Membangun tanpa visi.

 

Waktu bergerak ke depan. Kekuasaan datang pergi berganti. Tapi Gunung tidak kemana mana. Tetap di tempatnya. Itulah yang disebut dengan Geopolitik. Tiap negara dan bangsa punya geopolik berbeda. Perbedaan itu karena lokasi atau letak negara itu. Bangsa China dan AS jelas berbeda. China pantainya terbatas namun hamparan lahan luas. Tetangganya banyak. AS punya lahan luas dalam satu hamparan tapi tidak banyak punya tetangga. Indonesia lahan luas tapi tersebar dibanyak pulau. Punya garis pantai terpanjang di dunia, punya tetannga banya.   Nah apa jadinya kalau kita membangun berkaca kepada China atau AS, ya salah dan bego.

Gimana geopolitik Indonesia itu ? Karena luas daratan kita terbatas dibandingkan luas lautan atau lautan lebih luas daripada daratan, maka sebenarnya perencanaan pembangunan itu sudah bisa dibuat disaat kita sudah merdeka. Apa itu?. Visi pembangunan kita ya kepada potensi bahari.  Bahari itu bukan hanya lautan tetapi ekosistemnya. Indonesia memiliki iklim laut yang lembab, amplitudo rendah, kelembaban udara tinggi, dan suhu yang tidak begitu beda antara siang dan malam. Iklim itu memungkinkan kita mengembangkan sektor pertanian yang tumbuh sepanjang tahun. 

Nah lingkungan seperti itulah yang membentuk kebudayaan di tengah masyarakat. Itu sudah seperti lepet dengan daun. Engga bisa terpisahkan. Kalau kebijakan pembangunan tidak berdasarkan geopolitik maka itu sama saja lepet tanpa  daun. Pasti kebijakan itu tidak akan mendapat dukungan dari masyarakat.. Mengapa? tidak berbudaya namanya. Karena ciri khas bangsa bahari adalah welcome dengan warga asing untuk hubungan perdagangan dan tentu pengetahuan. Ekosistem kita sebagai negara bahari juga terikat dengan geostrategis negara lain. Apa itu? Ya selat. Indonesia memiliki Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. 2/3 jalur pedagangan dunia lewat empat selat ini. Empat lokasi itu jadi magnit pusat logistik dunia. Seharusnya visi Indonesia sebagai negara bahari adalah menjadi hub industri, perdagangan seperti Singapore atau Hong Kong. 

Kita dibekali oleh bapak pendiri bangsa berupa Pancasila sebagai palsafah negara. Seharusnya  dengan palsafah itu bisa kita terjemahkan visi pembangunan sesuai dengan geopolitik kita sebagai bangsa bahari. Tapi sejak merdeka kita tidak punya visi sebagai bangsa bahari. Makanya jangan kaget, Soeharto enak aja buang ke tong sampah visi Bedirikari Soekarno. Kemudian, kita jatuhkan Soeharto, enak aja buang tong sampah VISI GBHN. Dan era reformasi, ganti presiden ganti visi. Yang makmur lebih dulu ya cukong dan politisi. Apa sebab? kita mengulang kesalahan era kolonial. Para sultan atau raja memberikan konsesi kepada asing mengolah SDA untuk diekspor ke Eropa. Itu dikelola secara kapitalis dengan mengeksploitasi rakyat, yang hasilnya tidak memakmurkan rakyat kecuali memakmurkan asing dan kaum feodal.

Janji politik Jokowi saat usai dilantik di Senayan tahun 2014 adalah visi negara bahari. Tapi para menterinya salah menterjemahkan visi itu. Malah pembangunan infrastruktur ekonomi tidak focus ke visi Jokowi. Mereka menterjemahkan apa kata pemodal. Karenanya hanya focus kepada pembangunan phisik pelabuhan, jalan toll, KEK tapi tidak dengan VISI bahari. Makanya KEK tidak berkembang, value palabuhan tidak beranjak sebagai pelabuhan tradisional, tidak terjadi transformasi industri. Hanya sebatas olah SDA. Takdir terburuk kita sebagai bangsa adalah belum ada pemimpin yang visioner berbasis geopolitik. Tapi takdir terbaik kita adalah diberkati sumber daya alam yang melimpah dan ini berkah bagi asing,  cukong dan politisi.

***

“ Bro, saya undang kamu ke  Singapore. Pesawat saya hanya landing di Singapore. Datang ya.” Kata Daniel dari Swiss. Saya telp Florence dan direksi di KL untuk dampingi saya. Jam 1 siang saya dan Florence sudah sampai di Ritz Singapore. Direksi dari KL datang lebih dulu dan sudah bersama Daniel.

