Rohingya...?

Banyak yang mempertanyakan keberpihakan pemerintah atas nasip etnis Rohingya, yang kini terpaksa eksodus keluar negeri dan tinggai tempat pengungsian Pada saat sekarang ada 12.000 pengungsi Rohingya yang ditampung di Indonesia.  Indonesia paling banyak menampung pengungsi dibandingkan Malaysia dan Thailand. Menghadapi gelombang baru kedatangan kapal  pengungsi yang terkatung katung di perairan Aceh,pemerintah bersikap jelas sesuai dengan koridor Internasional. Mengapa ? karena hak pengungsi dijamin oleh kesepakatan international. Karenanya ada dua hal yang diharapkan pemerintah kepada masyarakat Internasional dalam penanganan imigran Rohingya. Pertama, pemerintah mengharapkan komitmen masyarakat internasional untuk memberi bantuan kepada imigran Rohingya dalam konteks pendanaan baik secara langsung ataupun melalui badan internasional seperti UNHCR atau IOM. Kedua, pemerintah mengharapkan tanggung jawab negara-negara yang memiliki perjanjian masalah pengungsi. Ada 45 negara, merekalah yang seharusnya memiliki generousity (kemurahan hati) yang lebih untuk bersedia memberikan tempat kepada imigran. Jadi tidak bisa dengan begitu saja menampung pengungsi. Misal dengan kebaikan hati kita menampung dan ternyata ada yang sakit atau meninggal. Ini bisa saja jadi issue international bahwa Indonesia menelantarkan pengungsian. Tapi apabila ada dukungan internasional maka semua pihak punya perwakilan di kamp pengungsi dan apapun yang terjadi menjadi masalah bersama sama.

Bagaimana sikap politik resmi pemerintah terhadap masalah Rohingya ini ? Indonesia akan selalu memberikan dukungan langsung kepada Myamar untuk keluar dari krisis.  Apalagi saat sekarang Myanmar adalah anggota ASEAN. Tentu lebih mudah diajak berdilogh. Tapi memang tidak mudah menyelesaikannya. Karena masalah etnis Rohingya di Burma adalah masalah lama yang tak pernah tuntas  diselesaikan oleh sejarah. Tapi konplik yang kini terjadi adalah akibat dari pertarungan kepentingan politik Negara besar yang ingin menguasai Myanmar secara tidak langsung. Apa pasal? Myanmar memang dikenal sebagai Negara kaya SDA, meliputi emas, berlian dan migas. Terutama ketika tahun  2004 ditemukan gas bumi di  Shwe (emas) Blok A1-Teluk Bengal. Prakiraan deposit gas mencapai 5,6 triliun kubik yang tidak akan habis di eksploitasi hingga 30  tahun, maka semenjak itulah bentangan pantai sepanjang 1.500 km antara Teluk Bengal - batas laut Andaman, Thailand menjadi incaran Negara Negara seperti  Cina, Jepang, India, Perancis, Singapura, Malaysia, Thailand, Korsel dan Rusia. Negara Negara terserbut bertarung mendapatkan konsesi untuk eksplorasi serta eksploitasi kecuali AS agak belakangan melalui  Chevron (AS) dan Total, Perancis. Tapi yang paling  agresip menguasai Myanmar adalah China dan kemudian Rusia. Kedua Negara ini bukan hanya menguasai konsesi minyak dan gas tapi juga terlibat aktif memberikan bantuan peralatan militer kepada junta militer di Myamar, juga memberikan bantuan dana tidak sedikit untuk pembangunan infrastruktur ekonomi.

