POLRI super body

Apa yang bahaya dari keberadaan POLRI yang loss control? tanya teman kepada saya. Sebenarnya dia tidak bertanya untuk tahu. Jadi saya diam saja. “ Politik diacak acak mereka. Karena mana ada elite partai dari pusat sampai daerah yang bersih. Pasti ada saja kurangnya. Pastilah ada cacatnya. Polisi dari tingkat Polres sampai pusat, punya data kesalahan elite itu. Dengan itu sangat mudah mereka jadi presure group terhadap kekuatan politik  di negeri ini. Dampaknya demokrasi yang kita harapkan dapat melahirkan keadilan bagi semua dan kebenaran dibela tidak tercapai.” lanjutnya.

Era Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri, dibentuk team Satgasus Merah Putih. Dasar pembentukannya dituangkan melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 bertanggal 6 Maret 2019. Apa fungsinya? melakukan penangan kasus pencucian uang, narkoba/psikotropika, korupsi, dan ITE. Salah satu team itu adalah Novel Baswedan. Ketuanya adalah Ferdy Sambo

Yang sangat hebat dari team ini adalah mereka punya infrastruktur yang canggih termasuk IT ( dari israel ) untuk mendeteksi pencucian uang dari hasil korupsi, suap, pelacuran, narkoba dan perjudian, business fraud ( MLM atau money game), kejahatan korporat, .

 “ Saat sekarang menyembunyikkan uang haram tidak mudah. UU No 8/2010 sangat dahsyat menjerat siapapun terindikasi melakukan pencucian uang. Ini pasal karet. Kamu tahu kan kasus Bentjo. Kalau dikenakan pasal pasar modal, dia bebas. Tapi dengan TPPU, KO dah. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Bahkan rumah dan apartement atas nama pacar bisa diketahui. Semua disikat. 

Tetapi tidak semua kasus disikat. Ada juga dijadikan ATM sampai uang itu habis,  barulah ditangkap. Ada juga disandera kasusnya, untuk membungkam lawan politik. Misal kasus ACT. Itu kalau diterapkan pasal TPPU banyak tokoh islam yang kena. Apalagi kalau aliran dana BLBI dibuka, banyak elite politik yang masuk bui“ Kata teman.

Mengapa ? 

“ Cobalah contoh kasus ASABRI, Jiwasraya, Bumiputera, Indosurya dan lain lain. Pelakunya kena jerat TPPU (  Tindak Pidana Pencucian Uang ). Kemana uang hasil sitaan itu. Apakah resmi masuk negara? Kita tidak tahu. Gelap. Belum lagi operasi penangkapan bandar Judi online yang marak sejak beberapa tahun lalu, juga pinjol. Kemana uang sitaa itu. Jangan jangan mereka sudah jadi mesin ATM polisi”

“ Dimana jaksa, Hakim dan KPK? tanya saya.

“ Kamu kira mereka itu semua bersih. Polisi punya bukti kelakuan mereka. Kerjasama atau kalian dihabisi, begitu kira kira. Bahkan partai politik kalau MUNAS, tidak lepas dari intervensi Polisi. Harus pilih pimpinan Partai yang Polisi mau. Kalau engga mau, tahu sendirilah. Jadi polri itu udah seperti Partai yang sangat menentukan bandul politik.” kata teman. 

Saya terhenyak.

“ Itu sebabnya index korupsi era Jokowi memburuk. Era terakhir SBY , Index korupsi sebesar 32 dengan peringkat 114. Tahun 2021 index korupsi 48 dengan peringkat 96 dari 180 negara.  Dan itu karena team khusus yang sangat superbody acak acak sistem demokrasi di negeri ini. Bukannya tambah baik malah tambah buruk keadaan korupsi. Jadi mari berbenah.” Lanjut teman.

“  Mungkinkah….

