Thursday, October 28, 2021

Garuda pailit?

 




Wacana opsi pailit terhadap Garuda Indonesia, menurut saya sangat pragmatis. Karena pada akhirnja yang korban adalah karyawan. Tetapi resiko terbesar ada pada negara sebagai pemegang Saham mayoritas Garuda. Tentu mayoritas yang harus menanggung hutang. UU PT bisa saja berkelit bahwa tanggung jawab pemegang saham sebatas modal saja. Engga bisa lebih. Tapi negara bukan swasta yang gampang berkelit dibalik UU. Negara harus menjaga TRUST. Apalagi sejak Garuda berdiri campur tangan negara ada secara langsung dengan menunjuk komisaris dan direksi.  


Kalau akhirnya Garuda pailit, bagaimana dengan utangnya? Data Mei 2021 total utang  Garuda mencapai Rp 140 triliun? Kalau diselesaikan lewat pengadilan, itu akan berdampak buruk bagi BUMN lain. Lender dan investor akan menempatkan BUMN sebagai nasabah yang diragukan kredibilitasnya. Ini akan mempersulit BUMN melakukan penggalangan dana di dalam maupun luar negeri. Jadi mau engga mau pemerintah harus bailout lewat APBN. Walau jumlahnya bisa berkurang karena haircut, tetap saja yang korban ya negara lagi. 


Jadi gimana solusinya ? “ sebenarnya Kalaulah program restrukturisasi yang dilakukan direksi Garuda tidak diintervensi oleh politik kepentingan, saya yakin Garuda masih bisa diselamatkan. Tapi karena ada kepentingan politik menutupi kesalahan masa lalu dan ada agenda dari pihak tertentu untuk menguasai logistik cargo udara, ya opsi pailit lebih dikedepankan. “ Kata teman.


“ logistik ? Cargo udara ?


“ Ya lah. Itu bisnis Multi triliun rupiah. Bayangin aja, dengan kecepatan laju pertumbuhan bisnis ecommerce, penjualan online semakin meluas. Ini membutuhkan cargo udara yang cepat. Artinya tanpa  cargo udara, bisnis ecommerce khususnya marketplace engga jalan. Nah Garuda itu menguasai lapak logistik diseluruh bandara dalam negeri. Puluhan tahun ini bisnis cargo tidak dikelola dengan baik. Tapi dua tahu ini dikelola dengan serius. Terjadi peningkatan 50%. Itulah yang mau diamputasi “

“ Jadi upaya restruktur bisnis adalah keniscayaan. Dengan  restruktur bisnis lewat penerapan new business model yang didukung tekhnologi informasi, tentu program low cost carriers dan business cargo dapat dilakukan. Itu business yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Apalagi kita negara kepulauan. Kalau itu didukung pemerintah secara politik, restruktur hutang bisa dilakukan. Tidak sulit meyakinkan lender dan investor. “ kata saya.


“ Ya benar. Direksi Garuda mampu lalukan itu. Engga sulit. Yang sulit menghadapi intervensi poltik yang punya kepentingan bisnis. Kasihan rakyat dan karyawan Garuda. “ kata teman tersenyum. Semoga pak Jokowi bisa melihat masalah Garuda ini secara jernih. Jangan sampai solusi menjadi masalah dikemudian hari.


No comments:

Masa depan IKN?

  Jokowi mengatakan bahwa IKN itu kehendak rakyat, bukan dirinya saja. Rakyat yang dimaksud adalah DPR sebagai wakil rakyat. Padahal itu ini...