Halalkah Vaksin COVID-19 ?

Indonesia sudah memutuskan menggunakan vaksin dari China. Sementara vaksin dari Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca belum ada kepastian. Masih tahap negosiasi. Yang jadi masalah adalah Vaksin buatan China menggunakan katalisator berupa galatin. Galatin ini dibuat dari Babi. Sementara produk merek Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca dijamin bebas babi. Bagaimana keputusan dalam memilih vaksin? dan bagaimana tentang keyakinan haram atau halal atas vaksin? Mari kita tinjau secara sederhana.

Pertama : Ada dua mahzab berkaitan tentang unsur babi halal atau haram. Kedua Mahzab ini diakui oleh ulama walau diantara mereka juga berbeda pendapat.

Madzhab Syafi’i : mengkonfirmasi dalilnya bahwa babi adalah binatang yang najis. Tidak ada dalil lain selain haram. Di Indonesia MUI menganut mazab Syafi’i.

Madzhab Hanafi : Daging babi najiz. Namun ada pengecualian, yaitu bila unsur kimianya berubah menjadi tidak najis maka hukumnya adalah tidak najis. Sebagaimana diketahui bahwa galatin itu dibuat dari kulit babi ( yang banyak mengandung lemak). Namun setelah melalui proses “Istihalah" (bahasa Arab), struktur kimia dan kelas molekul protein dalam kolagen babi diubah membentuk zat baru seperti gel. Maka ini membuatnya dari haram menjadi halal. Bebarapa negara Timur Tengah dan Muslim China menganut mazhab Hanafi. Pemerintah Malaysia meminta pendapat pemerintah UEA soal vaksin. Ulama UEA endorsed Vaksin C-19 halal.

Kedua, dari sisi efisiesi dan efektifitas. Vaksin yang tidak menggunakan galatin dari babi, biaya logistik seperti permintaan rantai pasokan, lebih mahal daripada vaksin dengan galatin. Disamping itu vaksin tanpa galatin jangka waktu expired nya pendek. Tentu dengan keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah Indonesia, vaksin menggunakan galatin sebagai katalisator pilihan yang tepat.

Ketiga. Bagaimana kalau anda dihadapakan pada dilema. Tidak ingin mengikuti mahzab Hanafi tetapi anda tetap ingin dapatkan vaksin tanpa melanggar Mahzab Syafi’i. Solusinya adalah ikuti firman Allah ini “ Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi & binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) padahal ia tidak menginginkannya & tidak melampaui batas maka ia tidak berdosa.”(QS.Al-Baqarah:173).

Dari firman Allah itu ada kata “ terpaksa “ yang artinya kalau tidak ada vaksin pengganti yang efisien dan efektif tanpa galatin, itu tidak termasuk haram dan tentu tidak dosa. Dalam hal ini, MUI pada tahun 2018 memperbolehkan vaksin campak dan rubella meski adanya gelatin babi. Jadi sudah ada dasar qiyas ( yuriprudensi ) untuk menyimpulkan vaksin COVID-19 itu boleh dan tidak haram. Tapi bagaimanapun kita tunggu aja fatwa MUI soal Vaksin COVID-19.

Demikian

wallahu a'lam bishawab

MRS dan POLRI.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, MRS itu adalah icon perjuangan gerakan Islam, yang mendambakan Indonesia dikelola dengan syariah Islam atau bahasa mesranya Pancasila bersyariah. Mereka percaya bahwa hanya dengan syariah islam keadilan bisa ditegakan dan kemaksiatan bisa ditumpas. Menilik sejarah islam. Turki Usmani berkuasa 6 abad. Abassiah berkuasa 542 tahun. Umayyah hampir 1 abad. Apakah karena itu peradaban lebih baik. Apakah keadilan tegak dan kemaksiatan punah? Tidak. Ketiga kerajaan itu tumbang justru karena kemaksiatan dan ketidak adilan. Mau diulang lagi? Apakah tidak cukup sejarah lebih dari 1000 tahun itu untuk kita sadar ? bahwa perjuangan politik membawa syariah itu tidak beda dengan oportunis.

Negara sekular barulah ada setelah abad 19 yang tidak di-endorsed oleh otoritas agama tetapi di-endorsed langsung oleh rakyat lewat pemilu demokrasi. Tentu sistem negara dilengkapi perangkat hukum dan UU, yang memastikan agar keadilan tegak dan kemaksiatan itu hilang. Tetapi apakah sampai sekarang itu tercapai. Belum. Apakah sistem sekular salah ? tentu tidak. Sama halnya 1000 tahun lebih sejarah kekuasaan islam, apakah demoralisasi dan ketidak adilan terjadi karena agama islam salah? tentu tidak. Mengapa ? Keadilan itu bukan karena aturan dan hukum,  bukan karena agama. Tetapi karena akhlak.

Kita selalu punya stigma bahwa kalau ada orang ahli hukum, maka dia pasti tidak akan melanggar hukum. Faktanya justru yang banyak melanggar hukum adalah mereka yang melek hukum. Kita anggap bahwa  kalau ada orang tinggi ilmu agamanya, bahkan dengan gelar berderet di belakang namanya, kita lantas simpulkan dia orang sholeh dan pasati benar. Faktanya yang paham agama itu tidak lepas dari kesalahan dan tidak pasti benar.  Apa artinya? baik sekular maupun agamis sama saja. Ukurannya bukan retorika dan luasnya ilmu tetapi perbuatannya. Kalau perbuatannya tidak merugikan orang lain dan keberadaannya bermanfaat bagi orang lain, orang banyak tidak akan tanya apa agama dan apa titelnya. Dia tetaplah orang baik.

MRS hadir bukan karena  proses politik real. Tetapi karena Icon gerakan syariah islam yang tidak nyaman dengan sistem sekular. Berkat gerakan anti sekularisme yang dibungkus dengan perjuangan amar makruf nahi mungkar, memang sangat mudah menggiring orang banyak kedalam kerumunan. Tentu mereka yang datang dan mendukung itu tidak dengan fantasi kosong. Mereka punya fantasi penuh. Mereka medambakan sebuah negeri utopia: keadilan tegak, kemaksiatan punah, kemakmuran terjadi. Tidak ada orang miskin lagi yang kelaparan. Dalam sistem demokrasi orang tidak dihukum karena berfantasi. Itu biasa saja. Tetapi perbuatannya. Apabila perbuatannya patut diduga melanggar hukum, maka dia akan jadi tersangka.

