Cesare ..

Pernah ada sebuah zaman ketika agama, zina, kekuasaan, uang, nepotisme, jual beli jabatan, perang, pembunuhan, dan moralitas campur baur. Itulah abad ke 16 di Italia, ketika Paus Aleksander VI naik Takhta Suci. Ketika Kardinal Rodrigo Borgia dipilih dengan suara bulat dalam pertemuan para uskup tanggal 10 Agustus 1492, Paus baru ini memilih nama ”Aleksander”—tokoh sejarah ”yang tak terkalahkan”, katanya, mengacu ke sebuah nama penakluk yang tak pernah mengenal Yesus. Upacara penobatannya meriah. Roma menyaksikan dengan penuh kegembiraan barisan panjang kuda putih, 700 pastor dan kardinal berpakaian warna warni, deretan ksatria dan pasukan panah, parade permadani dan lukisan. Di ujung prosesi itu Aleksander kemudian tampak: dalam usia 61 ia tetap gagah, tubuhnya tinggi, penuh energi, dengan sikap percaya diri yang mengesankan. Di masa itu, tak banyak yang berkeberatan dengan kemewahan itu. Juga tak ada yang mengungkit kehidupan pribadi Sri Paus: ia naik jenjang karier sampai jadi kardinal dalam usia 25 tahun. Tentu saja jalur cepat itu karena Paus Calixtus III adalah pamannya. Yang tak bisa dilupakan adalah bahwa Kardinal Borgia yang pandai memimpin Kuria itu, yang unggul dalam administrasi dan politik, juga ganteng, hangat, bijak bestari, dan memikat hati para perempuan. Pada umur 29 tahun, sang kardinal punya anak gelap pertama. Enam tahun kemudian, seorang perempuan lain jadi ibu dari empat anak yang baru, antara lain Cesare.

Itu memang zaman ketika kehidupan seksual para pe­tinggi Gereja berlangsung tanpa diributkan. Itu juga zaman ketika kedudukan kepausan bisa dimanfaatkan ­untuk mengumpulkan dana dan memberi tempat bagi sanak keluarga. Paus Aleksander memperoleh 30 ribu du­kat uang untuk memberi izin perceraian seorang raja Hunga­ria, menerima bayaran 120 ribu dukat dari 12 kardinal yang dipromosikannya. Sebuah sajak satire pernah ditulis tentang itu: ”Aleksander menjual kunci, altar, dan Kristus.…” Sang Paus tak peduli. Ia tak mendengarkan apa yang dikatakan orang ramai tentang dirinya. Ia mengukuhkan takhta kepausan, dan untuk itu segala cara ditempuh. Ia beruntung. Ia mendapatkan bantuan dari putranya, Caesar Borgia, sang penakluk yang berhasil memperluas wilayah kepuasan—terutama setelah anak muda itu, dalam usia 22 tahun, melepaskan jabatannya sebagai kardinal dan terjun memimpin peperangan. Cesare, yang tak kalah rupawan ketimbang ayahnya, bertubuh jangkung dan berambut pirang, adalah lelaki perkasa yang konon mampu membengkokkan sepatu kuda dengan tangan telanjang. Ia bisa merobohkan se­ekor banteng dengan sekali tebas. Ia tak mengenal takut. Ia periang dan cerdik. Perempuan mengaguminya tapi tahu bahwa mereka hanya akan dipergunakan sebentar. Nafsu utama lelaki ini hanya satu: kekuasaan. Ia bisa brutal dan keji, ia bisa cerdik dan culas. Tapi ia bisa me­nenangkan rakyat di bawahnya.

Ia hidup menyendiri di Roma, setengah tersembunyi, hingga begitu banyak desas desus beredar bagaimana ia meracun musuh politiknya, atau memenjarakan orang penting untuk kemudian dilepaskan setelah membayar ribuan dukat. Tak pernah jelas tercatat dalam sejarah, benarkah semua itu dilakukannya. Bagaimanapun juga, ia memang penguasa yang tegas dan efektif, dalam menipu, menjebak, dan membinasakan mereka yang menghambat jalannya. Tapi juga dalam memerintah, ia bisa mengambil hati mereka yang hidup di bawah. Sejarah kekuasaannya, sebagaimana kekuasaan ayahnya, me­nimbulkan perdebatan sampai hari ini, dan tak hanya di Italia: tak adakah dorongan lain dalam dinamika kekuasaan politik, selain mendapatkan dan menggunakan kekuasaan politik? Machiavelli, yang menulis Il Principe, menggambarkan perilaku Cesare Borgia dengan penuh pujian: ”Ia dianggap kejam… tapi kekejamannya bisa menggabungkan kembali Roamagna, menyatukannya, dan memulihkannya ke dalam suasana damai dan setia….” Cesare bisa menimbulkan rasa takut, tapi juga rasa cinta, dari orang lain. Bagi Machiavelli, seorang penguasa yang harus memilih antara dicintai atau ditakuti, lebih baik memilih yang terakhir. Ia harus bisa mengorbankan cinta.

