Jebakan APBN...

Siapapun yang akan jadi Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan APBN.  Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan  hutang dan bunga.Sebagian besar pinjaman berupa obligasi ( BOND) yang tidak bisa di reschedule pelunasannya atau di moratorium.Karena meminjam kepada pasar uang sama dengan shark loan. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar. Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara langsung berperan menguasai resource SDA  tapi digantikan dengan mekanisme perpajakan dan bagi hasil. Karena memang konsep APBN setelah reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari kegiatan modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari kegiatan produksi dunia usaha khususnya yang mengelola SDA. Kegiatan produksi ini tentu berhubungan dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram karena terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor. Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi  makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak baru didapat akhir tahun dan awal tahun harus hutang dulu agar bisa bayar biaya pembangunan.

Prabowo punya agenda untuk memangkas pengeluaran sampai dengan 30% dan meningkatkan penerimaan dengan renegosiasi Revenue Sharing Contract soal Migas dan KK untuk Tambang mineral. Dengan agenda tersebut dia bisa mengalokasikakn 30% penghematan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi. Dapat dibayangkan bahwa 30 % dari Rp.2000 Triliun APBN itu sama dengan Rp. 600 Triliun.Ini jumlah tidak sedikit untuk mempercepak pembangunan trans java, jalur kereta Api Sumatera , jembatan selat sunda, dll. Dari hasil re negosiasi dengan pengusaha tambang dan migas diharapkan akan memperkecil celah korupsi dan penyelewenang penerimaan negara seperti modus operandi transfer pricing dll. Tentu karena itu penerimaan negara akan bertambah lebih besar lagi untuk mendukung program ekonomi pro rakyat miskin dan melunasi hutang. Tapi ada yang dilupakan oleh Prabowo bahwa pengurangan 30% APBN dengan alasan penghematan itu juga akan memangkas anggaran DAU untuk daerah otonom yang berjumlah 530 yang terdiri dari 33 provinsi, 498 kabupaten, 93 kota, 5 kota administrative dan 1 kabupaten administrative. Masing masing daerah tersebut dipimpin oleh kader dari partai yang berbeda beda. Tentu mereka tidak akan senang apabila DAU dikurangi karena akan berdampak kepada prestasinya sebagai kepala daerah.Apalagi mereka sudah sudah terlanjur janji waktu Pilkada. Suara partai yang terdistribusi di parlemen juga tidak akan menyetujui rencana pemotongan anggaran ini.

Renegosiasi Migas dan Tambang tidak akan bisa merubahnya secara significant. Mengapa ? karena sesuai UU investor Migas dan Tambang boleh menjadikan konsesi sebagai harta perusahaan sehingga bisa digadaikan ke bank untuk menarik pinjaman. Jadi apabila Prabowo ingin merubah secara significant kontrak Migas dan Tambang maka akan berdampak sistemik. Maklum hampir semua perusahaan tambang dan migas menggadaikan konsesinya ke bank, baik didalam maupun  luar negeri. Ingat apabila kebijakan yang pada akhirnya mengorbankan sektor Perbankan maka pemerintah tersebut pasti oleng dan bukan tidak mungkin jatuh ditengah jalan.  Amerika saja tidak berkutik dan  tunduk atas permintaan pasar mem bail out perbankan akibat kebijakan moneternya yang salah. Jadi Agenda Prabowo hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi mengikuti kebijakan atau platform PDIP yaitu TRISAKTI (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya) yang hampir sama dengan Prabowo. Namun mungkin Jokowi akan berusaha realistis sebagaimana cara dia mengelola DKI. Yang terdengar agendanya adalah mengurangi subsidi secara bertahap. Selama lima tahun subsidi sudah harus hapus semua.  Mengurangi subsidi juga mengurangi anggaran belanja rutin, dan dialihkan dananya untuk pembangunan insfrastruktur ekonomi. Tapi berdasarkan UU , tidak bisa subsidi di hapus. Kecuali UU dirubah dan juga UUD dirubah. Ini akan sulit sekali karena harus berhadapan dengan lebih dari 500 anggota DPR yang terdiri dari beberapa partai. Tidak mudah. Jadi baik program Prabowo maupun Jokowi tidak akan berhasil. Karena pemerintah sebelumnya mampu menciptakan jebakan yang mematikan. Sehingga siapapun yang berkuasa harus tunduk dengan platform yang sudah ada.

Mengkinkah Prabowo atau Jokowi melakukan langkah revolusioner,seperrti melakukan moratorium KK Freeport atau nasionalisasi Migas?  Mungkin saja , asalkan didukung oleh militer sepeti di Bolivia dan Venezuela. Namun apakah dia  mampu menahan kelangkaan barang dan jasa apabila terjadi embargo ekonomi akibat kebijakannya itu. Ingat hampir 90% barang dan jasa berasal dari import. Atau bila tidak ada embargo ekonomi tapi embargo berhutang , apakah dia mampu menyediakan dana akibat defisit Anggaran ? Saya yakin tidak ada satupun elite politik yang berani mengambil resiko bila sudah menyangkut financial resource. Pernah teman mengatakan kepada saya bahwa dalam satu rapat kerja dengan DPR tahun 2006, SMI dengan santai menjawab tekanan anggota DPR” Ya sudah kalau begitu kita siap siap saja APBN difisit tanpa ada solusi pendanaan” Semua anggota DPR terdiam dan akhirnya “manut” menerima semua proposal SMI, dan itu semua rekomendasi dari IMF dan World Bank. Mengapa ? semua elite politik takut dengan chaos economy karena pasti berujung bau amis darah. Dan lagi semua anggota DPR memang pejuang tapi kekuatan mereka hanya sebatas perut. Kalau kempes perutnya , istiqamah nya langsung luntur untuk berdamai dengan realita. Jadi jangan berharap kepada Capres karena janji Pemilunya. Pilihlah karena pribadinya yang tidak berhutang, keluarga harmonis, tidak punya kasus,rendah hati dan merakyak. Dari pribadi yang bersih dan jujur itulah kita berharap dia bisa berbuat sesuatu walau sangat kecil sekali bisa berbuat banyak. Tapi ada harapan...Siapapun yang terpilih sebagai presiden akan menghadapi jebakan APBN dan Nothing choice kecuali ikut dengan platform SBY yang sudah diterapkan selama dua periode dia berkuasa. Bagaimananpun tentap SBY yang pemenang..dan itu adalah CAPITAL ...