Megawati

Anda bisa bayangkan, seorang ibu. Dia tidak berasal dari cendikiawan, bukan pula pengusaha atau militer atau ustadzah. Dia hanyalah ibu rumah tangga. Karir politiknya diawali  di zaman dimana perbedaan dan demokrasi itu haram. Ketika orang takut terhadap rezim Soeharto, dia melawan. Tak sedikit kadernya mati dan diculik. Dan dari semua rintangan dan kezoliman yang dia terima itu, toh dia berhasil meniupkan Pluit reformasi menjadi gelombang demokrasi dari kaum muda. Soeharto pun jatuh. 

Dia pun terpilih jadi presiden. Keseharian  walau presiden dia tetap seorang ibu yang harus selalu ada untuk putra putrinya serta suaminya. Bagi pria memang tidak  mudah bisa berpikir multi task seperti itu. Tapi wanita memang punya kelebihan mampu berpikir hal yang berbeda pada waktu bersamaan. Gus Dur pernah berkata kalau saya banyak bicara tetapi wakil saya malas bicara. Waktu jadi presiden, Megawati dalam rapat kabinet tidak banyak bicara. Tetapi kalau dia bisa membuat keputusan yang tak mudah diubah orang. 

Ada catatan saya tentang sikap Megawati selama jadi presiden.

Pertama. Di era Megawati keputusan divestasi Freeport dikeluarkan sesuai PP 45/2003. Sebelum ada kejelasan dari Freeport, operasi tambang dihentikan. Tapi selama Megawati berkuasa, tarik ulur Freeport terus terjadi sementara Megawati tidak pernah berubah sikap. Freeport kembali beroperasi setelah Megawati berhenti dan  digantikan oleh SBY. PP 45/2003 diganti oleh SBY. Barulah di penghujung kekuasan periode kedua SBY teken MOU divestasi Freeport. 

Makanya 2015, Megawati sempat ngomel ke Jokowi  ketika kasus Freeport ribut terus dan tidak jelas arahnya. “ Hanya Freeport, ya Allah, enggak salah, ributnya panjang kayak gini? Urusan Freeport itu baru satu, lho. Mereka sudah ambil berapa saja?" kata Megawati. Itu sebagai sikap kekawatiran Megawati sepeti era dia berkuasa yang akhirnya dijegal oleh politik. Artinya, Jokowi harus selesaikan cepat. Jangan sampai jabatan habis, misi itu gagal.

Kedua. Masalah BLBI. Karena sikap kakunya Megawati  dengan IMF, terpaksa IMF lobi kepada ketua MPR agar skema MSAA diterapkan kepada obligor BLBI sebagai syarat dikeluarkannya SKL( surat keteranga lunas). Ketua MPR Amin Rais keluarkan tap MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang rekomendasi yang berkaitan dengan perjanjian PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham). Itu sama saja ditodong. Maklum kekuasan tertinggi ada pada MPR. Atas dasar itulah Megawati keluarkan inpres  No.8 Tahun 2002. 

Karana itu tahun 2003 IMF ditendang oleh Megawati. IMF juga harus mendukung exit strategi dari kebijakan sektor keuangan agar dalam jangka panjang Indonesia tidak dirugikan.  Ketiga. Setelah IMF keluar, Megawati teken Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Ini paket yang sangat luas dan mendasar, dari perbankan, Asuransi, pasar modal, perpajakan. Termasuk Sistem jaminan sosial nasional, pembentukan KPK. 

Hasilnya? Megawati bisa membalik situasi negatif menjadi plus. Kurs Rupiah yang semula Rp. 9.800 (2001) menjadi Rp. 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%.  Setelah SBY berkuasa, kebijakan itu dijadikan dasar SBY mensuplai M2. Tapi lebih banyak dihabiskan untuk subsidi BBM. Bukan bangun infrastruktur. Menurut JK, total subsidi BBM mencapai Rp 3000 triliun selama 10 tahun. Era SBY hutang berambah 10 kali dibanndingkan era Megawati. Padahal Megawati menanggung Beban BLBI sebesar Rp 600 triliun.

Kesimpulan. Soal Freeport, pionir penyelesaian itu di era Megawati. Yang membuka kembali Freeport adalah SBY. Dan menjelesaikan divestasi adalah Jokowi. Soal BLBI itu kebijakan konstitusi ( MPR). Potensi kerugian negara Rp 3000 T. Megawati hanya melaksanakan saja. Berlarutnya masalah BLBI itu era SBY dan kini Jokowi selesaikan dengan membentuk satgas BLBI. Era sby kita lost opportunity sebesar Rp 3000 triliun untuk hanya dibakar dalam subsidi BBM.