Nah perbuatan MRS bukan hanya icon perjuangan gerakan islam tetapi sudah masuk pembangkangan sipil. Apa itu? menghindari proses hukum. Bahkan secara vulgar menghalangi proses hukum. Sikap paranoid menuduh Polisi sengaja mencari cari kesalahan. Itu lebih karena ketidak percayaan kepada sistem hukum negara Indonesia. Padahal dia tahu, proses hukum itu transparans. Dia berhak didampingi pengacara. Kelak sidang di pengadilan akan terbuka untuk umum. Media massa akan meliput. Publik se Indonesia dan dunia akan mengetahui. Bayangkanlah.  Apakah berani Aparat hukum main main merekayasa kasus? Kan engga mungkin. Karena itu akan mempermalukan institusi negara.

Bila Polri yang akhirnya bersikap tegas dengan mamaksa MRS patuh terhadan proses hukum, itu bukan karena MRS icon perjuangan gerakan syariah. Bukan karena pertimbangan politik. Itu semata mata untuk menegakan hukum dan UU. Di mata hukum semua orang sama. Hukum adalah icon, bahwa kekuasaan negara ada pada rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Kalau ada sebagian rakyat membangkang maka pedang hukum itu juga yang menebasnya.  Begitulah sistem kekuasaan bekerja,  baik sekular maupun agama sama saja. Membangkang  ya dihukum

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sidang MPR. Dia mengalahkan Megawati. Itu berkat poros tengah ( koalisi partai Islam) di bawah koordinasi Amin Rais. Apa yang terjadi di balik layar sampai terbentuk Poros Tengah yang memastikan Gus menang?. Itu karena ada pertemuan antara Wiranto, Amin Rais, Gus Dur. Posisi Amin Rais sebagai ketua Umum Muhammadiyah dan Gus Dur Ketua Umum NU. Saat itu sebetulnya Wiranto mengusulkan Amin Rais sebagai Presiden. Tetapi Amin Rais menolak.   Pak Wiranto berdiri dan memegang kedua bahu Gus Dur. “ Kalau begitu, Gus Dur aja yang jadi presiden.” Kata pak Wiranto.

Dari episode terpilihnya Gus Dur sebagai presiden, kita tahu pasti bahwa TNI ada di balik proses suksesi dari Orde Baru ke reformasi. Dari teman, saya dapat informasi bahwa Gus Dur tidak ada deal apapun dengan TNI. Tidak ada deal apapun dengan poros tengah. Deal itu dilakukan oleh Amin Rais yang kemudian terpilih sebagai Ketua MPR. Artinya kalau Gus Dur engga bisa laksanakan komitmen Amin Rais, on/off Gus Dur ada pada Amin Rais. Setelah Gus Dur jadi presiden. Kompromi politik yang dirancang oleh Amin Rais dibatalkan begitu saja oleh Gus Dur. Dalam kurun waktu 20 bulan sebagai presiden. Gus Dur mereformasi TNI. Singkatnya TNI masuk barak.Engga boleh ikutan Politik. Jelas, TNI berang.

Gus Dur juga memaksa semua kotrak karya (KK) tambang seperti Freeport ditinjau ulang. Freeport dihentikan operasinya. Caltex juga diberhentikan operasinya. Amerika jelas marah besar. Apalagi waktu itu Amerika sedang getolnya membangun kekuatan APEC.  Pihak di kabinet yang menentangnya. Dia pecat, diantaranya, Jusuf Kalla (Golkar), Laksamana Sukardi (PDIP), Susilo Bambang Yudhoyono (TNI, Yusril Ihza Mahendra (PBB), Nurmahmudi Ismail (PK), dan Wiranto. Wajarkan Partai dan termasuk  TNI kecewa. Kelak kemudian hari mereka  yang dia pecat seperti SBY dan Jusuf Kalla, jadi presiden dan wapres tahun 2004, yang lainnya jadi elite politik berpengaruh.

Kebayangkan betapa panjangnya barisan musuh Gus Dur. Namun mereka tetap menawarkan jalan tengah, yaitu kompromi. Gus Dur tetap sebagai presiden sampai akhir masa jabatannya. Tetapi Gus Dur harus mau mengikuti apa  kata Partai. Kembali Gus Dur menolak keras. Alasanya itu melanggar konstitusi. Hak prerogatif presiden menentukan menteri.Partai engga boleh ikut campur. Akibatnya genderang perang ditabuh. Yang tadi mendukung dia, baik TNI maupun poros tengah, kini berbalik melawannya.

Di saat genting itu, Gus Dur dapat tawaran dari sekelompok orang yang siap mendatangkan massa besar guna melindungi Gus Dur dari upaya kudeta. Syaratnya adalah Gus Dur harus mau mengganti Pancasila jadi Syariat Islam. Gus Dur tolak dengan tegas. Akhirnya ,bisa ditebak. Kalau elite politik sudah kompak, maka apapun bisa diatur untuk menjatuhkan presiden. Gus Dur pun jatuh. Kejamnya, jatuhnya Gus Dur karena skandal bulog gate. Setelah Gus Dur lengser, memang terbukti tak bersalah. Penyelidikan Kejaksaa Agung memutuskan bahwa Gus Dur bersih dari segala tuduhan korupsi.

Apakah sudah? tidak. PKB yang dia dirikan pun dikudeta oleh ponakannya. Sampai proses ke pengadilan. Kalah juga. Gus Dur dikenal luas  sebelum jadi presiden adalah pejuang pro demokrasi. Gus Dur pejuang pluralisme. Seorang kiyai yang menguasai kitab klasik islam ( kitab kuning). Jago berdebat secara terpelajar tanpa kehilangan sense of humor. Seorang yang humanis. Tetapi ketika dia berkuasa. Caci maki datang justru dari kelompok islam sendiri. Fitnah kepada Gus Dur ketika itu sangat massive dan sistematis.

Apa kesimpulan dari cerita diatas ? Dalam sebuah wawancara dengan Tempo (26/12/2003), Gus Dur mengatakan, “Kalau pergantian saya sih, itu ya menunjukkan betapa rendahnya nilai para politisi kita, tokoh-tokoh partai-partai kita itu. Mereka kerja sama dengan kekuatan-kekuatan anti-demokrasi. Itulah yang tidak saya duga sama sekali.” Siapa yang dimaksud Gus Dur anti demokrasi itu ? kalangan tentara, kelompok Islam fundamentalis dan para konglomerat yang sebelumnya dipelihara Soeharto. Dia naik karena koalisi partai islam (Poros Tengah ) dan jatuh karena konpsirasi partai yang tadinya mendukung. Itu hanya karena dia malaksanakan konstitusi.  Di saat partai bersatu menjatuhkanya, TNI buang badan. Kalau sekelas Gus Dur saja dikhianati, apalagi pihak lain. Memang kalau islam sudah masuk ranah politik mereka menghalalkan segala cara termasuk fitnah. Old story selalu berulang. Sejarah kekuasan di Turki, Arab, Persia, sama saja. Fitnah jadi halal demi kekuasaan

Menurut saya pribadi, kelemahan Gus Dur adalah karena dia ingin melakukan perubahan cepat tetapi lewat jalur demokrasi. Itu jelas impossible. Di saat dia lakukan perubahan itu, ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Ini membuat perubahan melahirkan irasionalitas dan tentu menimbulkan perlawanan dari kelompok status quo.  Era Jokowi keliatannya hampir sama. Hanya saja, Jokowi lakukan itu secara proposional. Dia perbaiki dulu ekonomi, setelah itu politik dia benahi secara hati hati dengan tetap menjaga keseimbangan kekuatan real yaitu Parpol, TNI dan Umat islam. Jadi semua orang harus sabar sebagaimana Jokowi sangat sabar menghadapi proses itu.

