#KaburAjaDulu...

 

Adanya tagar Kabur Aja Dulu. Seakan mengingatkan apa yang terjadi  pada 2003 di Venezuela. Eksodus rakyat ke luar negeri. Pada awalnya yang eksodus adalah tenaga kerja terampil dan anak muda. Mereka cerdas dan paham bahwa di negerinya yang korup, tidak ada masa depan. Setelah itu, benarlah. Keadaan ekonomi terus memburuk. Kehidupan ekonomi rakyat semakin sulit. Insecure life. Sepiring spaghety lebih mahal daripada harga pelacur. Akhirnya rakyat jelata yang tidak punya skill terpaksa eksodus juga. 

Mengapa ? Padahal Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sekian decade Venezuela dianggap sebagai kehebatan ekonomi sejak minyak ditemukan tahun 1920. Saya punya teman di Caracas, Venezuela. Menurutnya presiden Hugo Chavez (1999-2013) dan Nicolas Maduro (2013-sekarang) menerapkan kebijakan ekonomi makro yang salah selama tahun 2000-an dan awal 2010-an ketika ekonomi Venezuela sedang berkembang pesat karena 'siklus super' komoditas global – periode berkepanjangan dengan harga gandum, logam, minyak, dan gas yang tinggi dan meningkat.

Pengeluaran pemerintah sangat pro-siklus ekspansif. Alih-alih menyimpan setidaknya sejumlah uang selama masa booming untuk risk manajemen saat sulit – seperti yang dilakukan Norwegia, Arab Saudi, dan hampir semua eksportir minyak lainnya – pemerintah Venezuela mengalami defisit fiskal dua digit saat ekonomi sedang booming. Pengeluaran pemerintah jauh melampaui pendapatan dari pajak dan pendapatan lainnya. Defisit ditutupi dengan obligasi. Sama seperti Indonesia saat ada windfall.

Venezuela juga semakin bergantung pada bank sentral untuk membiayai defisit nya, sebuah kebijakan moneter yang berbahaya. Dengan kata lain cetak uang.  Sama seperti Indonesia dengan semakin besarnya SBN dibeli oieh BI. Itu sama saja dengan memenggal pendapatan real publk lewat naiknya harga harga dan  tarif, yang ujungnya melemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah dan rakyat miskin. Walau pemerintah meredamnya dengan subsidi dan bansos sebesar 10% dari PDB, justru semakin membuat fundamental ekonomi berderak. Kurs semakin melemah.

Pada saat yang sama, industri minyak Venezuala yang sangat penting kekurangan dana investasi dan dikelola dengan buruk karena para  direksi dan komisaris adalah bagian dari partai koalisi politik, bukan professional. Produksi minyak di ladang-ladang minyak mentah berkualitas tinggi yang dioperasikan oleh perusahaan minyak nasional, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), turun drastis. Semakin membuat rentan cadangan devisa, yang terpaksa memperkuatnya lewat hutang luar negeri. Ya sama seperti di Indonesia yang terlena kepada pendapatan sector SDA yang rendah DHE, terpaksa menambah hutang luar negeri.

Semua sumber daya tenaga kerja sector manufaktur consumer goods dan pertanian kesedot ke sector Migas. Akibatnya pertumbuhan sector Industri dan pertanian drop. Ketergantungan kepada Bansos dan subsidi sangat besar untuk meningkatkan konsumsi domestic. Ketergantungan kepada impor consumer goods sangat tinggi. Akibat gagal melakukan transformasi ekonomi dari SDA ke industry. Tidak ada kemandirian. Kami terjebak dengan budaya petrostate, kata Alina. Apa itu petrostat? 

Itu istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan suatu negara dengan beberapa atribut yang saling terkait, yaitu pendapatan pemerintah sangat bergantung pada ekspor SDA, kekuatan ekonomi dan politik sangat terkonsentrasi pada minoritas elit, dan institusi politik lemah dan tidak bertanggung jawab, dan korupsi merajalela bekulindan dengan oligarki yang rakus. Civil society lumpuh. Kata Alina. Saya mengangguk dan termenung seperti Indonesia mungkin. 

Kalau negara lain bangkrut karena perang seperti di Irak, Lebanon, Liberia, Ukraina, Georgia, Moldova, dan Tajikistan. Namun ekonomi Venezuela runtuh di bawah satu pemerintahan selama masa damai. Standar hidup di Venezuela yang kaya minyak anjlok drastis hingga 74% antara tahun 2013 dan 2023. Ini adalah penurunan standar hidup terbesar kelima dalam sejarah ekonomi modern. Semua sudah terjadi, kata Alina. Penyesalan hanya nampak bagi rakyat yang selama ini setia mendukung elite penguasa. Namun tidak bagi elite Politik. 