“ Tahun lalu China Harbour Engineering Company kerjasama dengan perusahaan malaysia, IJM Corporation membangun proyek pusat logistik. Luasnya 260 hektar. Lokasinya di dekat pelabuhan Kuantan. Proyek ini bertujuan mengembangkan Wilayah Ekonomi Pantai Timur Malaysia yang mencakup Kelantan, Terengganu dan Pahang. Pusat logistik ini dilengkapi Jaringan Kereta Api Pantai Timur, infrastruktur jalan, udara, dan serat optik. “ Cerita Direksi saya dari KL.

“ Skema pembiayaannya gimana ? tanya Daniel

“ Non recourse loan dari CDB. Artinya jaminan proyek itu sendiri. Komposisi saham mayoritas China Harbour Engineering. Sisanya dari konsosium lokal. Repayment loan di undertake oleh relokasi industri supply chain China di Kawasan Industri Kuantan, yang luasnya 5000 hektar. “ kata direksi saya.

“ Mahatir tadinya menghentikan Jaringan Kereta Api Pantai Timur. Alasanya membebani utang malaysia. Tapi oleh PM Anwar Ibrahim , dia create value Kawasan Industri Kuantan dengan melanjutkan proyek Jaringan Kereta Api Pantai Timur dan otomatis kawasan industri itu menjadi pusat ekonomi baru yang didukung infrastruktur jalan tol dan udara, serta kabel fiber optic. Pada waktu bersamaan akan mendorong lalulintas orang dari Singapore ke Malaysia karena adanya proyek itu. Maka proyek kereta cepat Singapore- Malaysia dilanjutkan lagi. “Kata saya.

Kamu tahu, kata Daniel kepada Direksi saya” Begitulah bisnis. Semakin jauh politik ikut campur maka semakin mandiri dan sehat  itulah bisnis. Anwar Ibrahim hanya melaksanakan business as usual. Utang bukan ditakuti tapi kelola dengan akal sehat. Untuk melunakan China,  dia tunjuk menteri transfortasi dari Etnis China. Tentu mereka bisa bernegosiasi dengan bahasa yang sama. Akan lebih mudah saling mengerti. Masalah jebakan utang era PM sebelumnya senilai kurang lebih USD 100 miliar bisa diselesaikan dengan B2B. APBN sehat lagi tanpa mikir jebakan utang. Itu solusi fenomenal sekali. “ kata Daniel.

Dan akhirnya CHina berlabuh di Malaysia bukan di Indonesia untuk pembangunan Hub industri dan logistik kawasan Asia Tenggara dan asia pasific. Malaysia smart karena visi mereka berbasis geopolitik yang kuat.

***

Sampai kini yang jadi masalah dalam hal investasi di Indonesia khususnya hilirisasi minerba dan CPO adalah kita tidak patuh kepada ESG ( Environment Social Governance ). Akibatnya daya saing kita dalam menarik investor institusi sangat lemah. Kebanyakan investor yang datang adalah kelas kambing yang memang tidak peduli dengan ESG. Namun jeleknya, para investor ini juga terhubung dengan investor istitusi seperti investment holding international dalam bentuk offtaker dan undertaker.

Anda bisa bayangkan. Udah pasti investor itu tidak peduli dengan masalah lingkungan, sosial dan standar moral. Terus kenapa pemerintah tidak berusaha membuat aturan ketat soal ESG? Karena kita dikejar utang. Bayangkan saja Debt service ratio kita dikisaran 25% hingga 30%. Artinya dari pendapatan USD 100 eksport, sebesar USD 30 untuk bayar utang dan bunga. Nah kalau ekspor terhenti atau harga komoditas jatuh, kita terancam default. Kalau default maka pasti mata uang terjun bebas.

Ya kita berpacu dengan waktu. Setiap hari argo hutang luar negeri terus jalan. Dalam keadaan tidurpun bunga jalan terus. Skedule pembayaran tidak bisa ditunda. Karenanya ekspor SDA itu satu satunya cara bisa survival. Ya mau engga mau, SDA kita dikuras, lingkungan rusak. Sementara multiplier effect rendah dibandingkan industri much product.  Yang menyedihkan lagi adalah sebagian besar DHE ( Devisa Hasil Ekspor ) itu dikuasai oleh Swasta ( korporat). Jadi USD 100 ekspor itu tidak semua milik negara.

