara. Maka LSM tak perlu izin berbelit untuk berdiri kecuali cukup mendaftarkan diri. Kita trauma dengan ABRI yang melindungi rezim Soeharto maka ABRI yang kita cintai , yang terlatih baik secara structural untuk melahirkan pemimpin berkelas nasional harus keluar dari gelanggang politik dan masuk barak. Hanya sipil yang boleh berkuasa. Karena itu semua , tak kita persoalkan UUD 45 harus di amandemen. Semua kita berbulat hati untuk lahirnya perubahan. Era kebebasan bagi semua. Tak boleh siapapun sangat berkuasa di negeri. Ini sharing power. Presiden tak lagi sacral. Gubernur tak lagi sacral. Bupati ataupun walikota, tak lagi sacral. Semua bekerja diatas bara api. Tak nyaman memang, Makanya tak heran bila Pemerintah feeling uncomfortable lagi bekerja karena terlalu banyak pengawasan. DPR yang disebut orang terhormat pun sudah merasa tak lagi terhormat ketika banyak anggotanya masuk bui dan terakhir terdengar suara lantang dari anggota DPR yang ingin membubarkan KPK. Mereka anggap KPK sebagai teroris hanya karena pimpinan Banggar ( Badan Anggaran ) suspect terlibat korupsi.

Keliatannya 10 tahun reformasi berlalu, euphoria demokrasi yang dulu menjadi icon perjuangan kelompok menengah untuk tegaknya kebenaran, kebaikan dan keadilan , tak lagi menetramkan bagi elite yang berkuasa. Tak berlebihan bila ada salah satu anggota Partai Islam yang juga anggota DPR mengatakan Soeharto masih lebih baik ketimbang sekarang. Tentu rakyat yang tidak tahu banyak mulai bingung ditengah bertebarnya institusi pengawas dan sederet media massa yang lantang memberitakan tiada henti kebobrokan itu. Juga tak ketinggalan para LSM berbicara membawa suara para pengamat social politik dan ekonomi, bahwa elite politik tak becus mengurus Negara. Institusi berisi maling dan satu sama lain teriak saling tuduh maling Lantas apa sebetulnya yang terjadi ? mau dibawa kemana negeri ini. Salahkan demokrasi itu ? kalau salah , apalagi pilihan kita ? Apakah sosialis seperti komunis china yang membelenggu kebebasan dan mengclaim kebenaran hanya milik Partai atau monarkhi yang menjadikan pituah raja sebagai hukum tertinggi?

Soal pertanyaan ini saya teringat dengan ajaran guru saya ketika belajar ilmu tasauf. Beliau menyebutkan tentang hukum keseimbangan yang ada dalam diri kita. Beliau mengibaratkan jiwa kita adalah suatu komunitas yang dipimpin oleh tiga unsur kekuasaan. Yang pertama adalah Akal , kedua, nafsu, ketiga , Hati. Idealnya menurut Allah adalah gunakan akalmu sebagai pemimpin dalam dirimu. Namun jadikan hatimu sebagai hakim agung dan penasehat agung dan jadikan nafsu sebagai laskar/executive. Antara akal dan hati boleh berdialogh panjang tentang setiap persoalan sebelum diputuskan. BIla tak ada kata temu maka hati sebagai hakim agung akan meminta kepada akal untuk bicara langsung dengan penguasa tertinggi yaitu Allah lewat sholat istiqarah. Apabila sudah bulat kata dan mufakat maka tugas nafsu untuk melaksanakannya sesuai dengan will yang ditetapkan oleh akal. Soal ini nafsu ahlinya alias profesional dan memang jago menghadapi segala rintangan untuk mencapai tujuan sesuai kehedak akal yang sudah disesuai apa kata hati.

Jadi sebetulnya manusia itu struktur dan organisasinya dirancang Allah sangat demokratis namun yang menggerakan organisasi itu adalah jiwa yang memang dasarnya free will. Nah disinilah letak persoalannya. Kadang jiwa kita ingin agar Hati jadi penguasa tunggal maka jadilah kita manusia yang kurang struggle dan sedikit berpikir, sedikit spiritual sosialnya dengan lebih banyak berzikir. Ada pula , jiwa ingin akal menjadi penguasa tunggal maka jadilah kita manusia buta hati. Ada juga, Jiwa ingin nafsu berkuasa penuh maka jadilah dia manusia binatang yang hanya berperturutkan nafsu hewaninya. Andaikan susunan kekuasaan dalam diri kita itu sesuai dengan fungsinya masing masing tentu manusia itu akan menjadi sempurna. Begitupula, ,bila unsur kekuasaan kenegaraan itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing masing ,tentu akan membuat Negara itu kuat, kokoh dalam keseimbangan.

Yang bikin runyam keadaan tata negara kita sekarang karena masing masing ingin lebih tampil berkuasa dan pengendali. Karena masing masing telah menempatkan nafsu sebagai pemimpin dirinya. Terus bersiteru. Tak ubahnya anak remaja dalam masa pancaroba. Namun negara kita tidak lagi remaja tapi sudah uzur. Kapan mau berubah?

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...