Saturday, June 24, 2017

PERJALANAN EKONOMI ERA JOKOWI

Anda tahu, 2004 SBY naik sebagai Presiden , waktu itu LDR ( loan to deposi ratio) perbankan cuma 30%. Kok rendah? karena Megawati telah mengabil keputusan dengan me write off hutang melalui skema BPPN dalam bentuk NPL di swap dengan obligasi rekap. Jadi perbankan ramping dan likuid sekali ketika itu. Dan nasip baik datang lagi, harga komoditas utama seperti batu bara, cacao, CPO dan lain naik. Tapi ketika SBY berakhir masa jabatannya, Jokowi mewarisi ekonomi yang sangat sulit. LDR yang tadinya tahun 2004 sebesar 30%, tahun 2014 telah mencapai 93%. Artinya ruang ekpansi kredit sudah kecil sekali akibat ekspansi perbankan gila gila era 10 tahun SBY berkuasa. Di samping itu jokowi harus menghadapi harga komoditas utama indonesia anjlok di pasar dunia. Banyak bisnis tambang batu bara masuk ruang ICU perbankan karena gagal bayar bunga dan cicilan hutang. NPL membengkak drastis. 
Namun secara GNP era SBY berhasil naik 3 kali lipat. Namun itu tidak likuid. Hanya ada dalam catatan akuntasi saja. Semester pertama Jokowi memimpin memang seperti berjalan diatas gelombang ganas. Betapa tidak. DSR yang sudah diatas rasional. Rupiah melemah ke level Rp 13.311 per dolar AS dari sebelumnya di kisaran Rp 12.025 pada hari pertama pemerintahan Jokowi. Angka ini bahkan terus merosot hingga hampir mencapai Rp 14.800 pada bulan September 2015. Sejalan dengan pergerakan rupiah, perkembangan harga saham juga mengalami tekanan. Pada awal November 2014 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat sebesar Rp 5.085,51 merosot menjadi Rp 4.120,5 di akhir September 2015 akibat derasnya arus modal asing yang keluar dari Bursa Efek Indonesia. 
UPAYA RECOVERY..
Disituasi sulit itu Jokowi masih harus menghadapi politik yang memanas akibat KMP di DPR membuat masalah dalam rapat pembahasan RAPBN. Kebijakan reformasi MIGAS yang menendang PETRAL keluar dari business PERTAMINA juga membuat situasi politik memanas. Belum lagi sebagai akibat kebijakan penyesuaian harga BBM pada bulan November 2014, inflasi melonjak menjadi 8,36 % (yoy) pada akhir tahun 2014. DPR punya alasan kuat bahwa RAPBN Jokowi tidak kredibel. 
Namun berkat kerjas keras team Kabinet dengan loyalitas tinggi serta focus menyelesaikan masalah dengan kebijakan keras meningkatkan surplus neraca perdagangan pada triwulan II 2015 yang lebih baik dari prakiraan sebelumnya yaitu 2,5% dari PDB, dan lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,9% dari PDB. Akhirnya pemerintahan Jokowi-Jk berhasil memperkokoh nilai rupiah kembali ke kisaran Rp 13.500 pada pertengahan bulan Oktober 2015 ( semester kedua ). Rangkaian Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah yang diterbitkan sejak 9 September 2015 telah membawa persepsi positif kepada investor pasar modal, sehingga IHSG naik kembali menjadi 4.591,91 pada 19 Oktober 2015. Sekarang IHSG sedikit lagi tembus 6000. Di perkirakan di akhir masa jabatannya bisa tembus 10.000. Inflasi menjadi 6,83% (yoy) atau 2,24% (ytd). 
Karena LDR bank sudah terlalu tinggi maka pada tahun pertama Jokowi berkuasa yang dilakukan bukan me write off NPL tapi melakukan ekspansi fiskal masuk kesektor perbankan melalui program KUR dengan bunga rendah, kredit ekspor melalui LPEI untuk mendukung UKM beorietasi ekspor, pemerintah juga memberikan fasilitas pinjaman atau kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga komersial. Fasilitas ini terutama diberikan kepada perusahaan padat karya dan rawan PHK. Dengan kebijakan ini perbankan kembali bergairah dan likuiditas kembali mengalir. Kanal tersendat dipasar obligasi dan Pasar modal, di buka lebar agar dunia usaha dapat melakukan restruktur permodalannya. BIla dulu era SBY struktur permodalan satu perusahaan sepertiga ekuitas, dua pertiga utang bank. Sekarang era JOKOWI sangat efisien, sepertiga perbankan, sepertiga ekuitas, sepertiga obligasi. Jadi sangat kecil perbankan akan kena bencana NPL gigantik walau LDR masih tinggi berkisar diatas 90%.
Di bidang fiskal, pemerintah menyediakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan mulai dari 10 hingga 100 persen untuk jangka waktu 5-10 tahun (tax holiday). Persyaratan penerima tax holiday adalah wajib pajak baru yang berstatus badan hukum, membangun industri pionir dengan rencana investasi minimal Rp 1 triliun, rasio utang terhadap ekuitas (debt equity ratio) 1:4, serta mengendapkan dana di perbankan nasional minimal 10 persen dari total rencana investasi hingga realisasi proyek. Yang disebut industri pionir meliputi industri logam hulu, pengilangan minyak bumi, kimia dasar organik, industri permesinan, industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan, industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, transportasi kelautan, industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan infrastruktur. 
