Tuesday, March 27, 2018

Indonesia 2030 ?

Pada tahun 2016 menurut IMF kekuatan ekonomi Indonesia menempati rangking 8 dunia. Atas dasar itu PwC dalam sebuah riset tentang outlook perekonomian dengan tema “The Long View, How will the global economic order change by 2050?”. Indonesia akan berada di peringkat 5 di tahun 2030 dengan estimasi nilai GDP US$5.424 miliar dan naik menjadi di peringkat 4 di tahun 2050 dengan estimasi nilai GDP US$10.502.

Yang menarik adalah pendekatan perhitungan ekonomi itu menggunakan PPP ( Purchasing Power Parity (PPP). Apa itu PPP? merupakan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja. Dalam ilmu ekonomi, PPP mengukur berapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional (biasanya dolar), karena barang dan jasa memiliki harga berbeda di beberapa negara. Nilai tukar PPP digunakan dalam perbandingan internasional dari standar hidup. Jadi PDB dihitung sesuai keseimbangan kemampuan berbelanja (PPP) setiap mata uang relatif kepada standar yang telah ditentukan (biasanya dolar AS).

Dalam risetnya, PwC selain menggunakan metode pendekatan paritas daya beli, dalam memproyeksikan nilai GDP, PwC juga turut memperhitungkan variabel demografi, tingkat pendidikan, dan modal investasi yang akan masuk ke negara-negara di bawah ini sehingga akan mendapat nilai proyeksi GDP tersebut. Nah berdasarkan nilai GDP dengan metode perhitungan tersebut menempatkan Indonesia dengan perekonomian big emerging market. Untuk peringkat pertama, posisi China tak tergoyahkan baik dalam kondisi perekonomian saat ini maupun proyeksi perekonomian 33 tahun mendatang dengan estimasi GDP mencapai US$5.8499 miliar atau sekitar Rp778 ribu triliun (Rp13.330 per USD). Indonesia menempati peringkat 5 besar setelah AS, India, ekonomi dunia. Dan masuk negara yang menguasai 85 % ekonomi dunia.

Memang kalau lihat data sekarang, kemampuan belanja masyarakat saat ini telah masuk dalam kelompok ekonomi 11. Jadi, kalau purchasing power parity pada 2030 rangking 4 bisa diterima. Yang jadi masalah adalah sebagaimana di peringatkan PS dalam pidatonya agar Indonesia mengurangi ketimpangan ekonomi itu. Makanya menarik hal ini menjadi focus Jokowi. Terlihat dari APBN sejak dia berkuasa upaya mengurangi ketimpangan itu anggarannya sangat besar. 2018, Pemerintah memasukkan anggaran penanggulangan kemiskinan untuk kelompok miskin, hingga Rp 292,8 triliun. Total subsidi yang dianggarkan juga semakin meningkat menjadi Rp 172,4 triliun, terdiri atas subsidi energi Rp 103,4 triliun, dan subsidi non energi Rp 69 triliun.

Karena kalau pemerintah tidak focus mengurangi ketimpangan ekonomi maka gejolak sosial akan terjadi dengan sendirinya sebagai dampak dari rasa ketidak adilan. Siapapun jadi presiden tentangan terbesar adalah mengurangi ketimpangan Rasio GINI dan kalau ini bisa dipacu maka proses menjadikan Indonesia kekuatan ekonomi nomor 5 dunia tahun 2030 bukanlah impian karena sumber daya tersedia. Dan Indonesia akan jadi negeri makmur.

