Jokowi, setelah Pilkada DKI

Kapal induk bertenaga nuklir USS Carl Vinson yang membawa serta pesawat tempur, helikopter dan pasukan militer Amerika Serikat (AS) melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia tepatnya selat sunda. Kejadian itu tanggal 17 April sebagai langkah pengawalan kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia. Puhblik tidak begitu memperhatikan. Tapi kunjungan kali ini benar benar puncak penyelesaian dari perseteruan antara Indonesia dan AS yang berdampak politik dalam negeri jadi memanas. Ini berkaitan dengan Freeport. Nampaknya sikap tegas Jokowi terhadap Freeport memaksa Pemerintah Amerika harus bicara langsung dengan Jokowi.

Seorang teman yang mengetahui akar sengketa hukum antara Indonesia dan Freeport mengatakan bahwa Jokowi punya kartu Truf untuk memaksa AS untuk tunduk dengan UU dan Aturan yang ada. Apa kartu truf itu ? Berkah ada"orang baik" dengan keberanian luar biasa memberikan data kepada Jokowi. Data tersebut sangat vital bagi kekuatan Jokowi menghadapi sengketa dengan Freeport. Data tersebut bisa membuat AS kalah telak di pengadilan International. Padahal data itu sudah ada hampir 10 tahun namun selalu di sembunyikan oleh elite politik. Tentu data itu di jadikan alat memeras freeport membiayai aksi politik dan juga sebagai alat bargain elite politik untuk mendapatkan dukungan dari ring-1 Whitehouse untuk berkuasa di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Mike, Jokowi memberikan sinyal bahwa dia punya data vital itu. Artinya engga perlu lagi AS memberikan dukungan kepada pihak "tertentu" untuk mengamankan Freeport. Jokowi bersikap atas dasar historik dan realistis, bahwa masalah freeport adalah masalah bisnis. Engga ada urusan dengan hegemoni politik AS dalam penerapan geostrategisnya. Namun Jokowi dengan tegas tak ingin bersengketa namun tak juga ingin di perlakukan tidak adil. Persahabatan dengan negara besar lainnya seperti China, Rusia adalah atas dasar keuntungan kedua belah pihak. Jokowi berharap agar AS menghormati apa yang menjadi hak Indonesia dan sebaliknya Indonesia akan menempatkan AS sebagai "mitra strategis. “

Dengan adanya data di tangan RI-1 itu , memastikan penyelesaian Freeport ada pada Jokowi seorang. Jokowi ingin menghentikan cara lama yang serba rahasia. Semua harus transference atas dasar UU. AS bisa menerima usulan Jokowi dan memilih untuk memberikan dukungan penuh secara politik kepada Jokowi untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri yang belakangan ini penuh kegaduhan " Saya berikrar untuk melanjutkan kerja sama melawan terorisme di tengah masa ketidakpastian ini." Kata Mike Pence. Karena itu langkah yang paling menguntungkan bagi AS daripada memberikan dukungan politik kepada pihak "tertentu " yang ongkosnya lebih mahal dan bisa berdampak lebih buruk dari kegagalan politik AS di Timur Tengah.

Kini perundingan dengan PT Freeport, sudah hampir memasuki tahap final. Perubahan penuh status kontrak karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saat ini masih dalam tahap dirembuk bersama. Secepatnya, teknis mengenai kesepakatan antara pemerintah dan Freeport diharapkan sudah selesai. Dalam IUPK, perusahaan tambang memiliki kewajiban membangun smelter dan divestasi saham hingga 51 persen. Sementara jika dalam waktu enam bulan ke depan belum ada progres pembangunan smelter, maka izin ekspor konsentrat Freeport dipastikan akan dicabut. AS lebih memilih mengalah soal Freeport asalkan tidak kehilangan resource yang sangat potensi bagi masa depan pertahanannya.

Setelah kemenangan Anies_Sandi terhadap Badja, keadaan politik telah ter-cluster dengan baik untuk dengan mudah menciptakan stabilitas politik dari segala rongrongan, dan memastikan semua proxy AS harus di sudahi kelakuannya. No more deal...game is over..". Jalan menuju 2019 terbuka lebar untuk periode kedua. Setelah periode kedua Jokowi, Indonesia akan jadi negara besar yang merupakan perpaduan kekuatan agamais dan nasionalis, yang menerapkan demokrasi secara baik, yang bakal menjadi model untuk mempercepat modernisasi negara-negara di Timur Tengah yang masih terjebak issue issue agama…

***

Tidak ada yang salah dengan kemenangan Anies-Sandi. Walau proses kampanye dan pra kampanye membawa issue agama, namun itu syah saja. Karena tidak ada hukum yang di langgar. Dan lagi secara formal Anies- Sandi tidak pernah mentolerir sikap intelorence, apalagi Gerindra yang menjadi mesin utama mendorong kesuksesan Anies-Sandi dengan tegas PS menjamin bahwa Anies-Sandi akan menjaga kebhinekaan dalam bingkai NKRI. Walau mereka tidak dengan tegas menolak pihak lain yang punya agenda tersendiri ikut cawe cawe merusak pasangan Badja. tapi itulah demokrasi. Itu seni bermain dalam politik. Anies-Sandi diuntungkan oleh agenda pihak lain yang kebetulan punya target menjatuhkan Badja, yang tentu target utamanya adalah PDIP dan Jokowi.

