Sikap dan strategi Prabowo..

 

Teman saya sebagai staf ahli yang diperbantukan pada kementrian mengeluhkan program berjalan lambat karena dana tidak selancar era Jokowi. Dia dapat honor dari Lembaga donor. Tetapi karena dana donor itu  masuk APBN, honor dia juga tersendat. Apalagi programnya.  Walau rekening anggaran sudah unblock. Bukan berarti bebas digunakan. Tetap aja sulit. Karena standar kepatuhan diperketat. 

Ada wamen di Kemenkeu yang juga ponakan Prabwo jadi watch dog. Anggaran 3 juta rumah stuck. Investor yang dihadapkan masuk, engga ada realisasinya. Anggaran Koperasi Desa Merah Putih berasal dari PEMDA. Lah pemda engga ada duit. Maklum lebih 70% pemda tidak mandiri. Andalkan duit dari APBN. Sementara APBN tidak ada alokasinya. Makanya jangan kaget laporan ekonomi kwartal 1 belanja pemerintah kontraksi.

Sumber uang rente terbesar di Indonesia itu ada di Pertamina dan PLN. Baik Pertamina maupun PLN, ada watchdog dari Gerindra. Bahkan di PLN ada ponakan Prabowo. Hampir semua bisnis rente dan konsesi di dua BUMN itu stuck. Pemain yang selama ini pesta, pada nelen bakiak. Makanya ekonomi melambat, walau uang beredar tumbuh secara moderat namun likuiditas menyusut.

Banyak proyek PSN yang bersinggungan dengan kredit bank BUMN juga terhenti. “ Jangan pakai uang bank dalam negeri. Pakai uang dari luar negeri atau pakai modal sendiri”   kira kira begitu kata Prabowo saat teken kepres PSN. Saat sekarang Presiden langsung punya akses terhadap Bank BUMN lewat Danantara. Mana ada yang berani lawan.  Bahkan waktu IHSG drop. Prabowo panggil 9 naga ke istana. “ Kalau sampai pasar modal crash berlanjut, kalian berhadapan dengan saya. “ Hilang nyali mereka. 

Jaksa yang kawatir keselamatan pribadinya dalam melaksanakan tugas membongkar kasus mega korupsi, diresponse dengan perintahkan TNI untuk kawal Kajati/Kajari se Indonesia. Sementara pendekatan politiknya kepada yang kritisi pemerintah melunak.  PS mengusulkan amnesti bagi terpidana ITE. Seperti kasus mahasiswi ITB yang dikiriminalisasi. Bebas tuh mahasiswi. Bahkan Buruh yang doyan demo era Jokowi, malah dia hadiri demo akbar itu.

“ Sejak Hashim dan keluarga PS menolak jadi menteri. Seharusnya mereka yang berharap make use kekuasaan seperti era Jokowi terus berlanjut, tahu diri. Sebenarnya mereka diminta PS untuk make money bukan spending lewat APBN.? Kata Abeng. " Juni nanti, kalau mereka tidak commit bawa duit, yang mereka di removed. Saya kenal betul sifat PS. Dia hanya menghargai bukti, bukan janji. “ lanjut Abeng.

Entahlah. Kalau Prabowo percaya kepada cabinet yang sebagian besar orang Jokowi kenapa financial resource APBN dibuatnya tight?.  Kan sama aja dengan tikus direbus hidup hidup di dalam baskom dengan api kecil. Sementara keluarga PS sendiri juga engga dapat apa apa. Hanya jadi watchdog.

Korupsi merusak segalanya...

 

Setelah 15 jam lebih duduk di pesawat dari Hong Kong, akhirnya saya bisa landing di Kagali Airport. Saya didampingi  Wenny. Kami sedang menjajaki off take produksi cabai. Memang unit business Yuan yang produksi sauce chili  dan powder chili  di China akan impor cabai kering sekitar 30.000 ton per tahun dari Rwanda. Berkat Kerjasama perdagangan antara China dan Rwanda yang saling menghapus hambatan non tarif terutama sector pertanian. Impor produk pertanian dari Rwanda jadi murah.

Saat melihat Tugu Peringatan Genosida di Kigali, Wenny termenung. Sepertinya dia membayangkan sesuatu. “ Kalau ingat cerita tahun 94-95 bagaimana sesama mereka saling membunuh dan menghabisi karena alasan politik, dan kini mereka bisa jadi negara modern yang makmur di Afrika dan negara ke empat paling bersih dari korupsi. Dunia harus belajar dari Rwanda arti memaafkan dan perubahan. Because of love, mereka berubah untuk masa depan yang lebih baik. “ Kata Wenny.