Dampaknya sangat luas. Animo investor kesektor ini luar biasa besarnya. Belum lagi adanya terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu 3 jam di Kawasan Industri. Dengan mengantongi izin tersebut, investor sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi. Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi ini adalah mereka yang memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.
Guna terjadinya koneksitas antar wilayah lewat darat laut dan udara, Jokowi menggunakan strategi pembangunan insfrastruktur ekonomi. Anggaran melalui APBN dari sejak dia berkuasa , terus naik luar biasa. Tahun 2013: Rp 184,3 triliun. Tahun 2014: Rp 206,6 triliun. 2015 menjadi Rp 290,3 triiliun. Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 dan tahun 2017 dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp 387,7 triliun. Dari total kebutuhan dana investasi pembangunan insfrastruktur sebesar Rp. 4.796,2 triliun sampai tahun 2019, porsi pemerintah mencapai 41 % yang 59% berasal dari investor swasta nasional/asing. Porsi pemerintah lebih diarahkan kepada Indonesia centris.
Lantas mengapa Jokowi bisa membalik keadaan menjadi lebih baik ? Ada tujuh sendi kekuatan atau points of strength yang membuat perekonomian Indonesia terlalu kuat. Tujuh sendi ini yang dijadikan dasar grand strategi melewati goncangan ekonomi. Pertama, jumlah penduduk yang besar yakni sekitar 240 juta jiwa. Kuantitas sebanyak itu merupakan pasar yang menarik bagi para pelaku usaha. Kedua, sumber daya alam yang berlimpah di sektor pertanian dan pertambangan. Ketiga, Indonesia memiliki bonus demografi hingga 20-30 tahun ke depan, di mana sekitar 50 persen dari jumlah penduduk adalah kelompok usia produktif, yang akan merupakan engine of economy growth. 
Kekuatan keempat yang dipunyai Indonesia adalah cadangan devisa yang besar. Dengan kekuatan ini,Indonesia bisa merespons setiap perubahan lingkungan baik eksternal dan internal secara cepat. Dalam hal ini, pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai crisis management protocol sebagai tindakan pencegahan krisis. Kelima, Indonesia memiliki Bank BUMN yang sehat dengan daya tahan yang kuat. Dengan kondisi yang demikian baik, perbankanpun dipandang mampu menghadapi gejolak yang ada. Keenam, Indonesia memiliki kestabilan politik karena didukung oleh sistem politik yang demokratis. Ketujuh, kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada capaian peringkat layak investasi dari sejumlah lembaga pemeringkat internasional.
PENUTUP.
Masa masa sulit Jokowi me recovery economy telah berlalu. Tahun 2016 dia sudah berhasil menempatkan ekonomi Indonesia dari keadaan terburuk sebagai wirasan SBY, kini Ekonomi Indonesia pada posisi on tract. Indonesia mencatat negara G20 paling tinggi permbuhannya setelah CHina, dan India. Surat utang Indonesia sudah masuk investment grade. Semua index baik korupsi, EDOB semakin membaik. Saatnya dia mulai membenahi hal yang ringan namun juga tidak mudah , yaitu reformasi Politik agar demokrasi berada pada keridor hukum yang benar. Mengapa politik belakangan dibenahi ? Ya karena apabila ekonomi masih morat morit ,bicara politik pasti bisa jadi blunder. Kejatuhan banyak penguasa bukan karena politik tapi karena ekonomi. 
Makanya aksi berjilid jilid kemarin, tidak dihadapi terlalu serius bagi Jokowi. Situasi memanas belakangan ini di DPR dengan hak angket atas KPK juga dihadapi dengan santai. Malah itu di jadikan bagian dari strategi untuk mereformasi Politik. Apa yang terjadi setelah itu ? RUU Pajak selesai di syahkan DPR. UU Pemilu bisa diproses cepat. Revisi UU ITE dapat berhasil di syahkan DPR sehingga lebih efektif untuk menegakan kebebasan yang bertanggung jawab. Revisi UU Anti teroris yang terus dibahas di DPR dengan menempatkan peran TNI secara significant. Sebentar lagi akan ada kepres tentang Ormas sehingga ormas yang anti pacasila dapat segera di bubarkan.

1 comment:

Unknown said...

Kasih biar bisa di share ke fb donk pak

Memahami Politik kejatuhan Gus Dur

Kalau kita ingin memahami Politik di Indonesia paska kejatuhan Soeharto maka belajarlah dari kejatuhan Gus Dur.  Gus Dur terpilih lewat Sida...