Saturday, April 9, 2011

Republik Rakyat

Ada cerita seorang pemuda tamatan SMU berhasil menjatuhkan seorang bupati. Itu terjadi di China. Karena ketika terjadi bencana longsor didaerahnya, pemuda itu melakukan riset melalalui website kementrian tentang berapa anggaran pemerintah yang diberikan kepada bupati untuk menjaga lingkungan hidup, bagaimana SOP nya dan bagaimana pengawasannya. Dia juga mempejari proses tender pembangunan jalan, irigasi dan lain lain. Hasil risetnya itu ditulisnya lewat blog ( QQ) yang membahas bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh bupati dalam mengelola lingkungan hidup. Tulisannya itu dilengkapi dengan data online yang dia dapat lewat database pemerintah. Elite Partai Komunis memberikan penghargaan kepada pemuda itu dan akhirnya dia diangkat sebagai ketua Badan Pengawas Lingkunga Hidup tingkat kabupaten. Semua itu berkat IT System yang diterapkan oleh pemerintah china dalam pengelolaan negara.

E-Government adalah suatu sistem IT yang berbasis IP yang memungkin publik dapat mengaksesnya dengan cepat, murah dan dimana saja. Kita sampai sekarang belum sampai pada tahap ini. Walau dunia IT sudah berkembang sampai kedalam saku celana orang ( Cellphone ) namun pemerintah masih sibuk berwacana dan sibuk kebakaran jenggot soal pornographi didunia maya yang diakses oleh anak remaja. Kita saat sekarang sangat tertinggal visi E-Government ini sebagai alat peningkatan ekonomi nasional. Utamanya dalam pengelolaan negara yang efisien dan efektif. Saya ingin memberikan gambaran soal bagaimana China membangun E Government. Karena kunci keberhasilan pembangunan china dewasa ini tak bisa dilepaskan oleh peran pemerintah yang otoriter memaksakan program IT berbasis IP diterapkan dalam system pengelolaan Negara.

Bagaimanakah China membangun E-Government ?. Dalam pembangun E- government ini tidak dilakukan dengan satu malam. Lewat proses yang terancana dan sistematis. Tahap pertama adalah menghubungkan 800-1000 kantor pemerintahan kedalam Internet. Tahap kedua adalah merubah sistem administrasi manual menjadi electronic based. Ketiga adalah merancang seluruh system administrasi dan pelayanan pemerintah menjadi ”paperless ” Itulah tiga tahap pembangunan E-Government di China yang diluncurkan pada tahun1999 dibawah bendera the Government Online Project. Project ini ditangani oleh China Telecom and the State Economic and Trade Commission ( SETC’s). Apakah program ini langsung bisa diterapakan? Tidak. Walau Partai Komunis berkuasa penuh namun mereka sadar sistem ini harus diterima dimasyarakat sebagai bentuk program emansipasi /partisipasi aktif publik dalam pembangunan dan juga turut mengawasi.

Pusat Informasi Ekonomi ( Economic Information Center ) yang meliputi 40 Departement/ Kementrian di tingkat Pusat terhubung dengan seluruh propinsi /kabupaten/kecamatan/kota, terlibat aktif mempromosikan program ini agar mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Training SDM atas PNS berbasis IT ini dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang dengan procedure yang ketat dibawah pengawasan kader partai diseluruh level. Juga pemerintah China menggelar pembangunan infrastruktur secara nasional dengan meningkatkan kapasitas backbone nasional berupa satelite, fiberoptic , menydiakan gateway berskala raksasa, dukungan software untuk semua aplikasi layanan public dan administrasi pemerintah termasuk e-commerce. Semua layanan publik seperti KTP, SIM, Passport, Perizinan usaha disemua bidang, Pengadaan barang pemerintah, Keimigrasian, perpajakan dilakukan secara data base online. Juga seluruh lembaga riset terhubung kedalam database onlie . Seluruh informasi tersebut menjadi web cintent ( tidak termasuk yang terkatagori rahasia negara ) yang dapat diakses oleh siapapun.

China menyebut project E-government ini sebagai Golden bridge ( jembatan emas.) Ya sebuah project yang mengantarkan china dari satu tempat yang serba gelap ketempat yang terang benderang. Tidak ada lagi the first hand information untuk exclusive person. Informasi menjadi hak rakyat untuk mengetahuai secara cepat dan murah. Tidak ada satupun perpindahan penduduk dari satu tempat ketempat lain tidak terdeteksi oleh pemerintah. Karena semua registrasi hotel, apartement, harus terhubung dengan database pemerintah. Tidak ada satupun saldo rekening bank perusahaan maupun pribadi yang tidak dapat diakses oleh pemerintah. Karena setiap registrasi banking, asuransi, pasar modal, terhubung dengan database nasional. Maka jangan kaget bila tindakan korupsi dapat diselesaikan oleh pengadilan dengan cepat tanpa orang bisa berkelit dengan banding yang membuat kasus menjadi kabur. Karena tidak ada satupun tindakan aparat pemerintah yang tidak terdeteksi oleh IT system.

Ini benar benar Republik Rakyat , yang memberikan akses kepada rakyat utuk mengetahui setiap hal yang menjadi haknya secara real time. Namun tetap memberikan hak bagi negara untuk memastikan agar Internet tidak disalah gunakan untuk media pornographi, penghasutan SARA, perjudian. Selebihnya memberikan kemudahan kepada rakyatnya mendapatkan pelayanan first class tanpa padang kelas. Makanya rumor atau propaganda sesat media massa tidak laku di China karena sistem informasi yang terbuka membuat mereka cerdas menilai mana informasi sampah dan mana informasi yang benar. Di Negara kita, E-government masih sebatas wacana, yang ada hanyalah meng komputerkan admnistrasi dan belum menjadi platform nasional yang berbasis IT secara terpadu. Walau reformasi dengan value demokrasi bicara tentang transfaranci pengelolaan negara namun pemerintah dan elite tidak siap mendesign birokrasi berbasis IT system untuk menjadi meritokrasi.

No comments:

Negara puritan tidak bisa jadi negara maju.

  Anggaran dana Research and Development ( R&D) Indonesia tahun   2021 sebesar 2 miliar dollar AS, naik menjadi 8,2 miliar dollar AS (20...