Negara dikawal oleh operasi intelijen.

 

UU No 5 Tahun 2018 tentang UU anti terorisme mengamanahkan agar Presiden mengeluarkan Perpres tentang keterlibatan TNI dalam aksi anti teror. Bulan Mei 2018, Presiden sudah siapkan draft Perpres nya. Tetapi tidak bisa langsung diteken. Boleh dikatakan stuck. Tahun 2020, bulan Mei, kembali draft itu diajukan ke DPR. Sejak itu prorses pengesahan Perpers itu dilakukan. Bulan oktober tahun 2020 sudah masuk pembahasan di DPR untuk memberikan legitimasi Presiden teken. Mengapa sampai dua tahun lebih pembahasannya ? 

Kalau anda baca UU No. 5 tahun 2018, Dalam Pasal 43 I Ayat 1 disebutkan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat 3 tertulis soal pelibatan TNI tersebut diatur dalam perpres. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Muhammadiah yang fokus pada isu HAM menilai aturan pelibatan TNI dalam menumpas terorime memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Disamping itu dalam pasal 1 (4) difinisi ancaman kekerasan yang dimaksud  oleh UU 5/2018 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. “ Artinya sangat mudah sekali orang dianggap sebagai terorisme. 

Bagaimana proses hukumnya ? Pasal 31(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a.membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b.menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme. Walau pasal 31(1) itu mengharuskan izin dari Pengadilan namu Pada Pasal 31 A. Dalam keadaan mendesak, bisa dilakukan tanpa perlu izin dari Pengadilan dan bisa tangkap orang sebelum dia melakukan aksi teror.

Apa artinya? Penangkalan terorisme lebih terfocuskan kepada operasi intelijen. Mengapa? Karena kita negara demokrasi. Bukan negara totaliter atau diktator yang represif terhadap orang yang dicurigai. Makanya anggaran BIN meningkat 4 kali lipat dari periode era SBY. Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2020, BIN menjadikan operasi intelijen siber sebagai salah satu prioritasnya. BIN juga dilengkapi dengan instrument gugus tugas pemukul Dansus 88 dan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang berisi satuan elite dari tiga matra di TNI. Terdiri dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.

UU 5/2018 merupakan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003 dinilai tidak memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menangkal aksi terorisme, dan tidak melibatkan TNI dalam operasi intelijen dan pemukulnya. Namun hikmah dari aksi 411 dan 212, memaksa DPR dan pemerintah harus merevisi UU tersebut. Setelah sebelumnya mengeluarkan PERPPU terhadap UU Ormas. Dengan adanya Dua UU itu yaitu UU Anti teror dan Ormas, maka ancaman teror yang karena idiologi dan politik bisa ditumpas secara sistematis. Kedua UU ini tidak ada pada Suriah dan Libia,  yang sehingga bibit radikalisme berkembang menjadi terorisme dan akhirnya mengarahkan kepada separatisme. Jadi kita akan baik baik saja. Tidak perlu kawatir.

Kedatangan Habib Rizieq Shihab ( HRS) ?

 

Menko Polkam, Pak Hahfud minta kepada aparat agar tidak berlebihan mengamankan kedatangan HRS. Itu tentu dipatuhi. Makanya wajar saja bila penjemput HRS sampai mengganggu pengguna jalan Tol Bandara, merusak taman dan kursi Bandara serta menggangu meraka yang ingin datang ke bandara dan pulang dari bandara. Jumlah massa memang sangat besar. Massa yang datang menjemput bukan hanya dari Jakarta tetapi juga dari daerah. Saya menganggap semua pendukung yang datang menjemput HRS itu adalah kelompok pejuang tegaknya syariah islam di Indonesia, termasuk pejuang berdirinya khilafah. HRS sudah seperti setengah dewa. Luar biasa semangat mereka yang menjemputnya. Sepertinya kemenangan itu sudah dekat. Itu resiko yang tentu sudah diperhitungkan oleh aparat ketika melonggarkan keamanan kedatangan HRS.

Kedatangan HRS dari Arab ke tanah air, itu juga bagian dari cara Jokowi untuk menghapus kesan bahwa Pemerintah tidak ramah bagi umat islam. Jokowi tidak pernah lelah dan kehilangan harapan untuk tercapainya rekonsiliasi dengan semua golongan, termasuk Umat islam. Bagi Jokowi bahwa Umat islam itu adalah asset bangsa yang sangat besar jasanya mempersatukan Negeri ini.  Kalaupun ada segelintir golongan yang tidak sejalan,, bukan berarti harus jeopardize. Anda mungkin masih ingat kasus Abu Bakar Baasir (ABB) yang akan dapat grasi dari presiden. Jokowi sudah setuju untuk memberikan grasi. Syaratnya hanya satu : ABB mengakui idiologi negara adalah Pancasila. Tetapi ABB menolak. Grasi batal diberikan. ABB pun harus terus mendekam di penjara. Lantas mengapa sampai Jokowi mau memberikan grasi dan membujuk ABB agar membuat surat permohan Grasi ? Itu bagian dari Politik Jokowi yang ingin menghapus kesan pemeritah musuh umat islam.

Secara politik sebenarnya HRS itu cobaan terbesar bagi gerakan politik praktis islam seperti, PKS , PAN, PKB, PPP, dan lainnya mungkin Partai Masyumi Reborn dan Partai Ummat  ( Amin Rais). Bagi mereka  HRS itu jelas masalah serius. Upaya konsolidasi partai menjelang pemilu 2024 tidak lagi mudah dilakukan. Karena setelah ini HRS akan lakukan manuver yang sulit dikendalikan. Mengapa ? Karena dia berada diluar arena. Jadi dia bebas berbuat apa saja tanpa harus terikat dengan aturan partai. HRS juga tidak mungkin gabung ke partai kalau tidak jadi ketua UMUM dan menentukan aturan. Apa aturan itu ?Idiologi partai harus syariah islam.  Ini jelas tidak akan diterima oleh partai islam.