Ketimpangan kepemilikan lahan

Hidup ini tidak adil memang. Disaat kita menguasai sepetak tanah, pasti ada orang yang tidak punya atau kehilangan haknya. Tanah adalah harta yang paling hazasi bagi manusia yang hidup di planet bumi ini. Bayangkanlah kehidupan tanpa rumah. Hidup dari menyewa diatas tanah hak orang lain. Apalagi hidup dari tanah namun hak tanah ada pada orang lain. Berproduksi berpeluh namun nikmatnya untuk orang lain. Tetapi dari dulu setiap negara berdiri diatas dasar isme, dan setiap isme berangkat dari semangat kaum terpelajar yang sebaian besar punya mimpi besar, tentu besar untuk dirinya lebih dulu, bukan besar untuk orang lain , apalagi untuk rakyat jelata. Itulah kehidupan sosial yang terjebak dengan keangkuhan politik yang membuat lahir kelas feodal dan jelata.

Makanya jangan kaget bahwa 71 persen hutan Indonesia dikuasai perusahaan. Sebanyak 22 juta hektare tanah perkebunan dikuasai pihak swasta serta negara. Dimana rakyat ? Sementara, berdasarkan data BPS 2017, sekitar 17 juta penduduk miskin hidup di desa dan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kondisi ini membuat kerentanan timbulnya konflik masyarakat melawan pemodal. Benarkah ? Konplik agraria terjadi secara massive dari tahun ketahun sejak negeri ini merdeka. Tahun 2005, SBY mencanagkan sosialisasi Reformasi Agraria kepada berbagai pihak, baik di kalangan pemerintahan, akademisi, pegiat agraria dan para pemangku kepentingan lainnya. Tetapi sampai akhir jabatan periode ke dua SBY, Pasalnya, SBY hingga memasuki periode kedua masa kepemimpinan belum jua merealisasikan janjinya untuk membagikan tanah kepada rakyat. Termasuk, janji menyelesaikan konflik tanah yang ada.

Di era Jokowi, program reformasi agraria dilaksanakan dengan cepat dan berani. Jokowi telah menempatkan reforma agraria sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tanah seluas 9 juta hektar menjadi rencana redistribusi tanah dan legalisasi aset di bawah payung reforma agraria. Sumber tanahnya berasal dari kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan (perkebunan). Sedangkan dalam rangka memperluas wilayah kelola masyarakat di kawasan hutan, target 12,7 juta hektar hendak dialokasikan untuk dapat diberikan ijin kelolanya kepada masyarakat.

Walau reforma agraria terkesan lambat namun ada upaya serius dari Jokowi untuk mempercepat realisasi pembagian lahan tersebut. Memang tidak mudah, Karena hambatan politik yang bersumber begitu besarnya kekuatan modal pada lahan sehingga tidak mudah bagi Jokowi untuk bergerak cepat. Namun dengan dialogh dengan semua stakeholder hambatan itu lambat laun dapat diatasi dan proses pembagian lahan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan bukan hanya pembagian lahan tetapi juga akan dibentuknya kelembagaan sebagai pendamping petani untuk meningkatkan nilai produksi dari lahannya. Jadi memang tidak ada yang bohong soal pembagian lahan kepada rakyat. Itu sudah jadi program nasional dan setiap tahun target terus meningkat. 

***
Tahukah anda bahwa Gini rasio pertanahan saat ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup usaha besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Jadi penguasaan lahan itu sudah terjadi puluhan tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Semua mereka yang menguasai lahan itu punya legitimasi dari Pemda dan pusat. Semua karena perlunya arus investasi agar ekonomi bergerak dengan kontribusi nyata lewat penerimaan negara berupa pajak dan retribusi, yang memang diperlukan guna melaksanakan fungsi sosial APBN.

Ketika Jokowi berkuasa , dia menerima fakta yang ada itu. Dimana sebagian besar tanah berada di tangan segelintir orang. Bukan lagi tuan tanah, melainkan pemilik bisnis (kapitalis) besar yang hidup di sektor agrobisnis. Kedua, pemilikan tanah oleh petani, yang merupakan soko-guru dari produksi pangan nasional, justru mengecil. Sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem dengan pemilikan lahan rata-rata 0,3 hektar. Bahkan, ada 28 juta petani adalah petani tak bertanah. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan cita-cita Konstitusi (pasal 33 UUD 1945). Juga memunggungi visi pemerintahan Joko Widodo untuk mewujudkan keadilan agraria dan kedaulatan pangan. Kalau ini tidak segera diatasi maka hanya masalah waktu akan terjadi chaos sosial, dan bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk abad kegelapan. Jadi sangat mengkawatirkan situasi ketidak adilan lahan ini.