***

Waktu Megawati jadi presiden. Dia bersikap benar benar marhaen. Didikan ayahnya Soekarno tertanam  di hati dan otaknya. Betapa tidak. Dia mewarisi ekonomi nasional sedang Senen kemis, pertumbuhan ekonomi negatif 3,5%. Inflasi dua digit ( 13%). Gur Dur sudah berusaha keliling dunia cari bantuan, tetapi baik negara Islam maupun non Islam hanya beri dia janji. Megawati mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar berlunak hati kepada investor asing. Berlunak hati kepada IMF dan bank dunia. Apapun mereka minta ya beri. Yang penting APBN selamat. 

Sikap keras kepala Megawati menolak campur tangan asing. Itu bukan hanya retorika. Dia  hentikan operasi  ladang minyak Exxon di Riau dan Natuna serta block Cepu. Sementara Freeport yang  memberikan sumber devisa juga dihentikan operasinya. Tekanan dari IMF begitu kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan ancaman akan menghentikan bantuan dana.  Eh  Megawati malah memutus kontrak dengan IMF.  Tambah sulit aja APBN. Megawati malah perintahkan penghematan APBN. Anehnya dia suruh bangun jembatan Suramadu. Infrastruktur penting katanya. Ini soal keadilan. Darimana duitnya. Engga peduli. Jadi juga tuh proyek. 

Penjualan kapal tanker VLCC ( Very Large Crude carrier). Itu sikap Megawati yang sederhana dan marhaen banget. Dia tanya gimana beli kapal itu. Itu Pertamina sedang sulit akibat negera engga bisa bayar utang subsidi. Kenapa belanja lagi? Dijelaskan belinya dengan hutang melalui kontrak BBHP ( bareboat hire purchasing). Apa itu? Pertamina sewa kapal dengan hak opsi beli.  Sewanya selama jangka waktu tertentu dan harus tanggung biaya operasional. Pakai engga pakai ya bayar. Setelah kontrak sewa habis, kapal itu harus dibeli Pertamina seperti harga baru. Setelah dapat perjelasan, malah  dia perintahkan meneg BUMN untuk dibatalkan. 

Nah opsi kontrak itu BBHP itu dijual ke pihak lain. Jadi bukan kapal yang dijual tapi kontraknya. Rugi pertamina ? Lah wong kapalnya belum jadi dan belum dibeli oleh Pertamina. Belum keluar uang. Yang dijual cuman Kertas doang. Rugi Pertamina dimana ? Ya engga ada. Yang protes justru oposisi Bilang Megawati engga ngerti urus negara. Justru dari perjualan BBHP itu negara dapat uang untuk APBN.  Cara berpikir sederhana dan focus kepada kepentingan rakyat, membuat yang rumit jadi sederhana. Dan memang sederhana.  Yang protes itu ya para kurcaci asing dan pengusaha rente yang ngarep untung dari kontrak BBHP.

Ketidak sukaan  Megawati kepada Ibu Rini dan LBP sejak dia jadi presiden. Sampai kini ketidak sukaan itu nampak. Tapi tidak ada orang yang tahu alasannya. Megawati  memang tidak mau umbar kejelekan orang lain. Mungkin mereka tidak suka sikap keras kepala Megawati yang sangat marhaen. Engga mau dikte asing tapi terbuka untuk bermitra. Tentu yang menguntung kan negara, bukan menguntungkan asing atau pengusaha rente.  

Kalaulah Megawati itu tidak satu kata dengan perbuatan, engga mungkin para kader PDIP setia, dan bahkan nyawa pun mereka pertaruhkan. Sampai  kini 20 tahun Megawati memimpin PDIP tanpa ada gejolak internal. Itu engga mudah. Kalaulah tidak ada integritas mana bjsa bertahan. Contoh partai lain selalu dirudung ribut antar pengurus. Dan saling jegal antar kader. Amin Rais yang dirikan PAN malah ketendang keluar. Gus Dur juga ketendang dari PKB. Golkar juga saling tendang atar elite. Wiranto ketendang dari Hanura. PD ditinggal keluar oleh para pendiri. Sempat ribut pula