Ira bertanya kepada saya. Mengapa Estate food gagal? Saya sebenarnya tidak suka dikatakan gagal. Karena kegagalan itu berarti ada upaya terencana dengan baik dan effort yang luar biasa. Tapi ini tidak ada rencana yang baik dan effort pun seadanya. Jadi itu bukan gagal. Itu memang kerja sia sia. “ Mungkin kena jebakan badman tuh Presiden kita” Kata ira. Nah ini mungkin ada benarnya. Mengapa? Dasar kebijakan estate food itu memang dalam situasi kepepet. Maklum data Global Food Security Index (GFSI), indeks ketahanan pangan tahun 2021 mengalami penurunan. Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 113 negara. Maklum kita ditekan oleh FAO agar segera mengantisipasi ancaman krisis pangan. Sementara Presiden tahu kinerja pertanian terus turun.
Sebagai presiden yang bertanggung jawab atas masa depan pangan bangsa indonesia, tentu apapun usulan yang dianggap baik dia kerjakan. Apalagi ada usulan yang bersifat too good to be true. “ Lahan kita luas. Mengapa kita tidak bangun estate food. Ya seperti kapitalisme negara terhadap lahan pertanian. Yang tentu digerakan oleh dukungan swasta untuk pembukaan lahan baru dan pasokan bibit dan lain lain” Kira kira begitu kata mereka. Tapi sebenarnya saat usulan itu disampaikan. Ring-1 presiden sudah berhitung. Berapa cuan masuk atas nilai kayu dari penebangan hutan. Belum lagi berapa cuan masuk dari anggaran negara untuk tebang pohon. Tentu pemasukan dari bibit dan lain lain.
Data dari The Gecko Project yang didukung oleh Greenpeace, Rainforest Investigations Network of Pulitzer Center dan Internews' Earth Journalism Network. banyak perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran aturan pemerintah dalam program food estate di wilayah tersebut. Tak hanya itu, banjir kerap kali terjadi di Kalteng akibat dari dibukanya lahan hutan yang menyebabkan peningkatan deforestasi dan global warming. Program ini juga memaksa masyarakat Dayak mengubah kebiasaan mereka dalam menanam.
Laporan TEMPO yang tergabung dalam Internews' Earth Journalism Network, Enam ratus hektare hutan Gunung Mas di Kalimantan Tengah dibabat habis untuk food estate, royek strategis Presiden hingga 2024. Padahal dulunya lahan tersebut merupakan hutan yang menjadi tumpuan penduduk sekitar. Kayu yang tersedia juga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah. Penduduk juga sering mencari ramuan tradisional, menanam kundur, kacang panjang, sayur terong, dan pohon karet sambil berburu kancil maupun babi di hutan tersebut. Karena tanpa analisis lingkungan, dampaknya membuat enam desa terendam banjir. Melepaskan emisi karbon menjadi gas rumah kaca ke atmosfer yang menjadi penyebab krisis iklim.
“ Mengapa lahan food estate itu menggunakan hutan produksi dan mengapa tanaman singkong yang dipilih. Aneh! Dan lagi semua tahu tanah di Kalimantan Tengah 70% nya adalah clay. Lahan yang baik untuk menanam umbi kayu mempunyai struktur yang gembur, remah, dan punya banyak bahan organik. Ketahuan banget dech. Itu proyek simbol kerakusan dan tidak berprikemanusiaan. “ Kata Ira.
Dari pengalaman di Cina yang pernah gagal membangun pertanian negara berskala raksasa. Estate food ini tidak benar. Yang mungkin untuk program ketahanan pangan itu adalah focus membuat petani menjadi produktif. Ini adalah titik kunci untuk pertumbuhan inklusif karena ada begitu banyak petani di Indonesia. Jika kita dapat menemukan cara untuk memastikan mereka produktif, hal itu dapat menjadi cara yang pasti untuk mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi kemiskinan," tegas Ira.