Kami Check In di Hotel Marriot. Wenny menatap saya. "Tadinya saya berharap nginap di Hotel de Mille Collines. Ingat kisah dalam film Hotel Rwanda. " Kata Wenny. Hotelnya udah tua, kata saya. Tapi kalau kamu mau lebih meresapi kisah dalam film itu bisa saja kita pindah hotel. Wenny menggeleng dan tersenyum. Artinya dia hanya sekedar bicara dan dia memang bukan orang yang melankolis dengan masa lalu. Sebagaimana rakyat Rwanda yang berusaha berdamai dengan masa lalu dan focus kepada masa depan.

Apa yang menarik dengan Rwanda?. Setelah presiden Bizimungu mengundurkan diri tahun 2000. Parlemen memberikan mandate kepada Paul Kagame sebagai presiden. Tahun 2003, dia memenangkan Pemilu. Sampai kini dia sudah berkuasa 25 tahun melalui 4 kali pemilu. Latar belakang Kagame adalah militer. Dia pendiri Front Patriotik Rwanda (RPF). Dia tampil kepanggung politik di tengah konflik berdarah. Dan berhasil mempersatukan rakyat dan menjamin stabilitas politik untuk perdamaian. 

Namun yang menarik bahwa ketika Kagame berkuasa. Yang pertama kali dia lakukan adalah melaksanakan agenda nasionalisnya yaitu kebijakan "zero tolerance terhadap korupsi". Mengapa ? Korupsi menjadi sumber perpecahan dan ketidak stabilan politik. Korupsi telah menghancurkan segalanya. Artinya dia harus keras kepada elite dan birokrat, yang tentu keras kepada dirinya sendiri. Karena itu dia sukses menciptakan pemerintahan yang efisien, punya integritas dan prestasi berdasarkan kinerja. Dia tidak peduli kalau karena itu dianggap otoriter. 

Selama kekuasaanya memang dia focus kepada pemberatasan korupsi. Pada bulan September 2018, bukan hanya Tindakan korupsi konvensional yang kena jerat hukum tetapi juga state capture atau pengambilan keputusan oleh pejabat dengan tujuan politik pencitraan dan menguntungkan segelintir orang atau pengusaha. Juga memberikan akses kepada publik melaporkan Tindakan korupsi lewat SMS kepada agent anti korupsi. UU menjamin karahasiaan  dan melindungi pelapor. 

Apa hasilnya ? Pada tahun 2024, tercatat skor CPI Rwanda 57. Secara global ada pada peringkat 43. Memang di Kagali masih terlihat korupsi receh terutama polantas. Namun tetap jauh lebih baik dari Indonesia dengan skor CPI 37 dan peringkat 99 secara global. Kagame masih focus membenahi korupsi ditataran elite dan birokrasi. Untuk menciptakan rasa nyaman bagi investor dan meningkatkan index easy doing of business. Rwanda bertekad menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang good governance. Tentu dengan perbaikan index korupsi, mereka punya hope.

Acemoglu dan Robinson dalam buku Why Nation Fail, berpendapat bahwa rezim yang busuk pasti didukung oleh elit yang eksploitatif, lembaga yang mementingkan diri sendiri, membuat  negara lemah dan terdesentralisasi. Itulah sumber masalah lahirnya kemiskinan, konflik, dan bahkan kegagalan total. "Nation fail" tulisnya, akibat dari lembaga ekonomi ekstraktif, yang didukung oleh lembaga politik ekstraktif,  yang pasti menghambat dan bahkan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa dicapai. Kamu baca aja buku Why Nations Fail. Kata Wenny. Disitu kamu akan paham betapa pentingnya Lembaga inklusif.

Menurut Wenny, yang bahaya dari korupsi adalah tidak terbentuknya Lembaga inklusif yang menghormati nilai nilai demokrasi seperti equlity before the law, law enforcement, transfaransi. Dan karenanya mematikan innovasi dan kreatifitas. Yang tentu menumpulkan daya saing negara. Karena korupsi selalu bersanding dengan kolusi dan nepotisme.   Artinya, selagi Lembaga inklusif tidak terbentuk, selamanya tidak akan tercapai kemakmuran walau negara kaya SDA dan punya landasan agama dan budaya yang kuat.  