Apa yang terjadi ? HRS akan dihabisi oleh Parpol berbasis islam sendiri. Termasuk ormas besar islam seperti NU dan Muhammadiah. Tentunya mesin partai islam akan bekerja efektif gembosi HRS. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh TNI agar keseimbangan politik tidak condong ke kanan dan ke kiri. Hanya focus kepada Pancasila. Ini sudah pakem TNI yang melaksanakan tugas politik negara menjaga konstitusi. UUD 45 dan Pancasila. Artinya kalau ada niat lakukan revolusi sosial melalui people power pasti sudah gagal sebelum  bertindak.

Bagi PDIP, HRS bukan ancaman serius. Namun yang dikawatirkan adalah munculnya dukungan Parpol non islam kepada HRS. Maklum kalau mereka tetap ingin menjadikan Anies sebagai presiden, HRS diperlukan. Tetapi jelas HRS engga mau jadi Wakil Anies. Dan lagi HRS sadar kalau dia masuk kontestan PEMILU artinya dia harus menerima pancasila sebagai Idiologi. Kalau dia terima, maka golongan radikal islam yang ingin mengubah UUD jadi syariah dan garakan khilafah yang tadinya loyal ke dia akan meninggalkannya. Habislah dukungannya.

Bagaimana sikap pemerintah terhadap kedatangan HRS ? Dengarlah kata pak Mahfud, di channel Youtube CokroTV, Rabu 4 November 2020. “ Gak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita gak anggap itu serius,”. Apakah HRS akan jadi Icon persatuan Umat islam? Tidak!. Mengapa ? Sudah takdir umat islam memang tidak bisa dipersatukan dalam satu bendera.  Kedatangan HRS itu memang bukan ancaman, terutama bagi PDIP. Justru semakin memudahkan jalan PDIP memenangkan PEMILU 2024.

***

Postingan DDB-Babo

4/11/2020

Terkait HRS, ada beberapa pertanyaan yang seharusnya ada. Kalau kita bisa berpikir jernih bisa dengan mudah mengetahui di mana HRS posisinya. Mengapa HRS bisa begitu mudah meninggalkan tanah air, padahal ada beberapa kasusnya sedang di proses oleh Polisi. Mengapa dia bisa tinggal sekian lama di Makkah. Padahal dia hanya pegang visa umrah. Semua tahu, visa umrah yang memiliki masa berlaku selama 30 hari. itu tidak bisa multiple entry. Kalau mau perpanjang bisa menggunakan visa kunjungan keluarga. Itupun tidak mudah.  Cukup dua pertanyaan itu saja, anda sudah bisa menilai siapa dia. Jelas dia tidak mungkin didukung oleh pemerintah Arab. Jadi siapa ? silahkan nilai sendiri…

Pada tanggal 30 Oktober 2008, HRS divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP.  Sebelumnya di tahun 2003, kena hukuman tujuh bulan penjara. Terbukti melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP.  Mengapa di era Jokowi dia seperti tidak tersentuh? Tanpa ada yang backup tidak mungkin dia bisa leluasa.

Waktu HRS di Makkah yang bertemu dengan dia bukan hanya tokoh politik dari golongan islam dan Gerindra. Tetapi juga tokoh politik dari PDIP seperti Erwin Moeslimin Singajuru. Seluruh kader PDIP dilarang DPP mengomentari pertemuan antara Erwin dengan HRS di Makkah. PDIP juga punya ormas sayap Islam yaitu Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang pendirinya adalah tokoh Muhammadiah ( Buya Syafii ) dan NU (Kiai Hasyim Muzadi ). Ketuanya Hamka Haq yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan Ketua MUI. Waktu pilpres 2019, PDIP mengutus Ma’ruf Amin bertemu dengan HRS di Makkah.

Masalah PDIP adalah bagaimana memperkuat dukungan umat islam di akar rumput. Makanya pernyataan sikap Jokowi terhadap presiden Perancis itu bagian dari strategi PDIP untuk merangkul umat islam. Dan menghilangkan stigma bahwa PDIP itu partai anti islam.  PDIP sudah punya infrastruktur untuk itu seperti adanya Bamusi namun kalaupun upaya itu tidak 100% berhasil, setidaknya bisa memecah ombak barisan politik primodial. Ini penting untuk menghadapi Pemilu 2024. Nah, pemerintah tidak akan menghalangi kedatangan HRS. Tidak juga memberikan keistimewaan kepada HRS. Itu dibiarkan saja berproses... 

Tokoh KAMI mendirikan Partai Masyumi.

 

Ahmad Yani dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI ), mengungkapkan, ia dan beberapa tokoh akan mendeklarasikan pembentukan Partai Masyumi reborn. Deklarasi ini diadakan di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 November 2020. Tokoh nasional yang bergabung diantaranya adalah Ridwan Saidi, Kiai Abdul Rosyid Syafei, dan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Abdullah Hehamahua (mantan penasihat KPK), Fuad Amasari (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI), Bachtiar Chamsyah dan tokoh lainnya. Partai Masyumi reborn berharap Amis Rais bergabung, namun Pak Amin sudah buat partai baru setelah hengkang dari PAN. Juga berharap Muhammad Rizieq Shihab dan FPI ikut bergabung. Partai Masyumi juga berharap Ustad Abdul Somad, bisa bergabung sebagai Anggota Majelis Syuro. 

Saya tidak tahu apakah Partai Masyumi reborn ini sama dengan Partai Masyumi yang pernah menjadi partai besar di Indonesia era Soekarno. Namun mereka menyebut ini Masyumi Reborn. Itu hak mereka. Apakah mereka bisa menjadikan partai yang mereka dirikan itu akan sebesar Masyumi yang asli. Itu soal lain. Karena Partai Masyumi yang dulu pernah hebat, lahir dari tokoh islam yang memang negarawan sejati. Walau Partai Masyumi membawa bendera Islam, idiologi islam, namun mereka adalah pejuang NKRI. Di saat tokoh Masyumi jadi Perdana Menteri Muhammad Natsir, bangsa indonesia membuat keputusan berani yaitu membubarkan Indonesia serikat (RIS) menjadi NKRI.

Mengapa saya katakan tokoh Masyumi yang ada dulu itu adalah negarawa sejati? mereka pribadi yang hebat, cerdas dan humble. Mereka sangat toleran dengan golongan agama  dan idiologi lain. Dalam buku, “ Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah (2009)”, betapa seorang Natsir atau Prawoto Mangkusasmito begitu dekat dengan Ignatius Joseph Kasimo, Herman Johannes, Albert Mangaratus Tambunan, atau Johannes Leimena, baik pada masa revolusi kemerdekaan maupun sesudahnya. Atau antara Burhanuddin Harahap dengan Ida Anak Agung Gde Agung yang Hindu. Kasimo bahkan bersama tokoh Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) mencoba melawan sistem politik otoritarian Soekarno pada era demokrasi terpimpin (1959-1966).