Salahkah Machiavelli? Hegel memuji pemikir politik Italia dari abad ke 16 itu dalam hal ”kesadarannya yang tinggi tentang hal hal yang niscaya dalam membentuk sebuah negara”. Semuanya harus bisa diperalat, juga agama. Machiavelli mengambil teladan dari Numa Pompilius yang memimpin Roma: untuk menjinakkan sebuah masyarakat yang ganas dengan cara yang damai, Numa memakai agama sebagai ”penopang yang paling perlu dan pasti bagi tiap masyarakat yang beradab”. Tapi tampak, bagi Machiavelli dorongan pertama bukanlah dorongan religius, bukan untuk mendekatkan diri kepada Kebaikan yang Kekal, melainkan dorongan politik: berkuasa dan melahirkan ketertiban. Nilai nilai yang dianjurkan Tuhan tak penting kecuali untuk itu. Tak mengherankan bila seorang pengagumnya menyebut dia irrisor et atheos, ”seorang atheis yang membawakan satire” dalam filsafatnya tentang kekuasaan. Machiavelli tak salah: ia membongkar apa yang nyata dalam kehidupan politik, bukan apa yang seharusnya. Sebab apa yang seharusnya (yang berdasarkan sesuatu yang transendental) pada akhirnya ditentukan tafsirnya oleh siapa yang di dunia ini menang atau ingin menang.

Tapi kita dengan mudah bisa menunjukkan, Machiavelli tak lengkap. Hidup tak hanya tumbuh dalam ketertiban dan kekuasaan. Pengalaman menunjukkan, hidup juga punya momen yang transendental. Ada yang menggugah entah kenapa dari saat yang ”ethikal”: ketika kita merasa bertanggung jawab untuk adil, terutama kepada orang lain, terutama kepada yang menderita.@

Paradox uang...

Tahun 90 bank bank di Eropa kebanjiran Likuiditas dari hasil surplus perdagangan dan juga aliran dana masuk ( capital inflow ) dari luar negeri dengan alasan mencari tempat yang aman secara politik dan ekonomi. Keadaan semakin betambah runyam karena orang kaya Arab yang mendapatkan berkah petro dollar juga gemar menabung dan malas berbagi. Dana mereka  memenuhi brankas perbankan di eropa. Namun pada waktu bersamaan bank mengalami negative spread. Hampir semua bank mengalami bleeding. Ekspansi moneter yang dilakukan bank central Eropa tidak menolong banyak untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan. Mengapa ini bisa terjadi? ? Karena ini berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank international for settlement yang berhubungan dengan pengelolaan resiko dan prinsip kesehatan bank. Pengelolaan resiko berkaitan dengan kualitas kredit yang harus bebas resiko. Kesehatan bank adalah kepatuhan memenuhi kecukupan modal ( CAR dan Reserve Requirement). Ini harus dipatuh oleh seluruh .  Dua hal ini tidak mudah dan selalu dilemma. Seperti orang pakai sarung. Ditutup kepala kaki nongol, ditutup kaki,kepala nongol. Posisi likuiditas sudah sampai pada titik meruntuhkan system perbankan di Eropa. Pada situasi inilah , muncul seorang yang bukan ekonom memberikan solusi.  Dia adalah Joseph J. Cassano, seorang sarjana bidang political science dari Brooklyn College.  Berkat idenya dia berhasil menyelamatkan  Ekonomi Eropa dan pada waktu bersamaan meningkatkan likuiditas Amerika. Apa itu ?