China melewati phase dua kali dalam reformasi birokrasi agar terbentuk Lembaga inklusif. Tahun 1996 era Dengxioping dan Xi Jinping tahun 2013. Karena Xi Jinping punya selogan  “China dream”. Itu bukan sekedar mimpi. Tetapi dengan terbentuknya Lembaga inklusif yang kokoh,  dream will come true.  Lihatlah hasil yang dicapai oleh Rwanda. Antara tahun 2000 hingga 2023, pertumbuhan PDB rata-rata mencapai 7,4% per tahun.  Tahun 2024 ditengah ketidak pastian ekonomi global, ekonomi masih tumbuh diatas 6%. Mengapa? Itu berkat lembaga inklusif. Pengaruh eksternal terhadap ekonomi  tidak significant. Karena fundamental ekonomi domestic sangat lentur. 

Bayangan saya kepada negeri saya. Yang sejak reformasi tidak pernah selesai mengtasi kemiskinan, dengan utang yang terus bertambah yang berkorelasi dengan index korupsi yang terus memburuk. Ada benarnya Wenny. Indonesia gagal membangun Lembaga inklusif namun tak henti bermimpi menjadi negara maju dan makmur. Retorika populis yang bau tuak dan sampah..

Semua Menteri kalau bicara program untuk belanja, hebat sekali . Kalau dikritisi, tersinggung. Bilang kita paranoid alias curiga engga jelas. Padahal ada 10  kementrian dan Lembaga sumber  penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kwartal pertama tahun ini PNBP hanya sebesar Rp.10,9 triliun. Drop 75% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Apa pasal?karena deviden BUMN yang merupakan bagian dari PNBP diserahkan ke Danantara.

Tadinya hilangnya deviden BUMN dari PNBP, di trade off dengan menaikan royalty minerba. Setelah UU BUMN disahkan dan Kepres ditanda tangani untuk menyerahkan deviden BUMN kepada Danantara. Eh, oleh Menteri ESDM dibuat aturan. “ Royalti naik kalau harga batubara naik ( Windfall ). Kalau engga ada windfall, ya engga naik.” Nah karena trend harga Minerba turun, ya tidak ada penambahan penerimaan negara.  Kan stress Menteri keuangan. Gimana nambah penerimaan negara yang hilang.

Dulu waktu COVID, pemerintah keluarkan UU No. 1/2020 dalam rangka PEN. Lewat skema  SBN Burden Sharing, lebih  Rp. 1000 triliun anggaran digelontorkan. Rencananya setelah COVID, PPN akan dinaikan sesuai dengan cash flow pembayaran utang. Jadi tidak mengganggu kemampuan dan ketahanan fiscal. UU pajak direvisi karena itu.  Eh setelah COVID, tahun 2025 malah kenaikan PPN dibatalkan, diganti dengan PpnBM. Akibatnya BI stress gimana bayar utang dari adanya burden sharing.

Menteri itu paling jago buat rencana belanja termasuk cara mengatasi kewajiban fiscal akibat belanja itu. Dan setelah uang keluar dari APBN, lupa mereka dengan program payback and balancing budget. Misal awalnya IKN itu duitnya dari non APBN. Setelah disahkan oleh UU, ternyata 20% dari anggaran berasal dari APBN dan 80% dari Non APBN. Setelah APBN cashout, yang 80% engga juga masuk. Sama juga dengan proyek kereta cepat, dari B2B berubah jadi G2G loan settlement.

Akibatnya utang terus bertambah dari tahun ketahun. Trend peningkatan penerimaan negara kalah cepat dibandingkan peningkatan berutang. Walau utang meningkat 3,5 kalipat era Jokowi namun pertumbuhan PDB stuck di 5%. Mengapa ?  Kalau anda pernah baca buku Financial Shenanigans oleh Howard M. Schilit & Jeremy Perler, disitu anda bisa tahu bagaimana cara menyembunyikan data resiko akibat utang. Teknik penipuan cara legal dan terpelajar untuk meningkatkan leverage.

Kita sebagai rakyat yang juga investor pada system kekuasaan demokrasi telah masuk perangkap penipuan data keuangan. Yang dikorup bukan hanya uang dan sumber daya alam tetapi juga data dan  informasi. Coba aja kritik data yang mereka sampaikan. Pasti mereka marah seperti preman. Malah kita disuruh minggat dari indonesia. Saya termenung usai makan malam di Cucina Restaurant.

