Mission Impossible...

Saya bertemu dengan teman di Fountain Lounge Grand Hyat tadi sore. Disalah satu lantai dari hotel itu juga sedang berkumpul para elite koalisi merah putih sambil menyaksikan sidang MK melalui TV.  Diluar hotel itu, para pendukung Prabowo Hatta sedang berdemontrasi mem-pressure MK untuk mengarahkan keadilan kepada pasangan Prabowo Hatta dan menggugurkan keputusan KPU atas kemenangan pasangan Jokowi-JK. Suasana didalam hotel sangat sejuk berbeda dengan diluar dimana antara Polisi dan demontran saling berhadapan dengan muka amarah. Teman itu berkata kepada saya bahwa bagaimanapun Jokowi-JK tetap akan unggul dan MK pasti membatalkan seluruh gugatan Prabowo Hatta. Ini bukan politik tapi berpikir waras untuk sesuatu yang jelas. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi mewarisi dua hal dari pemerintah sebelumnya yaitu pertama, design perencanaan pembangunan yang sudah matang. Artinya dari blue print sampai studi kelayakannya sudah rampung. Untuk membuat design ini tidak mudah. Apalagi sudah sampai pada tahap detail engineering. Kelebihan SBY  selama dua periode berkuasa adalah mampu menyiapkan semua itu dengan sempurna sampai kepada perangkat UU dan Peraturan. Kedua, rendahnya impelemtasi program. Hal ini disebabkan banyak hal namun penyebab utamanya adalah rendahnya political will dari elite politic melaksanakan ( mengekseskusi) program tersebut. Rendanya political will ini tercemin dari politik APBN yang terjebak dengan biaya rutin. Nah, tugas Jokowi hanyalah melaksanakan apa yang belum  dilaksanakan sempurna oleh SBY, yaitu eksekusi program. Katanya dengan tegas.

Masalahnya adalah darimana dananya? Menurut saya, masalah SBY selama ini adalah keterbatasan ruang fiskal untuk mengeksekusi program. Liat aja fakta pada APBN 2015, ruang defisit yang digunakan hanya 0,8 persen dari PDB. Namun, saat ini ruang defisit sudah dipakai atau sudah dikunci adalah 2,32 persen dari PDB. Artinya hanya tersisa 0,18 persen saja, jadi ruang fiskal yang disediakan pemerintahan SBY untuk pemerintahan baru tanpa menaikkan BBM (bahan bakar minyak) hanya Rp 20 triliun. Dengan APBN 2015, tidak ada yang bisa dikerjakan untuk Indonesia yang panjangnya sama dengan jarak London-Siberia.  Lantas bagaimana caranya agar APBN berdaya ? tanyanya. Caranya adalah memangkas belanja rutin. Sangat banyak pos anggaran disemua lini yang bisa dipangkas untuk dialihkan keproject nyata. Andaikan pos subsidi BBM dikurangi maka pada waktu bersamaan harus ada kebijakan nyata dibidang Migas khususnya kemampuan refinery dalam negeri dan mekanisme import BBM yang efisien.  Andaikan bisa dihemat 10% saja belanja rutin maka akan ada tambahan ruang fiskal sebesar Rp.200 triliun. Namun pada waktu bersamaan Pemerintah juga harus meningkatkan Tax Ratio khususnya kembali memberlakukan pajak kekayaan,setidaknya bisa meningkatkan penerimaan pajak sebesar 5% atau Rp. 100 triliun. Dari kebijakan efisiensi belanja rutin dan penigkatan tax ratio ini dialokasikan untuk program pembangunan yang secara langsung dapat menekan biaya produksi nasional dan sekaligus meningkatkan efisiensi nasional,yang pada akhirnya bisa menurunkan inflasi secara sistematis. Program dimaksud adalah pembangunan sistem logistik nasional yang didukung transfortasi darat, laut dan udara. Juga menyediakan management logistik nasional yang berbasis IT sehingga penyelesaian administrasi dapat berlangsung cepat dan akurat.

