Mafia Pangan dan MIGAS.

Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Kalimat itu kini mendapatkan pembenarannya. Andaikan BBM langka maka dipastikan siapapun rezim pasti akan jatuh. Andaikan pangan langka maka sehebat apapun rezim seperti Morsi yang terpilih secara demokratis di Mesir akhirnya ditumbangkan. Baik BBM maupun Pangan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan tapi lebih dari itu adalah komoditas politik. Kekuatan kartel dunia yang merupakan gabungan dari lembaga keuangan, pedagang, industri saling terikat dalam kartel untuk memaksa negara manapun  tergantung kepada mereka.Dengan demikian mereka bisa mengontrol negara itu.  Mengapa Petral harus di Singapore? Mengapa tidak Pertamina yang berhubungan langsung dengan pasar? Selama era Soeharto sampai dengan sekarang era SBY, indonesia terjebak dengan kondisi keterbatasan sumber pembiayaan pengadaan BBM. Lembaga keuangan yang memberikan dukungan trade financing lebih nyaman apabila LC pembelian minyak dibuka dari bank di Singapore daripada dari Indonesia. Alasannya lebih kepada keamanan dan kepastian hukum  dimana Singapore dibawah hukum British. Ditengah posisi APBN yang defisit karena beban hutang dan biaya sosial yang tinggi memaksa pemerintah tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti platform yang ditetapkan oleh kartel tersebut. Akibatnya upaya swasembada BBM kandas karena rencana membangun refinery, peningkatan lifting dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari karter tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Pangan. Kekuatan kartel international melalui lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan defisit anggaran berperan membuat program swasembada pangan gagal, agar Indonesia tergantung impor dari luar negeri. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye SBY akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk.  Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun. Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Apa sebab? Dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate), sebagai kelanjutan dari liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Karenanya rakyat tersingkir ditengah konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan

Selama ini Petani dalam kondisi tidak berdaya dan by design dipinggirkan. Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti. Karena 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun  dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis dan membuat petani terpuruk. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Keempat pedagang besar ini bermitra dengan segelintir pengusaha lokal. Di industri pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung , empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara itu,  empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih.  Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen. Untuk distribusi gula impor di dalam negeri diduga dikuasai oleh hanya enam perusahaan.

Baik BBM maupun Pangan kita benar benar dibawah kekuatan kartel yang beroperasi seperti mafia. Mereka menggunakan kekuatan loby politik, menebar komisi, suap untuk melahirkan UU dan Peraturan yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Mengapa Kartel dan mafia perdagangan tidak bisa dihapus? Jawabanya sudah jelas bahwa  semua pemimpin bisa dibeli dan berlaku bagaikan boneka bagi para kartel untuk bersikap dan bekerja demi kepentingan Kartel ( bukan kepentingan rakyat). Dan semua itu tidak ada yang gratis. Bagaimana melawan kartel itu ? Pemimpin harus bersih dan amanah. Sehingga dia bisa memastikan negara harus berdaulat secara politik dibidang energy dan Pangan. Jokowi telah dengan tegas mengeluarkan kebijakan swasembada pangan dan BBM. Itu sebabnya infrastruktur pertanian beruapa irigasi dan waduk akan direvitalisasi semua agar produktifitas pertanian dapat meningkat. Program ini telah lebih 5 tahun tidak pernah dikerjakan oleh SBY. Harus mulai meninggalkan ketergantungan dengan pupuk kimia impor yang selama ini 90% dibayar dengan dana subsidi, dan selanjutnya subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pupuk organik,membangun pabrik Gula, Infastruktur jalan desa dan pusat terminal agro disemua kabupaten akan diperbaiki agar logistik pertanian efisien. Tujuannya adalah kita harus mampu swasembada pangan juga swasembada alat dan bahan produksi dan memastikan harga menguntungkan petani namun tidak memberatkan konsumen. Kita akan mampu menjaga keseimbangan demand and supply karena kita mandiri.

Dibidang BBM, pemerintah segera akan membangun kilang minyak berkapasitas 2x 500.000 Barel dan membangun Stasiun BBM berkapasitas raksasa, meningkatkan lifting MIGAS  dan menyediakan kapal berlambung lebar untuk saran logistik. Ini semua untuk memastikan kita sebagai player dibidang BBM , bukan hanya sebagai konsumen dan produsen yang semua diatur oleh player ( asing dan domestik). Itu hanya mungkin apabila kita mandiri. Namun untuk bisa keluar dari jebakan kartel atau mafia BBM dan Pangan maka syarat utama adalah kita harus punya modal sendiri. Kalau Pertamina mencoba meminjam dana dari asing maka pasti mereka tolak dengan berbagai alasan. Kalau Pertamina menarik dana dari perbankan jelas akan mengganggu rasio legal lending limit. Satu satunya cara adalah negara memberikan tambahan modal kepada Pertamina dan itu sumbernya dari APBN 2015-2016, Pemerintah Jokowi harus mau dan berani merestruktur APBN untuk memastikan program kemandirianya dibidang pangan dan energy dapat tercapai. Ini memang kebijakan yang pahit karena akan memaksa PNS, Rakyat harus berkorban demi APBN yang sehat , demi kemandirian dalam pembangunan. Ya Kita lihat nanti APBN-2105-2106. Semoga elite politik dapat berdamai dan bergandengan tangan untuk membuat Indonesia makmur dan bermartabat.