Miskin literasi...

 

Kalau saya beli buku, yang pertama saya baca adalah kata pengantar dan pendahuluan. Saya ingin tahu mengapa penulis menulis. Itu dari kata pengantar. Dari kata pendahuluan saya bisa tahu, apakah buku itu ditulis atas dasar pengalaman, riset atau hipotesis. Kalau tertarik saya beli buku. Waktu saya membaca, saya menempatkan diri saya kedalam penulis.

Namun usai menamatkan buku yang dibaca , saya akan membuat essay terhadap pemikiran penulis. Dalam essay itu saya mulai melakukan argument terhadap persepsi saya dan persepsi penulis. Biasanya saya bisa membuat kesimpulan. Tidak selalu sama dengan apa kata penulis. Tidak juga sesuai dengan persepsi saya sebelumnya. Setelah itu walau saya tidak hapal detail buku, namun esensi buku saya kuasai. Pengetahuan bertambah tentunya.

Kadang Buku laris bukan karena esensinya tetapi karena judulnya. Dan jarang bisa tamat bacanya. Kalau bacanya sampai tamat, seperti buku romance, yang dipahami hanya  tokohnya. Tetapi tidak paham esensi dari cerita. Kabanyakan orang mudah Lelah membaca dan bosan kalau tema buku yang dibacanya tidak sesuai pengetahuan yang dia geluti. Ekonom males baca buku fisika. Model pembaca seperti ini tidak akan memperkaya literasi. Hanya menumpang tawa ditempat ramai. Jadi laron di tangah cahaya sains.

Karena literasi cukup, saya bisa baca laporan direksi dengan cepat.. Saya tidak akan terjebak dengan argumen dia. Saya focus kepada data dan informasi. Mengapa? Saya bayar direksi bukan untuk berpikir dengan persepsi dia tetapi melaksanakan visi saya. Itu sebabnya dalam rapat, saya cepat sekali hentikan  kalau direksi terlalu banyak retorika. Sehingga dengan sikap itu saya lead mereka agar focus kepada ensansi dan solve prroblem.

Walau saya membaca banyak buku beragam disiplin ilmu, saya tidak mau jadi follower buta. Saya harus lead diri saya sendiri agar tidak jadi korban pemikiran orang lain. Mengapa ? saya mahluk spiritual. Persepsi saya harus berlandaskan kepada keimanan kepada Tuhan yang Maha Tahu segala galanya. Pengetahuan yang baik itu jadi penguat iman. Yang salah ditinggalkan. Artinya saya tidak mau jadi kerumunan. Biarlah saya berjalan dalam sepi kalau itu adalah jalan Tuhan. Apakah karena itu orang suka atau tidak suka. Tidak penting bagi saya.

***

“ Ale, kenapa lue bisa pahami hal rumit menjadi sederhana. “ Kata Florence. Dia tanya itu karena tahu saya hanya tamat SMA.  Saya jawab, itu karena literasi. Saya tidak pernah masuk universitas, tetapi saya dididik orang tua saya haus akan ilmu. Dari sanalah kekayaan literasi saya tabung tahun demi tahun lewat membaca, menulis, seminar, kursus dan tentu pergaulan dengan banyak orang dari berbagai bidang.

Makanya usia 21 tahun saya berani business trip ke China. Kalau saya miskin literasi mana mungkin saya punya nyali ke LN. Apalagi tahun 80an Indonesia masih belum ada hubungan diplomatik dengan China. Saya perlu exit permit untuk bisa ke China. Teman provokasi saya “ awas loh. China itu komunis. Bisa masuk engga bisa keluar. “ Ada lagi yang katakan. “ China itu jahat. 

Tahun 2000an, tahun awal saya berbisnis di China dan dalam kondisi terpuruk. Teman teman dekat saya di Indonesia memprovokasi saya” Kan udah gua bilang, China itu jahat dan tukang tipu” Berkat kaya literasi, saya tidak terbenam dalam paranoia itu. Saya tetap melangkah dengan keyakinan saya. Dan terbukti saya bisa lewati bisnis maklon. Sehingga saya punya modal besar untuk membangun investment holding.

Kekayaan literasi bisa membuat kita berpikir jenih dalam memahami fenomena. Sains berkata, untuk menghubungkan antar wilayah secara efisien, bagi Negara continental yang dibangun jalur kereta. Untuk negara kepulauan, ya angkutan kapal. Itu disebut infrastruktur publik atau Public Service Obligation (PSO). World bank memperkenalkan PPP ( Public Private Partnership ). Kita langsung anggap itu sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran membiayai jalan interconnection wilayah.