Nah bagaimana solusinya? Ada lima langkah yang sedang dikerjakan Jokowi , yaitu : 1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria ; 2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria ; 3) Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria ; dan 5) Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah. Kelima hal itu dituangkan dalam Perpres No 45/2016 pada 16 Mei 2016. Namun kelima hal itu berjalan terseok seok. Karena terdapat hambatan serius dibidang regulasi yang bersinggungan dengan penanaman modal dan investasi.

Apa itu ? Pertama, adanya liberalisasi investasi. Dengan demikian mengalami kesulitan untuk hal kedua yaitu melakukan pembatasan pemilikan lahan individu dan membatasi luasan penguasaan tanah (HGU) untuk sektor bisnis, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Hambatan tersebut telah diupayakan diatasi dengan langkah berani yaitu pertama melakukan moratorium perkebunan sawit. Juga memberikan kebijakan tarif agar pengusaha perkebunan lebih focus kepada pengolahan downstream perkebunan. Kedua, menerapkan pajak progresive individu yang mengusai lahan lebih dari luas yang ditentukan.

Bagaimanapun ini sedang berproses terus. Yang penting bagaimana lahan yang sudah terlanjur dikuasai korporat itu dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi rakyat dalam bentuk industri downstream dan menampung angkatan kerja. Serta hentikan semua izin perluasan kebun besar. Sudah saatnya reformasi agraria meluas dan rakyat berhak mendapakan haknya sesuai dengan UU PA tahun 1960 bahwa tanah itu adalah berfungsi sosial.

Perang dagang AS..

Trump sangat percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi AS yang bergerak cepat. Tetapi kalau lihat data ekonomi tahun lalu rata penambahan kesempatan kerja 138.000 per bulan, kurang dari 180.000 yang ditarget. Penghasilan per jam rata-rata tumbuh 2,5% year-over-year, lebih rendah dari 2,6% target yang ditetapkan atau masih di bawah tingkat pra-resesi. Pengangguran turun ke 4,3% atau lebih rendah dari 4,4% yang diharapkan stabil. Pertumbuhan kesempatan kerja terjadi secara natural namun tidak diikuti oleh meningkatnya upah secara significant. Itu karana pekerjaan lebih banyak disektor kontruksi yang memang sedang digalakkan Trump.

Secara lebih luas, pertumbuhan PDB AS pada kuartal pertama masa kepresidenan Trump sangat rendah hanya pada 1,2% pertumbuhan tahunan. Meskipun ada beberapa faktor musiman yang membebani jumlah tersebut dan kuartal kedua terlihat seperti bangkit kembali, bukan seolah-olah ekonomi sedang booming. Itu sebagai kelanjutan dari kebijakan Pemulihan ekonomi Obama. Memang lamban dan rendah tetapi trend nya memang bergerak naik. Kini 3 %. Contoh pada tingkat industri yang lebih spesifik, data dari penjualan ritel ke belanja konsumen untuk produksi industri tetap berada di jalur dengan tren pra-pemilihan Trump sebagai presiden. Justru di era Trump angka kepercayaan konsumen yang banyak dipuji telah kembali jatuh.

Ekonomi AS sudah berada di jalur yang benar dalam rangka recovery sejak era Obama. Memang fakta menunjukkan bahwa ekonomi akan terus tumbuh dan bahkan mungkin memiliki ruang untuk berakselerasi, tetapi tidak sehebat retorika Trump. Memang index bursa naik namun semua tahun bursa bukanlah satu satunya indikator kenaikan ekonomi. Komposisi pasar tidak mencerminkan kontribusi ekonomi atau industri tempat orang dipekerjakan. Sebagai contoh, perusahaan yang sahamnya meningkat tidak menunjukkan trend ekspansi bisnis yang berdampak penambahan lowongan kerja. Artinya ini mengarah kepada sifat dasar bursa AS yang suka menciptakan bubble.

