Setelah Petral ,what Next ?

Salah satu target yang ditetapkan Jokowi kepada Calon Menteri ESDM adalah mampu membubarkan Petral.  Kebetulan Sudirman Said menyanggupi, sementara ada calon lain ex menteri era SBY menolak karena  alasan politik. Setelah kurang lebih enam bulan dilantik sebagai Menteri, Sudirman Said melunasi janjinya, Pertamina Energy Trading Limited (Petral) anak usaha PT Pertamina (Persero) dibubarkan. Petral tidak lagi berfungsi sebagai Trading Arm Pertamina. Indikasi ada permainan mafia di Petral semakin kuat, ketika kewenangan Petral dicabut dan dialihkan ke Integrated Supply Chain (ISC) yakni dalam urusan pengadaan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Karena dalam 2 bulan impor yang dilakukan ISC, Pertamina berhasil hemat US$ 20 juta atau sekitar Rp 260 miliar. Makanya tidak berlebihan bila keberadaan Mafia Migas selama ini berperan besar membuat pengelolaan sumber daya migas dan distribusi migas menjadi tidak efisien. Mafia migas melancarkan aksi-aksinya secara sistematis agar Indonesia terus tergantung pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketergantungan pada BBM impor sangat menguras APBN yang pada gilirannya menyebabkan pembangunan tidak pernah bisa dilaksanakan secara optimal. Pada level strategi kebijakan, mafia migas di satu sisi menghalangi dan atau 'menyandera' para pengambil keputusan agar tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong adanya kegiatan eksplorasi. Jika pun ada, kegiatan eksplorasi diarahkan agar tidak dilakukan secara seksama. Dampaknya sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, cadangan minyak nasional terus berkurang. Akhinrya kita keluar dari OPEC.

Di sisi lain, mafia migas terus memproduksi wacana yang menyesatkan sehingga Indonesia dalam jangka waktu yang lama tidak lagi membangun kilang-kilang minyak tambahan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama, kilang-kilang yang sudah beroperasi tidak pernah diperbaharui atau diremajakan sehingga biaya produksinya menjadi tinggi, selain rentan mengalami gangguan. Dalam 5 tahun terakhir, kerugian kilang mencapai Rp 50 triliun atau Rp 10 triliun setiap tahunnya. Pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi 'kaki-tangan' mereka. Jika ada figur yang berintegritas dan kompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, para mafia migas tak sungkan-sungkan menabur fitnah dan jebakan. Pada level operasional, mafia migas juga menyokong dan atau melindungi berbagai upaya pencurian minyak secara fisik. Termasuk menyelundupkannya ke luar negeri. Akibatnya, dana subsidi BBM telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang belaka. Pemerintah sebelumnya engga peduli soal ketahanan cadangan minyak. Bahkan tidak pernah terpikirkan bagaimana membangun stasiun BBM berskala raksasa walau lahan tersedia luas. Tidak pernah terpikirkan bahwa minyak bagian dari Politik Negara agar terhormat.  Semua dibiarkan begitu saja tanpa design kemandirian dan kekuatan.

Sebetulnya masalah Petral bukan masalah besar tapi dampaknya sangat sistematis sehingga indonesia terjebak dengan lemahnya cadangan minyak. Selanjutnya setelah Petral dibubarkan, pemerintah harus bekerja keras untuk memastikan cadangan BBM minimal 30 hari, walau masih jauh dibawah Jepang yang punya cadangan minyak untuk konsumsi 94 hari dan Amerika 164 hari. Pada saat sekarang kemampuan Pemerintah menyediakan cadangan minyak hanya 12 hari. Ini sangat renta ditinjau dari sisi politik maupun ekonomi. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi bila lewat dua minggu pemerintah gagal mendapatkan BBM? Chaos politik dan ekonomi akan terjadi dan Negara runtuh. Dengan kekuatan cadangan minyak tidak lebih 12 hari membuat Indonesia tidak punya cukup bargain secara politik dengan Negara lain. Kekuatan kita menghadapi konplik tidak lebih 2 minggu. Setelah itu kita menjadi Negara pecundang. Mengapa ? semua alat perang membutuhkan minyak untuk bisa mobile. Setelah Petral di bubarkan dan investigasi dilaksanakan. Selanjutnya tugas yang tidak ringan adalah bagaimana meningkatkan cadangan BBM. Adapun cadangan minyak Indonesia saat ini sebesar 3,7 miliar barel. Sedangkan potensi yang belum dikelola sebesar 3,6 miliar barel. Yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan cadangan energi nasional ini ke depan. 

Memang tidak mudah mengelola cadangan minyak. Mengapa?  Industri migas setidaknya harus memiliki empat kriteria agar bisa mengelola reserve. Pertama, industri itu harus memiliki padat modal. Ini modal berbilang puluhan triliun.  Kedua, industri migas juga harus punya padat teknologi untuk bisa mengelola cadangan minyak. Kalau tidak memiliki itu, industri akan kehilangan semua uangnya. Ketiga, yang harus dimiliki industri untuk bisa mengelola cadangan minyak adalah harus padat pengalaman. Lihatlah bagaimana perusahaan minyak Jepang Inpex yang sebelum masuk ke Blok Masela, mereka belajar dulu di ConocoPhillips. Selanjutnya, kriteria keempat yang harus dimiliki industri untuk bisa mengelola cadangan minyak adalah siap padat risiko. Faktor resiko ini yang membuat banyak swasta nasional yang hebat hebat tidak tertarik masuk ke MIGAS dan lebih suka mencari yang mudah seperti batubara dan CPO. Pemerintah Jokowi harus melakukan reformasi MIGAS secara menyeluruh sehingga menghilangkan segala celah timbulnya modus mafia dan memastikan terjadinya efisiensi dari sejak produksi sampai dengan distribusi. Memastikan iklim investasi MIGAS kondusif dan menempatkan Pertamina sebagai leading dalam mengelola sumber daya migas demi tercapainya peningkatan produksi minyak dan cadangan minyak nasional. Komitmen politik Jokowi sangat jelas untuk itu dan ini dipahami dengan jelas pula para menteri dan direksi Pertamina. Kini MIGAS dikelola dengan cara berbeda dan semua untuk rakyat, tentunya, bukan untuk segelintir orang...semoga.