OCCRP, Jokowi nominasi pemimpin terkorup di dunia.

 

OCCRP merupakan organisasi yang dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Kalau anda terbiasa menganalisa financial global market baik pasar uang, modal atau surat utang negara atau corporat. Nama OCCRP tentu tidak asing. Hanya saja untuk dapatkan laporan lengkap anda harus bayar.

Dalam konteks laporan OCCRP dimana Jokowi bersama 4 pemimpin negara lain masuk radar atau nominasi dalam survey atau pooling. Nominasi Itu bukan berarti Jokowi pemimpin terkorup. Itu bagian dari tahapan dalam metodelogi OCCRP menentukan siapa yang memenuhi syarat pantas disebut pemimpin terkorup.  Ada dua tahap, yaitu,

Tahap Pertama, OCCRP lakukan pooling untuk mendapatkan nominasi. pooling bukan kepada public tetapi kepada member mereka sendiri, yang semua adalah jurnalis independent.  Nominasi itu bisa jadi bias. Ya namanya survey walau cara menghitungnya menggunakan standar akademis, namun kan dimana mana tidak rasional jawaban responden. Sama saja dengan survey Kompas yang mengatakan tingkat kepuasaan kepada pemerintahan Jokowi diatas 70%. Sama saja dengan survey pemilu. Biasa saja. 

Tahap kedua, setelah dapat nominasi, OCCRP punya panel hakim untuk menilai. Penilaian itu bukan atas dasar suka atau tidak. Tetapi atas dasar data dan informasi yang mereka dapat dari hasil investigasi jurnalistik. Pahami investigasi jurnalistik bukanlah fakta hukum. Tapi berdasarkan indicator ICOR, index korupsi, index Democrasi, HAM dan lain lain, yang semua kajian dasarnya akademis. 

Nah hasil Analisa team panel, terbukti walau dalam pooling Jokowi masuk nominasi namun tidak terpilih sebagai pemimpin terkorup. Yang terpilih adalah presiden Suriah Bashaar Al Asaad. Jadi, nominasi berdasarkan pooling bukanlah keputusan OCCRP. Itu hanya survey. Penentuannya tetap pada team panel atau hakim.  Jadi pahami. Laporan dari OCCRP tidak perlu disikapi berlebihan. Maklumi saja. Mengapa ?

Karena itu inline dengan hasil temuan dari Transparency International. Index CPI kita 34 sama dengan 10 tahun lalu.  Tingginya suku bunga SBN dbandingkan negara ASEAN itu sudah indikasi bahwa index CPI itu berkorelasi dengan trust market. Semua tahu bahwa ICOR kita sangat tinggi sebagai bukti tingginya korupsi belanja APBN. Dan itu diakui sendiri oleh Prabowo dan SMI. Terjadi deindustrialisasi sehingga 9 juta kelas menengah jatuh miskin. Itu fakta.

Reputasi OCCRP tidak perlu diragukan. Sebelum skandal Money laundry Credit Suissie terbongkar secara hukum. OCCRP sudah melaporan lebih dulu. Dari laporan ini salah satu eksekutif CSB meninggal. Menurut cerita rumor, sumber informasi  OCCRP datang dari eksekutif itu. OCCRP juga kali pertama membongkar kasus goreng saham Adani Group yang sampai mengguncang pasar modal india. OCCRP pernah terlibat dalam peliputan spyware Pegasus serta kebocoran data Panama Papers. 

Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Setidaknya secara tidak langsung tentu laporan OCCRP ini mempengaruhi credit rating Indonesia. Tapi tanpa laporan OCCRP credit rating kita memang sudah rendah. Itu bisa dilihat dari bunga dan Yield SBN dan rendahnya animo investor asing masuk ke IKN.

Laporan OCCRP engga perlu disikapi seolah olah itu ulah AS. Walau USAID salah satu donator dari OCCRP. Bukan berarti AS ada dibalik OCCRP. Banyak pejabat kita dapat beasiswa dari USAID. Kan engga bisa kita katakan pejabat itu agent dari AS. Ini tidak ada kaitannya dengan Jokowi secara personal. Secara pribadi, Jokowi mengomentari dengan bijak.” Korupsi apa? Ya buktikan saja.” 

Nah, cara terbaik bagi pemerintah mengklarifikasi ini adalah dengan mengubah  UU KPK. KPK yang ada sekarang dibubarkan. Kembalikan ke KPK saat awal dilahirkan tahun 2002.  Ini soal NKRI, dan trust di mata international. Ini soal bagaimana system dibangun agar tercipta good governance. Jadikan saja laporan OCCRP ini sebagai momentum untuk kita berbenah agar index CPI dan Index Demokrasi bisa diperbaiki.