Tokoh Partai Masyumi, Mohammad Natsir dan KH. Isa Ansyari. Dua orang ini paling keras berhadapan dengan Aidit ( PKI) ketika dalam rapat konstituate. Rapat membuat UUD yang baru untuk mengganti UUD45.  Mereka saling serang. Bahkan Natsir sempat dalam sidang akan melempar korsi ke Aidit. Namun sampai sidang usai mereka baik baik saja. Bahkan Aidit membuatkan kopi untuk Natsir. Maklum Natsir lebih tua dan berasal dari Minang Kabau. Ibu Aidit juga berasal dari Minang. Isya Ansyari bahkan dalam rapat menyebut PKI kafir karena menolak Syariat islam. Tapi dalam keseharian antara Aidit dan Isya Ansyari sangat dekat. Malah mengajak Aidit dan Nyoto makan sate setelah rapat. Kalau Aidit ke Sukabumi, ia menginap di rumah Kiai Ansyari.

Setelah peristiwa G30 S PKI, tokoh PKI banyak yang di penjara. Namun tidak menghalangi tokoh Masyumi memberikan bantuan kepada keluarga PKI. Dari harta yang ada mereka memberikan bantuan sembako kepada keluarga ex PKI. Itu bukan sehari tetapi bertahun tahun sampai mereka di lepas dari penjara Pulau Buru. Bahkan Hamka tokoh Masyumi, menganggap Putri dari Pramudya Anata Tour sebagai anaknya sendiri dan mendidik calon suaminya  yang Tionghoa belajar islam. Semua tahu Pram adalah seniman  dan tokoh PKI. Apa alasan Pram?  "Masalah paham kami tetap berbeda, saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka,?" tutur Pram seperti dikutip dalam buku Ayah, karya Irfan Hamka.

Tokoh islam dulu terutama dari NU dan Masyumi adalah mereka yang juga bapak pendiri bangsa. Mereka sangat mencintai Indonesia. Walau mereka berjuang untuk menerapkan syariah islam, itu bukan berarti menjadikan indonesia dalam sistem khilafah. Mereka hanya ingin piagam jakarta itu ditaati, Di mana Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila harus sesuai dengan syariat islam bagi pemeluk islam. Itu saja. Yang lainnya mereka bisa menerima dan berdamai dalam bingkai NKRI.

Saya berharap kepada tokoh dibalik pembentukan partai Masyumi reborn, agar jangan berharap nama besar Masyumi bisa menjadikan partai mereka akan besar. Ingat! Besarnya Masyumi dulu karena tokohnya memang orang besar. Nah apakah ada diantara kalian orang besar ? Pejuang solidaritas dan toleransi?. Kasus politik sekterian dan kebencian terhadap Ahok karena dia nonpri dan kristen sangat sulit hilang dalam ingatan orang banyak. Saya rasa kalian terlalu pede menyamakan diri kalian seperti tokoh Masyumi. Rakyat terlalu cerdas untuk tahu..

BLT itu tidak gratis..

 

Masa muda saya sangat keras. Bertahun tahun saya bisnis merasakan ketidak adilan. Pernah saya menangis ketika tahun 80an, pejabat bank paksa pabrik saya dijual kepada asing. Itu karena persaingan. Dalam kesedihan itu saya bertemu dengan mentor saya yang ex pendeta. Dia berkata kepada saya “ Bisnis itu sangat rasional. Siapapun yang merasa kuat, entah itu pemerintah atau pengusaha, cenderung ingin berkuasa terhadap mereka yang lemah. Kamu dapat fasilitas kredit karena kamu pribumi dan usaha menengah. Tapi karena kamu lambat naik kelas dan mengalahkan pesaing, maka kamu jadi target untuk dihabisi, Kejam? itulah hidup. Memang tidak adil. Makanya perkuat diri kamu. Caranya, perbanyak pengetahuan. Knowledge is power." Katanya.

Pemerintah punya program indah dan cenderung populis. Contoh Rumah DP0%. Betapa banyak rakyat tertipu oleh persepsinya sendiri. Mengapa saya katakan tertipu? karena dalam implementasinya ternyata tidak mudah. Anies engga salah. Persepsi rumah itu untuk orang miskin, itu persepsi rakyat yang memilihnya.  Dia sendiri sadar bahwa orang miskin yang dia maksud adalah orang miskin yang bankble. Artinya kalau secara perbankan tidak layak dapat kredit, ya sorry saja. Itu rasional. Tetapi karena persepsi salah akibat rendahnya literasi keuangan, rakyat mudah sekali terjebak dengan retorika.

Umat islam sangat bangga dengan adanya bank syariah. Persepsi mereka bahwa bank syariah itu produk halal dan akan pasti memakmurkan umat islam. Euforia terjadi. Tetapi faktanya ketika mereka ingin mendapatkan dana tanpa agunan dan tanpa bunga, mereka terpaksa keselek bakiak. Apa pasal? karena lagi lagi harus bankable. Kalau tidak qualified ya sorry saja. Engga ada uang mudah. Alasannya, demi amanah uang publik yang dititipkan kepada bank syariah maka harus bebas dari resiko dan harus dipastikan mendapatkan hasil. Rasional kan.

Pemerintah punya program pembinaan terhadap UMKM dan Koperasi. Ada program dana bergulir. Penyediaan collateral. Pembiayaan dengan bunga murah dan syarat mudah. Tetapi itu tidak mudah mendapatkannya. Kalau anda tidak qualified secara perbankan atau bisnis, jelas ditolak. Jangan pula pemerintah disalahkan. Salahkan persepsi anda yang anggap pemerintah itu seperti lampu aladin. Engga begitu. Soal uang itu hal yang sangat rasional. Kalau sampai anda dapat pembiayaan lewat program pemerintah, itu juga engga gratis. Itu deal equal. Artinya anda sudah layak menjadi agent pemerintah untuk mendatangkan pajak dan angkatan kerja. Kalau engga, ya sorry saja. Mending cuci muka.

KIta euforia dengan adanya BLT. Gubernur membanggakan diri kepada rakyat soal itu. Tetapi, dengarlah kata SMI, dana BLT itu tidak gratis. Itu dalam jangka panjang akan dibayar oleh rakyat lewat naiknya harga dan tarif. Karena itu uang berasal dari hutang. Pemerintah terikat dengan akad rasional. Bahwa hutang harus dibayar kalau engga trust hilang dan rupiah hilang nilai. Jadi engga ada istilahnya donasi atau makan siang gratis kalau menyangkut uang kecuali dari orang tua.

Jadi, berhentilah percaya kalau ada program populis atau too good to be true. Sekali anda percaya, maka anda otomatis jadi manusia rakus. Mengapa? yang suka dengan segala sesuatu itu mudah  dan murah ya orang rakus. Makanya orang rakus itu mudah dimangsa. Sepintar apapun dia. Namun juga mudah jadi pengeluh. Karena impianya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya memang dunia ini kejam, terutama bagi orang rakus. Namun tidak bagi orang yang rasional.