Sampai saat ini kebijakan Trump dibidang ekonomi masih banyak bersifat retorika dan rencana pemotongan pajak pun tidak diyakini berdampak kepada peningkatan ekonomi. Tetapi bagaimanapun kalau kita meliat Trump sebagai kepala administrasi maka tentu akan berkerut kening. Namun kalau kita meliat Trump yang punya latar belakang sebagai bisnisman maka langkah Trump memang langkah kompromi atau berusaha mendapatkan deal bisnis yang bagus walau karena itu dia harus membangun image tentang superior AS agar proses deal berlangsung menguntungkan AS. Jadi jika Trump menyatakan bahwa ekonomi AS sedang booming dibandingkan dengan era Obama, itu hanya PR bisnis dihadapan mitranya. Karena sesungguhnya data tidak menunjukkan itu.

Perang dagang.
Perhatikan ketika Trump berbicara di depan pendukungnya ketika kampanye “ Jutaan orang kehilangan pekerjaan di Pabrik kita, itu karena China. Kita terpaksa berhutang miliaran dollar , itu karena China. Kemakmuran kita telah dirampas oleh China. Sudah Saatnya bangsa AS harus tampil mengembalikan itu semua. “ Anda bayangkan, bila Trumps bicara dihadapan publik yang kena PHK dan terlilit hutang. Tentu menarik perhatian orang banyak yang kalah dan lelah untuk segera bangkit dari keterpurukan. Mereka berfantasi bahwa trump akan mengembalikan mimpi mereka yang terkubur. Dan benarlah Trump berhasil menjadi pemenang dalam Pilpres. AS punya harapan , harapan orang irasional. Namun setahun lebih kekuasaan Trumps tidak nampak janji Pemilu itu. Bahkan Trump terkesan akrab dengan Xijinping.

Pada 22 Januri lalu, Trumpt mengumumkan bahwa AS akan memungut tarif impor untuk panel surya dan mesin cuci, dengan alasan bahwa "peningkatan impor mesin cuci dan sel surya dan modul asing adalah penyebab terpuruknya industri dalam negeri “. Walau tarif berlaku untuk produk yang diimpor dari seluruh dunia, namun target utama adalah China, karena China eksportir utama ke AS. Kementerian Perdagangan Tiongkok menyebut langkah itu "penyalahgunaan langkah-langkah perbaikan perdagangan. China berharap AS menahan diri dengan tidak restriksi atas sistem perdagangan dunia, mematuhi aturan perdagangan multilateral dan memainkan peran positif dalam mempromosikan pembangunan ekonomi dunia”

Sehubungan dengan praktik yang keliru dari AS, China akan, bersama dengan anggota WTO lainnya, dengan tegas membela kepentingannya yang sah.”. Pada tanggal 4 Februari, China bergerak cepat dengan mengumumkan akan diadakan investigasi anti-dumping dan anti-subsidi atas impor sorgum dari AS. China menemukan bukti AS memberikan subsidi kepada petani sehingga Sorgum yang masuk ke China merusak pasaran dalam negeri China, dan petani China dirugikan. AS harus berpikir ulang. Karena China adalah importir terbesar produk pertanian AS atau 79 % pasar ekspor petani AS adalah China. Setiap tahun sedikitnya China belanja produk pertanian sebesar USD 21 miliar. Bukan itu saja, AS mengekspor lebih banyak beragam produk dan jasa ke China dibandingkan menjual ke Jerman dan Jepang.