Untuk pembangunan Sistem Logistik Nasional telah ada blueprint nya sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012. Blueprint ini sebagai acuan bagi menteri, pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/wali kota dalam menyusun kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang masing-masing. Rencana pembangunan jalan Toll Trans Java, Sumatera , Kalimantan sudah masuk tahap implementasi karena studinya sudah rampung. Juga pembangunan jalur kereta di Sulawasi. Progam Pendulum Nusantara ( atau istilah Jokowi toll laut ) yang merupakan sebuah sistem transportasi barang via laut yang menghubungkan Indonesia Barat dan Timur, dengan menggunakan kapal ukuran besar (kapasitas 3000-4000 TEU) yang begerak terus menerus ( Shuttle ships). Revitalisasi Bandara secara nasional tengah berlangsung agar bisa berfungsi sebagai bandara cargo bekelas dunia. Singkatnya semua program pembangunan infrastrutkur untuk kelancaran sistem logistik nasional sebagian sudah masuk dalam  tahap implementasi dan sebagian lagi menanti di eksekusi.  Jadi efisiensi nasional lewat kebijakan politik anggaran yang berorientasi kepada rakyat sangat penting sekali guna membiayai program yang belum dilaksanakan dan mempercepat penyelesaian program yang sedang berlangsung, kata saya menyimpulkan. Bagaimana peran swasta dalam penyediaan infrastruktur ekonomi khususnya sarana pendukung sistem logistik nasional? Tanyanya

Menurut saya memang kebutuhan pembiayaan infrastruktur Ekonomi sebagai pendukung logistik nasional tidaklah sedikit. Sebagai gambaran Pemerintah memiliki target pembiayaan infrastruktur selama tahun 2009-2014 (untuk memenuhi Millenium Development Goal pada tahun 2015) adalah sebesar kurang lebih 1400 triliun rupiah, sementara kemampuan pendanaan Pemerintah sendiri melalui APBN selama 5 tahun diprediksikan hanya mencapai sekitar 400 triliun rupiah. Dari hal tersebut dapat dilihat sebuah financial gap yang cukup besar, yaitu sekitar 1000 triliun rupiah. Bagaimanakan cara Pemerintah untuk mengisi kekosongan pendanaan dalam financial gap ini?  Sejak tahun 1998 sampai dengan era  SBY telah dikeluarkan  UU dan Peraturan berkaitan dengan PPP (Public Private Partnership). Sehingga hampir semua sektor infrastruktur dapat dikelola oleh Swasta berdasarkan PPP dengan pemerintah. Tapi mengapa peran serta swasta dalam pembiayaan infrastruktur ekonomi masih sangat rendah? Hal ini karena faktor ketidak pastian akan aturan serta masih rumitnya proses mendapatkan izin khususnya pembebasan tanah dan tarif. Oleh karenanya Jokowi-Jk harus mampu memberikan kepastian iklim investasi dan menyediakan skema investasi yang menguntungkan pemodal dengan dukungan dari  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Penjamin Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (persero) sebagai Lembaga Pembiayaan. Kedua lembaga ini bersama dengan dunia perbankan akan menjadi trigger  bagi investor swasta untuk terlibat dalam pembiayaan proyek.

Teman itu mengajak saya berdiskusi tentang apa yang bisa diperbuat oleh Jokowi-JK dengan kekuatan di parlemen tidak lebih dari 50%.  Apalagi kelompok yang kalah akan menjadi koalisi yang solid atas dasar kepentingan. Bahwa mereka harus bersatu untuk bisa selamat dari serangan jokowi-Jk. Bila barisan mereka pecah maka banyak hal yang bisa menjadikan mereka sebagai pesakitan. Maklum karena semua partai koalisi merah putih tersangkut kasus hukum. Strategi Jokowi menjalankan program kerja pro rakyat adalah melalui politik anggaran. Untuk bisa melaksanakan politik anggaran, dia harus mendapatkan dukungan sedikitnya ¾ anggota DPR. Tanpa dukungan sebanyak itu maka R-APBN akan tersandung di DPR, apalagi dalam RAPBN itu berhubungan dengan pengurangan belanja rutin termasuk subsidi. Ingat pengalaman SBY, setiap kebijakan memangkas subsidi pasti dihadang oleh PDIP. Menurut saya PDIP menolak pengurangan subsidi karena SBY tidak berani merestruktur mekanisme pengadaan BBM yang sarat kolusi yang berdampak pada rendahnya kemampuan kilang BBM dalam negeri sehingga ketergantungan akan import semakin besar. Ya, karena itu berhubungan dengan kepentingan business elite partai yang ada dalam koalisi SBY dan sekarang mereka berada di koalisi merah putih yang merupakan oposisi pemerintahan Jokowi.Apapun akan mereka lakukan untuk mengamankan business mereka. Saya terdiam! Kemudian terdengar berita bahwa MK telah memutuskan seluruh gugatan Prabowo - Hatta dibatalkan oleh MK, dengan itu maka Jokowi -JK adalah Presiden- Wakil Presiden terpilih dan syah. Ya melalui politik anggaran, sepertinya mission impossible bagi Jokowi-Jk atau dengan cara lain?