Joseph J. Cassano mengajukan ide tentang Credit Default SWAP atau disingkat CDS. Apa yang dimaksud dengan CDS ? CDS adalah jaminan resiko atas kredit. Analogi singkatnya bila bank kelebihan dana , ia bisa membeli kredit dari bank lain atau lembaga keuangan. Resiko atas gagal bayar ini ditanggung oleh asuransi. Besaran premi asuransi yang harus dibayar oleh sipenjual kredit tergantung dari tingkat resiko ( biasanya diukur dari tingkat rating). Usulan ini disampaikan kepada JP Morgan sebagai contraller dari the FED juga pelaksana clearing pasar uang. Usulan ini ternyata diterima oleh Pemerintah Eropa dan juga Amerika. Maka jadilah dia sebagai tools financial market untuk menciptakan pasar yang efisien.  Sejak CDS diperkenalkan , bank bank dan lembaga keuangan (wallstreet ) AS menjual credit, dengan rakus dibeli oleh Bank bank di Eropa. Pelindung resiko terbesar juga adalah AS (misal American Insurance Guarantee). Maklum saja karena AS adalah Negara yang paling innovative menciptakan saluran investasi dan negara yang paling rakus berkonsumsi ( termasuk pemerintah ) serta negara yang paling kuat dukungan system keuangan Nah melalui skema CDS ini produk marketable securities berkembang luas, dari yang real sampai yang sintetik  bertaburan dilantai bursa. Walau settlement untuk CDS itu ada yag physical settlement dan cash settlement namun pada kenyataannya cash settlement lebih digemari tanpa harus tahu apakah CDS itu benar ada phisik dibelakannya.

Sebagian dana hasil penjualan surat berharga itu masuk kesektor riel untuk pembiayaan project perusahaan afiliasi AS yang beroperasi dibanyak Negara ( terbesar masuk ke China, Brazil dan India ). Adapula yang dipinjam oleh pemerintah AS sendiri , disamping memang untuk memenuhi konsumsi rakyat AS yang rakus. Belakangan karena Eropa dan jepang terus kebanjiran likuiditas sementara saluran investasi sector riel melambat akibat fluktuasi ekonomi global seperti  hancurnya bisnis dot.com tahundan 2000, maka AS menciptakan sendiri wahana investasi sector riel melalui kredit perumahan ( mortgage ).  Bahkan aturan ketat soal CDS tahun 2000 dihapus oleh Parlemen AS, dan sejak itu kreatifitas jual beli surat hutang tak bisa lagi dibatasi. Sampai pada puncaknya semua harus dibayar dan modal yang keluar dari brangkas bank itu bukan berbiaya murah. Tahun 2008 ketika system jual beli hutang ( marketable securities) berkatagori AAA itu tidak mampu membayar resiko gagal maka kepanikan terjadi. Hanya butuh beberapa jam saja setelah itu aksi lepas  terjadi besar besaran di bursa. Krisis terjadi. Diawali di AS dan terus menjalar ke Eropa, hanya masalah waktu akan terus menjalar keseluruh dunia. Prinsip bank tidak boleh ambil resiko ternyata dengan instrument CDS yang dianggap aman sesuai kuridor BIS justru menjadikan bank sebagai pesakitan dan akhirnya memaksa negara harus mem bailout.

Banyak orang menganalisa krisis ini dari berbagai perspektif tapi tidak pernah masuk kemasalah esensi dari penyebab krisis itu sendiri. Apa penyababnya ? Penyababnya adalah mindset bahwa kelebihan dana setelah berkonsumsi harus menabung. Mengapa harus nabung ? Mengapa tidak sharing dalam skema yang saling menguntungkan dan menjaga ? Menurut teori ekonomi secular memang tidak ada istilah sharing. Harta adalah milik pribadi dan setiap pribadi berkuasa atas hartanya. Negara tidak bisa mencampuri ini dan justru harus menyediakan alat perlindungan agar harta orang kaya tetap aman. Maka jadilah uang sebagai paradox , bukan sebagai alat kemakmuran tapi menjadi biang krisis dan ketidak-adilan dari masa kemasa. Mari berubah...mungkinkah?

