#KaburAjaDulu...

 

Adanya tagar Kabur Aja Dulu. Seakan mengingatkan apa yang terjadi  pada 2003 di Venezuela. Eksodus rakyat ke luar negeri. Pada awalnya yang eksodus adalah tenaga kerja terampil dan anak muda. Mereka cerdas dan paham bahwa di negerinya yang korup, tidak ada masa depan. Setelah itu, benarlah. Keadaan ekonomi terus memburuk. Kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Insecure life. Sepiring spaghety lebih mahal daripada harga pelacur. Akhirnya rakyat jelata yang tidak punya skill terpaksa eksodus juga. 

Mengapa ? Padahal Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sekian decade Venezuela dianggap sebagai kehebatan ekonomi sejak minyak ditemukan tahun 1920. Saya punya teman di Caracas, Venezuela. Menurutnya presiden Hugo Chavez (1999-2013) dan Nicolas Maduro (2013-sekarang) menerapkan kebijakan ekonomi makro yang salah selama tahun 2000-an dan awal 2010-an ketika ekonomi Venezuela sedang berkembang pesat karena 'siklus super' komoditas global – periode berkepanjangan dengan harga gandum, logam, minyak, dan gas yang tinggi dan meningkat.

Pengeluaran pemerintah sangat pro-siklus ekspansif. Alih-alih menyimpan setidaknya sejumlah uang selama masa booming untuk risk manajemen saat sulit – seperti yang dilakukan Norwegia, Arab Saudi, dan hampir semua eksportir minyak lainnya – pemerintah Venezuela mengalami defisit fiskal dua digit saat ekonomi sedang booming. Pengeluaran pemerintah jauh melampaui pendapatan dari pajak dan pendapatan lainnya. Defisit ditutupi dengan obligasi. Sama seperti Indonesia saat ada windfall.

Venezuela juga semakin bergantung pada bank sentral untuk membiayai defisit nya, sebuah kebijakan moneter yang berbahaya. Dengan kata lain cetak uang.  Sama seperti Indonesia dengan semakin besarnya SBN dibeli oieh BI. Itu sama saja dengan memenggal pendapatan real publk lewat naiknya harga harga dan  tarif, yang ujungnya melemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan rakyat miskin. Walau pemerintah meredamnya dengan subsidi dan bansos sebesar 10% dari PDB, justru semakin membuat fundamental ekonomi berderak. Kurs semakin melemah.

Pada saat yang sama, industri minyak Venezuala yang sangat penting kekurangan dana investasi dan dikelola dengan buruk karena para  direksi dan komisaris adalah bagian dari partai koalisi politik, bukan professional. Produksi minyak di ladang-ladang minyak mentah berkualitas tinggi yang dioperasikan oleh perusahaan minyak nasional, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), turun drastis. Semakin membuat rentan cadangan devisa, yang terpaksa memperkuatnya lewat hutang luar negeri. Ya sama seperti di Indonesia yang terlena kepada pendapatan sector SDA yang rendah DHE, terpaksa menambah hutang luar negeri.

Semua sumber daya tenaga kerja sector manufaktur consumer goods dan pertanian kesedot ke sector Migas. Akibatnya pertumbuhan sector Industri dan pertanian drop. Ketergantungan kepada Bansos dan subsidi sangat besar untuk meningkatkan konsumsi domestic. Ketergantungan kepada impor consumer goods sangat tinggi. Akibat gagal melakukan transformasi ekonomi dari SDA ke industry. Tidak ada kemandirian. Kami terjebak dengan budaya petrostate, kata Alina. Apa itu petrostat? 

Itu istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan beberapa atribut yang saling terkait, yaitu pendapatan pemerintah sangat bergantung pada ekspor SDA, kekuatan ekonomi dan politik sangat terkonsentrasi pada minoritas elit, dan institusi politik lemah dan tidak bertanggung jawab, dan korupsi merajalela bekulindan dengan oligarki yang rakus. Civil society lumpuh. Kata Alina. Saya mengangguk dan termenung seperti Indonesia mungkin. 