Sementara kaum akademis dan Pers dibungkam. Pengkritik dikriminalisasi. Pemerintah bebas berbohong dan hipokrit lewat data yang absurd dan bias. Tahun 2023 katanya ekonomi tumbuh 5% dan diharapkan tahun 2025 meningkat 8%.  Namun faktanya inflasi masih diatas 100%. Ada 8 juta orang eksodus ke luar negeri.  Tahun 2023, hampir 1 juta orang Venezuela sudah jadi warga negara AS dan sisanya di negara Kawasan Amerika latin dan Karibia.

Tidak ada system pemerintahan yang sempurna. Namun semua negara punya spirit mempersatukan. Bahwa setiap warga negara berhak akan pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti halnya UUD 45 pasal 27 ayat 2.  Ketika amanah konstitusi tidak dilaksanakan. Hope memudar. Justru Nasionalisme elite politik dan penguasa akan dipertanyakan oleh rakyat tertindas. Neocolonialisme terjadi. Yang keras melawan. Yang lemah menerima kalah. Yang cerdas ya eksodus.

Politik Anggaran Prabowo

Walau saya bukan pemilih Prabowo namun saya harus akui bahwa Prabowo itu cerdas. Cerdas dalam arti bukan licik. Tetapi cerdas yang didukung literasi yang cukup serta kemandirian membuat keputusan. Dia tahu bahwa sumber masalah negeri ini ada pada system birokrasi. Itu terkait dengan tatakelola yang feodalisme. Tidak meritokrasi. Sejak awal reformasi sampai era Jokowi, hal yang tidak pernah bisa dibenahi adalah birokrasi. Reformasi tidak menyentuh birokrasi dalam arti sesungguhnya.

Jarak antara politisi dan birokrasi itu memang jauh sekali. Apalagi kompetensi menteri dan Gubernur /bupati rendah. Jarak ini menimbulkan disparitas antara realisasi dan rencana. Misal, APBN itu adalah politik anggaran Pemerintah yang berkuasa. Para politisi di DPR yang merupakan wakil dari partai dan Dapil duduk bersama membahas agenda politk sesuai dengan visi nasional : UUD 45, Pancasila, NKRI. Nah oleh pemerintah pada level birokrasi diterjemahkan lewat narasi APBN ekspansif. Ya, karena sifatnya ekspansif tentu yang muncul adalah belanja macem macem.

Hashim Djoyohadikusumo, yang juga adik dari Prabowo mengatakan bahwa banyak anggaran negara yang tidak dibelanjakan untuk program strategis. Bahkan, dia menyebut banyak program yang 'konyol'. Apa yang dikatakan Hashim itu membuktikan bahwa birokrasi itu memang brengsek. Namun itu ditepis oleh birokrasi dengan ukuran kinerja Kementrian/ Lembaga/PEMDA dalam bentuk realisasi APBN. Semakin besar realisasi APBN/D semakin baik kinerja pemerintah.

Padahal sudah ada UU  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja (ABK).  Kemudian UU Nomor 1 Tahun 2022 juga memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di daerah. Yang tujuannya, meningkatkan kualitas belanja, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja. Mungkin hanya Ahok saat gubernur DKI menerapkan UU itu dengan konsisten. Namun dia dibenci oleh birokrasi DKI sendiri.

Prabowo  belajar dari pemerintahan sebelumnya. Di era SBY, narasinya adalah money follow function. Anggaran disesuaikan dengan fungsi dari Lembaga atau unit kerja. Tujuannya adalah efisiensi. Untuk memastikan waskat atas money follow function itu, SBY memberikan kuasa kepada Bangar DPR untuk membahas APBN sampai ke level 3 anggaran. Apa yang terjadi ? program kerja tidak jalan. Beberapa proyek malah mangkrak. Yang terjadi malah konspirasi antara Lembaga/kementrian dengan Bangar DPR. Terbukti beberapa Menteri, anggota DPR masuk bui. 

Era Jokowi, narasi money follow functon diubah menjadi Money follow program. Kinerja berdasarkan program prioritas. Nah karena sifatnya prioritas, perencanaannya menjadi semacam crash program. Kualitas perencanaan belanja sangat rendah. Ya, terkesan terburu buru seperti proyek Infrastruktur ekonomi, IKN, swasembanda pangan dan lain lain. Harus cepat diselesaikan dan diresmikan oleh president. Dari situasi inilah terjadi moral hazard. Itu bisa dilihat dari tinggi nya ICOR dan memburuknya indek korupsi. 

