POLRI super body

Apa yang bahaya dari keberadaan POLRI yang loss control? tanya teman kepada saya. Sebenarnya dia tidak bertanya untuk tahu. Jadi saya diam saja. “ Politik diacak acak mereka. Karena mana ada elite partai dari pusat sampai daerah yang bersih. Pasti ada saja kurangnya. Pastilah ada cacatnya. Polisi dari tingkat Polres sampai pusat, punya data kesalahan elite itu. Dengan itu sangat mudah mereka jadi presure group terhadap kekuatan politik  di negeri ini. Dampaknya demokrasi yang kita harapkan dapat melahirkan keadilan bagi semua dan kebenaran dibela tidak tercapai.” lanjutnya.

Era Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri, dibentuk team Satgasus Merah Putih. Dasar pembentukannya dituangkan melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 bertanggal 6 Maret 2019. Apa fungsinya? melakukan penangan kasus pencucian uang, narkoba/psikotropika, korupsi, dan ITE. Salah satu team itu adalah Novel Baswedan. Ketuanya adalah Ferdy Sambo

Yang sangat hebat dari team ini adalah mereka punya infrastruktur yang canggih termasuk IT ( dari israel ) untuk mendeteksi pencucian uang dari hasil korupsi, suap, pelacuran, narkoba dan perjudian, business fraud ( MLM atau money game), kejahatan korporat, .

 “ Saat sekarang menyembunyikkan uang haram tidak mudah. UU No 8/2010 sangat dahsyat menjerat siapapun terindikasi melakukan pencucian uang. Ini pasal karet. Kamu tahu kan kasus Bentjo. Kalau dikenakan pasal pasar modal, dia bebas. Tapi dengan TPPU, KO dah. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Bahkan rumah dan apartement atas nama pacar bisa diketahui. Semua disikat. 

Tetapi tidak semua kasus disikat. Ada juga dijadikan ATM sampai uang itu habis,  barulah ditangkap. Ada juga disandera kasusnya, untuk membungkam lawan politik. Misal kasus ACT. Itu kalau diterapkan pasal TPPU banyak tokoh islam yang kena. Apalagi kalau aliran dana BLBI dibuka, banyak elite politik yang masuk bui“ Kata teman.

Mengapa ? 

“ Cobalah contoh kasus ASABRI, Jiwasraya, Bumiputera, Indosurya dan lain lain. Pelakunya kena jerat TPPU (  Tindak Pidana Pencucian Uang ). Kemana uang hasil sitaan itu. Apakah resmi masuk negara? Kita tidak tahu. Gelap. Belum lagi operasi penangkapan bandar Judi online yang marak sejak beberapa tahun lalu, juga pinjol. Kemana uang sitaa itu. Jangan jangan mereka sudah jadi mesin ATM polisi”

“ Dimana jaksa, Hakim dan KPK? tanya saya.

“ Kamu kira mereka itu semua bersih. Polisi punya bukti kelakuan mereka. Kerjasama atau kalian dihabisi, begitu kira kira. Bahkan partai politik kalau MUNAS, tidak lepas dari intervensi Polisi. Harus pilih pimpinan Partai yang Polisi mau. Kalau engga mau, tahu sendirilah. Jadi polri itu udah seperti Partai yang sangat menentukan bandul politik.” kata teman. 

Saya terhenyak.

“ Itu sebabnya index korupsi era Jokowi memburuk. Era terakhir SBY , Index korupsi sebesar 32 dengan peringkat 114. Tahun 2021 index korupsi 48 dengan peringkat 96 dari 180 negara.  Dan itu karena team khusus yang sangat superbody acak acak sistem demokrasi di negeri ini. Bukannya tambah baik malah tambah buruk keadaan korupsi. Jadi mari berbenah.” Lanjut teman.

“  Mungkinkah….