Lapindo dan Bakrie

Sebelum SBY usai masa jabatan sebagai Presiden atau tepatnya sebulan sebelumnya, SBY dengan tegas memaksa Bakrie untuk membayar kerugian Lapindo. Tapi Bakrie tidak menanggapinya. Kemudian setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden, Jokowi pun dengan tegas meminta Bakrie membayar kewajibannya,dan paling lambat 2015 sudah selesai. Keluarga Bakrie menyatakan tak bisa lagi melunasi pembayaran sebesar Rp 781 miliar. Satu-satunya jalan keluar yang ditemukan, pemerintah menalangi sementara dengan jaminan aset Lapindo. Untuk diketahui bahwa pengelola blok minyak di Siduarjo itu adalah PT Minarak Lapindo.Keluarga Bakrie melalui penguasaan saham 30% pada di PT Energi Mega Persada Tbk menguasai saham 50% PT.Minarak Lapindo. Sisanya, PT Medco E&P Brantas mempunyai saham 32 persen, dan saham PT Santos 18 persen di Minarak Lapindo. Jadi keberadaan keluarga Bakrie terhadap bencana Lapindo sangat kecil sekali, bahkan Keluarga Bakrie tidak punya suara mayoritas di PT. Energy Mega Persada sebagai pemegang saham terbesar di PT.Minarak lapindo. Tapi politik telah menghakiminya secara kejam. Walau pengadilan atas dasar keputusan MA, Minarak Lapindo tidak terbukti bersalah namun Keluarga Bakrie meski tidak punya kepemilikan secara langsung, tapi mereka tetap bantu. Diperkirakan lebih dari Rp 8 triliun dana dikeluarkan untuk itu.

Tapi mengapa akhirnya Pemerintahan Jokowi setuju menerima solusi yang ditawarkan oleh PT. Menarak Lapindo dimana pemerintah menalangi dengan jaminan asset Lapindo.  Teman saya mengatakan kepada saya bahwa telah terjadi komunikasi langsung antara Lapindo dengan Jokowi. Keliatannya Jokowi tidak mempercayai seratus persen masukan dari orang orang disekitarnya.  Atas dasar itu Jokowi pun bisa mendapatkan referensi lengkap yang berhubungan dengan bencana Lumpur Lapindo di Siduarjo itu. Daily drilling report, menunjukan semua berjalan sesuai dengan SOP BP Migas. Tanah lempung sebagai sumber lumpur itu berada dikedalaman 20.000 feet, sementara pemboran hanya 9000 Feet. Bahwa lumpur Lapindo itu tidak disebabkan drilling accident, karena lumpur tidak berasal dari lubang sumur.! Soal tidak dipasangnya casing di kedalaman terakhir dalam pemboran, itu bukanlah kesalahan karena tidak ada parameter yang pasti soal ini. Jadi ini  bencana alam murni. Mengapa? Akibat adanya pergeseran lapisan di bawah tanah yang disebabkan fenomena alam ( gerakan tektonik ) maka terjadi aliran air kekedalaman 20.000 feet yang bercampur dengan lempung sehingga terjadi lumpur karena selnya reaktif maka lumpur bertekanan tinggi mencari jalan keluar melalui rekahan dan lagi kalau semburan akibat pemboran tidak lebih dari 750 m3 per hari tapi Ini 200 kali lipat.!

Belakangan ada rumor mengatakan bahwa setelah lumpur keluar semua dan lapisan bawah tanah yang dipenuhi lumpur habis maka akan menarik aliran minyak dari atas samping kiri dan kanan sehingga lapisan itu akan menjadi danau minyak raksasa. Ini sumber minyak yang sangat besar.Itu sebabnya kata sebagian orang , Bakrie terus membeli tanah dikawasan block minyak itu karena ada harapan untuk bisa ditambang dikemudian hari.Mungkin itu juga sebabnya pemerintah tidak merasa rugi bila harus menalangi pembayaran tanah itu dengan skema hutang selama 4 tahun dengan jaminan 80% asset dari Minarak Lapindo. Entahlah. Sejak tahun 2006 bencana Lumpur Lapindo ini terjadi, Bakrie tersandera oleh pemerintah SBY. Bargain position sebagai pendukung utama SBY hilang sama sekali. Akibat bencana lumpur Lapindo ini, Citra Aburizal Bakrie secara sistematis dihancurkan oleh media massa. Elektabilitasnya sebagai capres dari Golkar hancur. Ketika bisnis di lingkungan Bakrie Group masih bagus , mereka berkomitmen untuk bertanggung jawab atas dampak dari bencana itu. Tanggung untung dilaksanakan namun ketika kondisi Group Bakrie diterpa badai krisis keuangan akibat jatuhnya harga komoditas batubara dan hutang yang bertumpuk tak terbayar, tanggung untung tidak bisa lagi dilanjutkan. Mereka memnta agar pemerintah turun tangan menyelesaikannya. Namun pemerintah SBY menolak untuk membayarnya. Bahkan SBY memaksa Keluarga Bakrie untuk membayar. 