Prabowo membaca situasi itu semua. Tentu dia tidak mau menjadi bagian dari masalah dari presiden sebelumnya. Ya dia tidak mau terjebak dengan narasi money follow program atau money follow function. Dia gunakan narasi MSB sebagai anti tesis dari narasi tersebut. Dengar aja pidatonya di Brazil  “ 25% anak anak Indonesia kelaparan setiap hari”. Anak anak adalah symbol masa depan bangsa. Dia tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu itu

Sebenarnya esensinya bukan MSB yang hendak dia capai. Tetapi readjustment budget yang pro rakyat miskin dan focus kepada perubahan mindset birokrat dari project based ke program based. Walau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran belanja kementrian/Lembaga dan alokasi dana transfer ke daerah. Itu tidak akan mengganggu fostur APBN yang sudah ditetapkan. Karena yang dikurangi adalah anggaran birokrasi. Ya intangible cost atau yang tidak terkait langsung dengan program itulah yang dipangkas seperti Alat tulis kantor, perjalanan dinas, biaya konsultan dan biaya studi dan lain lain.

Lebih Rp 300 triliun anggaran dipangkas atau sekitar 10% dari APBN. Kalau Menteri dan ketua Lembaga, Pemda masih terjebak dengan feodalisme, apalagi inginkan pencitraan. Ya pemotongan anggaran birokrasi itu sangat tidak nyaman. Karena engga ada lagi anggaran upacara atau seremonial untuk jadi media darling. Engga ada lagi anggaran buzzer. 

Tetapi kalau Birokrat  mau mengubah mindset nya menjadi meritokrasi, Indonesia akan bergerak maju kedepan. Itu bisa lihat contoh Argentina. Sekian decade terpuruk karena hutang dan hiperinflasi, Tapi hanya setahun dibawah Javier Milei, APBN bisa surplus, dari kontrasi ke growth. Semoga.

Proyek atau Program ?

 

Saya sering ditanya oleh nitizen pembaca blog saya. Apa sih  perbedaan antara proyek dan program. Banyak dari mereka yang memiliki kesan bahwa program hanyalah proyek yang sangat besar, dan bahwa ada banyak kesamaan antara proyek dan program. Memang dalam program terdapat proyek. Tapi proyek belum tentu program. Yang jelas, proyek bersifat jangka pendek. Hanya sebatas bangun. Sementara Program, bersifat jangka Panjang dan berdampak luas. Kalau proyek outcome nya efektifitas dan efisiensi. Kalau program outcome nya multiplier effect. Paham ya.

Bangun rumah murah untuk rakyat miskin. Kalau disebut proyek,  dana dialokasikan oleh  APBN, entah dari utang atau hibah. Harus ada kontraktor. Tanpa itu, engga jalan tuh proyek. Tapi kalau disebut program, maka yang diperlukan adalah riset tekhnologi material bangunan yang murah dan metode kontruksi yang mudah. Revitalisasi Kawasan kumuh dan desa agar cadangan lahan tersedia murah. Skema investasi tidak populis alias gratis. Tetapi berbasis stimulus agar rumah terjangkau oleh masyarakat paling miskin. 

Dengan adanya program Rumah Murah, industry material bangunan berkembang. Industri kontruksi berbasis CKD berkembang, sehingga kontraktor kelas UKM bisa kerjakan. Jumlah tenaga kerja sangat besar. Nah ketika proyek ini selesai. Kita sudah punya industry material dan CKD serta UKM yang berpengalaman dalam hal kontruksi. Mereka bisa kompit di market. Bukan hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Tenaga kerja akan terus teserap walau proyek rumah pemerintah selesai.

Makan siang gratis. Kalau disebut dengan proyek, maka kita selalu sibuk bicarakan anggaran. Uang habis, hasilnya kita tekor. Tapi kalau bicara program, yang kita pikirkan bagaimana MSB gizi itu jadi stimulus berkembangnya usaha kelas menengah bawah. Yang dilakukan adalah perbaiki tata niaga pertanian, peternakan, perikanan. Sehingga stok bahan makanan tersedia efisien dan menjadi market undertaker bagi petani. Create Skema pembiayaan Koperasi untuk catering yang mudah dan murah. Sehingga masyarakat kelas bawah dilibatkan langsung. Yakinlah, lewat program ini,  dana akan datang sendiri terutama dari CSR dalam dan luar negeri.

Memang kalau bicara program, membutuhkan perencanaan yang precisi. Detail yang menyeluruh. Kerja keras dari seluruh ASN lintas kementrian dan Lembaga. Perlu sosialisasi dan dukungan real publik.. Belum lagi pengawasan yang ketat dari setiap step. Evaluasi secara berkala. Engga mudah memang. Butuh waktu memang. Repot memang. Engga bisa, hari ini ngomng, besok kerjakan. 

Proyek engga serepot program. Ya, tinggal ajukan proposal ke Menteri keuangan. Kalau alokasi anggaran tersedia. Proses tender bisa dilakukan. Hari ini ngomong besok kerjakan. Yang jadi masalah, anggaran cekak. Bingung kan ? Padahal, YMP tidak pernah bicara proyek. Yang ada hanya program. Sementara kapasitas dan kompetensi ASN dan Menteri terlatih dan berteman dengan pemburu rente. Engga ada uang, ya engga ada proyek. Makanya jangan kaget. Kita hanya dengar ributnya soal anggaran proyek daripada membahas program. 