Kalau perang dagang ini terus belanjut maka akan berdampak secara global. mengapa ? hampir seperempat perdagangan barang dunia dan seperlima perdagangan jasa global berasal dari China dan AS. Makanya China menanggapi santai saja kemarahan Trump itu yang merasa telah kehilangan hegemoni AS atas pertanian, tekhnologi dan jasa keuangan di pentas dunia. Karena China tahu pasti Trump di backing oleh Konglomerat, perang dagang dengan China akan menghancurkan bisnis para konlomerat yang juga sebagian besar tergantung kemitraan bisnis dengan China. Trump tidak punya kekuatan kunci untuk menyerang China tanpa harus mengorbankan kepentingan dalam negerinya. Suka tidak suka, China sudah banyak mengalah dengan menaikan UMR sebanyak 4 kali sejak tahun 2013 agar tidak dianggap restriksi oleh WTO. China juga sudah melepas mata uangnya sehingga menguat di pasar dengan korban banyak industri dalam negeri. Karenanya China melakukan perubahan struktur industri dan orientasi bisnis kepada high tech agar dapat bersaing.

Di dunia yang serba bordeless semua sudah terintegrasi dengan pasar dunia termasuk China dan AS. Sikap utopia dan populis dihadapan rakyat hanyalah omong kosong. Trump harus kembali kedalam negeri. Persoalan AS bukan luar negeri tetapi dalam negeri sendiri. Sikap mental generasi muda AS harus diubah agar meniru buyut mereka yang focus kepada invonasi produksi, bukan terlelap dengan keasikan fantasi wallstreet dan kenikmatan hidup lewat berhutang. Gerakan perubahan mental itu harus diikuti dengan kebiajakan keras terhadap bisnis rente yang dikendalikan oligarki dan kartel bisnis. Kalau AS terus menyalahkan China sebagai biang kemunduran ekonominya maka sampai kapanpun tidak akan mengubah keadaan ekonomi AS. Bahkan akan membuat EKonomi AS semakin terpuruk dan meluas ke sektor pertanian. Semoga Trump cukup cerdas dalam soal ini.

***
AS telah melakukan provokasi ke China degan menerapkan sangsi berupa pengenaan tarif pada barang impor China senilai US$60 miliar. AS juga tengah menyiapkan langkah untuk membatasi investasi Amerika Serikat di China. Namun, China tak tinggal diam. Nantinya akan ada 120 barang impor dari AS yang dikenakan tarif impor mulai dari kacang dan anggur dengan tarifnya sekitar 15 persen hingga 25 persen. Memang belum sampai dalam bentuk saling pukul tetapi hanya sebagai saling ancam. Yang jelas para pengusaha di AS akan berusaha melobi DPR agar melonggarkan daftar pengenaan tarif baru bagi 1.300 produk. Trump akan berkonsultasi kepada DPR agar kebijakanya itu dapat diterima.

Nah bagaimana dampaknya terhadap Indonesia ? Yang jelas perang dagang China -AS ini akan berdampak secara global. Maklum kedua negara ini menguasai 25% perdagangan dunia. Jadi kalau AS dan CHina saling embargo lewat tarif dampaknya juga kepada mitra dagang AS diseluruh dunia termasuk Indonesia. Pada waktu bersamaan Produsen CHina akan berusaha membanjiri pasar Indonesia dengan harga murah. Kalau ini disikapi oleh pemerintah dengan berlebihan seperti misalnya menaikan tarif impor agar produsen dalam negeri terlindungi maka perang akan semakin meluas. China juga akan melakukan hal yang sama terhadap impor CPO dan lainnya dari Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan defisit neraca perdagangan non-migas Indonesia terhadap China tercatat US$13,89 miliar sepanjang tahun 2017 lantaran ekspor Indonesia ke China senilai US$21,32 miliar lebih kecil dibanding impornya yakni US$35,51 miliar. Jadi kalau terjadi perang dagang CHina-AS maka kemungkinan defisit itu akan semakin besar. Memang konsumen indonesia diuntungkan karena mendapatkan harga murah tetapi produsen akan tengkurap. Memang perang dagang China-AS dampak terhadap Indonesia adalah langsung pada ekspor baja dan aluminium. Kebetulan ekspor kita ke Amerika untuk baja dan aluminium itu memang porsinya kecil. Lantas bagaimana solusi bagi Indonesia ? Indonesia harus memetakan kepentingannya. Di satu sisi, industri hilir baja memerlukan impor untuk kelangsungan produksi. Namun, di sisi lain, peluang pasar untuk industri baja yang baru diinvestasikan juga perlu dijaga. Makanya sangat perlu meningkatkan efisiensi produksi besi-baja nasional dengan menekan harga energi untuk industri. Pemerintah perlu melakukan kontrol atau audit terhadap impor besi-baja, khususnya dari China dan AS. Apakah jenis dan jumlahnya memang sesuai kebutuhan atau tidak. Jangan sampai ada permainan kartel impor. Perlu juga diwaspadai apakah kedua negara tersebut melakukan dumping terhadap Indonesia karena ini dapat mengganggu persaingan harga besi-baja produksi nasional dan merugikan investasi hulu besi-baja yang sedang kita kembangkan.