Padahal program PPP itu adalah business model : Interconnection Kawasan Ekonomi Khusus dengan pusat logistic yang berasal dari investasi swasta.  Artinya jalan tol itu jalan alternatif yang di-design terintegrasi dengan program pusat pertumbuhan ekonomi baru. Bisnis nya bukan dari tarif jalan toll tetapi dari peningkatan value Kawasan khusus. Sementara dikita bisnis tol hidup dari tarif,  yang justru membuat ekonomi nasional tidak efisien. Makanya ruas jalan tol yang tidak ada pusat ekonomi baru, semua merugi. 

Mengapa ? lagi lagi jawabannya karena persepsi yang salah akibat kemampuan literasi yang rendah. Tidak bisa membedakan mana PPP dan mana Public Service Obligation (PSO). Dampaknya sangat luas terutama meningkatnya ICOR.  Walau para birokrat dan elite berpendidikan tinggi namun system pendidikan kita tidak mendidik orang gemar membaca memperkaya literasi. Orang dengan miskin literasi tidak bisa open minded dan tidak mampu berdialektika. Ya karena wasasan rendah. 

Sementara rakyat Indonesia sebagian besar memang  IQ nya rendah, yang berkorelasi dengan miskin literasi. Di dunia kita masuk ranking 95 daftar negara dengan IQ tertinggi. Tingkat literasi kita rendah dibandingkan dengan China yang mencapai 96%, dan Iran sekitar 87%. Kedua negara ini masuk 10 besar negara dengan IQ tertinggi. Padahal kedua negara itu mengharamkan Facebook dan Youtube.

Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2024 menunjukkan lebih separuh atau 52,73% pekerja aktif di dalam negeri memiliki pendidikan hanya sekolah menengah pertama atau SMP. Dari angka itu, lulusan sekolah dasar mendominasi pasar kerja dengan persentase sebesar 23,83% atau 34,47 juta orang. Nah bayangkan, walau populasi kita nomor 4 terbanyak di dunia tetapi bukan asset yang bisa menggerakan mesin ekonomi berdaya saing global. Justru mereka liabilities bagi negara.

Makanya engga aneh kalau mereka berkata"  ah siapapun yang berkuasa sama saja. “ itu contoh factual  miskin literasi. Seperti itu banyak. Mereka engga punya kekayaan literasi untuk memhami bahwa pemimpin qualified diukur dari kompetensi dalam hal ide gagasan. Kecerdasan spiritual dan intelektual. Sangat ngenes bila memikirkan 80 tahun indonesia merdeka sebagian besar rakyat masih miskin literasi dan jadi korban politik populis akibat tidak cerdas memilih pemimpin 

Aset BUMN yang low value

 

Era periode  Jokowi berkuasa. Memang terjadi peningkatan asset BUMN sangat tinggi. Tahun 2013 asset BUMN Rp. 4557 Triliun. Tahun 2025 sudah Rp. 14.670 Triliun. Meningkat 3 kali lipat lebih. Itu memungkinkan karena likuiditas melimpah dan suku bunga rendah. Tempalah besi selagi panas. Teruslah tambah asset selagi kesempatan berhutang ada. Tentu prosesnya kurang transparan dan tidak akuntabilitas. Dilaksanakan dengan perencanaan yang tidak berkualitas. Soal laba engga begitu peduli. Value engga dipikirkan.

Dengan asset BUMN per 2024 mencapai Rp. 10.950 Triliun. Hanya menghasilkan laba Rp. 304 Triliun. Return on asset atau tingkat pengembalian atas asset hanya 2,7%. Dan lagi asset sebesar itu tidak didapat dari laba yang dikumpulkan, tetapi dari utang. Laporan konsolidasi utang BUMN mencapai Rp6.957,4 triliun ( 2024). Dengan Debt to asset ratio (DAR) 64%. Itu artinya lebih separuh dari asset berasal dari hutang.

Sangat tidak efisien. Udah pasti sulit dikatakan bisa bersaing secara global dengan industry sejenis. Padahal BUMN itu berdiri dengan misi agent of delopment. Diawasi dan dikawal langsung oleh elite partai atau ring kekuasaan sebagai komisari utama.  Didukung fasiltas business yang secure. Mendapat modal tunai dari negara lewat APBN.  Market yang monopoli. Akses keperbankan untuk pembiayaan. Para direksi yang well educated.

