Menko Polkam, Pak Hahfud minta kepada aparat agar tidak berlebihan mengamankan kedatangan HRS. Itu tentu dipatuhi. Makanya wajar saja bila penjemput HRS sampai mengganggu pengguna jalan Tol Bandara, merusak taman dan kursi Bandara serta menggangu meraka yang ingin datang ke bandara dan pulang dari bandara. Jumlah massa memang sangat besar. Massa yang datang menjemput bukan hanya dari Jakarta tetapi juga dari daerah. Saya menganggap semua pendukung yang datang menjemput HRS itu adalah kelompok pejuang tegaknya syariah islam di Indonesia, termasuk pejuang berdirinya khilafah. HRS sudah seperti setengah dewa. Luar biasa semangat mereka yang menjemputnya. Sepertinya kemenangan itu sudah dekat. Itu resiko yang tentu sudah diperhitungkan oleh aparat ketika melonggarkan keamanan kedatangan HRS.
Kedatangan HRS dari Arab ke tanah air, itu juga bagian dari cara Jokowi untuk menghapus kesan bahwa Pemerintah tidak ramah bagi umat islam. Jokowi tidak pernah lelah dan kehilangan harapan untuk tercapainya rekonsiliasi dengan semua golongan, termasuk Umat islam. Bagi Jokowi bahwa Umat islam itu adalah asset bangsa yang sangat besar jasanya mempersatukan Negeri ini. Kalaupun ada segelintir golongan yang tidak sejalan,, bukan berarti harus jeopardize. Anda mungkin masih ingat kasus Abu Bakar Baasir (ABB) yang akan dapat grasi dari presiden. Jokowi sudah setuju untuk memberikan grasi. Syaratnya hanya satu : ABB mengakui idiologi negara adalah Pancasila. Tetapi ABB menolak. Grasi batal diberikan. ABB pun harus terus mendekam di penjara. Lantas mengapa sampai Jokowi mau memberikan grasi dan membujuk ABB agar membuat surat permohan Grasi ? Itu bagian dari Politik Jokowi yang ingin menghapus kesan pemeritah musuh umat islam.
Secara politik sebenarnya HRS itu cobaan terbesar bagi gerakan politik praktis islam seperti, PKS , PAN, PKB, PPP, dan lainnya mungkin Partai Masyumi Reborn dan Partai Ummat ( Amin Rais). Bagi mereka HRS itu jelas masalah serius. Upaya konsolidasi partai menjelang pemilu 2024 tidak lagi mudah dilakukan. Karena setelah ini HRS akan lakukan manuver yang sulit dikendalikan. Mengapa ? Karena dia berada diluar arena. Jadi dia bebas berbuat apa saja tanpa harus terikat dengan aturan partai. HRS juga tidak mungkin gabung ke partai kalau tidak jadi ketua UMUM dan menentukan aturan. Apa aturan itu ?Idiologi partai harus syariah islam. Ini jelas tidak akan diterima oleh partai islam.
Apa yang terjadi ? HRS akan dihabisi oleh Parpol berbasis islam sendiri. Termasuk ormas besar islam seperti NU dan Muhammadiah. Tentunya mesin partai islam akan bekerja efektif gembosi HRS. Situasi ini akan dimanfaatkan oleh TNI agar keseimbangan politik tidak condong ke kanan dan ke kiri. Hanya focus kepada Pancasila. Ini sudah pakem TNI yang melaksanakan tugas politik negara menjaga konstitusi. UUD 45 dan Pancasila. Artinya kalau ada niat lakukan revolusi sosial melalui people power pasti sudah gagal sebelum bertindak.