Yang pasti dengan adanya informasi yang lengkap tentang Lapindo, maka Jokowi tahu bahwa  PT.Minarak Lapindo dan juga keluarga Bakrie adalah pihak yang dirugikan akibat kebijakan Pemerintah sebelumnya. Andaikan ini adalah kesalahan drilling maka yang paling bertanggung jawab adalah negara ( BP MIGAS) karena setiap proses drilling itu dibawah pengawasan ketat dari BP-MIGAS dan pihak kontraktor harus melaksanakan sesuai dengan SOP BP MIGAS.  Bagi Jokowi, kebenaran itu harus dibela. Sebagai pengusaha dan juga rakyat, Bakrie dan seluruh pemegang saham PT.Minarak Lapindo berhak atas keadilan. Disinilah yang menjadi kagumnya lawan maupun kawan ,juga jadi bahan pembicaraan dikalangan bisnis minyak dunia bahwa Indonesia hebat bukan karena UU Migasnya sudah sangat canggih tapi karena pemimpin yang bisa menegakan aturan itu. Disinilah kelebihan Jokowi yang tidak dimiliki oleh pemimpin sebelumnya. Untuk KEBENARAN maka keadilan harus MENANG! Kalaupun nanti Golkar bergabung dengan pemerintahan Jokowi ,saya yakin bukanlah karena transaksi politik tapi karena mereka merasa nyaman dan aman dibawah rezim yang mengutamakan keadilan. 

Rupiah terjun ,Jokowi jatuh...

Walau semua mata uang regional melemah terhadap Dollar sebagai akibat rencana kenaikan suku bunga the Fed namun rupiah bukan hanya melemah tapi undervalued. Berdasarkan Real Effective Exchange Rate (REER) , nilai tukar rupiah termurah diantara sembilan mata uang utama Asia.  Bahkan di Hong Kong  dan Singapore , obligasi valas Indonesia menjadi obligasi termurah, dan tidak disentuh oleh Investor. Sementara nilai ekuitas yang diperdagangkan di bursa ( IHSG) Jakarta , berdasarkan PER merupakan termahal ketiga di Asia. Nilai rupiah adalah cermin dari kesalahan dalam management ekonomi dan politik. Proses undervalued rupiah ini bukan datang mendadak karena adanya sentimen positip terhadap dollar tapi terjadi by process. Penyebabnya adalah: Pertama, fundamental ekonomi yang lemah karena hanya didukung oleh 10 komoditas eksport yang semuanya berhubungan dengan SDA. Ini akibat kesalahan membuat kebijakan sejak era Pak Hartao samapi dengan sekarang atau ketidak-mampuan mengambil keputusan pada moment yang tepat dengan cara yang tepat dimasa lalu. Kedua, belanja rutin berupa subsidi BBM impor dan bunga yang bermata uang asing dari tahun ketahun terus meningkat. Ketiga , saat sekarang keadaan politik memanas di DPR sehingga pasar kehilangan sinyal positip bahwa rupiah punya harapan untuk menguat. Apalagi dengan adanya niat DPR meng-interpelasi Presiden atas kenaikan BBM , semakin pasar tidak yakin Jokowi mampu mengeluarkan kebijakan pro pasar.