Friday, March 16, 2018

CDS, Indonesia. ?


Kita mengenal uang sebagai ujud lembaran kertas atau koin. Uang itu kita kenal dan akrab dengan keseharian kita untuk melakukan aktifitas pertukaran barang dan jasa. Dengan uang maka semua ada nilai untuk dibeli, dijual dan di nominalkan. Lantas bagaimanakah uang itu diciptakan dan darimana asalnya ? Dahulu kala uang itu dibuat dari emas dan perak. Berapa nilai uang itu , ya tergantung dari beratnya koin emas atau tembaga. Artinya uang berhubungan langsung dengan nilai materi yang melekat padanya.Tapi dia era modern , ketika populasi manusia semakin bertambah, kebutuhan semakin luas, perpindahan penduduk, barang dan jasa semakin cepat. Maka uang tak bisa lagi sepenuhnya ditentukan dengan materi yang ada.

Uang sudah bergeser menjadi ”sebuah nilai ” yang tak bisa lepas dari "Internationalisasi." Uang dan politik adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Suka tidak suka inilah kenyataanya. Dari segi monetary system kita menyatu dengan system keuangan global. APBN harus dibuat berdasarkan Standard Government Finance Statistic (SGFS) yang sehingga kekuatan fiskal negara dapat setiap saat dimonitor sebagai dasar forecasting value Rupiah. Disamping itu juga Sistem Akuntasi Moneter Bank Indonesia harus mengacu kepada International Reserves and Foreign Currency Liquidity (IRFCL). Sehingga setiap detik posisi devisa BI dapat dimonitor secara international. Semua menjadi transference dan terhubung keseluruh dunia secara border less.

Walau semua serba transference namun pasar berbuat sesukanya berdasar data real tesebut. Disinilah nilai uang diukur dan ditentukan oleh segelintir pemain. Cadang devisa negara dalam berbagai mata uang tak lagi terkait langsung dengan jumlah rupiah yang beredar. Cadangan devisa hanya dipakai untuk transaksi atau belanja yang mengharuskan tunai atau cash advance bermata uang asing. Sementara hampir 90% transaksi lintas negara ( cross border ) yang dilakukan dunia usaha tidak berupa cash advance tapi commitment. Commitment ini dalam bentuk instrument yang dilegimite oleh kesepakatan multilateral baik dalam kuridor WTO maupun BIS dan lainnya.

Hitunglah berapa perputaran uang dibalik commitment itu?. Anda akan terkejut. Jumlahnya diatas cadangan devisa negara kita. Bahkan melebihi SUN yang kita terbitkan. Atau melebihi dari jumlah pajak yang terkumpul. Proses uang itu sangat sophisticated, misal Corporate melakukan pinjaman luar negeri. bermata uang asing. Apabila mereka mendapatkan penghasilan dalam mata uang rupiah, lantas bagaimana menjamin keseimbangan kurs antar mata uang agar transaksi ini tidak merugikan. Pertanyaan berikut, apabila pinjaman itu gagal siapakah yang akan menjamin uang itu kembali. Juga beragam kegiatan investasi yang berhadapan dengan resiko perbedaan kurs itu. Pertanyaan ini akan panjang sekali bila kita melihat melalui kacamata uang secara normal.Proses itu bergerak sangat cepat , bukan lagi jam atau hari ukurannya tapi detik.