Makanya BI terus beli dollar di Pasar untuk memenuhi permintaan Menkeu bayar utang luar negeri. Ya jatuh terus rupiah. Di akhir Oktober 2014, rupiah berada di kisaran Rp 12.080/US$. Hari ini kurs rupiah dollar Rp.14.940. Artinya nilai uang menyusut 23%. Kalau anda pegang deposito rupiah tahun 2014 dan anda tukar ke dolar hari ini maka uang anda susut 23% atau hampir seperempat. Artinya itu uang kena sanering.

Terus apa dampaknya kepada rakyat ? Tuh lihat harga bahan pokok dan hari hari terus merangkak naik, Jasa publik berupa listrik, telp, BBM yang investasinya dari mata uang asing, terus merangkak naik. Itu karena value uang yang anda pegang ditebas oleh turunnya nilai rupiah. Nah bayangkan, kalau pendapatan anda dari tahun 2014 sampai kini tidak naik diatas 30%, itu artinya kekayaan anda turun 30%. Dalam hal ini kinerja SBY dan Jokowi 11 12.

Lantas apa solusinya ? Perkuat industri dan tingkatkan rasio industri terhadap PDB diatas 20%. Tapi untuk tumbuhnya industri perlu dana riset besar, Duit engga ada. Anggaran cekak. Perbaiki lingkungan bisnis yang ramah bagi ekosistem bisnis. Tapi Index Logistik buruk, index korupsi buruk. Ya udah, Focus aja kepada reformasi Hukum. Menkopolhukam sudah tunjuk Najwa Shihab, Eros Djarot, Faisal Basri, serta pakar hukum ternama lain dalam tim reformasi hukum. Dan orang itu selama ini memang pengkritik Jokowi… lawan para buzzer Jokowi.

Buah karya PDIP era Jokowi..

 

Pada tahun awal kekuasaan SBY. Para aktifis desa berusaha menagih janji kepada SBY untuk adanya UU Desa. Itu tidak mudah. Karena kita sudah ada UU 32/2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Herman Khaeron mantan staf Ahli Menteri Pertanian era Megawati yang jadi anggota DPR dari PD, mengusulkan agar UU itu 32/2004 dipecah tiga UU jadi UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa. Tapi hanya sebatas usulan saja. Namun ini jadi titik awal para aktifis desa bergerak. 

Terbentuklah Aliansi forum Pengembangan Pembaharuan Desa yang merupakan gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa lembaga lain. Nah lembaga ini bersama para aktifis terus melakukan tekanan kepada Pemerintah agar adanya UU Desa. Perdebatan dan wacana UU Desa terus bergulir. Barulah tahun 2007 dibuat Naskah Akademis. Dengan adanya Naskah akademis ini komunikasi dengan stakeholder lebih terarah. Ini disosialisasikan ke sentero indonesia oleh para pegiat desa. Slogan “ satu desa, satu rencana dan satu anggaran”

Bulan agustus 2007 Draft RUU Desa rampung. Tapi itu baru sebatas usulan masyarakat. Belum political will pemerintah. Para aktifis terus melobi pemerintah agar RUU itu diajukan ke DPR. Perjuangan tidak mudah. Butuh diskusi panjang. Para pegiat desa tidak menyerah. Mereka juga melakukan aksi lapangan. Bahkan salah satu aktifis marhaen gugur saat sedang demo depan istana. Entah siapa yang bakar dia. Menurut keterangan dia membakar diri sendiri.  Salah satu aktifis yang sangat militan saat itu adalah Budiman Sujatmiko ex ketua PRD yang jadi kader PDI Perjuangan.

Para aktifis mendorong Budiman Sujatmiko menjadi caleg PDIP Dapil Cilacap-Banyumas. Alhamdulilah, tahun 2009 Budiman Sujatmiko berhasil masuk ke senayan. Nah para aktifis punya orang di DPR. Budiman jadi jangkar politik mereka. Perjuangan sudah masuk ke ranah politik praktis. Budiman mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan. 

Tahun 2009 kekuatan aktifis bertambah dengan tampilnya Sudir Santoso yang mendirikan Parade Nusantara dengan pembinanya Budiman Sujatmiko sendiri. Para aktifis berlindung dibalik Parade ini. Serangan semakin gencar ke Senayan dan istana. Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. Budiman Sujatmiko melobi DPR agar lolos Bamus DPR dan dibentuk Pansus RUU Desa. Pansus dipimpin oleh Akhmad Muqowam (PPP). Dia hebat. Karena berhasil mengusulkan kepada anggota Pansus untuk menghapus koalisi partai. Focus kepada politik kenegaraan dan politik kerakyatan. 