Selama10 tahun sejak SBY berkuasa ada keadaan yang terjadi  by process menggiring Indonesia kedalam krisis dan itu dibiarkan begitu saja tanpa tindakan keras dan cepat. Apa itu? Masalah utang. Total utang terhadap penerimaan pemerintah (pajak dan pendapatan bukan pajak) selalu lebih tinggi. Misalnya, pada 2007 total penerimaan pemerintah Rp 706 triliun, namun utangnya mencapai Rp 1.389 triliun. Pada 2011 total penerimaan pemerintah Rp 1.205 triliun, tapi jumlah utang Rp 1.803 triliun. Dan ini terus berlanjut sampai dengan 2014 dimana utang Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp.2.500 Triliun sementara penerimaan maish diatas 1000 triliun. Data ini satu fakta bahwa design pembangunan memang tidak berorietansi kepada kemandirian.  Pemerintah menikmati kenyamanan dengan sektor real yang mengolah SDA, yang tidak direpotkan dengan biaya riset, tiadk perlu pusing  menyediakan insfrastruktur ekonomi karena pengusaha SDA mampu menyediakan sendiri.Tidak perlu repot melakukan negosiasi international agar pasar indonesia dibuka. Semua pejabat bisa duduk santai dikantornya dengan setiap tahun mendapatkan pajak dan bagi hasil dari SDA itu. Dari penerimaan pajak dan bagi hasil itu, prioritas anggaran adalah untuk memenuhi belanja pemeritnah  dan bayar bunga serta ciilan hutang,sisanya hanya kurang lebih 10% untuk dirasakan oleh rakyat terbangunnya sarana umum. Kalau tidak cukup uang lagi untuk memacu pertumbuhan ekomomi menampung angkatan kerja , maka pemerintah akan hutang lagi. Cara culas dan malas!

Warisan yagn diterima Jokowi dari rezim sebelumnya bukan hanya kondisi makro ekonomi yang buruk akibat salah urus tapi oleh mindset elite politik dan birokrat yang masih percaya dengan keberadaan SDA sebagai satu satunya sumber penerimaan dan hutang sebagai solusi. Jokowi harus memperbaiki makro ekonomi dengan kebijakan keras dan  berspektrum jangka panjang,dan tidak lagi bersifat pragmatis yang berjangka pendek. Untuk itu diperlukan akal sehat dan niat baik. Caranya harus mulai melakukan diversifikasi komoditas eksport melalui industrialisasi yang berbasis SDA maupun terchnoloy. Indonesia tidak bisa lagi bergantung dengan 10 komoditas utama seperti batubara,nikel, emas, Migas, coklat, kopi,lada, CPO, karet, hasi laut tapi harus dalam jangka panjang bergantung kepada ribuan jenis komoditas. Karenanya pemerintah harus punya ruang fiskal yang lebar agar bisa melakukan ekpansi yang significant terhadap pertumbuhan sektor real khususnya pembangunan infrastruktur ekonomi dan skema pembiayaan yang fleksibel dan murah bagi tumbuhnya UKM. Itu sebabnya sudah saatnya tidak ada lagi subsidi konsumsi tapi subsidi produksi. Kedepan harus by design ekonomi untuk produksi.

Itu sebanya Jokowi harus merombak total RAPBN yang dibuat oleh Pemerintah SBY. Karena RAPBN 2015 itu tidak mencerminkan visi dan misi JOKOWI-JK.Tidak memenuhi syarat untuk Jokowi mampu memenui janjinya. Dengan adanya  APBN-Perubahan tahun depan rupiah akan menguat. Apa sebab ? akan tersedia ruang fiskal yang lebar untuk sektor produksi dan dana ini akan memasok likuiditas perbankan sehingga bisa menekan suku bunga. Dengan demikian maka investor akan tertarik masuk kedalam PPP ( Public Private Partnership ) , apalagi diiringi dengan insentip dan kemudahan perizinan , ini akan memicu terjadinya capital in flow berupa FDI ( foreign direct investment). Dengan adanya kebijakan reformasi tata niaga migas maka dapat menekan belanja impor BBM dan mendorong tumbuhnya industry dowstream Migas yang berorientasi ekspor. Kebijakan ketahanan pangan melaui revitalisasi sarana produksi pertanian dan perikanan akan menekan belanja impor dan meningkatkan nilai eksport. Jika Pemerintah dan DPR se VISI, ekonomi bisa tumbuh 7%. Tahun berikutnya naik lagi jadi 9%. Pada tahun ketiga kita bisa tumbuh dua dijit. Saat itulah Indonesia akan terbang, rakyatnya hidup sejahtera dan disegani. Tidak butuh lama untuk membuat Indonesia makmur karena kelebihan Indonesia bukan hanya SDA tapi letak yang strategis serta adanya momentum reoritenasi kebijakan Amerika yang focus kepada Asia Pasific dimana Indonesia dan China sebagai main player.