Tapi dalam system moneter ini sudah diantisipasi. Yaitu melalui berbagai instrument derivative yang mendukung proses perputaran uang. Instrument ini tidak melihat devisa negara sebagai kekuatan mata uang. Tidak melihat melihat besaran utang. Tapi melihat dari sisi ”kepercayaan ” ( trust ). Trust ini adalah energy ( power) dari uang itu sendiri untuk terus berputar mengorbit melintasi dunia sebagai alat tukar. Sementara system moneter adalah software untuk memungkinkan uang terkendali sesuai program yang diinginkan.

Didalam software itu terdapat fitur seperti CDS dan berbagai produk derivative keuangan lainnya. Besar /kecilnya atau kuat / lemahnya trust ( energi) dapat dilihat dari tingkat premium credit Default Swap (CDS) yang dibayar. CDS itu biasanya meliat tingkat rating ( trust ) obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Semakin murah CDS semakin tinggi tingkat ”trust” dan tentu semakin tinggi energy yang berputar. Arus investasi akan masuk deras. Nah, di Era Jokowi, tingkat premium CDS terendah sepanjang sejarah republik ini ada. Padahal keadaan ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan dan ancaman terhadap pengaruh external.

Team Ekonomi Jokowi mampu berselelancar dibawah tekanan dampak kebijakan suku bunga the fed. Kita mengendalikan sepenuhnya semua sektor, ,baik moneter dan fiskal negara leading. Walau utang tembus 4000 T, CDS malah samakin turun, desember 2017 kemarin global bond dilepas di bursa, kelebihan permintaan dipasar. Bagi investor indonesia adalah lahan investasi menguntungkan karena fundamental ekonomi yang sehat, grade asset yang bersinar dipasar dan likuid. Memang yang ribut soal utang itu adalah pengamat yang miskin analis dan pasti engga punya portfolio investasi di pasar uang. Jadi maklumi saja.

Thursday, March 15, 2018

Di laut kita jaya.

Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki luas laut dan jumlah pulau yang besar. Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas wilayah laut 5,4 juta km2, mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta km2. United Nations Development Programme (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Tahukah anda  bahwa sektor maritim menyimpan potensi ekonomi hingga mencapai US$1,33 triliun per tahun dan nilai ekonomi kelautan yang menyentuh angka Rp 3.000 triliun per tahun, yang terdiri dari Potensi industri pengolahan ikan (7%), industri bioteknologi (14%), pertambangan dan energi (16%), wisata bahari (4%), transportasi laut (2%), industri jasa maritim (15%), sumber daya pulau-pulau kecil (9%) dan hutan mangrove (15%). 

Jadi kekayaan maritim kita sangat dahsyat, bahkan lebih besar dari kekayaan yang ada di darat. Tetapi apakah selama kita merdeka kita mendapatkan kemakmuran atas potensi ekonomi maritim itu ? Tidak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 7,87 juta jiwa atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka tersebar di 10.666 desa pesisir yang berada di 300 dari total 524 kabupaten dan kota se-Indonesia. Mengapa ? karena potensi laut kita di nikmati oleh para perampok asing yang berkerjasama dengan lokal. Ini berlangsung berpuluh tahun.  itulah sebabnya ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, dalam pidatonya dihadapan DPR, mengatakan bahwa kita sudah lama memunggungi laut. Kini saatnya kita harus jaya di laut.