Makanya engga kaget. Bila selama 10 tahun kekuasaan Jokowi, uang APBN lewat PMN digelontorkan kepada BUMN mencapai Rp.226 Triliun. Sebagian besar digunakan untuk bayar utang. Itu belum termasuk dana kompensasi PSO kepada Pertamina dan PLN yang mencapai ratusan triliun. Kalau engga, utang tidak bisa dibayar.  Belum lagi perbankan BUMN yang kalau tidak didukung skema macroprudential lewat Repoline dengan BI, praktis sulit melaksanakan fungsi intermediary nya. Karena likuiditas kering.

Apa artinya ? Asset besar BUMN yang dibanggakan CEO Danantara itu tidak punya value untuk di- leverage dalam skema apapun. Malah justru menimbulkan moral hazard menguras APBN. Apa pasal ? Memang business model BUMN bukan bertujuan business as usual. Tidak berorientasi kepada profit oriented. Bukan sebagai resource revenue negara tetapi di-design sebagai resource bagi elit politik  memenuhi pundinya. Tentu bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dan membayar loyalitas kepada ring kekuasaan dan oligarki yang ongkosi pemilu.

Saya tidak mengerti apa yang dibanggakan Danantara terhadap Asset yang hampir 2/3 berupa utang. Tanpa proses rasionalisasi secara structural, asset itu akan semakin tergerus oleh beban bunga dan cost of maintenance. Moga tidak terjebak dalam skema Leverage buyout. Dimana asset yang didapat secara inbreng dari BUMN dijual untuk dapatkan 30% cash equity, sehingga punya akses pembiayaan bank lewat skema Non recourse loan sebesar 100%. Memang leverage (Debt to equity ratio) terjadi 3 kali namun pasti tidak efisien dan menimbulkan moral hazard. Mengapa ?

Karena proses penjualan asset menjadi uang tunai itu tidak mudah, karena  Danantara tidak bisa melepas asset BUMN tanpa izin pemegang saham seri A dan itu prosesnya melibatkan DPR dan pasti diawasi BPK dan KPK. Belum lagi akan sangat sulit menjaga disiplin standar kepatuhan lelang asset. Maklum asset jumbo itu mengundang mafia lelang yang pasti terhubung dengan broker elite dan lingkaran istana. Sangat mudah terjadi skandal. Mega skandal!

Kita negara gagal dan miskin ?

 

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 oleh World bank ( Bank Dunia) ada dua issue vulgar diungkapkan terkait dengan  masalah kemiskinan dan ratio pendapatan negara. Pemerintah bisa saja membantah issue ini.  Tapi suka tidak suka, laporan World bank lebih dipercaya oleh investor institusi untuk bersikap terhadap investasi di Indonesia. Yang tentu nanti akan menjadi dasar menentukan rating surat utang.

Angka kemiskinan.

Menurut Bank dunia, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 60,3% dari total populasi 285 juta. Di ranking ASEAN, kita lebih rendah dari Laos (68,5%), namun jauh lebih tinggi dari Malaysia (hanya 1,3%), Singapore (5%), Thailand (7,1%), Vietnam (18,2%), dan Filipina (50,6%), Timor Leste (42%). Melihat data ini saja rasanya sesak napas kita. Betapa jumlah SDM sebagai bonus demographi yang besar dan SDA melimpah, tidak membuat kita terbaik dari ASEAN.

Tentu basis perhitungannya tidak sama dengan BPS. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin 8,57% dari populasi. Tapi lucunya data itu berbeda bila terkait dengan spending APBN, seperti data orang miskin yang iuran BPJS dibayar pemerintah mencapai 96,7 juta atau 33% dari total populasi. Tapi ok lah. Itu suka suka pemerintah aja. Lucu memang tapi engga perlu diketawain. Percuma. Elite kita engga ada malu.

So,  mengapa ada perbedaan perhitungan angka antara World Bank dan BPS.? Tahun 2023 World bank menempatkan Indonesia bukan lagi sebagai negara lower income tetapi negara midle income. Status ini tentu diterima pemerintah dengan bangga. Walau karena  status itu kita kehilangan fasilitas GSP dari AS untuk dapatkan tarif rendah atas produk yang kita ekspor ke AS. 