Yang harus dilakukan pemerintah adalah perluas program tekhnologi pertanian. Perluas pasar lewat perbaikan tata niaga pertanian. Belajarlah dari Tiongkok yang sukses mengatasi hambatan transportasi, membangun lebih banyak pusat penyimpanan, mengembangkan sektor pengolahan, reforma agraria, dan perkuat ekosistem financial pertanian. Ya pendekatan holistik. Yang meliputi: visi strategis dan kejelasan tujuan, tindakan pemerintah yang terkoordinasi, keterlibatan pemangku kepentingan dan restrukturisasi layanan pemerintah. Kita tidak akan dapat mencapai tujuan ini swasembada pangan termasuk agro industri tanpa peningkatan produksi di tingkat petani “ Kata ira.
Proses pembangunan tidak sepenuhnya melibatkan insitusi demokrasi. Tidak sepenuhnya berbasis riset. Yang ada adalah tindakan pragmatis dan kapitalis. Padahal kita salah satu negara yang berjalan diatas sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu tercermin dari fostur ekonomi kita. Perhatikan saja. Lebih 50% (data 2022 54,4 %) Produk domestik Bruto itu disumbang oleh sektor rumah tangga. Kemudian pembentukan modal bruto (PMTB) atau investasi ( swasta dan asing) terhadap PDB sebesar 30,81%. Sisanya belanja dan investasi pemeritah berkisar 6% dan 8%.
Dari data diatas kita bisa paham ya. Bahwa ekonomi kita kuat bukan karena mayoritas peran pemerintah. Dari total belanja negara Rp3.090,8 triliun, sebesar Rp. 2.034,6 Triliun atau 65% berasal dari pajak dan cukai. Sisanya dari utang dan Pendapatan negara non pajak. Tapi pemerintah tidak menyadari itu. Mereka asik saja berkerja dengan pongah. Dampaknya, walau rakyat tidak banyak bersuara lewat jalanan dan media massa. Tapi mereka menghukum pemerintah lewat trust.
Mari lihat data. Pada tahun 2015, total aset keuangan Indonesia mencapai Rp 8.053 triliun dan naik menjadi Rp 12.163 triliun pada 2020. Namun komposisinya tetap didominasi oleh perbankan dengan proporsi aset lebih dari 76%.Total aset perbankan RI 59,5% terhadap PDB. Sementara itu negara lain yaitu Singapura mencapai 572,1%; Malaysia 198,6%; Thailand 146,6% dan bahkan Indonesia kalah dengan Filipina yang aset perbankannya mencapai 99,2% PDB. Dari sisi nilai kapitalisasi pasar juga Indonesia tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga lain. Rasio market cap pasar modal Indonesia hanya 48,3% PDB. Padahal negara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand rasionya di atas 100%. Bahkan rasio Filipina juga lebih tinggi atau hampir 2x rasio RI.
Apa artinya? kalau mau ukur tingkat trust pemerintah, jangan lihat data tingkat kepuasaan yang dikeluarkan lembaga survey. Jangan lihat rating surat utang negara. Hasil Survey setahun sebelum oder baru jatuh sangat tinggi kepuasan rakyat terhadap Soeharto. Terbukti tingginya partisipasi Pemilu. Rating surat utang venezuela AAA, setahun kemudian default. Tapi lihat data kepercayaan nasabah pada bank dan pasar modal. Itu data real. Mengapa ? Karena orang punya uang engga mungkin bisa diprovokasi oleh media massa dan sosial media. Semakin tinggi rasio aset perbankan terhadap PDB semakin tinggi trust pemerintah di hadapan publik.
Mengapa trust pemerintah itu rendah sekali? karena korupsi. Indek korupsi kita buruk sekali. ICOR juga tinggi alias tidak efisien dari segi tata kelola anggaran. Berdasarkan riset yang dilakukan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi 2022. Skor tersebut sama dengan nilai yang diperoleh Indonesia pada Indeks Demokrasi 2021, dan masih tergolong sebagai demokrasi cacat (flawed democracy).
Politisi atau pejabat, seyogia jangan menepuk dada. Engga usah merasa lebih pintar dari rakyat. Anda tidak hebat banget. Mengapa ? Karena value intangible atau trust rendah alias low credibility. Mereka kerja seperti supir pedati. Yang menggerakan roda adalah tenaga sapi. Bukan otak supir pedati. Supir pedati duduk manis bersiul sambil pecut sapi. “ Mereka memang tidak tahu diri.. udah numpang makan dengan rakyat, sombong lagi, terus minta dihormati berlebihan.” kata Ira.
.jpeg)
No comments:
Post a Comment