Tapi dalam pembahasan Pansus, timbul masalah soal Anggaran desa. Basic data tidak ada. Pemerintah tidak mau menyerahkan data dana desa yang sudah digelontorkan sebelumnya. Menteri keuangan menolak alokasi khusus dana  desa, apalagi lewat skema cash transfer. Disaat hampir stuck, Ganjar Pranowo tampil dengan solusi. Dia bersama sama aktifis melakukan survey. Ternyata pemerintah mengeluakan dana sebelumnya sebesar 1,040 M pe tahun, tentu dengan sumber yang bermacam-macam, dan 76% di antaranya dari pemerintah pusat. Data ini yang dijadikan basis dan pegangan bagi Pansus. Proses semakin lancar. 18 Desember 2013, Sidang Paripurna DPR RI menetapkan UU Desa, dan kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014.

Sejak 2015 hingga 2020, ada sebanyak Rp 323,32 triliun penyaluran dana desa. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko dalam data termutakhirnya pada 18 Desember 2022 menyebut bahwa melalui UU Desa, desa di Indonesia terhubung secara global, bukan sekadar berwawasan global. Sampai dengan 2022, sudah sekitar Rp 500 triliun tersalurkan ke desa-desa. Pusat pembangunan Indonesia itu ada di desa. 2/3 penduduk ada di desa. Prestasi fenomenal pemerintahan Jokowi adalah pembangunan Desa. Itulah buah komitmen dari PDIP, yang sukses golkan UU Desa disaat mereka jadi oposisi era SBY. Dan tentu berkat sikap negarawan SBY yang utamakan rakyat daripada partisan. Siapapun presiden nanti terpilih harus melaksanakan UU Desa itu. Harus jadikan desa sebagai prioritas pembangunan.

Ancaman global, krisis rantai pasokan

 

Pandemi COVID19 membuka tabir tentang dua hal. Pertama, betapa rendahnya sistem pertahanan bangsa terhadap serangan pandemi. Itu ditandai hanya segelintir negara atau 7 yang mampu menyediakan vaksin, tapi tidak ada satupun negara bisa mengalahkan China dari segi kapasitas produksi vaksin. Kedua, betapa rentannya negara di dunia terutama negara industri maju terhadap rantai pasokan. China mengurangi produksinya sebagai akibat pembatasan sosial, dunia mengalami goncangan rantai pasokan.

Sampai kini hal yang mengkawatirkan Dunia adalah begitu besarnya ketergantungan dunia terhadap rantai pasokan dari China. Pabrik Kendaraan di Eropa , AS dan Jepang, terpaksa menurunkan kapasitas produksinya karena kelangkaan pasokan semikonduktor. Bahkan industri elektronik mengurangi produksi akibat kelangkaan pasokan rare earth dari China. Banyak negara ketiga yang menghentikan produksi tekstilnya karena kelangkaan rantai pasokan benang dan kapas dari China. Belum lagi industri pharmasi dunia juga terseok seok akibat kelangkaan pasokan API dari China. China menyumbang hampir seperenam dari ekspor global—sebuah rekor tertinggi yang mengalahkan negara-negara pemasok terbesar, AS dan Jerman. 

Yang lebih mengkawatirkan adalah industri pertahanan juga bergantung kepada rantai pasokan dari China. China leading dalam rantai pasokan sistem kendali roket dan rudal. Bahkan  sektor luar angkasa komersial China  mampu memproduksi roket angkut satelite ke angkasa berbiaya lebih rendah dibandingkan roket dari AS dan Eropa. Tahun 2030 China mungkin akan menjadi kelas dunia disemua bidang tekhnologi. Itu sangat mungkin. Karena China telah membangun ekosistem produksi yang kuat untuk hampir setiap industri, semua dalam skala besar dan mencakup berbagai produk berteknologi rendah, berteknologi menengah, dan bahkan berteknologi tinggi.

Krisis struktural dunia bidang produksi sekarang dipicu oleh akibat kebijakan China dalam rantai pasokan. Dampaknya sangat luas, merubah paradigma politik global, geopolitik dan geostrategis. Komunitas intelijen AS melihat Beijing menggunakan kekuatan ekonomi ini secara paralel dengan kekuatan militer untuk mengamankan pengaruh regional dan global. “Pemerintah China mampu memanfaatkan posisi dominannya dalam rantai pasokan globa utama dalam upaya mencapai tujuannya. “ Demikian kata pengamat intelijen.

Menurut saya dominasi China dalam rantai pasokan tidak bertujuan untuk mengendalikan dunia, tetapi lebih karena kepentingan domestik. China kini lebih focus kepada kebijakan inward market. Mereka ingin mengurangi ketergantungan kepada pasar ekspor agar ekonominya bisa sustains dalam jangka panjang. Pada waktu bersamaan China berusaha mendorong perdagangan dunia tanpa restriksi tarif.