“ Kita lihat kasus Sambo ini. Apakah terbukti memang negara kalah dengan kekuatan outsider dalam sistem. Kalau kalah, ya walau katanya Satgasus sudah dibubarkan, team nya masih exist. Masih berpengaruh besar membuat pejabat dan elite politik takut dan lemah. Lihat aja rapat dengar pendapat antara Kompolnas dan DPR. Sangat santun. Tidak ada nampak DPR garang. Untunglah berkat adanya Sosmed dan Media massa yang aktif, kekuatan rakyat bangkit lewat kasus FS. Ada arus besar dari rakyat di seluruh Indonesia. Tidak bisa dibendung. Mereka hanya ingin mengembalikan fungsi POLRi sebagaimana jati dirinya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat "Kata teman.

Solusinya ? walau sudah dibubarkan Satgasus, namun harus ada audit menyeluruh terhadap Satgasus. Harus transfarance dan dibuka kepada publik. Dan lebih penting lagi UU POLRI sangat mendesak dilakukan revisi. kita butuh POLRI dan kita cinta POLRI. Karena tanpa POLRI tidak ada NKRi.

***

Politik itu selalu dinamis. Sekarang dibenci. Besok bisa saja dicintai. Tidak ada teman sejati dan tentu tidak ada permusuhan kronis. Semua pemain politik sangat sadar bahwa mereka pemain watak. Antar partai yang berbeda saling memberi berkat..Ya hubungan transaksional. Sama seperti hubungan antar pezina binal. Semua idiologi sama saja. Nasionalis atau sosialisme, bahkan agama sekalipun tetap saja sama saja. Dan rakyat adalah anak haram. Yang merasa tidak paham. Yang tak henti mengeluh. Selalu berharap ketulusan di negeri dimana kita berteduh.

Kapolri memastikan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI akan dibuka lagi asalkan ada bukti baru ( novum). Masalah ini dipertanyakan Desmond kepada Komnas HAM. “Apakah Komnas HAM bisa membantu memberikan novum? Menurut Taufan sebenarnya dari awal sudah ada bukti baru itu. Dan Komnas HAM siap membantu proses dibukanya kasus KM50.

Memang Komnas HAM dalam rekomentdasinya kepada Presiden dan Menko Polhukam, menyebutkan bebarapa bukti yang tidak disebutkan dalam pengadilan. Jadi itu bisa dijadiakn bukti baru ( novum ). Bahkan Mahfud MD selaku ketua Kompolnas dalam RDP dengan komisi tiga DPR menyebutkan bahwa dia sudah kirim rekomendasi prihal KM50 kepada Kapolri tapi tidak digubris oleh Kapolri.

Memang terhadap dua laskar FPI itu sudah terbukti terbunuh karena malawan aparat. Tetapi yang empat kondisi meninggal dalam keadaan tanpa perlawanan. Mereka sudah dilumpuhkan dan tak berdaya. Tetapi tetap dieksekusi. Kematian empat orang Laskar FPI ini disebut dengan unlawful killing. Jadi bukan termasuk kejahatan HAM.

“ Desmond itu dari Partai Gerindra. Kita harus tahu bahwa Gerindra yang punya jaringan dengan Forum Umat Islam, FPI dan MMI dan lainnya. Mereka terbukti berada dibelakang PS-Sandi saat Pemilu 2019 lewat ijma Ulama. Gerindra sudah merasakan manfaat sebagai partai yang sukses mengkapitalisasi gerakan islam dari jalur non tradisional sehingga jadi partai nomor dua setelah PDIP. Itu prestasi hebat. Padahal tadinya mereka berada dibarisan PD.” Kata teman.

Bagi Gerindra, Umat Islam itu aset politik mereka. Makanya upaya politik agar dibuka lagi kasus KM50 ini, bisa sebagai good attention Gerindra terhadap Islam. Nah oleh KIB, ini bisa saja akan dimanfaatkan untuk menjahit erat paham kebangsaan. Caranya ? Yaitu lewat penunjukan pengacaranya dari Non Islam dan kelompok minoritas, etnis China. Itu efektif sekali. Sehingga harapan Pemilu 2024 sebagai ajang persatuan dan kesatuan bangsa dapat terlaksana. Tidak ada lagi polarisasi.

Nah team dari Polri yang terlibat dalam kasus KM50 sebagian besar sekarang ada di tahanan karena kasus etik atas  obstruction of justice . Makin seru aja politik dan tentu makin membingungkan. Teater drama sebentar lagi akan digela