Essay ekonomi Babo

Dalam teori ekonomi ada prinsip sederhana. Bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena investasi. Dari investasi, mesin ekonomi bergerak melahirkan kemakmuran dalam bentuk penyerapan angkatan kerja dan pajak. Sumber investasi itu berasal dari tabungan domestik dan investasi asing. Kalau tabungan domestik berkurang, maka diperlukan hutang dan investasi asing. Dengan teori sederhana itu, maka kasus kegagalan Soeharto yang tergantung modal asing menjadi acuan untuk mematahkan teori pertumbuhan perlu modal asing. Atas dasar itulah muncul pendapat bahwa modal asing bukan obat mujarab untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi. 

Sebelum saya sampai kepada pendapat peribadi saya. Sebaiknya saya gambarkan secara sederhana kebijakan ekonomi era Soeharto. Arsitek ekonomi orde baru adalah Soemitro Djoyohadikusumo. Indonesia membutuhkan modal asing agar bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya mengandalkan cash in berupa surplus penerimaan negara dari pajak dan bagi hasil tambang, indonesia akan tertinggal. Karenanya Soemitro minta agar negara Barat dan Amerika berada digaris depan memberikan bantuan pinjaman kepada indonesia seperti program The Marshall Plan yang dikenal dengan istilah the European Recovery Program (ERP) paska perang dunia kedua. Untuk itu negara harus lead memacu pertumbuhan. Rakyat hanya sebagai pelengkap saja.

Sebetulnya konsep pembangunan orde baru itu berangkat dari teori   ekonom besar bernama W.W.Rostow. Anda bisa baca buku yang ditulisnya yang berjudul “The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto” Wajar saja bila ekonom orde baru ngefan habis dengan Rostow. Belakangan Rostow menjadi mentor para Tekhnorat ekonomi indonesia yang sebagian besar alumni Berkeley University. Teori Rostow itu dasarnya adalah konsep ekonomi dari Albert Hirschman (1915-2012), yang menegaskan pertumbuhan ekonomi lewat hutang dan investasi bisa menjadi lokomotif penyebaran kemakmuran secara luas.

Namun saya pribadi tidak percaya dengan teori Rostow dan Albert Hirschman. Mengapa? terlalu utopia. Berkeyakinan negara adalah Tuhan di dunia sama seperti konsep khilafah. Ia  pemilik SDA, sekaligus menjadi penyedia dana dan investasi sebagai lokotomotif menghela gerbong besar.  Bahwa para politisi dan pemimpin adalah malaikat yang menjadi tumpuan bagi rakyat untuk kemakmuran. Itu sebabnya konsep Albert Hirschman itu melahirkan satire dari Will Rogers, komedian AS—kemudian dikenal dengan istilah “ trickle down effect “. Satire itu sebetulnya ditujukan atas kebijakan AS pada dekade 1920an dalam mengatasi dampak dari the great depression. Bahwa uang berasal dari atas dan kemudian mengalir kepada pihak yang butuh ( Politisi dan pemimpin). KKN tak bisa dihindari. Itulah yang terjadi era Soeharto.

Tahun 2003 Rostow meninggal. Design dan konsep pembangunan ekonomi Indonesia juga terkubur sudah. Era Reformasi, lahirlah Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR). Dari sini UUD 45 diamandemen. Memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan  sosial. Artinya, masalah ekonomi nasional yaitu modal dan investasi ada pada publik atau individu. Sementara  masalah kesejahteraan sosial adalah tugas negara. Dari mana uang untuk keadilan sosial itu ? Ya, dari pajak. Dari mana pajak ? dari publik. Kini 85% penerimaan negara dari pajak. Dengan konsep ini tidak ada lagi dikotomi modal asing atau dalam negeri. Hutang negara bukan lagi  masalah politik tetapi murni masalah bisnis. Kalau tidak rasional, engga ada investor mau beli SBN.

Dengan demikian, kebijakan negara harus melihat modal ya modal. Mau sumbernya dari asing atau dalam negeri itu bukan masalah. Karena modal tidak ada idiologi dan tidak berpolitik. Mereka mellihat dari sisi ease of doing business index.  Kuncinya adalah regulasi investasi sebagaimana UU Cipta kerja. Benarkah? Sekian dekade China yang komunis juara menarik modal asing sebagai pemicu pertumbuhan. Arab di saat APBNnya defisit, sibuk menarik hutang dan create Soverign wealth fund agar bisa sekuritisasi aset menjadi hutang berlipat dari pasar uang global. Amerika happy saja pinjam uang dari China. Apa artinya? mau komunis , kapitalis atau agama melihat modal ya modal. Kalau masih ada ekonom terjebak dengan dikotomi modal asing dan domestik, itu karena mindset jadul. 

Berubah lah…focus sajalah kepada diri sendiri. Tingkatkan daya kompetisi dan kompetensi. Jadilah kapten atas nasip anda sendiri. Jangan lagi berpikir pemerintah seperti malaikat. Jadilah mesin pertumbuhan untuk negara dan bangsa. Kita sendiri yang menentukan masa depan itu seperti apa. Kini peluang terbuka lebar. Silahkan memilih. Mau diam dan mengeluh, mati konyol. Bergerak dan bersemangat, ada hope di sana..

Nasip Politik Anies.

 

Dulu awal Anies berkuasa,  setiap saya mengkritik Anies soal banjir, pasti akan diserang oleh pendukung Anies. Mereka menolak “normalisasi sungai” karena itu program Ahok yang mengharuskan menggusur mereka yang tinggal di bantaran kali. Mereka memuja program “ naturalisasi sungai” dari Anies. Yang jadi referensi adalah Singapore. Bahkan dari kalangan kampus dan pengamat ahli juga ikut menyuarakan dukungannnya, terutama soal ide buat sumur sebagai resapan air jatuh ke bumi, bukan mengalir ke laut. 

Berita Kompas kemarin , “ Pemerintah provinsi DKI Jakarta akan membongkar rumah-rumah yang dibangun di bantaran sungai. Rumah-rumah tersebut diduga menyebabkan banjir saat musim hujan. “ Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dari Gerindra“ "Sungai-sungai, situ, embung dikeruk agar tampungannya lebih besar, kemudian dilakukan penyedotan. Upaya lainnya juga dengan sodetan, mengatur meningkatkan pompa, kita perbaiki semua. Kita pastikan semua pompa bisa beroperasi dengan baik," ujar Ariza. Seakan Ariza berkata kepada Anies, "udahan bloonnya."