Langkah pertama yang dilakukan Jokowi adalah menegakan hukum di laut agar terhindar dari perampokan hasil laut dari asing. Upaya tegas menegakan hukum laut ini telah membuahkan hasil dengan banyaknya kapal asing yang dibakar dan ditenggelamkan. Dampaknya nilai ekpor ikan kita turun drastis sejak awal jokowi berkuasa. Pada 2012, volume ekspor komoditas ikan laut lainnya mencapai 50,84 persen dari total volume ekspor perikanan atau sekitar 630.440 ton. Sementara itu, pada 2015 volume ekspor komoditas ikan laut lainnya turun drastis menjadi 407.010 ton atau turun sekitar 31,04 persen dibandingkan volume ekspor pada 2014, yang mencapai 590,210 ton. Volume ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2015 sekitar 15,47 persen (lihat tabel di bawah).

Mengapa ?
Kalau kita perhatikan data BPS (2018) secara detail memperlihatkan bahwa dalam periode 2014-2015 ada tiga provinsi yang mengalami penurunan drastis atas volume ekspor komoditas ikan laut lainnya pada tahun 2015. Ketiganya adalah Provinsi Maluku (turun 97,87 persen), Provinsi Papua Barat (anjlok 100 persen), dan Provinsi Papua (merosot 100 persen). Sebelum moratorium, wilayah perairan Maluku dan Papua merupakan wilayah penangkapan kapal-kapal ikan asing dan eks asing. Kapal penangkap ikan itu berasal dari  Thailand sebanyak 87,86 persen dan China sebesar 10,30 persen (KKP 2018). Ikan-ikan  dihargai sangat murah, padahal kita ketahui ikan-ikan di wilayah tersebut umumnya merupakan ikan-ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kakap merah, tuna, dan udang.

Selama tiga tahun Jokowi berjuang melawan para perampok Sumber daya laut itu dan kini membuahkan hasil bagi peningkatkan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, terlihat bahwa volume ekspor komoditas ikan tahun 2017 mencapai 1,02 juta ton dengan nilai mencapai 4,51 miliar dollar AS. Nilai ekspor tahun 2017 tersebut hampir mendekati nilai ekspor tahun 2014 yang mencapai 4,64 miliar dollar AS. Bahkan nilai ekspor komoditas ikan tahun 2017 terlihat sudah melebihi nilai ekspor tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing tercatat hanya 3,87 miliar dollar AS dan 4,16 miliar dollar AS, padahal pada tahun tersebut kekuatan kapal eks asing masih menguasai perairan Indonesia (lihat tabel di bawah).

Apa hasilnya ? Untuk pertama kali, neraca perdagangan perikanan Indonesia nomer satu di Asia Tenggara. Padahal sebelumnya , Indonesia selalu berada di bawah bayang-bayang Thailand dan Filipina dalam urusan ekspor ikan. Namun kondisinya sekarang berubah. Kebijakan pemberantasan illegal fishing, moratorium kapal ikan eks asing dan larangan bongkar muat kapal di tengah laut, hingga penegakan hukum melalui penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia telah berimbas kepada sektor perikanan Thailand dan Filipina. Ekspor perikanan Indonesia naik 5 persen, sementara impor ikan justru turun 70 persen. Stok ikan Indonesia juga naik dari 6,5 juta ton menjadi 12,6 juta ton. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan naik dari 104 menjadi 110. Usaha perikanan tangkap juga kian menguntungkan lantaran Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) juga naik dari 102 menjadi 120. Dan konsumsi ikan nasional juga naik dari 36 kg menjadi 43 kg per orang.

Kesuksesan Jokowi menjaga kedaulatan Sumber daya alam di darat dengan ketegasan mengakan UU Minerba, UU Migas, dan juga di laut maka kini semua itu menjadi potensi ekonomi real yang terukur untuk menopang kekuatan ekonomi nasional dan meningkatkan performa APBN dalam memacu pertumbuhan ekonomi. yang tentunya untuk kemakmuran rakyat di masa kini dan masa depan.


Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...