“ Masalahnya banyak negara mampu menyediakan rantai pasokan sendiri untuk industrinya, tetapi memproduksi nya dengan harga murah, itu yang sulit. China telah mengakar dalam rantai pasokan global pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi China lakukan itu tidak mudah. Mereka membangun jaringan logistik pelabuhan, kereta api, dan jaringan telekomunikasi terbaik di dunia untuk melengkapi kehebatan manufakturnya.“ kata teman peneliti geostregis.  Ya artinya lebih kepada mindset dalam hal berproduksi. Saya terhenyak. Karena membayangkan banyak industri Tekstil dan Produksi tekstil I ndonesia yang bankrut dengan korban PHK massive.

BUMN sedang dihabisi

 

Meneg BUMN rencana akan merger 4 BUMN karya. Itu sebagai solusi atas BUMN yang berkinerja buruk. Sebelum nya Pemerintah  kerjaannya main tebas aja kalau ada BUMN yang merugi dan tidak berkembang.  Jadi kesimpulannya VISI BUMN itu ya laba. Negara punya mindset bisnis terhadap rakyatnya.  Kapitalis sekali. Padahal apapun bisnis yang orientasinya hanya laba, pasti bisnis proses nya korup dan managemennya pozi. Ya moral hazard. Mengelola bisnis itu perlu visi yang kuat atau entrepreneurship vision. 

Visi adalah energi yang memberikan seorang wirausahawan berkemampuan untuk bekerja dan berhasil. Dari visi itu berdampak kepada etos kerja, tentang tekad mencapai hasil dari segala kemungkinan kini dan besok. Menetapkan norma, harapan, pada setiap misi. Visi adalah bingkai tempat budaya berada. Nah apa sih VISI BUMN itu ? agent of development. Atau bahasa mesranya membantu tugas pemerintah mensejahterakan rakyat lewat produksi. 

Tadinya saya sangat berharap dengan Etho. Dia berlatar belakang sebagai pengusaha, tentu dia punya talenta sebagai entrepreneurs. Salah satu yang utama dari seorang entrepreneurs adalah visi. Apa sih visi itu ? adalah energi vital yang menggerakkan wirausahawan. Visi itulah yang membuat mereka berani : berani menjelajah, berkreasi, berinovasi. Berani menantang, berani bersikeras, berani terus mendorong, berani memiliki tekad untuk berhasil atas dasar niat baik dan mulia bagi kepentingan stakeholder. 

Kalau hanya sekedar cari untung. Ya lihatlah Pertamina. Disuruh bangun kilang yang diproduksi hanya fuel, sementara petrokimia diserahkan kepada swasta. Padahal petrokimia itu cuan besar, bisa sebagai strategi cross subsidi atas penugasan bangun kilang BBM yang low profit. PLN sejak tahun 2013 sampai kini kinerja keuangannya terus mengalami penurunan. Baik Pertamina maupun  PLN hidup dari beban subsidi negara. Yang lucunya beban subsidi itu terus membesar dari tahun ke tahun. Tidak ada upaya serius transformasi bisnis yang sehingga beban subsidi terus menurun. Visinya memang nguras APBN. Engga ada niat bantu pemerintah.

BUMN karya itu sebenarnya mereka kontraktor. Engga ada pengalaman sebagai developer. Sebelumnya 60% market mereka adalah non pemerintah. Sebelumnya baik baik saja. Tapi sejak ada penugasan dari pemerintah bangun insfrastruktur lewat skema KPBU, semua kena debt trap. Salah dari awal. Sudah jelas visi kontraktor beda dengan visi Developer. Kontraktor bertumpu kepada skill profesional bidang rekayasa kontruksi. Developer bertumpu kepada skill investment value lewat leverage. Jelas beda. 

Tapi segudang ahli di Meneg BUMN, Menteri keuangan, dewan komisaris engga paham visi sebagai agent of development. BUMN dikelola bukannya untuk membantu beban pemerintah malah menguras APBN lewat PMN. Lewat rmerger restruktur utang dilakukan. Dan skemanya yang dikorbankan bank, BUMN juga. Nanti ujungnya kalau bank BUMN bermasalah, APBN lagi yang jadi korban. Miskin visi adalah mental malas dan maling. Sibuk memoleh diri lewat pencitraan doang. Sudah saatnya dilakukan reformasi BUMN kalau telat, habis BUMN dibancakin.