.
Sebenarnya direksi BUMN itu tidak sepenuhnya salah. Mereka hanya menjalankan program dari pemerintah. Contoh sederhana. PT. KAI disuruh bangun kereta cepat. Dari awal Pt. KAI sudah menolak karena tidak ada uang. Tapi setelah loan ditanda tangani oleh konsorsium proyek, resiko dialihkan kepada PT. KAI sebagai operator dan negara terlibat sebagai penjamin. Sementara BUMN Karya sudah dapat kerjaan sebagai kontraktor. Karena biaya proyek membengkak ( cost overrun). Sampai kapanpun PT KAI akan terus merugi bayar bunga. Kan engga bisa disalahkan PT. KAI.
Pertamina dapat penugasan dari pemerintah untuk menyediakan BBM dalam negeri. Pemerintah engga beri modal cukup. Padahal penugasan itu perlu modal besar. Nah karena modal tidak cukup. Mau tidak mau, Pertamina melibatkan pihak luar dari sejak pengadaan BBM sampai kepada logistic dan distribusi. Dari sinilah moral hazard terjadi. Markup cost of money, angkutan, kilang dan logistic. Sudah pasti engga bisa berkembang. Walau untung karena monopoli, namun tidak worth it.
BUMN karya dapat penugasan membangun jalan Toll, Pelabuhan dan Bandara. Duit engga ada. Pemerintah tidak sediakan modal cukup. Ya mau engga mau, BUMN Karya cari solusi. Lagi lagi caranya menarik investor dari luar. Lewat utang. Penerbitan obligasi. Dan penarikan pinjaman dari perbankan. Karena struktur permodalan tidak sehat, ya jelas saja tidak efisien. Apalagi hampir semua BUMN karya bekerja overload. Pasti tidak well organise. Makanya wajar bila semua merugi dan terjebak hutang gigantic.
Kalau diukur berdasarkan rasio ROA ( return on asset) perbankan BUMN dibandingkan dengan BCA atau Bank Asing, jelas Bank BUMN kalah jauh dan tidak efisien. Mengapa ? Modal sangat terbatas sementara begitu besar penugasan pemerintah. Ambil contoh aja. Restruktur utang Garuda Indonesia sebesar Rp. 16,4 triliun kepada Bank BUMN di reschedule 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun. Itu sama saja bailout bukan restruktur. Banyak lagi kasus penugasan pemerintah yang pada akhirnya Bank BUMN terjebak dalam skema bailout. Wajar kan kalau tidak efisen. Engga bisa disalahkan begitu saja.
Apa yang saya paparkan diatas , secara sederhana bisa kita pahami bahwa BUMN merugi dan tidak efisien karena struktur permodalan tidak sehat. Dalam situasi ini BUMN dipaksa menciptakan laba. Itu kan mission impossible. Jangan jangan laba yang dilaporkan itu hanya window dressing. Buying time aja. Apapun upaya transformasi terhadap BUMN tidak akan jalan tanpa dukungan modal yang kuat. Engga mungkin orang professional dan punya kompetensi tinggi mau jadi Direksi kecuali memang low class.
Nah karena kita tahu problem BUMN adalah soal permodalan. Maka yang menjadi focus adalah menyediakan modal. Bukan hanya setoran modal (PMN) diperbesar. Tapi menyediakan akses kepada sumber daya keuangan. Nah dengan kondisi BUMN yang ada sekarang, sulit dapatkan sumber daya keuangan. Berapapun modal ditambah, pasti akan habis aja. Sama seperti menggarami laut. Jadi langkah apa yang harus dilakukan pemerintah sebagai pemegang saham?
Pertama. Pemerintah harus restruktur bisnis BUMN. Tidak lagi hanya profit oriented kejar setoran kepada APBN lewat PNBP. Tetapi focus kepada business model. Apa business model itu ? sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33. Tidak perlu masuk ke semua bidang. BUM focus kepada yang terkait dengan bumi, tanah, air dan udara saja. Tutup semua asing / swasta yang terlibat langsung dengan sumber daya yang empat itu.
Kedua. Kemudian, bagi cluster empat saja. Cluster 1, BUMN khusus terkait dengan SDA seperti Minerba, Oil and gas. Cluster 2, BUMN khusus kelola tanah. Perkebunan besar atau estate food. Cluster 3, PDAM dan konservasi air di seluruh Indonesia di kelola BUMN. Cluster 4. BUMN khusus kelola sumber daya frokuensi telp dan radio, internet. Di luar itu tidak perlu focus. Bila perlu jual aja ke swasta. Tentu pastikan yang dijual itu, BUMN yang kadar PSO nya kurang dari 40%. Diatas 40% dikelola dengan standar BULP, yang resiko nya ditanggung APBN.
Ketiga. Dengan aturan yang tegas dan konsisten terhadap sumber daya empat itu, business model akan tercipta dengan sendirinya. Tidak sulit melibatkan swasta asing maupun local secara tidak lansung dalam sinergi dan kolaborasi. Contoh, Pertamina menguasai SDA migas, otomatis investasi FDA/domestik bidang jasa logisik, distribusi dan produksi akan datang dengan sendirinya. Siapa yang engga mau bisnis yang captive market.
Keempat. Namun harus pastikan kolaborasi dan sinergi itu terbangun atas dasar kemampuan mitra dalam hal tekhnologi dan financial, bukan politik dan oligarki dari pemain rente. Yakinlah, selagi proses penentuan mitra itu transfarance dan akuntable, akan banyak key player raksasa yang mau bergabung dalam ekosistem bisnis model dari empat cluster BUMN itu.
Bila sinergi dan kolaborasi terbangun secara sistematis, otomatis ekosistem financial akan tercipta dengan sendirinya. Tentu dengan syarat BUMN perbankan harus demerger jadi satu. Untuk apa banyak tapi loyo malah saling bersaing sesama mereka. Lebih baik satu tetapi kokoh dan lentur menghadapi kompetisi. Peran BUMN perbankan menyatu dalam business model yang empat tadi, perannya lebih sebagai supporting group saja. Misal bertindak sebagai boutique banking, investment banker, channeling agent dan financial advisory.
Demikian saran saya apa yang harus dilakukan pemerintah guna menata kembali BUMN. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Apalagi dengan adanya BPI Danantara yang secara UU dengan mudah melakukan restruktur BUMN dan sekaligus transformasi. Lakukan dengan diawali review ulang kompetensi direksi yang sesuai dengan business model yang akan dibangun.
Saya berharap BPI Danantara focus aja terlebih dahulu kepada program transformasi daripada sibuk ngakali cari duit lewat financial engineering terhadap sumber daya BUMN yang ada sekarang. Yakinlah, kalau program transformasi itu sukses, uang akan datang dengan sendirinya lewat ekosistem financial. Memang tidak bisa instant. Perlu waktu berproses dan kerja keras. Engga apa. Walau tidak akan selesai di era Prabowo. Yang penting kita awali dengan niat baik dan focus, itu sudah memberikan hope kepada generasi mendatang. Bahwa kita sudah berjalan di track yang benar.
Saya percaya YMP Prabowo punya semangat mengantarkan BUMN kita menjadi state capitalism berkelas dunia dan menjadi backbone negara melaksanakan visi dan misi state welfare. Semoga.
