Thursday, February 16, 2023

65% Dapen bermasalah.



Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan yang dia terima terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65% dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melansir, lima Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) terancam gagal membayarkan manfaat pensiun kepada pesertanya. Kelima DPPK yang terancam gagal bayar itu adalah, Dapen Industri Sandang, Dapen Kertas Leces, Dapen Istaka Karya, Dapen Industri Sandang, dan Dapen PTPN II.


Apa modus bancakin Dana Pensiun?


Pertama. Unrealised loss itu bisa saja terindikasi fraud. Mengapa ? Dalam praktek perdagangan di pasar modal. Membentuk harga tinggi itu bisa dilakukan dengan membentuk beberapa nominee rekening efek. Kemudian digerakan antar rekening untuk melakukan perdagangan, seperti wash sales, matching order, Jadi harga saham tinggi by design. istilah ini dikenal dengan Painting the tape. Agar keliatan normal, ya pada saat menjelang penutupan pasar atau istilahnya, marking the close. Ya di Pump-pump dengan cara manipulasi.


Dalam akuntansi unrealized loss biasanya tidak dicatatkan dalam laporan laba rugi namun masuk ke comprehensive income. Sebab, aset saham biasanya masuk ke akun available for sell saat dibeli. Kasus unrealize loss ini juga terjadi pada ASABRI dan Jiwasraya. Baru meledak, setelah tak ada recovery sekian lama.


Kedua. Biasanya portfolio investasi yang masuk unrealized loss itu dibungkus dalam bentuk Rerksadana dengan value akuntasi atau harga perolehan. Ini diatur oleh Perusahaan sekuritas atau manager investasi. Nah reksadana ini ini dikelola oleh Manager invesasi. Namun bisa saja yang terjadi yang ditransaksikan bukannya reksadana tapi underlying ( asset /saham). Aset tersebut ditransaksikan lewat berbagai skema. Kalau exit gagal, ya bisa jadi aset hilang. Namun diakuntasi reksadana tetap tercatat di neraca. Baru akan tahu kalau ada audit forensik terhadap aset tersebut.


Ketiga. Membeli saham pada perusahaan dengan tujuan exit atas dasar kesepakatan bersama. Biasanya dengan exit untung berlipat. Tetapi ternyata dana hasil penjualan saham itu oleh emiten digunakan untuk bayar utang kepada perusahaan afialiasi. Itu sama saja mindahkan dana pensiun ke perusahaan yang tidak terikat akad. Kalau exit gagal, ini bisa memicu agar Dapen keluar uang lagi. 


Focus untuk menggolkan Exit strategy. Baru berhenti skema itu setelah terlalu besar alokasi dana. Modus seperti ini yang terjadi pada Dapen Pertamina, dalam kasus PT. Sugih Energy Tbk  ( SUGi)  oleh PT Millenium Danatama Sekuritas. Seperti ini  juga diterapkan pada PT Elnusa Tbk (ELSA), PT Kresna Graha Investasi Tbk (KREN), serta PT Hanson International Tbk (MYRX).


Keempat. Walau sudah ada aturan OJK tentang strutkur portfolio dana pensiun, yang sebagian besar harus masuk ke posisi yang aman seperti deposito, SBN tapi tidak ada jaminan aman. Mengapa? bisa dimainkan lewat skema hedge fund. Misal lewat credit link note dengan benchmark saham LQ 45. Deposito atau SBN dipinjam lewat SWAP dengan Bond pengusaha.  Kalau strategi investasi sukses, Dapen akan dapatkan dana manfaat berlipat. Kalau gagal, akan jadi potensi loss. 


Mengapa ini bisa terjadi ? karena OJK sebagai pengawas tidak melaksanakan fungsinya dengan baik dan Direktur Dapen tidak amanah dan lack financial knowledge.


Analogi modus bancakin aset DAPEN.

Katakanlah anda punya bisnis bagus. Membangun apartemen. Tanah punya orang. Namun sudah mau menempatkan tanah itu kedalam perusahaan anda sebagai saham. Jadi secara akuntansi dan legal. Anda sudah punya aset. Anda juga sudah punya market yang dijamin oleh reputable marketing agent property. Karena harga jual murah. Soal kontruksi sudah ada kesanggupan dari kontraktor yang dibayar dari unit yang terbangun. Kenapa kontraktor mau. Karena harga yang anda tetapkan murah. Izin sudah ada semua.


Hanya masalahnya anda tidak ada modal awal untuk memulai pembangunan dan marketing.  Katakanlah, modal awal itu diperlukan 10% dari total capex. Karena didukung oleh cash flow penjualan. Kalau laba 10% dari penjualan maka laba atas modal awal mencapai 200%. Mantul kan. Tapi gimana caranya dapatkan modal awal  ?


Anda datangi Dana pensiun. Serahkan proposal proyek dan asset perusahaan. Anda tawarkan skema reksadana penyertaan terbatas atau mutual Fund limited partnership. ( FLP). Itu dibenarkan secara hukum. Tentu anda harus tawarkan bunga atau imbal hasil diatas bunga bank. Kalau margin 200%, pastilah menarik. Gimana caranya Deal dangan dana pensiun ? Ya hubungi Manager investasi yang kelola dana pensiun. Misal, BPJS -TK. Ada 16 Manager investasi sebagai agent. Rata Rata masing masing Manager investasi kelola dana diatas Rp 2 triliun.


Kalau skema itu berhasil, dan dana pensiun happy, maka dari laba itu anda beli tanah dengan harga murah., katakanlah Rp 200 ribu. Kemudian terbitkan reksadana limited offer dengan underlying tanah itu. Tentu tetapkan harga tanah Rp 1 juta. Untung jual tanah. Jangan lupa bagi bagi ke pejabat Dana pensiun.


Selanjutnya anda bisa beli emiten deaduck lewat backdor. Harga murah. Kemudian cemplung kan business plan untuk right issue. Sebelum itu, datangi  dana pensiun. Jual reksadana eksklusif  atau fund as one  Dengan yield dari kenaikan saham saat IPO.


Kalau ternyata skema tidak jalan sesuai yang direncanakan sehingga terjadi gagal bayar atas reksadana itu, gimana ? Selagi terus ada konspirasi, pihak Dana pensiun dan Manager investasi pasti ada solusi? Gimana? . Ya terbitkan lagi reksadana untuk bayar reksadana itu. Kalau kewajiban Rp. 100 miliar, Terbitkan Rp. 150 miliar reksadana baru. Yang 100 untuk bayar yang lama. Sisanya bagi bagi. Jadi posisi still on. Anda aman, dan Pihak Dapen juga aman. Di neraca semua clean.  


Gimana nasip pensiunan dan buruh? biarin aja. Anggap mereka kambing. Yang memang sudah takdirnya dikorbankan. Yang penting anda kaya raya dan berteman dengan politis yang bertugas bobol APBN kalau nanti dana pensiun uangnya habis. Agar bisa dirampok lagi


No comments:

Masa depan IKN?

  Jokowi mengatakan bahwa IKN itu kehendak rakyat, bukan dirinya saja. Rakyat yang dimaksud adalah DPR sebagai wakil rakyat. Padahal itu ini...