Kalau negara lain bangkrut karena perang seperti di Irak, Lebanon, Liberia, Ukraina, Georgia, Moldova, dan Tajikistan. Namun ekonomi Venezuela runtuh di bawah satu pemerintahan selama masa damai. Standar hidup di Venezuela yang kaya minyak anjlok drastis hingga 74% antara tahun 2013 dan 2023. Ini adalah penurunan standar hidup terbesar kelima dalam sejarah ekonomi modern. Semua sudah terjadi, kata Alina. Penyesalan hanya nampak bagi rakyat yang selama ini setia mendukung elite penguasa. Namun tidak bagi elite Politik. 

Sementara kaum akademis dan Pers dibungkam. Pengkritik dikriminalisasi. Pemerintah bebas berbohong dan hipokrit lewat data yang absurd dan bias. Tahun 2023 katanya ekonomi tumbuh 5% dan diharapkan tahun 2025 meningkat 8%.  Namun faktanya inflasi masih diatas 100%. Ada 8 juta orang eksodus ke luar negeri.  Tahun 2023, hampir 1 juta orang Venezuela sudah jadi warga negara AS dan sisanya di negara Kawasan Amerika latin dan Karibia.

Tidak ada system pemerintahan yang sempurna. Namun semua negara punya spirit mempersatukan. Bahwa setiap warga negara berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti halnya UUD 45 pasal 27 ayat 2.  Ketika amanah konstitusi tidak dilaksanakan. Hope memudar. Justru Nasionalisme elite politik dan penguasa akan dipertanyakan oleh rakyat tertindas. Neocolonialisme terjadi. Yang keras melawan. Yang lemah menerima kalah. Yang cerdas ya eksodus.

Politik Anggaran Prabowo

Walau saya bukan pemilih Prabowo namun saya harus akui bahwa Prabowo itu cerdas. Cerdas dalam arti bukan licik. Tetapi cerdas yang didukung literasi yang cukup serta kemandirian membuat keputusan. Dia tahu bahwa sumber masalah negeri ini ada pada system birokrasi. Itu terkait dengan tatakelola yang feodalisme. Tidak meritokrasi. Sejak awal reformasi sampai era Jokowi, hal yang tidak pernah bisa dibenahi adalah birokrasi. Reformasi tidak menyentuh birokrasi dalam arti sesungguhnya.

Jarak antara politisi dan birokrasi itu memang jauh sekali. Apalagi kompetensi menteri dan Gubernur /bupati rendah. Jarak ini menimbulkan disparitas antara realisasi dan rencana. Misal, APBN itu adalah politik anggaran Pemerintah yang berkuasa. Para politisi di DPR yang merupakan wakil dari partai dan Dapil duduk bersama membahas agenda politk sesuai dengan visi nasional : UUD 45, Pancasila, NKRI. Nah oleh pemerintah pada level birokrasi diterjemahkan lewat narasi APBN ekspansif. Ya, karena sifatnya ekspansif tentu yang muncul adalah belanja macem macem.

Hashim Djoyohadikusumo, yang juga adik dari Prabowo mengatakan bahwa banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis. Bahkan, dia menyebut banyak program yang 'konyol'. Apa yang dikatakan Hashim itu membuktikan bahwa birokrasi itu memang brengsek. Namun itu ditepis oleh birokrasi dengan ukuran kinerja Kementrian/ Lembaga/PEMDA dalam bentuk realisasi APBN. Semakin besar realisasi APBN/D semakin baik kinerja pemerintah.

Padahal sudah ada UU  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (ABK).  Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah. Yang tujuannya, meningkatkan kualitas belanja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja. Mungkin hanya Ahok saat gubernur DKI menerapkan UU itu dengan konsisten. Namun dia dibenci oleh birokrasi DKI sendiri.

Prabowo  belajar dari pemerintahan sebelumnya. Di era SBY, narasinya adalah money follow function. Anggaran disesuaikan dengan fungsi dari Lembaga atau unit kerja. Tujuannya adalah efisiensi. Untuk memastikan waskat atas money follow function itu, SBY memberikan kuasa kepada Bangar DPR untuk membahas APBN sampai ke level 3 anggaran. Apa yang terjadi ? program kerja tidak jalan. Beberapa proyek malah mangkrak. Yang terjadi malah konspirasi antara Lembaga/kementrian dengan Bangar DPR. Terbukti beberapa Menteri, anggota DPR masuk bui. 