Net Zero Asset Managers

 

Net Zero Asset Managers (NZAM) diluncurkan pada desember 2020. NZAM merupakan koalisi 30 Asset Manager Group (AMG) berkelas dunia yang menguasai AUM ( Asset under Manegement ) USD 9 triliun. Diantara koalisi itu adalah Black Rock, JP Morgan, Vanguard, State Street dan lain lain. Tujuan mereka adalah menginfluence clients mereka agar mematuhi Paris Agreement terkait dengan zero emisi karbon pada tahun 2050. Mereka juga akan create produk investasi untuk mendukung pembiayaan energi bersih.

Tekad para AMG  itu sangat mulia. Karena mereka sehari hari mengelola asset para Clients. Orang super kaya di planet bumi ini. Namun bagaimanapun AMG tidak berkuasa atas apapun kepada clients nya.  Nah bagaimana kalau sebagian besar clients itu adalah pemegang saham pada perusahaan yang justru bertentangan dengan tujuan NZAM? Apalagi clients yang mengendalikan asset multi triliun USD itu adalah segelintir orang. Yang tentu terlalu besar untuk di-influence oleh AMG. 

Yang jadi masalah adalah NZAM itu dianggap oleh otoritas negara dimanapun sebagai sikap ganda AMG.  Ya maklum. Sebagian besar clients AMG itu adalah  pengendali dari TNC yang bergerak pada bisnis Energy fuel Nafta dan thermal coal. Adanya NZAM dan ESG tentu akan mempengaruhi value saham mereka pada TNC tersebut. Apa iya serius dukung NZAM?  Jangan jangan itu cara lain berkoalisi untuk menaikan harga nafta fuel. 

Coba perhatikan ini. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 harga fuel nafta dan coal thermal terpuruk. Nah, terbukti sejak NZAM dibentuk harga komoditas Fuel Nafta dan Coal berangsur angsur naik. Bukan tidak mungkin konflik regional dan geopolitik bagian dari design besar menaikan harga. Dan dibalik itu adalah para bandar yang mengontrol AMG itu sendiri. Demikian sikap paranoid para pegiat lingkungan.

Apalagi issue lingkungan ini menjadi issue global dan masuk ke ranah politik. Di Eropa, issue lingkungan telah menjadi bargain geopolitik dan bagian dari politik populis. Melancarkan Investasi besar besar pipa gas Rusia-Eropa, Timur Tengah-Eropa. Membuat harga fuel nafta semakin terpuruk. Perang Rusia-Ukraina terjadi pada februari 2022 menghentikan program investasi pada pipa gas trans Eropa. Harga fuel Nafta, LNG dan coal thermal naik melambung. Apalagi Konflik di Timur Tengah dibuat berkepanjangan karena bekulindan dengan issue lingkungan. 

Nah, situasi ini dimanfaatkan oleh pemain hedge fund untuk membuat harga fuel jadi volatilitas dan profit taking dari sana. Apa dampaknya? Ketidak pastian global atas Paris agreement terjadi. Pembiayaan transisi energi jadi terhambat. Orang super kaya tidak ada ruang lagi untuk menyisihkan 1% kekayaannya untuk Dana transisi energi JETP ( Just Energy Transition Partnership ). Sementara itu sulit membuat sunset bisnis fuel nafta dan coal thermal.

Sebenarnya proses transisi energi sampai tahun 2050, itu bisa diterima secara akal sehat oleh para pemegang saham TNC. Mereka sudah menyusun program untuk mengurangi portfolio mereka pada energi nafta dan coal thermal. Dan itu dibuktikan dengan semakin berkurangnya arus modal dan investasi pada oil and gas serta meningkatnya investasi pada energi terbarukan. 

Namun proses itu dibarengi dengan kampanye terus menerus oleh aktifis lingkungan. Yang sehingga mempercepat kejatuhan industry migas dan Coal thermal. Ini yang tidak bisa diterima oleh mereka. Itulah sebabnya pada 10 januari 2025, Black Rock mengirim surat kepada clients nya bahwa mereka keluar dari NZAM. Surat itu ditanda tangani oleh Wakil Ketua BlackRock Philipp Hildebrand dan Kepala Global Solusi Transisi dan Berkelanjutan Helen Lees-Jones. Sebelumnya JP Morgan dan lainnya juga keluar dari NZAM.  

Walau kebijakan mereka keluar dari NZAM mengakibatkan NZAM suspend kegiatannya, namun tidak menghapus komitmen AMG terhadap Paris agreement 2050. Standar kepatuhan terhadap ESG untuk produk investasi dan pengelolaan asset tetap menjadi concern mereka.

