Hapus Subsidi atau Korupsi?

Lagi lagi soal BBM menjadikan suhu politik memanas. Pemerintah, berencana menerapkan kebijakan yakni menaikkan harga BBM bersubsidi pada premium yang sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp6.500 dan solar sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp5.500. Kebijakan pemerintah yang dilakukan ini adalah untuk mengurangi subsidi BBM yang sangat besar, dan membebani anggaran. Kemarin waktu bertemu dengan teman yang juga pengusaha minyak mengatakan bahwa seharusnya memang tidak ada lagi subsidi. Mengapa ? karena sejak Indonesia menjadi net importer minyak maka sejak itulah subsidi BBM sudah tidak rasional lagi. Dulu zaman Soeharto , subsidi diberikan karena Indonesia surplus minyak dan disamping itu kebijakan subsidi BBM berhubungan dengan siasat pemerintah mengendalikan harga dipasar agar terjankau oleh pendapatan rakyat yang sebagian besar masih miskin. Namun berjalannya waktu, apalagi dalam era pasar bebas maka subsidi justru menjadi racun bagi masyarakat. Mereka menjadi manja dan tidak peduli dengan perlunya efisiensi. Demikian teman saya. Jadi memang tidak ada pilihan bahwa subsidi BBM harus dikurangi atau bahkan dihapuskan untuk selanjutnya dialihkan untuk program pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur ekonomi. 

Teman yang bekerja sebagai consultant mengatakan kepada saya bahwa tidak seratus persen benar kalau tujuan pemerintah mengurangi subsidi adalah untuk penghematan APBN. Apalagi dikoversi untuk pembangunan infrastruktur. Itu tidak significant!. Dan lagi anehnya pos subsidi pada APBN perubahan justru semakin meningkat. Jadi apanya penghematan? Itu hanya bahasa politik untuk pengalihan dari tujuan yang sebenarnya.  Apakah itu? Kebijakan ini berulang selalu menjelang pemilu. Setiap kenaikan BBM akan diikuti kebijakan memberikan bantuan tunai kepada rakyat miskin. Engga percaya ? Mari berhitung kata teman saya, bahwa andaikan kebijakan ini dilaksanakan maka hanya sebesar 5 juta kiloliter penghematan pada pos APBN. Bila dikali Rp.3.500 maka totalnya setara Rp.17,5 Triliun. Dana ini tidak cukup untuk membangun trans java atau membiayai revitalisasi lima pelabuhan strategis di Indonesia , atau tidak cukup untuk membangun perluasan Bandara Soeta. Mengapa ? Dari Rp. 17,5 triliun , sebesar Rp. 11,6 triliun habis dibuang untuk konsumsi BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Jadi memang focusnya kepada BLSM. Program suap kepada rakyat miskin yang bodoh dan lemah. Agar rezim culas tetap exist. Padahal seharusnya distribusi pendapatan itu lewat system yang memungkinkan setiap orang mudah mendapatkan kesejahteraan, dan salah satunya adalah tersedianya infrastruktur ekonomi secara luas

Ada pos APBN yang jumlahnya hampir sama dengan pos subsidi BBM yaitu kewajiban atas beban hutang. Hingga April 2012, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp1.903,21 triliun. Terjadi kenaikan Rp99,72 triliun dari posisi akhir 2011 yang nilainya Rp1.803,49 triliun. Dibanding Maret 2012 sejumlah Rp1.859,43 triliun, utang pemerintah naik Rp 43,78 triliun. Pos anggaran untuk membayar bunga dan cicilan pada APBN 2013 : pagu pembayaran cicilan pokok luar negeri dialokasikan sebesar Rp58,4 triliun dan pagu pembayaran bunga utang mencapai Rp113,2 triliun. Jadi total bunga dan cicilan sebesar Rp. 171,6 Triliun. Jumlah ini setiap tahunnya terus meningkat. Negara sudah masuk dalam jebakan hutang yang membuat fungsi social APBN menjadi lemah. Seorang pejabat World bank yang saya temui dalam salah satu seminar international pernah mengatakan bahwa program pengurangan dan penghapusan subsidi adalah bagian dari standard compliance Negara debitur untuk mendapatkan pinjaman termasuk program penjaminan hutang dari lembaga multilateral. Selagi Negara tergantung kepada utang selama itupula Negara harus mengikuti aturan neoliberal. 

Apakah mungkin Negara bisa lepas dari jebakan hutang ini? Tanya saya. Teman itu mengatakan caranya banyak sekali. Yang utama adalah kemauan politik untuk merestruktur APBN secara mendasar dan meluas khususnya bagaimana menekan anggaran belanja rutin se efisien mungkin dan dialihkan kepada belanja barang dan modal. Perluasan infrastutkur ekonomi sangat penting untuk memacu produksi dalam negeri yang berbasis SDA untuk meningkatkan pendapatan rakyat yang berujung kepada pendapatan pajak Negara. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana membrantas korupsi agar APBN punya kekuatan untuk segera melunasi hutang. Sinyalemen 30% APBN dikorup maka bila kurun waktu 2007-2013, total belanja barang dan belanja modal Rp 1.533 triliun, yang dikorup adalah Rp. 532 Triliun, Ini belum termasuk korupsi belanja rutin seperti perjalanan dinas, dana studi project, dll. Jadi sebetulnya bila APBN tidak dikorup oleh permainan Bangar DPR dan Birokrat, Indonesia hanya butuh waktu 5 tahun sudah bisa segera melunasi hutangnya. Tentu APBN akan menjadi ramping dan kokoh untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi kalaulah tujuan untuk penghematan anggaran maka memangkas maling ABPN jauh lebih efektif ketimbang memangkas subsidi BBM.