Era Jokowi, narasi money follow functon diubah menjadi Money follow program. Kinerja berdasarkan program prioritas. Nah karena sifatnya prioritas, perencanaannya menjadi semacam crash program. Kualitas perencanaan belanja sangat rendah. Ya, terkesan terburu buru seperti proyek Infrastruktur ekonomi, IKN, swasembanda pangan dan lain lain. Harus cepat diselesaikan dan diresmikan oleh president. Dari situasi inilah terjadi moral hazard. Itu bisa dilihat dari tinggi nya ICOR dan memburuknya indek korupsi. 

Prabowo membaca situasi itu semua. Tentu dia tidak mau menjadi bagian dari masalah dari presiden sebelumnya. Ya dia tidak mau terjebak dengan narasi money follow program atau money follow function. Dia gunakan narasi MSB sebagai anti tesis dari narasi tersebut. Dengar aja pidatonya di Brazil  “ 25% anak anak Indonesia kelaparan setiap hari”. Anak anak adalah symbol masa depan bangsa. Dia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu itu

Sebenarnya esensinya bukan MSB yang hendak dia capai. Tetapi readjustment budget yang pro rakyat miskin dan focus kepada perubahan mindset birokrat dari project based ke program based. Walau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran belanja kementrian/Lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah. Itu tidak akan mengganggu fostur APBN yang sudah ditetapkan. Karena yang dikurangi adalah anggaran birokrasi. Ya intangible cost atau yang tidak terkait langsung dengan program itulah yang dipangkas seperti Alat tulis kantor, perjalanan dinas, biaya konsultan dan biaya studi dan lain lain.

Lebih Rp 300 triliun anggaran dipangkas atau sekitar 10% dari APBN. Kalau Menteri dan ketua Lembaga, Pemda masih terjebak dengan feodalisme, apalagi inginkan pencitraan. Ya pemotongan anggaran birokrasi itu sangat tidak nyaman. Karena engga ada lagi anggaran upacara atau seremonial untuk jadi media darling. Engga ada lagi anggaran buzzer. 

Tetapi kalau Birokrat  mau mengubah mindset nya menjadi meritokrasi, Indonesia akan bergerak maju kedepan. Itu bisa lihat contoh Argentina. Sekian decade terpuruk karena hutang dan hiperinflasi, Tapi hanya setahun dibawah Javier Milei, APBN bisa surplus, dari kontrasi ke growth. Semoga.

Proyek atau Program ?

 

Saya sering ditanya oleh nitizen pembaca blog saya. Apa sih  perbedaan antara proyek dan program. Banyak dari mereka yang memiliki kesan bahwa program hanyalah proyek yang sangat besar, dan bahwa ada banyak kesamaan antara proyek dan program. Memang dalam program terdapat proyek. Tapi proyek belum tentu program. Yang jelas, proyek bersifat jangka pendek. Hanya sebatas bangun. Sementara Program, bersifat jangka Panjang dan berdampak luas. Kalau proyek outcome nya efektifitas dan efisiensi. Kalau program outcome nya multiplier effect. Paham ya.

Bangun rumah murah untuk rakyat miskin. Kalau disebut proyek,  dana dialokasikan oleh  APBN, entah dari utang atau hibah. Harus ada kontraktor. Tanpa itu, engga jalan tuh proyek. Tapi kalau disebut program, maka yang diperlukan adalah riset tekhnologi material bangunan yang murah dan metode kontruksi yang mudah. Revitalisasi Kawasan kumuh dan desa agar cadangan lahan tersedia murah. Skema investasi tidak populis alias gratis. Tetapi berbasis stimulus agar rumah terjangkau oleh masyarakat paling miskin. 

Dengan adanya program Rumah Murah, industry material bangunan berkembang. Industri kontruksi berbasis CKD berkembang, sehingga kontraktor kelas UKM bisa kerjakan. Jumlah tenaga kerja sangat besar. Nah ketika proyek ini selesai. Kita sudah punya industry material dan CKD serta UKM yang berpengalaman dalam hal kontruksi. Mereka bisa kompit di market. Bukan hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Tenaga kerja akan terus teserap walau proyek rumah pemerintah selesai.