Sebelumnya Anies boleh berbangga. Karena semua program yang dikerjakannya adalah program yang dijanjikannya ketika Kampanye melawan Ahok. 58% percaya program Anies dan karena itu dia juara dalam Pilgub DKI. Pendukung Anies yang sebagian besar aliansi dari GNPF MUI bersama PKS dan Gerindra boleh sesumbar  bahwa Anies lebih baik dari Ahok. Anies calon presiden masa depan RI. Tetapi setelah 3 tahun, kesadaran itu datang. Kembali kepada program Jokowi, kemudian Ahok. Soal penggusuran? Kini punya alasan sama dengan Ahok Bahwa itu harus dilakukan agar jakarta tidak banjir.

Anies bukanlah politisi. Bukan pula seorang leader yang smart dan creative. Anies hanya pandai bermain watak di hadapan pendukungnya,  baik rakyat, ormas maupun parpol. Dia tahu betul apa yang dia katakan irrasional. Namun demi peran populis menarik massa umat islam dan peran good boy di hadapan parpol, tanpa beban dia lakukan kebijakan yang anti tesis dengan konsep membangun kota secara modern dan terpelajar.  Dalam jangka pendek sikap seperti itu bisa dimaklumi. Namun kalau sampai tiga tahun tetap dengan program konyol, itu artinya dia sendiri secara pribadi engga punya idea yang lebih baik untuk jadi gubernur. Dia hanya numpang makan dengan jabatannya. Makan gratis. Padahal dalam politik, apalagi sistem demokrasi, kinerja adalah segala galanya kalau ingin tetap eksis di pilih rakyat. Semua Parpol berpikir seperti itu. 

Nasdem yang tadinya mendukung Anies kini mulai berpikir rasional. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter dari Nasdem mengkritik bahwa program rumah DP 0 persen Anies  dianggap belum berhasil. Masalah banjir tahunan, banjir seluruh Jakarta itu parah dan terparah dan sampai saat ini belum terlihat terkait normalisasi banjir yang Anies lakukan. Program OK OC sebagai andalan Anies untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat DKI, gagal total. Bahkan sekarang ini ada 24 ribu kalau enggak salah DKI Jakarta di-PHK. Belum lagi pengangguran yang tak bisa diatasi. 

Hal yang menyakitkan adalah hubungan selama ini mesra dengan DPRD kini berakhir sudah. Mengapa? sebentar lagi akan ada Pilkada serentak. Semua partai engga mau nampak sebagai pendukung Anies. Mereka engga mau dicap gagal. Kalau gagal, biarlah Anies gagal. PKS yang tadi militan membela Anies kini sudah kecewa dalam sesal karena jatah wagub untuk PKS sirna sudah. Dinamika politik cepat sekali menjelang Pilres 2024. Satu demi satu Parpol tidak lagi melihat Anies sebagai kuda putih yang enak ditunggangi. Bahkan FPI kini focus kepada HRS untuk diusung sebagai calon Presiden.

Kalaulah dari awal Anies mendengar kritik orang seperti saya, mungkin dia akan punya kinerja kinclong. Tentu dia punya bargain position di hadapan Parpol dan Ormas. Tetapi Anies lebih percaya kepada orang terdekat dia, yang walau well educated mereka tetaplah opportunis, numpang makan gratis. Kinerja jeblok, ya bad news bagi siapa saja. 

Aksi Demo Penolakan UU Omnibus Law.

Hari ini demo menentang UU Omnibus Law berlangsung tidak tertip. Bahkan terkesan anarkis. Namun dalam kondisi terkendali oleh aparat keamanan. Lantas mengapa sampai segitunya aksi penolakan tersebut. Saya mencoba untuk melihat akar persoalannya secara politik. Tentu tidak bisa dibuktikan dengan data. Kecuali dengan logika politik. Ada tiga penyebabnya.  Saya akan uraikan secara sederhana.

Pertama. Sebentar lagi akan ada PILKADA serentak. Semua tahu bahwa setiap pilkada pasti ada pengusaha rente yang jadi sponsor kontestan yang akan bertarung. Dengan adanya Omnibus ini, sponsor tadinya semangat mendukung, sekarang mereka mundur.  Kalau sponsor engga lagi semangat mendukung, kemenanganpun menjadi sulit diraih. Berdasarkan Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebut Perpres bisa membatalkan Perda. Yang pasti semua PERDA yang menghambat proses perizinan investasi dan berusaha, akan dibabat habis sehingga menjadi sederhana. Partai dan ormas yang selama ini bersinergi mendapatkan dana sponsor itu pasti kebakaran jenggot. Karena tambang uang ditutup. Kepala Daerah engga lagi jadi raja kecil di Daerah.Merekalah dibalik aksi demo di setiap daerah.

Kedua, hanya 0,2% Pengusaha yang menguasai SDA kita. Mereka selama ini menikmati bisnis rente yang begitu besar sejak era Soeharto. Ada istilah dikalangan pengusaha. Pejabat di Indonesia itu seperti di Italia. Mereka kaya dari para mafioso. Makanya kekuasaan itu sangat dicari apapun ongkosnya. Para pengusaha dan birokrat sudah sangat kaya. Mereka tidak merasa malu bila kekayaan mereka tidak sesuai dengan gajinya. Tidak malu dengan korupsi yang terus meningkat, sementara rakyat semakin miskin.  UU Omnibus law ini mendobrak bisnis rente dan membuka peluang bagi siapa saja untuk bersaing secara fair. Proses perizinan sudah sangat sederhana. Sehingga eklusifitas karena akses politik bagi pengusaha jelas tidak efektif lagi menguasai SDA. Nah pengusaha rente inilah yang berada di balik aksi penolakan UU Omnibus law. 

Ketiga,  Situasi pertama dan kedua, ini dimanfaatkan oleh Politisi  oposisi,  ormas, pengusaha rente, sebagai pintu gerbang menciptakan chaos. Siapa lagi yang jadi kayu bakar, kalau bukan buruh dan Mahasiswa. Walau agenda buruh dan mahasiswa tidak jelas. Namun sikap militan mereka itu sudah terbina lama oleh patron mereka. Siapa patron mereka ? ya mereka yang anti dengan PDIP. Karena memang PDIP lah yang ada digaris depan memperjuangkan agenda Jokowi agar UU Omnibus law ini disahkan. Saat sekarang mudah melihat barisan patron itu. Misal,  KAMI, dan sikap GN yang terang terangan mendukung aksi buruh. Selagi logistik jalan terus aksi demo itu akan terus berlanjut. 

Dengan alasan tiga itu, apakah Pemeritah akan mundur? tidak. Proses penyusunan RUU ini sudah lama. Sudah jadi agenda Jokowi. Bukan lagi sekedar agenda tetapi mimpi Jokowi. Mimpi orang kebanyakan yang tidak terikat moral dan Politik  dengan rezim sebelumnya. Dia harus berjuang agar the dream come true. Setiap pemimpin harus mampu melakukan perubahan dan memberikan legacy bagi generasi berikutnya. Setidaknya dengan aksi demo ini, sosialisasi UU Cipta Kerja sudah terjadi secara luas. Jadi engga perlu lagi keluar anggaran sosialisasi UU. Sikap pasar terhadap UU ini sangat positip. Menurut BKPM ada 153 perusahaan siap invest setelah pengesahan UU Cipta kerja ini. Sebelumnya mereka wait and see.