Family office dan Trustee

 

Tahun lalu Pak LBP berencana akan menjadikan Indonesia tempat bercokol Family Office. Mungkin LBP berkaca kepada kesuksesan Dubai dan Beijing menarik dana investor kelas dunia ke dalam negeri. LBP tahu, dunia ini dikendalkan oleh elit financial konglomerat global. Jadi game changer. Harus deal dengan privat kalau indonesia ingin menarik capital inflow. Tetapi setelah itu tidak ada lagi berita soal rencana LBP itu. Mungkin karena index korupsi kita masih buruk. Nah saya akan uraikan apa itu family office …

Katakanlah anda punya kekayaan sangat besar. Kekayaan itu anda dapatkan karena skill anda sebagai pengelola hedge fund, pengelola property. Atau keluarga anda sangat kaya dan anda dapat warisan. Kekayaan itu dalam bentuk saham pada ratusan unit business. Semua kekayaan itu clean secara hukum. 

Namun anda tidak mau public tahu anda orang super rich. Anda tidak ingin ada bukti legal kekayaan anda yang mudah diakses orang lain. Sehingga bisa dipublikasi dengan mudah oleh media massa dan terpublikasikan lewat internet. Anda ingin segala sesuatu hanya orang qualified yang bisa akses sumber daya anda.

Bagaimana caranya menyembunyikan status itu ? Ada namanya Family Office. Family office terdapat pada 10 kota besar. Beijing, Dubai, Jenewa, Hong Kong, London, Miami, New York, Sngapore, Sydney, Tokyo. Gimana caranya ? kamu mendirikan perusahaan Wealth Management Service di salah satu kota besar tersebut. Kemudian serahkan pengelolaan nya kepada Asset Management Service yang punya peringkat world class, seperti UBS Asset management, HSBC Asset management, Credit Suisse, DBS, JP Morgan, Black Rock, Vanguard dan lain lain. 

Semua saham pada Holding company, unit business, afiliasi, tidak ada nama kamu, tetapi nama Wealth Megement service yang menjadikan Asset management sebagai nominee. Tugas Wealth Menegement Service adalah bayar pajak. Mengatur investasi, perlindungan hak waris dan bahkan membantu masalah private kamu seperti bayar CC dan lain lain.

Jadi walau semua asset berupa saham, benda berharga, terdaftar kepemilikannya atas nama Asset Menegement namun itu hanya nominee dari Wealth Menegement Service. Dan pasti aman. Karena status nya dilindungi oleh hukum Trustee act. Hukum tertua di dunia dan telah berlaku ratusan tahun. Dan lagi Asset Management atau MI, tidak punya diskreasi terhadap asset itu. Mereka hanya bertugas mengadministrasikan saja,

Pada umumnya mereka yang punya family office hidupnya memang humble. Tidak ada yang bisa buktikan kekayaannya kecuali orang yang memang qualified. Mereka umumnya sibuk dengan kehidupan personal yang jauh dari kemewahan dan focus kepada hobi private aja yang humanis. Orang china berkata " kalau orang lain tahu dan bisa menghitung kekayaan anda, itu artinya anda tidak kaya.

Trustee.

Trustee artinya adalah wali. Wali pa ? ya wali amanah. Pihak yang mendapat kuasa sebagai wali untuk melakukan perikatan. Trustee Act adalah hukum Inggris dan menjadi salah satu hukum tertua di dunia dan diakui oleh PBB. Karena, pertama itu adalah hukum gereja yang dilegitimasi oleh inggris yang tidak pernah dijajah sepanjang sejarah. Merupakan dinasti yang tidak pernah runtuh.

Bagaimana sejarahnya Hukum Trustee itu ? Dulu waktu perang salip banyak para kesatria Eropa berperang ke Timur Tengah meninggalkan istri, selir serta harta. Namun setelah mereka kembali dari perang, semua harta dan istrinya telah dijarah orang lain. Maklum mereka pergi berperang bukan dekat tapi jauh yang butuh tahunan berkelana. Jadi wajar setelah kembali semua yang ditinggalkan diambil orang. 

Mereka protes kepada Pemimpin Gereja. Karena mereka perang atas nama gereja tapi gereja tak bisa menjaga harta mereka. Karenanya dibuatlah UU trustee. Yang memungkinkan harta itu dijamin aman oleh gereja sampai 600 tahun. Dengan UU trustee itu memungkinkan harta dicatat oleh gereja dengan tingkat kerahasiaan tinggi.  Paham ya.

Dalam perkembangan nya. Trustee itu dimanfaatkan oleh negara yang jadi anggota persemakmuran inggris. ( commonwealth). Mereka mensahkan wilayah bebas pajak seperti BVI ( British Virgin Island), Panama, Grand Cayman Island, Swiss dan lain lain. Ini yang biasa disebut dengan offshore company atau perusahaan cangkang.  Artinya kalau anda punya perusahaan cangkang, tidak perlu bayar pajak dimana saja.