Pertanyaannya mengapa Jokowi tidak ikut melakukan intervensi sebagai presiden untuk mengamankan Badja yang juga didukung oleh PDIP sebagai ruling Party ? jawabnya sederhana bahwa harga demokrasi lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan apapun. Sepanjang proses demokrasi dalam kuridor hukum maka itu harus di jaga dari segala intervensi. Demokrasi yang baik adalah cermin tegaknya supremasi hukum. Makanya dalam kasus Ahok, Jokowi memerintahkan bawahannya agar tidak melakukan intervensi dan memastikan proses pradilan Ahok di lakukan secara terbuka untuk umum. Suka tidak suka, Pilkada DKI sudah menjadi sorotan international untuk mengetahui sejauh mana Indonesia mengawal sistem demokrasi dan hukum dengan baik. Sukses ini akan menaikan rating Indonesia di mata international.

Kalahkah PDIP dan JOKOWI ? tidak. Karena sebetulnya yang bertarung itu bukan Partai pendukung Anies-Sandi ( Gerindra. PKS, PAN), bukan! PKS dan PAN adalah partai yang merasa kecewa dengan sikap PD yang tidak komit sebagai sahabat koalisi karena SBY menentukan sendiri calon Gubernur yaitu putranya sendiri. Keberadaan Anies pun bukan datang mendadak atas keinginan PKS atau Gerindra, tapi itu berkat saran dari JK kepada Jokowi agar memberikan restu kepada Anies sebagai calon Gubernur DKI. Karena hanya Anies yang sudah lebih dulu dekat dengan PD ( pernah ikut konvensi capres dari PD) yang tahu bagaimana mengalahkan PD. Hubungan emosi antara Anies dan Jokowi sudah terjalin lama dan puncaknya ketika Anies sebagai team sukses Jokowi. Lantas siapa lawan sebenarnya ? Ya Partai Demokrat. Kekalahan Agus Sylvy dalam putaran pertama PILKADA DKI itu adalah kemenangan PDIP dan Jokowi.

Kemenangan Anies -Sandi, adalah tampilnya dua kelompok kekuatan yaitu PDIP cs dan Gerindara Cs, keseimbangan dalam sistem pemerintahan yang punya visi sama yaitu NKRI dan Pancasila. Dan kedua partai ini pernah menjalin koalisi permanen ketika berhadapan dengan PD cs dalam Pilpres 2008. Walau sempat terbelah ketika pilpres yang memenangkan Jokowi namun sejatinnya PS bukan orang sulit diajak bicara dan agendanya juga sama yaitu Pancasila. PS seorang nasionalis sejati yang tidak akan mungkin menggunakan ormas radikal yang anti pacasila. Dan PKS di kepemimpinan Muhammad Sohibul Iman berbeda dengan PKS sebelumnya. Sahibul iman sudah datang ke Istana yang menyiratkan PKS silent koalisi Pemerintah. Dua kelompok kekuatan ini akan satu derap menyelesaikan kelompok radikal yang anti pancasila. Ini akan di hadapi dengan pedang hukum, yang bukan hanya akan menaikan citra Pemerintah tapi juga langsung merusak reputasi ormas yang mengusung fundamentalisme agama.

Soal Ahok akan tetap dapat ruang di pemerintahan Jokowi, pada moment yang tepat tentunya dan ormas yang didukung secara tidak langsung oleh PD akan seperti kebingungan. Mereka sudah ter-cluster dengan sendirinya karena ormas besar seperti NU dan MUI akan berperan besar membuat gerakan ormas radikal kehilangan reputasi, sampai akhirnya jadi lilin kecil yang hanya bisa menerangi kamar kecil..Apalagi Jokowi sudah punya kartu truf menyelesaikan masalah freeport yang tidak membuat AS berjarak malah membuat AS semakin menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis. Perang proxy udah selesai. Dan Anies-Sandi tidak mungkin memberikan ruang bagi mereka untuk meloloskan agenda jakarta bersyariah. Semua sudah berakhir. Semua sepakat jalan mulus bagi Jokowi untuk periode kedua