Mereka punya chemistry egaliter. Mereka korban Politik.

Soetanti (Tanti) bukan wanita biasa. Di dalam dirinya mengalir darah bangsawan. Ayahnya bernama Moedigdo. Putra dari Koesoemodikdo. Bupati Pertama di Tuban. Tetapi ayahnya tidak mau melanjutkan tradisi bangsawan menjadi Bupati. Dia justru pergi merantau ke Medan. Ibu Tanti adalah  Siti Aminah. Dia adalah keturunan ningrat Minang dan sahabat sekolah Sutan Syahrir. Kecerdasan Soetanti memudahkan dia melanjutkan pendidikan kekedokteran di Jawa Tengah. Itu berkat bantuan biaya dari saudara sepupu ayahnya, R.M Susalit, yang juga putra tunggal dari RA Kartini. 

Tahun 1946 Soetanti sebagai mahasiwi kedokteran mendatangi Kantor Majalah Dua bulan Bintang Merah, di Jalan Purosari, Solo. Saat itu dia adalah akfitis kampus. Atas nama Sarekat Mahasiswa dia mengundang pimpinan Majalah itu memberikan ceramah di Kampus. Saat itulah dia berkenalan dengan seorang pemuda yang pendiam namun serius. Walau pria itu tidak bisa menggoda namun saat pemuda itu berceramah dengan pasih tentang filsafat Marxisme, mengurai revolusi Prancis dan Rusia, juga soal-soal politik mutakhir. Dia semakin kesengsem. 

Setelah itu hubungan Soetanti dengan pemuda itu semakin dekat. Namun kedekatan itu hanya sebatas formal. Pertemuan mereka hanya terjadi pada setiap acara.  Tidak pernah mereka berduaan khusus. Suatu ketika, seusai pidato, pemuda itu menghampiri Tanti, lalu menyerahkan sepucuk surat yang ditujukan kepada Bapak Moedigdo, ayah Soetanti, seorang kepala polisi Semarang yang aktif di Partai Sosialis Indonesia. Surat itu ternyata surat lamaran. Pemuda itu menyampaikan niat meminang Soetanti. Moedigdo langsung setuju. Awal tahun 1948 mereka menikah. Ketika itu usia Soetanti 24 tahun dan Pemuda itu 25 tahun. Usia mereka berjarak hanya 1 tahun.

Siapa pemuda yang berhasil meminang Soetanti ? Dia adalah Achmad Aidit. Aidit adalah elite partai Komunis. Ayah Aidit dari Belitung, pendiri Nurul Islam beorientaasi kepada gerakan Muhammadiah. Ibunya dari Minang. Belum setahun pernikahan, pada September 1948  terjadi "Peristiwa Madiun", Aidit "buron". Yang menyedihkan, di saat suami buron, ayahnya tewas ditembak karena mendukung Amir Syarifuddin. Untuk menghidupi hari harinya Tanti buka praktek sebagai dokter. Tahun 1950 Aidit kembali ke Jakarta untuk membangun kembali PKI. Tanti ikut suaminya ke Jakarta. Pada tahun 1951 Aidit terpilih sebagai ketua Politbiro-eksekutif Partai. Sejak diangkat sebagai Ketua Partai, Aidit semakin sibuk. Dia jarang di rumah. Acap melakukan perjalanan ke luar negeri dan dalam negeri.

Kalau di rumah Aidit adalah suami yang egaliter. Tanti memanggil suaminya cukup dengan "Dit". Padahal semua orang sangat menghormati suaminya dengan tradisi feodal. Suaminya, selain ganteng, usia muda, berwawasan luas, cerdas , menyenangkan dan menghargai orang lain. Maka engga aneh bila Aidit disukai oleh banyak wanita. Namun Tanti sangat percaya akan kesetiaan suaminya. Aidit bukan tipe pria penggoda. Dia bahkan melarang elite partai PKI mempunyai istri lebih dari satu. Kalau terbukti ada anggota partai yang melakukan poligami, langsung dipecat. 

Setelah pecah G30S PKI, Soentanti mendengar kabar Suaminya ada di Boyolali. Dia menyusul ke sana. Tetapi tidak lama. Kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta dia keciduk oleh aparat. Sekitar 16 tahun Soetanti tidak berjumpa anaknya. Dalam sel ia kerap membuat baju untuk anaknya. Namun baju itu masih berukuran kecil, sepertinya dia tidak pernah tahu anak anaknya sudah berangkat dewasa. Tahun 1980 Soetanti lepas dari penjara. Tahun itu juga dia bertemu dengan ketiga anak laki lakinya dan berkomunikasi dengan kedua putrinya di Paris. Tanti masih sempat berpraktek sebagai dokter. Ia wafat pada 1991. Kini anak anaknya, Ilham jadi arsitek tinggal di Bandung, Irfan tinggal di Cimahi, Iwan menjadi warga negara Kanada. Kedua putrinya, Iba dan Ilya tinggal di Paris.

Apa yang saya tanggap dari sosok Soetanti? Dia lahir dari keluarga bangsawan yang menolak tradisi bangsawan atau feodal. Karena semua tahu bahwa penjajahan Belanda sekian ratus tahun, itu karena adanya tradisi feodal dalam masyarakat Indonesia. Jadi kalau mau jujur, sulit membedakan antara penjajahan formal kolonial dan penjajahan feodalisme. Karena keduanya saling melengkapi. Soetanti bertemu dengan Aidit yang punya pandangan egaliter, membuat dia bukan hanya mencintai Aidit tetapi chemistry mereka sama. Sama  sama anti feodalisme. 

Memang sosialis komunis percaya bahwa perubahan terjadi hanya mungkin melalu revolusi. Sebagaimana eksitensi Partai Komonis China yang walau sudah berkuasa era Mao, masih perlu melakukan revolusi kebudayaan, yang tujuannya menghancurkan budaya feodal dalam masyarakat. Nabi Muhammad salah satu misi utamanya adalah menghancurkan budaya feodal. Dan Nabi sendiri mempraktekan hidup secara egaliter. Jadi, idiologi hanyalah alat politik. Apapun bisa punya bendera. Agama hanya metodelogi barakhlak. Tetapi esensinya adalah bagaimana idiologi dan agama bisa efektif mengikis habis budaya feodal. Setidaknya para tokoh politik dan agama bisa hidup sederhana. Kalau itupun sulit, berhentilah rakus. Selagi sikap egaliter tidak ada, maka idiologi dan agama hanya jadi alat perbudakan kepada mereka yang lemah.