Tuesday, May 17, 2016

Mari berubah...

Ada teman dengan penuh semangat dan percaya diri berkata kepada saya bahwa sudah saatnya UUD 45 yang ada sekarang di kembalikan kepada UUD 45 secara murni. Ada juga bilang bahwa sudah saatnya Pancasila sesuai dengan konsep Piagam Jakarta. Bahkan ada juga yang bilang bahwa syariah Islam harus di tegakan di negeri ini. Banyak lagi yang di ungkapkan. Intinya dengan perubahan tersebut maka Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apah sih sebetulnya yang dikeluhkan terhadap rezim sekarang? tanya saya.  Rezim Jokowi memberikan kesempatan luas kepada investor asing, terutama kepada china. Memberikan kesempatan tenaga kerja asing. Mengutamakan Konglomerat. Utang luar negeri terus bertambah. Ekonomi menurun , apalagi rupiah semakin terpuruk. Saya hanya tersenyum mendengar keluhan mereka. Mengapa ? memang apa yang di keluhkan itu begitu fakta adanya.

Laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen setiap tahun. Artinya jumlah penduduk bertambah setiap tahun sebanyak 4,5 juta. Itu sama dengan satu negara Singapura. Jadi, kalau 10 tahun, ya 10 negara Singapura. Terlambat saja pemerintah meng-eskalasi pembangunan maka penambahan jumlah penduduk ini akan menjadi ancaman serius. Semua itu butuh biaya yang tidak bisa di tunda, yang setiap detik bertambah. Sementara postur APBN dari sejak era Megawati dan SBY sampai sekarang memang 80% bersumber dari Pajak. Siapakah yang di andalkan membayar pajak ? Ya kelompok menengah atas dan kalangan dunia usaha. Kalau mereka di musuhi lantas dari mana penerimaan negara ? Coba dech mikir ? Sementara kekuatan APBN mendukung fungsi sosial dan ekonomi semakin melemah karena tekanan beban utang dan bunga yang terus membesar. Ini bukan datang begitu saja tapi proses yang telah berlangsung sejak era Soeharto. Siapapun yang jadi presiden harus menghadapi ini. Jadi ini kesalahan kolektif sejarah. Andaikan sistem dirubah seperti kembali ke UUD 45 atau syariah Islam, apakah perubahan dapat seketika mendatangkan uang untuk membayar utang? Sumber daya alam yang ada tidak bisa menghasilkan uang tanpa modal. Darimana modalnya ? Berhenti berutang? lantas bagaimana mengatasi ledakan pertambahan penduduk setiap tahunnya ? Coba dech mikir.

Itulah sebabnya perlu kecerdasan mengatasi sumber daya APBN yang rendah tanpa terjebak dengan hutang. Ingat hutang perlu tapi tidak harus terjebak. Caranya ? Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor asing terlibat dalam skema Business to Business ( B2B). Kalau pemerintah tidak terlibat tentu kepastian hukum tidak ada. Kalau terlibat langsung akan berdampak pada tekanan fiskal APBN. Solusinya, BUMN ditempatkan sebagai agent of development untuk menarik dana asing terlibat dalam skema B2B , dengan memberikan peran lebih besar kepada BUMN untuk terlibat aktif dalam pembangunan insfrastruktur. Sementara negara hanya sebagai regulator tanpa terlibat sebagai financial undertaker. 

Tapi mengapa lebih banyak ke China kemitraan tersebut? Mengapa bukan kepada Jepang atau Amerika atau Eropa ?  Saat sekarang Negara yang punya agenda melepas dananya keluar negeri agar mata uangnya melemah adalah China. Sementara Amerika masih dililit krisis moneter yang justru mendapatkan suntikan dana dari China, Jepang yang terjebak krisis spiral, Eropa yang terjebak pertumbuhan negative.  Namun untuk terlaksananya B2B itu maka sektor investasi, perdagangan, industri , jasa , harus di reformasi. Itu sebabnya mafia rente ekonomi yang membelenggu keadilan ekonomi harus di basmi. Ini tidak mudah karena menyangkut kepentingan elite politik dimana partai menikmati limpahan dana akibat rente ekonomi yang telah berlangsung puluhan tahun. Tidak ada pilihan! resiko politik harus di hadapi. Mafia Migas , Mafia Ikan, Mafia Pangan, Mafia Industri, perdagangan dan perkebunan , Mafia Minerba , Mafia anggaran dan birokrasi harus di ganyang. Setahun Jokowi berkuasa terjadi goncangan luar biasa. Namun kini semua telah terlewati. Mafia tersingkir dan investor asing melihat indonesia serius melakukan reformasi anggaran yang berorientasi produksi, bukan konsumsi.

Saat sekarang Indonesia menjadi pilihan investasi kedua setalah China atau India. Negara di dunia boleh insolvent tapi private investor tetap kuat. Karenanya penilaian investor private terhadap Indonesia bukanlah hal yang luar biasa. Karena investor private tidak melihat nasionalisme dalam berinvestasi  tapi mereka melihat tempat yang nyaman mendatang laba bagi uang mereka. Inilah fakta kapitalisme dan kita harus memanfaatkan keadaan ini agar tidak hanya menjadi penonton kemelimpahan dana private. Karenanya tax amnesty yang di kombinasikan dengan repatriasi asset di canangkan agar Indonesia sebagai financial gateway berkelas dunia untuk masuknya dana kesektor riel yang telah dibentangkan luas oleh pemerintah melalui paket kebijaksanaan yang sangat revolusioner dan visioner. Dengan demikian ekonomi bergerak bukan karena APBN  tapi karena kekuatan system yang menjadikan Indonesia sebagai ladang kerja keras bagia siapa saja yang mau berusaha. Apakah ini tidak melanggar nasionalisme dan sosialisme? Tidak. Karena dunia usaha bergerak , akan mendatangkan pajak. Pajak yang meningkat akan membuat APBN sehat, yang pada gilirannya mampu melaksanakan fungsi ekonomi melunasi beban utang dan melaksankan fungsi social bagi rakyat yang setiap tahun bertambah lebih banyak dari penduduk Singapore.

Apa yang dilakukan Jokowi adalah kebijakan yang membumi berdasarkan fakta yang ada. Dia tidak terjebak politik menyalahkan masalalu demi pencitraan. Dia menjadikan kesalahan masa lalu sebagai pelajaran untuk perbaikan hari kini agar dimasa depan kita punya harapan. Jargon utopia yang membawa agama dan nasionalisme, sosialisme, tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah lebih setengah abad negeri ini merdeka, selalu system di salahkan bila kemakmuran tidak terjadi. Padahal kesalahan bukan pada system tapi lebih kepada akhlak pemimpin dan mental rakyat.  Jadi bagi pihak yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah sekarang sebetulnya tidak punya pegangan yang kuat untuk menjatuhkan Jokowi. Selagi Jokowi tidak korupsi, tidak selingkuh dengan wanita lain, tidak melanggar UUD dan UU maka selama itu tak akan ada satupun yang bisa menjatuhkannya selain Tuhan. Dan Tuhan hanya berpihak kepada orang baik yang berbuat , bukan orang baik yang hanya pandai bicara.Mari berubah...

1 comment:

Fauzi Noer said...

Makasih buat infonya

Menyikapi keputusan MK...

  Pasar bersikap bukan soal kemenangan prabowo -gibran. Tetapi bersikap atas proses keputusan yang dibuat oleh MK. Pasar itu jelas cerdas, l...