Syarat menang Pilpres

 

Dalam sistem demokrasi dimana pemilihan presiden dilakukan secara langsung.  Kandidat hanya bisa maju dan sukses apabila terpenuhi beberapa kondisi. Tetapi saya akan jelaskan tiga saja. Karena ini yang significant.

Pertama. Diusung oleh partai yang suaranya diatas ambang batas bisa calonkan presiden. Kalau suara tidak cukup maka harus koalisi dengan beberapa partai. Umumnya partai hanya mengusung kadernya sendiri. Kecuali mendukung calon dari kader partai lain engga ada masalah. 

Kedua, punya saksi di TPS sampai ke ketingkat 2 dan 1 serta di pusat. Saksi ini harus kader partai yang sudah terbina dengan baik. Engga gempang disuap. Jadi militansinya harus teruji. Sehebat apapun partai kalau tidak punya kader yang loyal sulit menang. Apalagi gampang disogok karena dibayar partai ala kadarnya. 

Ketiga. Punya dukungan dari TNI dan Polri. Mengapa ? Untuk  TPS yang berada ditempat sulit dijangkau telepon dan transportasi, itu hanya bisa dijangkau oleh aparat TNI dan POlri. Maklum mereka ada dimana saja dan menjadi pembina keamanan rakyat. Suara di daerah terpencil ini tidak sedikit. Diperkirakan 10% dari jumlah daftar pemilih. Suara mereka sama berharganya dengan suara kita yang ada di kota. Artinya kuasai TNI dan POLRI itu sama saja ngantongi 10% pemilih.

Nah dengan tiga syarat itu diperlukan uang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk partai yang punya suara melewati ambang batas seperti PDIP, tidak begitu besar ongkos. Karena hanya perlu koalisi pendukung. Ini umumnya deal konsesi menteri aja kalau menang. Tapi bagi partai yang tidak cukup suara melewati ambang batas, itu perlu ongkos mahal mendapatkan tambahan suara untuk mengusung capres. Itu angkanya bisa triliunan. Apalagi itu bukan kader partai. Makin mahal lagi ongkosnya.

Saksi itu harus terdaftar sebagai anggota partai. Engga bisa dari relawan. Honor mereka sedikitnya Rp 500 ribu sehari. Hitung aja total TPS ada 800.000. Kalau satu TPS perlu 4 orang maka sehari ongkosnya Rp 2 juta. Kalau 800.000 maka total ongkos secara nasional Rp 1,6 triliun. Itu tidak termasuk program pelatihan sebelum Pilpres yang bisa mencapai Rp 1 triliun.  Dukungan TNI dan Polri. Itu partai harus ada Deal tersendiri dengan mereka. Biasanya dukungan TNI dan Polri itu lebih kepada pertimbangan strategis dan politik. Tidak semua partai didukung. Hanya satu saja. Kalau Deal terjadi, ya ongkos harus siapkan. Itu engga kecil.

Itu belum termasuk ongkos kampanye, iklan TV, media luar ruang, influencer sosial media, road Show. Diperkirakan anggaran untuk menjadikan seseorang penghuni istana sedikitnya Rp 10 triliun. Mana ada partai uang sebanyak itu. Ya terpaksa gotong royong dengan pengusaha. Engga  ada duit, ya sumber daya partai engga jalan. Kekalahan hanya soal waktu