Namun belakangan offshore company ini menjadi restriksi bagi banyak negara, terutama bagi negara yang bukan commonwealth. Maka munculah Family Office yang mengadopsi hukum trustee dan tidak terpisahkan dari hukum trustee Act. Tapi wilayahnya tidak di negara commonwealth saja, bisa di negara manapun sepanjang meratifikasi UU trustee Act. 

Walau family office dan Offshore company punya kesamaan yaitu kerahasiaan dari pemilik sebenarnya. Namun ada perbedaan prinsip yaitu, Family office bukan tempat menghindari pajak. Justru memastikan patuh kepada pajak atas perusahaan dimana mereka berinvestasi. Jadi sebenarnya family office itu menjadikan kepatuhan kepada pajak sebagai cara mereka berlindung kepada negara atas penyalah gunaan kekuasaan eksekutif pada perusahaan dimana mereka sebagai pemegang saham.

Offshore company tidak bisa jadi nasabah Asset Management. Mengapa ? Asset Management, umumnya Lembaga keuangan first class. Sehingga engga mungkin uang korupsi atau uang narkoba atau sumber illegal bisa masuk family office.  Sementara offshore company tidak peduli dari mana sumber dana. Makanya asset di offshore company  sulit dilakukan cross border transfer. Perlu mengikuti standar kepatuhan yang ketat kalau asset mau dimobile.

OCCRP, Jokowi nominasi pemimpin terkorup di dunia.

 

OCCRP merupakan organisasi yang dibentuk oleh 24 pusat investigasi nirlaba. Lembaga ini tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. OCCRP didirikan oleh Drew Sullivan dan Paul Radu. Kalau anda terbiasa menganalisa financial global market baik pasar uang, modal atau surat utang negara atau corporat. Nama OCCRP tentu tidak asing. Hanya saja untuk dapatkan laporan lengkap anda harus bayar.

Dalam konteks laporan OCCRP dimana Jokowi bersama 4 pemimpin negara lain masuk radar atau nominasi dalam survey atau pooling. Nominasi Itu bukan berarti Jokowi pemimpin terkorup. Itu bagian dari tahapan dalam metodelogi OCCRP menentukan siapa yang memenuhi syarat pantas disebut pemimpin terkorup.  Ada dua tahap, yaitu,

Tahap Pertama, OCCRP lakukan pooling untuk mendapatkan nominasi. pooling bukan kepada public tetapi kepada member mereka sendiri, yang semua adalah jurnalis independent.  Nominasi itu bisa jadi bias. Ya namanya survey walau cara menghitungnya menggunakan standar akademis, namun kan dimana mana tidak rasional jawaban responden. Sama saja dengan survey Kompas yang mengatakan tingkat kepuasaan kepada pemerintahan Jokowi diatas 70%. Sama saja dengan survey pemilu. Biasa saja. 

Tahap kedua, setelah dapat nominasi, OCCRP punya panel hakim untuk menilai. Penilaian itu bukan atas dasar suka atau tidak. Tetapi atas dasar data dan informasi yang mereka dapat dari hasil investigasi jurnalistik. Pahami investigasi jurnalistik bukanlah fakta hukum. Tapi berdasarkan indicator ICOR, index korupsi, index Democrasi, HAM dan lain lain, yang semua kajian dasarnya akademis. 

Nah hasil Analisa team panel, terbukti walau dalam pooling Jokowi masuk nominasi namun tidak terpilih sebagai pemimpin terkorup. Yang terpilih adalah presiden Suriah Bashaar Al Asaad. Jadi, nominasi berdasarkan pooling bukanlah keputusan OCCRP. Itu hanya survey. Penentuannya tetap pada team panel atau hakim.  Jadi pahami. Laporan dari OCCRP tidak perlu disikapi berlebihan. Maklumi saja. Mengapa ?

Karena itu inline dengan hasil temuan dari Transparency International. Index CPI kita 34 sama dengan 10 tahun lalu.  Tingginya suku bunga SBN dbandingkan negara ASEAN itu sudah indikasi bahwa index CPI itu berkorelasi dengan trust market. Semua tahu bahwa ICOR kita sangat tinggi sebagai bukti tingginya korupsi belanja APBN. Dan itu diakui sendiri oleh Prabowo dan SMI. Terjadi deindustrialisasi sehingga 9 juta kelas menengah jatuh miskin. Itu fakta.

Reputasi OCCRP tidak perlu diragukan. Sebelum skandal Money laundry Credit Suissie terbongkar secara hukum. OCCRP sudah melaporan lebih dulu. Dari laporan ini salah satu eksekutif CSB meninggal. Menurut cerita rumor, sumber informasi  OCCRP datang dari eksekutif itu. OCCRP juga kali pertama membongkar kasus goreng saham Adani Group yang sampai mengguncang pasar modal india. OCCRP pernah terlibat dalam peliputan spyware Pegasus serta kebocoran data Panama Papers. 