Makan siang gratis. Kalau disebut dengan proyek, maka kita selalu sibuk bicarakan anggaran. Uang habis, hasilnya kita tekor. Tapi kalau bicara program, yang kita pikirkan bagaimana MSB gizi itu jadi stimulus berkembangnya usaha kelas menengah bawah. Yang dilakukan adalah perbaiki tata niaga pertanian, peternakan, perikanan. Sehingga stok bahan makanan tersedia efisien dan menjadi market undertaker bagi petani. Create Skema pembiayaan Koperasi untuk catering yang mudah dan murah. Sehingga masyarakat kelas bawah dilibatkan langsung. Yakinlah, lewat program ini,  dana akan datang sendiri terutama dari CSR dalam dan luar negeri.

Memang kalau bicara program, membutuhkan perencanaan yang precisi. Detail yang menyeluruh. Kerja keras dari seluruh ASN lintas kementrian dan Lembaga. Perlu sosialisasi dan dukungan real publik.. Belum lagi pengawasan yang ketat dari setiap step. Evaluasi secara berkala. Engga mudah memang. Butuh waktu memang. Repot memang. Engga bisa, hari ini ngomng, besok kerjakan. 

Proyek engga serepot program. Ya, tinggal ajukan proposal ke Menteri keuangan. Kalau alokasi anggaran tersedia. Proses tender bisa dilakukan. Hari ini ngomong besok kerjakan. Yang jadi masalah, anggaran cekak. Bingung kan ? Padahal, YMP tidak pernah bicara proyek. Yang ada hanya program. Sementara kapasitas dan kompetensi ASN dan Menteri terlatih dan berteman dengan pemburu rente. Engga ada uang, ya engga ada proyek. Makanya jangan kaget. Kita hanya dengar ributnya soal anggaran proyek daripada membahas program. 

Net Zero Asset Managers

 

Net Zero Asset Managers (NZAM) diluncurkan pada desember 2020. NZAM merupakan koalisi 30 Asset Manager Group (AMG) berkelas dunia yang menguasai AUM ( Asset under Manegement ) USD 9 triliun. Diantara koalisi itu adalah Black Rock, JP Morgan, Vanguard, State Street dan lain lain. Tujuan mereka adalah menginfluence clients mereka agar mematuhi Paris Agreement terkait dengan zero emisi karbon pada tahun 2050. Mereka juga akan create produk investasi untuk mendukung pembiayaan energi bersih.

Tekad para AMG  itu sangat mulia. Karena mereka sehari hari mengelola asset para Clients. Orang super kaya di planet bumi ini. Namun bagaimanapun AMG tidak berkuasa atas apapun kepada clients nya.  Nah bagaimana kalau sebagian besar clients itu adalah pemegang saham pada perusahaan yang justru bertentangan dengan tujuan NZAM? Apalagi clients yang mengendalikan asset multi triliun USD itu adalah segelintir orang. Yang tentu terlalu besar untuk di-influence oleh AMG. 

Yang jadi masalah adalah NZAM itu dianggap oleh otoritas negara dimanapun sebagai sikap ganda AMG.  Ya maklum. Sebagian besar clients AMG itu adalah  pengendali dari TNC yang bergerak pada bisnis Energy fuel Nafta dan thermal coal. Adanya NZAM dan ESG tentu akan mempengaruhi value saham mereka pada TNC tersebut. Apa iya serius dukung NZAM?  Jangan jangan itu cara lain berkoalisi untuk menaikan harga nafta fuel. 

Coba perhatikan ini. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 harga fuel nafta dan coal thermal terpuruk. Nah, terbukti sejak NZAM dibentuk harga komoditas Fuel Nafta dan Coal berangsur angsur naik. Bukan tidak mungkin konflik regional dan geopolitik bagian dari design besar menaikan harga. Dan dibalik itu adalah para bandar yang mengontrol AMG itu sendiri. Demikian sikap paranoid para pegiat lingkungan.

Apalagi issue lingkungan ini menjadi issue global dan masuk ke ranah politik. Di Eropa, issue lingkungan telah menjadi bargain geopolitik dan bagian dari politik populis. Melancarkan Investasi besar besar pipa gas Rusia-Eropa, Timur Tengah-Eropa. Membuat harga fuel nafta semakin terpuruk. Perang Rusia-Ukraina terjadi pada februari 2022 menghentikan program investasi pada pipa gas trans Eropa. Harga fuel Nafta, LNG dan coal thermal naik melambung. Apalagi Konflik di Timur Tengah dibuat berkepanjangan karena bekulindan dengan issue lingkungan. 

Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh pemain hedge fund untuk membuat harga fuel jadi volatilitas dan profit taking dari sana. Apa dampaknya? Ketidak pastian global atas Paris agreement terjadi. Pembiayaan transisi energi jadi terhambat. Orang super kaya tidak ada ruang lagi untuk menyisihkan 1% kekayaannya untuk Dana transisi energi JETP ( Just Energy Transition Partnership ). Sementara itu sulit membuat sunset bisnis fuel nafta dan coal thermal.

Sebenarnya proses transisi energi sampai tahun 2050, itu bisa diterima secara akal sehat oleh para pemegang saham TNC. Mereka sudah menyusun program untuk mengurangi portfolio mereka pada energi nafta dan coal thermal. Dan itu dibuktikan dengan semakin berkurangnya arus modal dan investasi pada oil and gas serta meningkatnya investasi pada energi terbarukan. 

Namun proses itu dibarengi dengan kampanye terus menerus oleh aktifis lingkungan. Yang sehingga mempercepat kejatuhan industry migas dan Coal thermal. Ini yang tidak bisa diterima oleh mereka. Itulah sebabnya pada 10 januari 2025, Black Rock mengirim surat kepada clients nya bahwa mereka keluar dari NZAM. Surat itu ditanda tangani oleh Wakil Ketua BlackRock Philipp Hildebrand dan Kepala Global Solusi Transisi dan Berkelanjutan Helen Lees-Jones. Sebelumnya JP Morgan dan lainnya juga keluar dari NZAM.  

Walau kebijakan mereka keluar dari NZAM mengakibatkan NZAM suspend kegiatannya, namun tidak menghapus komitmen AMG terhadap Paris agreement 2050. Standar kepatuhan terhadap ESG untuk produk investasi dan pengelolaan asset tetap menjadi concern mereka.

Family office dan Trustee

 

Tahun lalu Pak LBP berencana akan menjadikan Indonesia tempat bercokol Family Office. Mungkin LBP berkaca kepada kesuksesan Dubai dan Beijing menarik dana investor kelas dunia ke dalam negeri. LBP tahu, dunia ini dikendalkan oleh elit financial konglomerat global. Jadi game changer. Harus deal dengan privat kalau indonesia ingin menarik capital inflow. Tetapi setelah itu tidak ada lagi berita soal rencana LBP itu. Mungkin karena index korupsi kita masih buruk. Nah saya akan uraikan apa itu family office …

Katakanlah anda punya kekayaan sangat besar. Kekayaan itu anda dapatkan karena skill anda sebagai pengelola hedge fund, pengelola property. Atau keluarga anda sangat kaya dan anda dapat warisan. Kekayaan itu dalam bentuk saham pada ratusan unit business. Semua kekayaan itu clean secara hukum. 

Namun anda tidak mau public tahu anda orang super rich. Anda tidak ingin ada bukti legal kekayaan anda yang mudah diakses orang lain. Sehingga bisa dipublikasi dengan mudah oleh media massa dan terpublikasikan lewat internet. Anda ingin segala sesuatu hanya orang qualified yang bisa akses sumber daya anda.

Bagaimana caranya menyembunyikan status itu ? Ada namanya Family Office. Family office terdapat pada 10 kota besar. Beijing, Dubai, Jenewa, Hong Kong, London, Miami, New York, Sngapore, Sydney, Tokyo. Gimana caranya ? kamu mendirikan perusahaan Wealth Management Service di salah satu kota besar tersebut. Kemudian serahkan pengelolaan nya kepada Asset Management Service yang punya peringkat world class, seperti UBS Asset management, HSBC Asset management, Credit Suisse, DBS, JP Morgan, Black Rock, Vanguard dan lain lain. 

Semua saham pada Holding company, unit business, afiliasi, tidak ada nama kamu, tetapi nama Wealth Megement service yang menjadikan Asset management sebagai nominee. Tugas Wealth Menegement Service adalah bayar pajak. Mengatur investasi, perlindungan hak waris dan bahkan membantu masalah private kamu seperti bayar CC dan lain lain.