Bagi PDIP, HRS bukan ancaman serius. Namun yang dikawatirkan adalah munculnya dukungan Parpol non islam kepada HRS. Maklum kalau mereka tetap ingin menjadikan Anies sebagai presiden, HRS diperlukan. Tetapi jelas HRS engga mau jadi Wakil Anies. Dan lagi HRS sadar kalau dia masuk kontestan PEMILU artinya dia harus menerima pancasila sebagai Idiologi. Kalau dia terima, maka golongan radikal islam yang ingin mengubah UUD jadi syariah dan garakan khilafah yang tadinya loyal ke dia akan meninggalkannya. Habislah dukungannya.
Bagaimana sikap pemerintah terhadap kedatangan HRS ? Dengarlah kata pak Mahfud, di channel Youtube CokroTV, Rabu 4 November 2020. “ Gak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Kita gak anggap itu serius,”. Apakah HRS akan jadi Icon persatuan Umat islam? Tidak!. Mengapa ? Sudah takdir umat islam memang tidak bisa dipersatukan dalam satu bendera. Kedatangan HRS itu memang bukan ancaman, terutama bagi PDIP. Justru semakin memudahkan jalan PDIP memenangkan PEMILU 2024.
***
Postingan DDB-Babo
4/11/2020
Terkait HRS, ada beberapa pertanyaan yang seharusnya ada. Kalau kita bisa berpikir jernih bisa dengan mudah mengetahui di mana HRS posisinya. Mengapa HRS bisa begitu mudah meninggalkan tanah air, padahal ada beberapa kasusnya sedang di proses oleh Polisi. Mengapa dia bisa tinggal sekian lama di Makkah. Padahal dia hanya pegang visa umrah. Semua tahu, visa umrah yang memiliki masa berlaku selama 30 hari. itu tidak bisa multiple entry. Kalau mau perpanjang bisa menggunakan visa kunjungan keluarga. Itupun tidak mudah. Cukup dua pertanyaan itu saja, anda sudah bisa menilai siapa dia. Jelas dia tidak mungkin didukung oleh pemerintah Arab. Jadi siapa ? silahkan nilai sendiri…
Pada tanggal 30 Oktober 2008, HRS divonis 1,5 tahun penjara terkait kerusuhan pada tanggal 1 Juni di Monas karena terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP. Sebelumnya di tahun 2003, kena hukuman tujuh bulan penjara. Terbukti melanggar pasal 160 junto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 154 KUHP. Mengapa di era Jokowi dia seperti tidak tersentuh? Tanpa ada yang backup tidak mungkin dia bisa leluasa.
Waktu HRS di Makkah yang bertemu dengan dia bukan hanya tokoh politik dari golongan islam dan Gerindra. Tetapi juga tokoh politik dari PDIP seperti Erwin Moeslimin Singajuru. Seluruh kader PDIP dilarang DPP mengomentari pertemuan antara Erwin dengan HRS di Makkah. PDIP juga punya ormas sayap Islam yaitu Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang pendirinya adalah tokoh Muhammadiah ( Buya Syafii ) dan NU (Kiai Hasyim Muzadi ). Ketuanya Hamka Haq yang juga anggota Dewan Pertimbangan MUI. Dewan Pertimbangan itu sangat berpengaruh terhadap keputusan Ketua MUI. Waktu pilpres 2019, PDIP mengutus Ma’ruf Amin bertemu dengan HRS di Makkah.
Masalah PDIP adalah bagaimana memperkuat dukungan umat islam di akar rumput. Makanya pernyataan sikap Jokowi terhadap presiden Perancis itu bagian dari strategi PDIP untuk merangkul umat islam. Dan menghilangkan stigma bahwa PDIP itu partai anti islam. PDIP sudah punya infrastruktur untuk itu seperti adanya Bamusi namun kalaupun upaya itu tidak 100% berhasil, setidaknya bisa memecah ombak barisan politik primodial. Ini penting untuk menghadapi Pemilu 2024. Nah, pemerintah tidak akan menghalangi kedatangan HRS. Tidak juga memberikan keistimewaan kepada HRS. Itu dibiarkan saja berproses...
.jpeg)
No comments:
Post a Comment