Yang jadi masalah adalah apakah kebijakan keras yang akan diambil oleh Jokowi yang tercermin dalam RAPBN-P 2015 bisa diterima DPR dan disetujui ? Karena kalau tetap mengikuti RAPBN 2015 tanpa ada perubahan maka dapat dipastikan dalam kurang lebih 2 tahun Jokowi bisa jatuh. Apa sebab ? rupiah akan terjun bebas. Mengapa? Karena tidak tersediannya ruang fiskal yang significant untuk memacu pertumbuhan, tidak adanya alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi,dan semua di design as usual , yang menjurus kepada krisis dan akhirnya chaos ekonomi. Saya berharap elite politik Indonesia bisa bersikap seperti eite politik Amerika ketika Obama sikulit hitam terpilih sebagai Presiden. Mereka tidak bertanya mengapa sikulit hitam yang harus jadi Presiden? Mengapa bukan Jhon McCain Tentara pemegang the Silver Star, the Bronze Star, the Legion of Merit, a Purple Heart and the Distinguished Flying Cross? Ketika Obama terpilih sebagai Presiden,semua elite politik bergandengan tangan membantu presiden keluar dari krisis. Walau hubungan antara pemerintah dan DPR acap memanas namun semua satu suara bila berhubungan dengan cara bagaimana menciptakan sinyal positip kepada publik bahwa ekonomi Amerika akan  bangkit dan besok ada HOPE. Semoga elite politik di DPR dapat dewasa berpolitik karena usia republik ini tidak lagi muda tapi uzur.Kapan lagi mau dewasa kalau bukan sekarang.

Mafia Pangan dan MIGAS.

Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Kalimat itu kini mendapatkan pembenarannya. Andaikan BBM langka maka dipastikan siapapun rezim pasti akan jatuh. Andaikan pangan langka maka sehebat apapun rezim seperti Morsi yang terpilih secara demokratis di Mesir akhirnya ditumbangkan. Baik BBM maupun Pangan bukan hanya sebagai komoditas perdagangan tapi lebih dari itu adalah komoditas politik. Kekuatan kartel dunia yang merupakan gabungan dari lembaga keuangan, pedagang, industri saling terikat dalam kartel untuk memaksa negara manapun  tergantung kepada mereka.Dengan demikian mereka bisa mengontrol negara itu.  Mengapa Petral harus di Singapore? Mengapa tidak Pertamina yang berhubungan langsung dengan pasar? Selama era Soeharto sampai dengan sekarang era SBY, indonesia terjebak dengan kondisi keterbatasan sumber pembiayaan pengadaan BBM. Lembaga keuangan yang memberikan dukungan trade financing lebih nyaman apabila LC pembelian minyak dibuka dari bank di Singapore daripada dari Indonesia. Alasannya lebih kepada keamanan dan kepastian hukum  dimana Singapore dibawah hukum British. Ditengah posisi APBN yang defisit karena beban hutang dan biaya sosial yang tinggi memaksa pemerintah tidak punya pilihan kecuali harus mengikuti platform yang ditetapkan oleh kartel tersebut. Akibatnya upaya swasembada BBM kandas karena rencana membangun refinery, peningkatan lifting dan lain sebagainya harus mendapat persetujuan dari karter tersebut.

Tak jauh berbeda dengan Pangan. Kekuatan kartel international melalui lembaga keuangan yang terkait dengan pembiayaan defisit anggaran berperan membuat program swasembada pangan gagal, agar Indonesia tergantung impor dari luar negeri. Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dicanangkan pada tahun 2007 yang merupakan bagian dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) gagal dilaksanakan. Janji Kampanye SBY akan mendistribusikan lahan pertanian seluas 9,25 juta kepada petani, hanyalah bualan belaka. Dari tahun ketahun petani semakin terpuruk.  Mau bukti ? Konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian sedikitnya terjadi 10.000 hektar per tahun. Kepemilikan lahan para petani yang dari tahun ketahun semakin turun. Saat ini kepemilikan lahan oleh petani di Jawa sekitar 0,3 hektar sedangkan di luar jawa 1,19 hektar. Apa sebab? Dengan adanya Inpres No. 5 tahun 2008 yang mengatur sejumlah konsesi untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di bidang pangan dengan sekala yang luas (food estate), sebagai kelanjutan dari liberalisasi UUPM ( undang Undang Penanaman Modal ) yang memberikan akses luas kepada Pengusaha Besar dan Asing untuk menguasai lahan ( HGU) sampai 95 tahun. Karenanya rakyat tersingkir ditengah konflik agraria yang menyebabkan banyak petani di kriminalisasi dan dipenjarakan