Saat kini china sedang berambisi menyelesaikan pembangunan pipa minyak sepanjang 2.300 km dari pelabuhan Sittwe, Teluk Bengal sampai Kunming, Cina Selatan. Depat dibayangkan cengkaram China akan Myanmar sangat kuat. Bila project ini selesai maka niscaya seluruh impor minyak dari Timur Tengah dan Afrika cukup dipompa melalui Sittwe ke salah satu kilangnya di Kunming. Apabila proyek itu selesai maka geopolitik di Asia Tenggara bakal berubah, terutama dalam hal distribusi minyak. Ibarat memangkas jarak pelayaran sejauh 1.820 mil laut ,  bahkan lebih dari sekedar memangkas jarak, modal transportasi import minyak Cina dalam jalur sangat aman dan lebih murah. Amerika dan Barat memang hanya peserta pasif ditengah hegemoni China dan Rusia  terhadap Myanmar namun bukan berarti AS dan Barat berikhlas hati terhadap itu semua. AS dan Barat paham betul bahwa ada saatnya mereka bergerak untuk menjadi pemenang. Kesalahan paling besar bagi Rusia dan China yang punya akses kepada Junta Militer Myanmar adalah gagal meyakinkan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah Rohingya. Padahal ini potensi konplik terpendam yang mudah diledakan oleh siapapun yang tidak menginginkan stabilitas di Myanmar.

Memang etnis Rohingya tidak pernah diakui sebagai bagian dari Burma. Tidak seperti etnis Bamar, Karken, Kayah, Chin, Arakan (disebut Rakhine), Mon, Kachin yang mendapatkan hak layaknya warga Negara syah. Mengapa sampai etnis Rohingya tidak diakui. Menurutnya ini karena factor sejarah yang menimbulkan dendam berkepanjangan. Bermula ketika pada tahun 1658, akibat konflik internal di Kekaisaran Mogul, pada 7 feb 1661 pangeran India Shah Shuja datang berlindung ke Arakan tapi dia dibunuh oleh raja yang beragama islam . Akibatnya terjadi perang saudara di Arakan antara etnis Rohingya yang beragama islam dengan Arakan budha. Perang berkelanjutan ini membuat Arakan lemah dan akhirnya direbut oleh Raja Burma. Padahal sebelumnya Raja  Burma pernah  dikalahkan oleh Arakan ketika dipimpin oleh Suleiman Shah dari etnis Rohingya  yang mendapat dukungan dari Sultan Bengal, Nasiruddin Shah. AS dan Barat paham sekali akan factor sejarah yang menyimpan potensi konplik itu. Ketika inggris keluar dari Birma dan membiarkan birma merdeka,  memang sengaja menanamkan bomb waktu ke Burma dengan membiarkan Arakan masuk bagian Burma yang mereka tahu bahwa Arakan tak ingin menjadi bagian dari Burma.  Maka bisa ditebak keributan dan kekacauan di Arakan dengan korban etnis Rohingya tidaklah datang dengan sendirinya. Kejadian itu hasil sebuah grand design dengan scenario yang hebat .

BIla kekacauan ini terus terjadi dan perhatian dunia terarah penuh kepada Myanmar khususnya korban kemanusiaan atas Etnis Rohingya maka seperti biasanya akan mengundang turut campur PBB dengan mengirim pasukan perdamaian untuk menentukan nasip Arakan. Bila ini terjadi maka akan membuat Pemerintahan junta Militer tersudut untuk duduk dalam meja perundingan. Senjata demokrasi akan dipakai oleh AS dan sebagaimana biasanya AS akan muncul sebagai pemenang mengontrol Myanmar , mengontrol asia tenggara.  Bila scenario ini terjadi maka saat itulah kontrak konsesi minyak yang sudah ditanda tangani Junta Militer Myanmar akan dievaluasi ulang. Uncle Sum akan mendapatkan porsi paling besar tanpa harus berkorban banyak seperti China dan Rusia.  Yang jadi pertanyaan adalah apakah China dan Rusia akan tinggal diam hingga membiarkan scenario AS berjalan mulus? lihatlah faktanya kini , kekacauan dengan korban kemanusiaan luar biasa terhadap Etnis Rohingya tak membuat PBB bersuara keras atas nama HAM, dan tak membuat Malaysia dan Indonesia yang mayoritas muslim bersuara keras atas nama tetangga. Hanya China dan Rusia yang bisa menekan elite penguasa Myanmar  agar bersikap bijak atas Arakan khususnya kepada etnis Rohingya. Mungkinkah?