Selama beroperasi, OCCRP telah membuat lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan-laporan lembaga ini telah menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, hingga lebih dari 100 aksi korporasi. Setidaknya secara tidak langsung tentu laporan OCCRP ini mempengaruhi credit rating Indonesia. Tapi tanpa laporan OCCRP credit rating kita memang sudah rendah. Itu bisa dilihat dari bunga dan Yield SBN dan rendahnya animo investor asing masuk ke IKN.

Laporan OCCRP engga perlu disikapi seolah olah itu ulah AS. Walau USAID salah satu donator dari OCCRP. Bukan berarti AS ada dibalik OCCRP. Banyak pejabat kita dapat beasiswa dari USAID. Kan engga bisa kita katakan pejabat itu agent dari AS. Ini tidak ada kaitannya dengan Jokowi secara personal. Secara pribadi, Jokowi mengomentari dengan bijak.” Korupsi apa? Ya buktikan saja.” 

Nah, cara terbaik bagi pemerintah mengklarifikasi ini adalah dengan mengubah  UU KPK. KPK yang ada sekarang dibubarkan. Kembalikan ke KPK saat awal dilahirkan tahun 2002.  Ini soal NKRI, dan trust di mata international. Ini soal bagaimana system dibangun agar tercipta good governance. Jadikan saja laporan OCCRP ini sebagai momentum untuk kita berbenah agar index CPI dan Index Demokrasi bisa diperbaiki.

Jebakan hutang membuat kita bego

Politik Global dulu jelas. Seperti adanya block barat dan timur dalam perang dingin. Arab-israel dalam konflik regional di timur tengah. Dimana jelas musuh dan teman. Kalau kita menerapkan non block, sebenarnya juga adalah bagian dari block, yang mudah dibaca juga dimana anti barat. Tapi sekarang? Konstelasi politik global jadi rumit. Engga mudah memahaminya.

Rusia jelas menyerang Ukraina. Jelas diembargo ekonominya oleh AS dan Eropa ( NATO). Namun yang tekor justru Eropa dan AS. Keuntungan geopolik justru di nikmati oleh China. Karena China dapatkan sumber daya Rusia dengan murah dan mudah. Turki  yang berada di teras Rusia, juga menikmati konflik itu berkat bantuan dana militer dari AS dan bukan tidak mungkin tidak semua dipakai untuk militer tapi untuk perbaikan ekonominya.

Negara teluk mulai melirik Israel sebagai teman karena motive ekonomi. Tidak lagi musuh idiologi. Tapi konflik Iran dan Israel, Israel -Libanon dan jatuh nya Bashaar di Suriah menyeret AS bertindak langsung untuk mengontrol Suriah. China yang tidak ingin pipa gas nya dari Iran ke Kumning terancam. Mulai melakukan manuver politik. Arab yang punya kepentingan ekonomi lebih besar ke China, mulai mengubah sikapnya terhadap Israel.

Utara- Selatan, yang tadinya merupakan Kerjasama strategis dalam kuridor G20, kini berubah ke BRICS. Dari BRICS berkumpul negara Selatan yang punya kepentingan melawan hegemoni AS terhadap mata uang. Tapi dalam perkembangan terbarunya, India, China dan Rusia mulai berebut pengaruh menjadi boss negara selatan. Pada waktu bersamaan Global Selatan disikapi oleh Trumps dengan ancaman tarif yang lebih besar kepada negara mitra BRICS.  Ya rumit kan.

AS mulai menggunakan kebijakan moneter nya untuk kepentingan geopolitik. Perang mata uang terjadi. Negara emerging market berdarah darah menahan kejatuhan kurs mata uang. Eh Eropa juga kena imbas. Bahkan lebih buruk dari negeri emerging market. Udah kena kebijakan proteksionisme dagang AS, kena juga akibat kurs USD menguat, sebelumnya udah babak belur akibat embargo gas dari Rusia. 

Pada waktu bersamaan China sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia, mendevaluasi mata uangnya. Yang korban hampir semua negara mitranya yang tergabung dengan BRI ( bell road initiative ). Utang mereka jadi bertambah dalam mata uang yuan. Produk mereka semakin tidak kompetitif masuk ke China. Harga barang supply chain China semakin mahal.  Ini akan menekan permintaan ekspor dan impor negara mitra china, termasuk Indonesia.

Nah dengan keadaan tersebut. Engga bisa lagi politik luar negeri kita dikelola dengan cara jadul. Semua perjanjian yang terkait dengan globalisasi, free trade dan lain sebagainya udah jadi sampah. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Memang ekonomi kita hanya 20% bergantung kepada ekspor. Lebih 50% ditopang konsumsi rumah tangga. Seharus nya sejak 5 tahun lalu, kita focus ke inward looking policy dengan mengurangi hutang luar negeri.