Jadi walau semua asset berupa saham, benda berharga, terdaftar kepemilikannya atas nama Asset Menegement namun itu hanya nominee dari Wealth Menegement Service. Dan pasti aman. Karena status nya dilindungi oleh hukum Trustee act. Hukum tertua di dunia dan telah berlaku ratusan tahun. Dan lagi Asset Management atau MI, tidak punya diskreasi terhadap asset itu. Mereka hanya bertugas mengadministrasikan saja,

Pada umumnya mereka yang punya family office hidupnya memang humble. Tidak ada yang bisa buktikan kekayaannya kecuali orang yang memang qualified. Mereka umumnya sibuk dengan kehidupan personal yang jauh dari kemewahan dan focus kepada hobi private aja yang humanis. Orang china berkata " kalau orang lain tahu dan bisa menghitung kekayaan anda, itu artinya anda tidak kaya.

Trustee.

Trustee artinya adalah wali. Wali pa ? ya wali amanah. Pihak yang mendapat kuasa sebagai wali untuk melakukan perikatan. Trustee Act adalah hukum Inggris dan menjadi salah satu hukum tertua di dunia dan diakui oleh PBB. Karena, pertama itu adalah hukum gereja yang dilegitimasi oleh inggris yang tidak pernah dijajah sepanjang sejarah. Merupakan dinasti yang tidak pernah runtuh.

Bagaimana sejarahnya Hukum Trustee itu ? Dulu waktu perang salip banyak para kesatria Eropa berperang ke Timur Tengah meninggalkan istri, selir serta harta. Namun setelah mereka kembali dari perang, semua harta dan istrinya telah dijarah orang lain. Maklum mereka pergi berperang bukan dekat tapi jauh yang butuh tahunan berkelana. Jadi wajar setelah kembali semua yang ditinggalkan diambil orang. 

Mereka protes kepada Pemimpin Gereja. Karena mereka perang atas nama gereja tapi gereja tak bisa menjaga harta mereka. Karenanya dibuatlah UU trustee. Yang memungkinkan harta itu dijamin aman oleh gereja sampai 600 tahun. Dengan UU trustee itu memungkinkan harta dicatat oleh gereja dengan tingkat kerahasiaan tinggi.  Paham ya.

Dalam perkembangan nya. Trustee itu dimanfaatkan oleh negara yang jadi anggota persemakmuran inggris. ( commonwealth). Mereka mensahkan wilayah bebas pajak seperti BVI ( British Virgin Island), Panama, Grand Cayman Island, Swiss dan lain lain. Ini yang biasa disebut dengan offshore company atau perusahaan cangkang.  Artinya kalau anda punya perusahaan cangkang, tidak perlu bayar pajak dimana saja.

Namun belakangan offshore company ini menjadi restriksi bagi banyak negara, terutama bagi negara yang bukan commonwealth. Maka munculah Family Office yang mengadopsi hukum trustee dan tidak terpisahkan dari hukum trustee Act. Tapi wilayahnya tidak di negara commonwealth saja, bisa di negara manapun sepanjang meratifikasi UU trustee Act. 

Walau family office dan Offshore company punya kesamaan yaitu kerahasiaan dari pemilik sebenarnya. Namun ada perbedaan prinsip yaitu, Family office bukan tempat menghindari pajak. Justru memastikan patuh kepada pajak atas perusahaan dimana mereka berinvestasi. Jadi sebenarnya family office itu menjadikan kepatuhan kepada pajak sebagai cara mereka berlindung kepada negara atas penyalah gunaan kekuasaan eksekutif pada perusahaan dimana mereka sebagai pemegang saham.

Offshore company tidak bisa jadi nasabah Asset Management. Mengapa ? Asset Management, umumnya Lembaga keuangan first class. Sehingga engga mungkin uang korupsi atau uang narkoba atau sumber illegal bisa masuk family office.  Sementara offshore company tidak peduli dari mana sumber dana. Makanya asset di offshore company  sulit dilakukan cross border transfer. Perlu mengikuti standar kepatuhan yang ketat kalau asset mau dimobile.