Nah dengan status middle income tersebut, yang disebut orang miskin adalah pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari atau sekitar Rp115.278 per hari (asumsi JISDOR 25 April 2025 Rp16.829 per dolar AS). Artinya, orang yang pengeluaran per harinya di bawah Rp155 ribu termasuk miskin. Sementara BPS menghitung  berdasarkan garis kemiskinan dengan pengeluaran sebesar Rp595.242 per kapita per bulan atau Rp. 20.000/hari. 

Ratio penerimaan  negara.

Menurut Bank Dunia, rasio penerimaan negara atau revenue ratio pada 2024 hanya sebesar 12,8%. Dengan data ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penerimaan terendah diantara negara middle income, bahkan Di ASEAN saja kita termasuk terendah. Apa artinya? Peningkatan PDB lewat APBN Ekspansif yang diongkosi dari hutang telah gagal total meningkatkan penerimaan negara. Tentu penyebabnya adalah belanja APBN yang boros dan korup.

Data ini tentu berkorelasi dengan pelemahan rupiah yang terendah diantara negara ASEAN. Dan masuk 10 mata uang terlemah di dunia. Ya, ketidak-stabilian kurs karena rendahnya produksi  yang bisa menghasilkan penerimaan bagi negara. Yang miris data rendahnya penerimaan negara ini tidak datang mendadak. Tetapi berproses dengan trend penurunan penerimaan negara. Pada 2022 yang sebesar 13,5%, dan 2023 sebesar 13,3%. Pada 2025, Bank Dunia memperkirakan, akan terpuruk menjadi sebesar 11,9%. Memang gelap.

Sejak ditemukannya Tekhnologi penguraian unsur logam tanah jarang ( RRE), tekhnologi plasma dalam rekayasa metalurgi, biotekhnologi, Nanotechnology, rekayasa Gonom tanaman, peringkat negara kaya akan sumber daya alam berubah.  Menurut Visual Capitalist (2021), IEA (2022), dan World Bank (2024), 10 besar negara kaya SDA adalah Rusia, AS, Arab Saudi, Kanada, Iran, China, Brazil, Australia, Irak, Venezuela. Indonesia tidak lagi masuk dalam daftar negara kaya SDA. Apa pasal? karena  fenomena tekhnologi. Sementara SDM dan elite kita low class terhadap fenomena itu..

Dibalik narasi kesuksesan pembangunan selama ini dan data yang dipublis, akhirnya kita bisa tahu bahwa itu semua absurd. World bank membuka mata kita bahwa selama ini yang dikorup, bukan hanya uang tetapi juga data lewat narasi populisme. Korban dari kebodohan yang melahirkan kemiskinan structural sehingga selalu gagal mendapatkan pemimpin yang qualified. Sebaiknya Bank Dunia mengubah status kita bukan lagi negara middle income tetapi negara lower income dan poor country.

Apa solusinya ?

Daripada sibuk membela diri dengan data World bank, lebih baik kita focus membenahi negeri ini. Caranya, mulailah kepada kebijakan creating job yang cepat dan berdampak luas. Apa itu? Segera benahi tataniaga pertanian guna perkuat ekosistem pertanian yang sustainable. Bisa baca tulisan saya di blog. Kemudian mulailah serius kurangi akses oligarki yang memungkinkan terjadinya state capture seperti kasus pagar bamboo, konflik agraria dan illegal mining. Dan terakhir buang ke tong sampah program ultra populis yang menjadi sumber korupsi dan pemborosan anggaran. Dah itu aja.

Indonesia menampung penduduk Gaza ?

 

Di banyak wilayah Mediterania, corniche adalah jalan pesisir yang memeluk tebing atau lereng bukit. "Corniche el-Nil" Kairo adalah jalan yang membentang di sepanjang Sungai Nil—dan di Lebanon, Corniche Beirut berfungsi sebagai kawasan pejalan kaki tepi laut. Corniche umumnya dikaitkan dengan French Riviera, tempat tiga rute terkenal— La Grande Corniche, La Moyenne Corniche, dan La Basse Corniche —menghubungkan Nice dengan Monaco dan Menton.  Jalan di sepanjang pantai atau sisi gunung, yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan.

