Aksi Demo Penolakan UU Omnibus Law.

Hari ini demo menentang UU Omnibus Law berlangsung tidak tertip. Bahkan terkesan anarkis. Namun dalam kondisi terkendali oleh aparat keamanan. Lantas mengapa sampai segitunya aksi penolakan tersebut. Saya mencoba untuk melihat akar persoalannya secara politik. Tentu tidak bisa dibuktikan dengan data. Kecuali dengan logika politik. Ada tiga penyebabnya.  Saya akan uraikan secara sederhana.

Pertama. Sebentar lagi akan ada PILKADA serentak. Semua tahu bahwa setiap pilkada pasti ada pengusaha rente yang jadi sponsor kontestan yang akan bertarung. Dengan adanya Omnibus ini, sponsor tadinya semangat mendukung, sekarang mereka mundur.  Kalau sponsor engga lagi semangat mendukung, kemenanganpun menjadi sulit diraih. Berdasarkan Pasal 166 RUU Cipta Kerja menyebut Perpres bisa membatalkan Perda. Yang pasti semua PERDA yang menghambat proses perizinan investasi dan berusaha, akan dibabat habis sehingga menjadi sederhana. Partai dan ormas yang selama ini bersinergi mendapatkan dana sponsor itu pasti kebakaran jenggot. Karena tambang uang ditutup. Kepala Daerah engga lagi jadi raja kecil di Daerah.Merekalah dibalik aksi demo di setiap daerah.

Kedua, hanya 0,2% Pengusaha yang menguasai SDA kita. Mereka selama ini menikmati bisnis rente yang begitu besar sejak era Soeharto. Ada istilah dikalangan pengusaha. Pejabat di Indonesia itu seperti di Italia. Mereka kaya dari para mafioso. Makanya kekuasaan itu sangat dicari apapun ongkosnya. Para pengusaha dan birokrat sudah sangat kaya. Mereka tidak merasa malu bila kekayaan mereka tidak sesuai dengan gajinya. Tidak malu dengan korupsi yang terus meningkat, sementara rakyat semakin miskin.  UU Omnibus law ini mendobrak bisnis rente dan membuka peluang bagi siapa saja untuk bersaing secara fair. Proses perizinan sudah sangat sederhana. Sehingga eklusifitas karena akses politik bagi pengusaha jelas tidak efektif lagi menguasai SDA. Nah pengusaha rente inilah yang berada di balik aksi penolakan UU Omnibus law. 

Ketiga,  Situasi pertama dan kedua, ini dimanfaatkan oleh Politisi  oposisi,  ormas, pengusaha rente, sebagai pintu gerbang menciptakan chaos. Siapa lagi yang jadi kayu bakar, kalau bukan buruh dan Mahasiswa. Walau agenda buruh dan mahasiswa tidak jelas. Namun sikap militan mereka itu sudah terbina lama oleh patron mereka. Siapa patron mereka ? ya mereka yang anti dengan PDIP. Karena memang PDIP lah yang ada digaris depan memperjuangkan agenda Jokowi agar UU Omnibus law ini disahkan. Saat sekarang mudah melihat barisan patron itu. Misal,  KAMI, dan sikap GN yang terang terangan mendukung aksi buruh. Selagi logistik jalan terus aksi demo itu akan terus berlanjut. 

Dengan alasan tiga itu, apakah Pemeritah akan mundur? tidak. Proses penyusunan RUU ini sudah lama. Sudah jadi agenda Jokowi. Bukan lagi sekedar agenda tetapi mimpi Jokowi. Mimpi orang kebanyakan yang tidak terikat moral dan Politik  dengan rezim sebelumnya. Dia harus berjuang agar the dream come true. Setiap pemimpin harus mampu melakukan perubahan dan memberikan legacy bagi generasi berikutnya. Setidaknya dengan aksi demo ini, sosialisasi UU Cipta Kerja sudah terjadi secara luas. Jadi engga perlu lagi keluar anggaran sosialisasi UU. Sikap pasar terhadap UU ini sangat positip. Menurut BKPM ada 153 perusahaan siap invest setelah pengesahan UU Cipta kerja ini. Sebelumnya mereka wait and see.