Saturday, November 14, 2020

Negara dikawal oleh operasi intelijen.

 




UU No 5 Tahun 2018 tentang UU anti terorisme mengamanahkan agar Presiden mengeluarkan Perpres tentang keterlibatan TNI dalam aksi anti teror. Bulan Mei 2018, Presiden sudah siapkan draft Perpres nya. Tetapi tidak bisa langsung diteken. Boleh dikatakan stuck. Tahun 2020, bulan Mei, kembali draft itu diajukan ke DPR. Sejak itu prorses pengesahan Perpers itu dilakukan. Bulan oktober tahun 2020 sudah masuk pembahasan di DPR untuk memberikan legitimasi Presiden teken. Mengapa sampai dua tahun lebih pembahasannya ? 


Kalau anda baca UU No. 5 tahun 2018, Dalam Pasal 43 I Ayat 1 disebutkan tugas TNI dalam mengatasi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pada ayat 3 tertulis soal pelibatan TNI tersebut diatur dalam perpres. Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga, termasuk Muhammadiah yang fokus pada isu HAM menilai aturan pelibatan TNI dalam menumpas terorime memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.


Disamping itu dalam pasal 1 (4) difinisi ancaman kekerasan yang dimaksud  oleh UU 5/2018 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. “ Artinya sangat mudah sekali orang dianggap sebagai terorisme. 


Bagaimana proses hukumnya ? Pasal 31(1). Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a.membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b.menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme. Walau pasal 31(1) itu mengharuskan izin dari Pengadilan namu Pada Pasal 31 A. Dalam keadaan mendesak, bisa dilakukan tanpa perlu izin dari Pengadilan dan bisa tangkap orang sebelum dia melakukan aksi teror.


Apa artinya? Penangkalan terorisme lebih terfocuskan kepada operasi intelijen. Mengapa? Karena kita negara demokrasi. Bukan negara totaliter atau diktator yang represif terhadap orang yang dicurigai. Makanya anggaran BIN meningkat 4 kali lipat dari periode era SBY. Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga Tahun Anggaran 2020, BIN menjadikan operasi intelijen siber sebagai salah satu prioritasnya. BIN juga dilengkapi dengan instrument gugus tugas pemukul Dansus 88 dan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) yang berisi satuan elite dari tiga matra di TNI. Terdiri dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI AD, Detasemen Jalamangkara punya TNI AL, dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI AU.


UU 5/2018 merupakan revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. UU Nomor 15 Tahun 2003 dinilai tidak memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menangkal aksi terorisme, dan tidak melibatkan TNI dalam operasi intelijen dan pemukulnya. Namun hikmah dari aksi 411 dan 212, memaksa DPR dan pemerintah harus merevisi UU tersebut. Setelah sebelumnya mengeluarkan PERPPU terhadap UU Ormas. Dengan adanya Dua UU itu yaitu UU Anti teror dan Ormas, maka ancaman teror yang karena idiologi dan politik bisa ditumpas secara sistematis. Kedua UU ini tidak ada pada Suriah dan Libia,  yang sehingga bibit radikalisme berkembang menjadi terorisme dan akhirnya mengarahkan kepada separatisme. Jadi kita akan baik baik saja. Tidak perlu kawatir.


***

Saya kawatir dengan keadaan Indonesia sekarang. Kata nitizen ke saya lewat WA. Mengapa ? karena bagaimana mungkin negara lemah dengan ormas dan orang yang merasa lebih hebat dari parpol dan tokoh manapun. Bahkan nantangi rekonsiliasi dengan sarat menentukan. Benar benar negara yang diongkosi oleh pajak rakyat ribuan triliiun engga ada harganya. Mau dibawa kemana negeri ini. Katanya. Saya hanya tersenyum. Menurut saya nitizen sekarang memang masyarakat yang terlalu mengkawatirkan banyak hal. itulah buah dari dunia sosial media.


Indonesia ini negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia. Nomor 1 India dan kedua, Amerika Serikat. Jadi wajar saja,bila semua hal jadi heboh dibahas oleh banyak orang. Karena semua orang punya kebebasan berbicara. Bahkan video porn yang katanya mirip artis jadi viral di sosia media. Sebetulnya pemerintah sendiri baik baik saja. Pertumbuhan ekonomi sudah mengarah kepada perbaikan menuju keluar dari resesi. SMI sudah siapkan dana Rp. 1200 triliun agar indonesia cepat keluar dari resesi. RUU cipta kerja sudah disahkan walau penuh kontroversial.


Soal Corona yang menakutkan, dibahas berbulan bulan media massa dan sosial media, akhirnya runtuh begitu saja degan aksi demo UU Cipta kerja dan kini semakin diluluh lantakan oleh aksi gerombolan pendukung HRS. Aturan negara soal PSBB dilanggar begitu saja. Gubernur sampai menteri mendiamkan. Karena memang apa yang ditakutkan. Selama 10 bulan korban mati karena covid +/-14.000. Rasio kematian dengan mereka yang positip sebesar 2%. Sementara mati karena kecelakaan mencapai +/-28.000.


Soal HRS biarkan sajalah dia dengan gerombolannya. UU dan aturan cukup meredam mereka bila melakukan tindakan anarkis. Bahkan hal kecil saja, mereka bingung sendiri menghadapi seorang Nikami. Seorang janda dan yang begitu bersahaja menghadapi ancaman dan arogansi mereka. Mengapa ? karena Nikami sangat percaya kepada hukum negara ini. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kekuasaan tertinggi ada pada hukum. Di hadapan hukum semua sama. Siapapun bisa masuk bui bila melanggar hukum. Apalagi mau mengganggu stabitas politik dari seorang presiden dan DPR yang dipilih lewat pemilu dengang ongkos Rp 26 triliun. Itu terlalu besar untuk dijatuhkan oleh ormas manapun.


Saya dengar kabar, mereka yang merusak korsi Bandara sudah dijemput oleh aparat tanpa banyak cerita. Bahkan aparat TNI yang secara vulgar berpihak kepada ormas, sudah pula kena sangsi. Polisipun sudah kirim aparat berjaga 24 jam di kediaman nikami. Ya sistem jalan dan kekuasaan tak akan bisa dikalahkan oleh mereka doyan onani politik.

No comments:

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...