Voting

Voting asal kata dari bahasa inggeris ( Vote) yang artinya adalah memilih. Kata ini biasa saja dipakai dalam keseharian. Sama dengan kata kata lainnya. Namun menjadi lain bila menjadi kosa kata dalam politik. Voting sudah menjadi aturan baku dari satu paham demokrasi. Dari sebuah Voting kekuasaan berbicara. Suara terbanyak adalah pemenang. Tidak jauh beda dengan lembaga perseroaan yang diisi oleh pedagang. Pemegang saham mayoritas yang berhak mengatur. Antara dunia politik dan dunia dagang memang tak jauh bedanya bila soal kepentingan..Apapun sarat dengan muatan kepentingan barang dagangan untuk mencapai laba. Bahkan hampir semua lembaga multilateral maupun PBB menggunakan aturan voting untuk melegitimasi keputusan.

Karena sifatnya "yang banyak yang berkuasa " maka jangan tanya soal hakikat dari kebenaran, kebaikan dan keadilan. Voting mengabaikan akan hal itu. Walau yang minoritas menyampaikan usulan yang tentang kebenaran namun tak akan bernilai bila mayoritas mengatakan tidak benar. Orang baik ditengah mayoritas orang gila , akan dicap lebih gila daripada orang gila. Setiap hasil voting pasti ada yang kalah dan yang menang. Ada yang kecewa dan ada yang ketawa. Kehidupan kelembagaan terhormat memang di design layaknya medan pertempuran. Yang kuat memakan yang lemah. Tak ada nuasa hikmat dari pelaku untuk menghasilkan kebijaksanaan.

Para pendiri negara ini ketika menyusun konsep dasar negara. Sadar betul bahwa kesatuan bangsa ini harus tegak diatas kekuatan moral yang universal. Bhineka Tunggal Ika bukanlah istilah mudah untuk dipahami apabila tidak didasarkan oleh keyakinan bersama tentang asas moral yang universal.. Bagaimana perberdaan ( plurarisme) dapat diakui untuk menjalin persatuan ( tunggal) ? caranya , pendiri negara menempatkan ruh kekuasaan kedalam sila ke empat “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan/Perwakilan”. Bahwa negara ini adalah negara kerakyatan. Bukan negara kekuasaan. Bukan pula negara partai. Ini Negara kerakyatan !. Para wakil disebut pemimpin. Mereka ini adalah orang orang yang terpilih akan hikmatnya untuk lahirnya kebijaksanaan berdasarkan musyawarah.

Kita bertanya mengapa ada kalimat “ Hikmat Kebijaksanaan “. Dua suku kata tanpa ada “dan” sebagai penghubung.? Yang tersirat dibalik “hikmat kebijaksanaan” itu adalah sesuatu yang sacral. Antara hikmat dan kebijaksanaan tak berjarak satu sama lin. Kait mengkait. Menyatu. . Mengapa ? Baiknya kita lihat arti kata dari Hikmat itu sendiri.

Hikmat atau hikmah dalam islam berarti banyak hal penafsirannya. Seperti dalam Alquran dikatakan: ud’u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau-idhatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Para ulama memberi tafsiran yang berbeda-beda tentang apa itu hikmah. Pada tingkat yang sederhana, hikmah adalah ilmu pengetahuan. Tapi pada tingkat selanjutnya, ilmu pengetahuan tidak hanya pada aspek yang rasional, pengetahuan-pengetahuan akal, tapi juga pengetahuan batin. Jadi agama harus memadukan antara dua hal itu; pengetahuan rasional yang mumpuni dan pengetahuan spiritual yang tinggi. Singkatnya makna hikmat itu kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Tempat kedudukannya ialah hati ( nurani/basirah), pusat keputusan moral dan intelektual.

Dari pemahaman itu maka tahulah kita bahwa hikmat itu adalah pola berpikir dan bersikap yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan budaya yang diyakini. Ini mengandung makna terdalam tentang kebenaran, kebaikan dan keadilan. Akibatnya tentu akan menghasilkan output tak jauh dari “bijaksana”. Bila dilakukan secara kolektive lewat musyawarah maka dia akan bernama kebijaksanaan. Makanya dalam istilah demokrasi pancasila tidak mengenal budaya atau aturan voting. Karena semua yang duduk sebagai pemimpin adalah orang orang yang hikmat ( pasti amanah ). Bukan pedagang. Kebenaran , kebaikan, keadilan adalah pemenang. Bukan yang mayoritas.

Kini setelah reformasi dan di amandemen nya UUD 45 maka kekuatan Pancasila sebagai pemersatu dari pluralisme menjadi luntur. Hikmat kebijaksanaan digantikan kepentingan mayoritas. Makanya tidak aneh bila Politik Parlemen kita menjadi seperti bursa saham. Birokrat kita seperti broker. Penegak hukum kita seperti arranger. Semuanya harus ada fee dan laba yang harus didapat. Ujung ujungnya ya duit alias UUD. Maka jangan pernah berharap akan lahirkan kebijakan untuk menjawab masalah kebenaran, kebaikan dan keadilan.