Walaupun secara formal ,belum ada penentuan kalah menang. Namun hasil quick count sudah cukup membuktikan bahwa SBY Budiono menang. Karena perbedaan perolehan suara besar sekali. Andaikan ada perbedaan hasil formal nanti, tentu tak akan merubah posisi pemenang. Seyogianya bagi MegaPro dan JK-Win mengakui ini sebagai sebuah realitas politik. Ini system yang mereka create bersama ,tentu harus diterima dengan lapang dada. Langsung saja sekarang ucapkan selamat kepada SBY-Budiono. Selanjutnya bukan berarti tugas anda selesai. Janji anda kepada pemilih anda harus tetap dipertanggung jawabkan. Jangan sampai janji dan program itu hanya ada ketika masa kampanye. Bukankah anda semua berjanji berjuang untuk dan bersama rakyat.
Pilres hanya melahirkan nomor satu dan dua. Tidak lebih. Tapi esensi kekuasaan bukanlah pemilik nomor satu dan dua. Mereka yang terpilih hanyalah bagian dari system kekuasaan dinegeri kita. System kita adalah sharing power yang efektif, yang tersebar sampai ketingkat desa. (lihat kepala desa saja dipilih langsung oleh warga, juga RT, RW ). Bagi yang pro rakyat, tetaplah dibelakang rakyat bersama platformnya. Kalau ada monopoli impor pupuk atau distributor pupuk tidak adil. Dorong petani untuk melawan lewat pencerah akan hak haknya dan gunakan bupati dari partai anda untuk melakukan advokasi kepusat. Atau gunakan kekuatan daerah untuk menghalangi system yang tak pro rakyat itu lewat Perda. Kalau inipun tidak bisa maka lakukan melalui LSM untuk melakukan pressure politik. Seperti PGRI yang menuntut kenaikan anggaran pendidikan 20%. Akhirnya berhasil melalui perjuangan ke MK. Ini satu contoh.
Saya pernah berdialogh dengan bupati disalah satu daerah. Dia dengan tegas menolak retail modern baik berskala kecil maupun besar masuk kewilayahnya. Alasannya demi melindungi usaha tradisional retail didaerahnya. Walau perusahaan itu dapat izin dari Depdag atau BKPM tapi bupati itu menjawab dengan bijak. “Anda memang berhak melakukan usaha itu tapi soal izin lokasi dan IMB adalah hak PEMDA. Maaf saya tidak bisa kasih izin itu”. Bagaimana mau buka outlet kalau IMB atau Lokasi ( SIT ) tidak ada. Ada juga teman saya dari Taiwan, bilang bahwa dia sudah dapat izin dari Pusat untuk mengelola Tambang, tapi Gubernur menolak untuk memberikan raecomendasi AMDAL dan lan sebagainya yang sesuai dengan wewenangnya. Alasannya,Tambang diwilayahnya harus dikelola oleh rakyatnya sendiri bukan olah asing.
Bagi masyarakat yang peduli pada pro rakyat miskin, utamanya kelompok menengah. Banyak cara untuk melakukannya. Setidaknya menjadi mentor dilingkungan terdekat anda untuk membangun kemandiri sesuai dengan profesi anda masing masing. Yang punya keahlian bidang pertanian, mulailah mencerahkan petani untuk meningkatkan value.Begitulah dengan profesi lainnya. Untuk melakukan itu tidak harus dengan dana atau tenaga. Bisa saja mulailah dengan tidak membeli produk luar negeri dan hidup hemat. Atau mencerahkan elite patron seperti pondok pesantren sebagai pembaharu dilingkungannya dalam bidang kemandirian ekonomi. Atau jadi aktifis di Dewan Sekolah/Dewan Kampus putra putri kita untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar biaya pendidikan. Berbagai program efektif dapat anda terapkan untuk itu karena UU memungkinkan..
Semoga ini disadari oleh elite politik dan juga oleh kita semua yang middle class. Bahwa jangan ada lagi pertikaian karena adanya perbedaan. Bukankah kita semua bergerak kearah yang sama bahwa dimasa depan kita semua akan mati…kenapa harus berbeda dan merasa kalah atau menang. Hanya Allah lah penentu kalah menang kita , bukan manusia, bukan system. Semoga…
.jpeg)
No comments:
Post a Comment