Tapi yang jadi masalah, justru pemerintah terus meningkatkan hutang luar negeri terutama BI. Akibatnya   sector jasa kita 90% tergantung luar negeri, terutama modal. Selalu dibayangi ketakutan akibat fenomena global. Kita seperti babi kena trap pemburu. Lari kesana kemari engga jelas. Tetap tidak beranjak kemana mana. Ya debt trap itu kutukan, memang membuat kita jadi lemah dan bego. 

Contoh, dalam kaitan DHE atau devisa hasi ekspor, pemerintah keluarkan aturan. Bagi eksportir yang menyimpan valas nya di dalam negeri dapat insentif pajak. Caranya penyimpananya pada term deposit ( SRBI) atau deposito setelah dikonversi ke Rupiah.

1. Tarif sebesar 0%, untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan lebih dari 6 bulan.

2. Tarif sebesar 2,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 6 bulan.

3. Tarif sebesar 7,5% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 3 bulan sampai dengan kurang dari 6 bulan, atau

4. Tarif sebesar l0% untuk instrumen dengan jangka waktu penempatan 1 (satu) bulan sampai dengan kurang dari 3 bulan.

Perhatikan. Segitunya pemerintah ngemis valas kepada pengusaha. Sampai sampai tax ratio dikorbankan demi valas. Sementara pajak tidak langsung (PPN) dinaikan untuk menutupi defisit anggaran.

Pengusaha happy saja. ASALKAN, selisih Bunga real dalam negeri dengan luar negeri tidak negative, tetapi positif. Artnya harus lebih tinggi income bunga di Indonesia daripada luar negeri, setelah dikurangi inflasi real juga.

Terus apakah valas pengusaha terkunci dengan berganti cash jadi instrument? Ya engga. Oleh pengusaha, Instrument itu di linked dengan surat utang untuk dapatkan valas di luar negeri . Dia dapat valas lagi dan parker di luar negeri sebagai motive berjaga jaga. Apa artinya? itu sama saja BI utang ke luar negeri.

Udah muter muter dan pakai rapat KSSK untuk lahirnya solusi aturan soal DHE agar IDR menguat dan valas masuk, Eh ternyata walau duitnya dari eksportir dalam negeri, namun tetap aja skema nya utang luar negeri. Sementara Pengusaha udah dapat diskon PPH. Apa akar masalahnya ? Rakus!.

***

Target penerimaan pajak tahun 2024 kemungkinan tidak tercapai. Mengapa ? hingga 31 Oktober penerimaan pajak baru mencapai 76,3% dari target. Sementara, waktu yang tersisa untuk mengejar target pajak 2024 itu tinggal 2 bulan lagi. Maksimum tercapai 90% dari target.

Mari kita lihat data.

Realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga Oktober 2024 adalah Rp262,67 triliun. Namun, penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 26,3%. Apa artinya? Dunia usaha memang tidak baik baik saja. Itu fakta. Penyebabnya karena harga ekspor khusus komoditas utama kita jatuh di pasar dunia. Daya beli domestic drop. Itu bisa dilihat PPN domestic sampai dengan septermber minus pertumbuhannya. Baru tumbuh tipis sekitar 4 % pada oktober.

Realisasi  pajak tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Nah pertanyaannya adalah apa mungkin tahun depan ( 2025)  bisa capai diatas target 2024?  Padahal total APBN meningkat dari tahun sebelumnya? Mungkin saja bisa. Caranya ada dua. 

Pertama, kurangi defisit anggaran dengan memotong APBN sampai 30%. Tapi itu sulit dilakukan. Akan sangat beresiko secara politik bagi Pemerintah.

Kedua, naikan PPN. Itu logis disaat potensi penerimaan PPH turun akibat ketidak stabilitan ekonomi. Tapi kenaikan 1% PPN, masih kurang untuk tutupi defisit. Cara lain, kurangi dana transfer ke daerah dengan menaikan tarif pajak daerah seperti pajak kendaraan dan penetapan asuransi wajib untuk kendaraan. Masih kurang? Ya naikan cukai rokok lewat peningkatan harga eceran rokok.

Tapi masih kurang. Makanya perlu tambah hutang. Nah agar likuiditas bisa menyerap SBN, ya tarif BPSJ Kesehatan dinaikan. Aturan dana pension direpatriasi agar dana BPJS tenaga kerja bisa menyerap SBN lebih banyak. Memberlakukan iuran Tapera. Biar tambah likuid SBN. Dengan cara tersebut diatas, diharapkan target APBN tahun 2025 bisa dicapai. Memang caranya masih tradisional pengelolaan ekonomi negara, masih berkutat seperti era colonial yaitu iuran, cukai, pajak dan kalau kurang ya utang lagi. Tidak transformative dan terkesan dungu.