Selama ini Petani dalam kondisi tidak berdaya dan by design dipinggirkan. Petani setiap harinya harus menghadapi harga bibit dan pupuk pertanian yang tidak pasti. Karena 43% bibit tanaman pangan dikendalikan oleh asing (syngenta dan Bayern Corp). Padahal rata-rata 45,4 persen modal petani terutama komoditas padi dihabiskan untuk membeli input luar yang mahal, termasuk benih, pupuk, dan racun  dan ketika berproduksi harus berhadapan dengan serbuan pangan import. Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis dan membuat petani terpuruk. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Keempat pedagang besar ini bermitra dengan segelintir pengusaha lokal. Di industri pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung , empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara itu,  empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih.  Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen. Untuk distribusi gula impor di dalam negeri diduga dikuasai oleh hanya enam perusahaan.

Baik BBM maupun Pangan kita benar benar dibawah kekuatan kartel yang beroperasi seperti mafia. Mereka menggunakan kekuatan loby politik, menebar komisi, suap untuk melahirkan UU dan Peraturan yang sesuai dengan kepentingan bisnis mereka. Mengapa Kartel dan mafia perdagangan tidak bisa dihapus? Jawabanya sudah jelas bahwa  semua pemimpin bisa dibeli dan berlaku bagaikan boneka bagi para kartel untuk bersikap dan bekerja demi kepentingan Kartel ( bukan kepentingan rakyat). Dan semua itu tidak ada yang gratis. Bagaimana melawan kartel itu ? Pemimpin harus bersih dan amanah. Sehingga dia bisa memastikan negara harus berdaulat secara politik dibidang energy dan Pangan. Jokowi telah dengan tegas mengeluarkan kebijakan swasembada pangan dan BBM. Itu sebabnya infrastruktur pertanian beruapa irigasi dan waduk akan direvitalisasi semua agar produktifitas pertanian dapat meningkat. Program ini telah lebih 5 tahun tidak pernah dikerjakan oleh SBY. Harus mulai meninggalkan ketergantungan dengan pupuk kimia impor yang selama ini 90% dibayar dengan dana subsidi, dan selanjutnya subsidi diarahkan untuk meningkatkan produksi pupuk organik,membangun pabrik Gula, Infastruktur jalan desa dan pusat terminal agro disemua kabupaten akan diperbaiki agar logistik pertanian efisien. Tujuannya adalah kita harus mampu swasembada pangan juga swasembada alat dan bahan produksi dan memastikan harga menguntungkan petani namun tidak memberatkan konsumen. Kita akan mampu menjaga keseimbangan demand and supply karena kita mandiri.

Dibidang BBM, pemerintah segera akan membangun kilang minyak berkapasitas 2x 500.000 Barel dan membangun Stasiun BBM berkapasitas raksasa, meningkatkan lifting MIGAS  dan menyediakan kapal berlambung lebar untuk saran logistik. Ini semua untuk memastikan kita sebagai player dibidang BBM , bukan hanya sebagai konsumen dan produsen yang semua diatur oleh player ( asing dan domestik). Itu hanya mungkin apabila kita mandiri. Namun untuk bisa keluar dari jebakan kartel atau mafia BBM dan Pangan maka syarat utama adalah kita harus punya modal sendiri. Kalau Pertamina mencoba meminjam dana dari asing maka pasti mereka tolak dengan berbagai alasan. Kalau Pertamina menarik dana dari perbankan jelas akan mengganggu rasio legal lending limit. Satu satunya cara adalah negara memberikan tambahan modal kepada Pertamina dan itu sumbernya dari APBN 2015-2016, Pemerintah Jokowi harus mau dan berani merestruktur APBN untuk memastikan program kemandirianya dibidang pangan dan energy dapat tercapai. Ini memang kebijakan yang pahit karena akan memaksa PNS, Rakyat harus berkorban demi APBN yang sehat , demi kemandirian dalam pembangunan. Ya Kita lihat nanti APBN-2105-2106. Semoga elite politik dapat berdamai dan bergandengan tangan untuk membuat Indonesia makmur dan bermartabat.