Dalam novel “ Tender Is the Night karya Fitzgerald  bercerita tentang kemegahan Hôtel des Étrangers, tempat para ekspatriat Eropa berpesta. Riviera berfungsi sebagai fantasi pelarian, tempat di mana pesona Dunia Lama bertemu dengan hedonisme modern. Riviera digambarkan sebagai dunia yang penuh dengan kemegahan. Wilayah Gaza yang berlokasi di pesisir laut medieranian memenuhi semua fantasi akan  Riviera. Mungkin akan mengalahkan Dubai atau kota baru Ras Al Hekma yang akan dibangun UEA di Mesir. 

Sebagai pebisnis real estate dan property yang sukses, Donald Trump lebih melihat wilayah Gaza dari kacamata bisnis daripada politik. Pada bulan februari 2025, Trump menyampaikan rencana konkritnya, yaitu mengubah kota Gaza yang hancur dan miskin menjadi  kota baru yang modern bernama “Riviera Middle East”. Tentu gagasan Trump ini disambut baik oleh Israel, yang memang sudah punya rencana membangun pusat industry gas di Gaza dengan memanfaatkan potensi deposit gas yang besar di Cekungan Levant laut mediteranian. 

Rencana ambisius kedengarannya. Menjadikan Gaza sebagai kota yang punya daya tarik untuk wisata maupun bisnis jasa bidang Industri migas dinilai cukup feasible. Kota itu akan jadi pusat kasino dan kehidupan cosmopolitan yang hiperkapitalisme. Namun yang jadi masalah adalah kota Riviera Middle East itu bukan untuk penduduk Gaza. Sama seperti dulu kala saat pebisnis AS mau menjadikan Las Vegas sebagai kota judi dengan mengusir penduduk asli keluar.

Lantas bagaimana dengan penduduk Gaza ? rencana Trump mengusiri semua penduduk Gaza.  Tentu saja rencana Trump ini ditolak oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan banyak negara Eropa lainnya. Alasan mereka itu dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut hukum internasional. Namun Trump tidak peduli. Dia tetap dengan proyek ambisinya. Israel tentu dengan semangat maju tak gentar mendukung rencana Trump itu.

Yang jadi pertanyaan adalah lantas mau direlokasi kemana penduduk yang berjumlah 1 juta lebih itu? Arab tidak bersedia menjadi tempat relokasi penduduk Palestina. Nah utusan khusus Trump, Steve Witkoff, untuk Timur Tengah, mengusulkan Indonesia sebagai tempat tujuan relokasi penduduk Gaza. Saya pikir ini hanya joke. Apalagi Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan “menolak keras segala upaya pengusiran paksa warga Palestina”. Karena apapun alasannya tidak ada orang mau meninggalkan tanah kelahirannya dengan ikhlas kecuali keadaan terpaksa. Dan lagi itu bertentangan dengan upaya perjuangan kemerdekaan Palestina.

Namun dari media Ibrani saya baca. Ternyata walau Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, secara diam diam komunikasi khusus terjalin antara Yerusalem dan Jakarta untuk mengembangkan program relokasi tersebut. Dua bulan setelah penolakan dari Kemenlu Indonesia. Prabowo setuju untuk menerima 1000 penduduk Gaza.  Alasanya ? “Komitmen Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina dan kemerdekaannya telah mendorong pemerintah kita untuk bertindak lebih aktif,” kata Prabowo saat hendak memulai lawatan ke luar negeri yang meliputi Turki, Mesir, dan Qatar. 

Namun Prabowo punya syarat asalkan dapat persetujuan dari 5 negara TimTeng. Menurut teman, ini cara Prabowo menolak keinginan Trump. Karena kemungkinan besar lima negara middle east tidak setuju dengan alasan relokasi. Bagaimana dengan penampungan sementara? Tentu harus ada jaminan cost dari UNHCR. Kan engga mungkin dalam APBN tercantum pos biaya pengungsi Gaza. Lah rakyat kita aja banyak kelaparan dalam kemiskinan.

Nah kini Prabowo sedang berusaha melobi negara Timur Tengah untuk mengerti alasan Indonesia bersedia menampung penduduk Gaza demi alasan kemanusiaan. Namun kemarin bulan ini , Trump  mengatakan bahwa tidak ada warga Gaza yang akan diusir. Kan bingung jadinya.  Padahal pada bulan Februari. Dia mengusulkan AS "mengambil alih" Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera middle east" sambil memaksa penduduk Palestina untuk pindah ke Mesir, Yordania, atau negara lain termasuk Indonesia.  Kalau Trump tidak jadi mengusir pendudk Gaza, lantas siapa ? apa kehendak Israel saja ?