Sindikat Perdagangan Pangan

Ketika Harga daging melonjak tinggi dan kemudian pimpinan Partai yang salah satu kadernya menjadi Menteri pertanian,ditangkap oleh KPK karena disinyalir ikut terlibat mendukung sindikat impor  sapi, teman saya berkata bahwa itulah bukti bahwa Mafia dalam perdangangan komoditas pangan memang ada. Daging sapi salah satu dari lima komoditas pangan yang dikuasi oleh Kartel dan mafia. Mengapa disebut mafia? Karena terbangunnya kartel sedemikian rupa berkat kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk menentukan harga dan mengontrol pasar oleh segelintir orang. Ini konspirasi solid antara penguasa dan pengusaha. Mereka tidak mengambil uang APBN.Tidak!. Tapi aturan atau UU yang mereka usulkan didukung oleh pemerintah dan di endorsed oleh parlemen. Dengan ini mereka merampok uang rakyat secara tidak langsung lewat kenaikan harga dipasar.  Hampir setiap lini bisnis di negeri ini sudah dicemari praktik tercela itu. Tak mengherankan jika perekonomian nasional terus terdistorsi. Fundamental ekonomi nasional kuat tapi rupiah melemah. Harga barang dan jasa acapkali melejit tanpa sebab yang jelas. Mekanisme pasar kerap lumpuh. Hukum penawaran dan permintaan dibuat tak berdaya. Hal ini sangat memprihatinkan karena kejatuhan Soeharto salah satu sebabnya adalah praktek bisnis tercela ini.

Hampir setiap tahun, ketika gejolak harga pangan melonjak tinggi, salah satu sorotan pemerintah dan berbagai kalangan terkait adalah indikasi praktik kartel dalam pasar komoditas pangan. Sorotan akan perlahan mereda ketika harga komoditas pangan beranjak turun.  Ada lima komoditas yang dikuasai oleh kartel yaitu  gula, kedelai, beras, jagung, dan daging sapi. Kartel telah menyebabkan harga lima komoditas pangan itu cenderung terus naik di dalam negeri. Sebagai contoh, harga gula pada 2009 masih sekitar Rp 6.300 per kilogram (kg), namun kini berkisar Rp 11.000-13.000 per kg. Padahal, harga gula di pasar internasional hanya sekitar US$ 489,80 per ton atau Rp 4.700 per kg. Hal serupa terjadi pada komoditas kedelai dan daging sapi. Pada 2009, harga daging sapi hanya sekitar Rp 60.000 per kg, sekarang menembus Rp 100.000 per kg. Akibatnya, banyak pedagang bakso harus berhenti berjualan.  Dari data tersebut jelaslah bahwa mereka mengotrol harga untuk meraih laba setinggi tingginya.  Diperkirakan mereka meraup keuntungan Rp 13,5 triliun per tahun. Keuntungan itu berasal dari 15% nilai impor komoditas pangan yang setiap tahun sekitar Rp 90 triliun. Ini memang business dahsyat.

Melihat keuntungan yang menggiurkan, mereka terus berupaya untuk mengimpor komoditas pangan. Selama Januari-November 2012, data Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan menunjukkan,  Indonesia mengimpor sekitar 16 juta ton komoditas pangan utama dengan total nilai mencapai US$ 8,5 miliar (Rp 81,5 triliun). Rinciannya, nilai impor produk serealia (padi, jagung, beras, dan sorgum) senilai US$ 3,26 miliar, gula US$ 1,46 miliar, susu US$ 945,34 juta, serta kacang-kacangan dan buah US$ 756,27 juta. Sedangkan impor tepung senilai US$ 560,66 juta, sayur US$ 445,74 juta, kopi, teh, dan bumbu US$ 303,72 juta, daging US$ 136,8 juta, serta pangan utama lain US$ 548,05 juta. Tentu program  mulia untuk swasembada pangan hanyalah mimpi belaka. Hanya omong kosong. Karena segala bentuk program pemberdayaan atau swasembada yang bisa mengurangi kontrol Kartel itu terhadap business komoditas pangan, tentu akan berhadapan dengan jaringan loby kartel yang hampir semua elite politik telah mereka kuasai. Perhatikanlah anggaran program swasembada pangan di APBN. Nilainya tidak mencerminkan kesungguhan pemerintah untuk berswasembada. Bagi Kartel, Indonesia harus tetap sebagai negara konsumen alias importir pangan agar business kartel ini semakin menggelembung.

Business pangan adalah business yang akrab dengan politik. Henry Kissinger pada tahu 1970 pernah berkata “Control oil and you control nations; control food and you control the people. Dalam system kapitalis pengendalian terhadap minyak dan pangan adalah segala galanya.  Dibidang pangan, Pengusaha domestik dan international saling terkait untuk menciptakan pasar yang oligopolistis. Di pasar internasional terdapat empat pedagang besar yang disebut ABCD, yaitu Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus. Mereka menguasai sekitar 90% perdagangan serealia atau biji-bijian dunia. Di pasar domestik. Importir kedelai hanya ada tiga, yakni PT Teluk Intan (menggunakan PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill.  Di industri pakan unggas yang hampir 70% bahan bakunya adalah jagung , empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 40% pangsa pasar. Sementara itu,  empat produsen gula rafinasi terbesar menguasai 65% pangsa pasar gula rafinasi dan 63% pangsa pasar gula putih.  Kartel juga terjadi pada industri gula rafinas yang memperoleh izin impor raw sugar (gula mentah) 3 juta ton setahun yang dikuasai delapan produsen . Untuk distribusi gula di dalam negeri diduga dikuasai enam orang. Mereka adalah Acuk, Sunhan, Harianto, Yayat, Kurnadi, dan Piko. Sebelumnya, pasar gula ini dikuasai ‘sembilan samurai. 

Bagaimanapun kartel pangan sangat merugikan konsumen. Selain menguasai pasar, kelompok kartel terus berupaya mendorong harga dan merusak ketahanan pangan dalam negeri. Padahal amanah reformasi dengan jelas menyebutkan bahwa kartel adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 11 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antarpelaku usaha dilarang membuat perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan UU itu memastikan Orba berbeda dengan rezim reformasi, namun faktanya Politik boleh berubah, orba boleh Jatuh. Tapi soal kartel dan mafia tetap tidak berubah.  Mengapa Kartel dan mafia perdagangan tidak bisa dihapus? Jawabanya sudah jelas bahwa  semua pemimpin bisa dibeli dan berlaku bagaikan boneka bagi para kartel untuk bersikap dan bekerja demi kepentingan Kartel ( bukan kepentingan rakyat). Dan semua itu tidak ada yang gratis. Semua ada harganya. Dalam system demokrasi tidak ada kekuasaan yang didapat dengan gratis dan Kartel mensuplai dana untuk itu.