“ Kita lihat kasus Sambo ini. Apakah terbukti memang negara kalah dengan kekuatan outsider dalam sistem. Kalau kalah, ya walau katanya Satgasus sudah dibubarkan, team nya masih exist. Masih berpengaruh besar membuat pejabat dan elite politik takut dan lemah. Lihat aja rapat dengar pendapat antara Kompolnas dan DPR. Sangat santun. Tidak ada nampak DPR garang. Untunglah berkat adanya Sosmed dan Media massa yang aktif, kekuatan rakyat bangkit lewat kasus FS. Ada arus besar dari rakyat di seluruh Indonesia. Tidak bisa dibendung. Mereka hanya ingin mengembalikan fungsi POLRi sebagaimana jati dirinya, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat "Kata teman.

Solusinya ? walau sudah dibubarkan Satgasus, namun harus ada audit menyeluruh terhadap Satgasus. Harus transfarance dan dibuka kepada publik. Dan lebih penting lagi UU POLRI sangat mendesak dilakukan revisi. kita butuh POLRI dan kita cinta POLRI. Karena tanpa POLRI tidak ada NKRi.

***

Politik itu selalu dinamis. Sekarang dibenci. Besok bisa saja dicintai. Tidak ada teman sejati dan tentu tidak ada permusuhan kronis. Semua pemain politik sangat sadar bahwa mereka pemain watak. Antar partai yang berbeda saling memberi berkat..Ya hubungan transaksional. Sama seperti hubungan antar pezina binal. Semua idiologi sama saja. Nasionalis atau sosialisme, bahkan agama sekalipun tetap saja sama saja. Dan rakyat adalah anak haram. Yang merasa tidak paham. Yang tak henti mengeluh. Selalu berharap ketulusan di negeri dimana kita berteduh.

Kapolri memastikan kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI akan dibuka lagi asalkan ada bukti baru ( novum). Masalah ini dipertanyakan Desmond kepada Komnas HAM. “Apakah Komnas HAM bisa membantu memberikan novum? Menurut Taufan sebenarnya dari awal sudah ada bukti baru itu. Dan Komnas HAM siap membantu proses dibukanya kasus KM50.

Memang Komnas HAM dalam rekomentdasinya kepada Presiden dan Menko Polhukam, menyebutkan bebarapa bukti yang tidak disebutkan dalam pengadilan. Jadi itu bisa dijadiakn bukti baru ( novum ). Bahkan Mahfud MD selaku ketua Kompolnas dalam RDP dengan komisi tiga DPR menyebutkan bahwa dia sudah kirim rekomendasi prihal KM50 kepada Kapolri tapi tidak digubris oleh Kapolri.

Memang terhadap dua laskar FPI itu sudah terbukti terbunuh karena malawan aparat. Tetapi yang empat kondisi meninggal dalam keadaan tanpa perlawanan. Mereka sudah dilumpuhkan dan tak berdaya. Tetapi tetap dieksekusi. Kematian empat orang Laskar FPI ini disebut dengan unlawful killing. Jadi bukan termasuk kejahatan HAM.

“ Desmond itu dari Partai Gerindra. Kita harus tahu bahwa Gerindra yang punya jaringan dengan Forum Umat Islam, FPI dan MMI dan lainnya. Mereka terbukti berada dibelakang PS-Sandi saat Pemilu 2019 lewat ijma Ulama. Gerindra sudah merasakan manfaat sebagai partai yang sukses mengkapitalisasi gerakan islam dari jalur non tradisional sehingga jadi partai nomor dua setelah PDIP. Itu prestasi hebat. Padahal tadinya mereka berada dibarisan PD.” Kata teman.

Bagi Gerindra, Umat Islam itu aset politik mereka. Makanya upaya politik agar dibuka lagi kasus KM50 ini, bisa sebagai good attention Gerindra terhadap Islam. Nah oleh KIB, ini bisa saja akan dimanfaatkan untuk menjahit erat paham kebangsaan. Caranya ? Yaitu lewat penunjukan pengacaranya dari Non Islam dan kelompok minoritas, etnis China. Itu efektif sekali. Sehingga harapan Pemilu 2024 sebagai ajang persatuan dan kesatuan bangsa dapat terlaksana. Tidak ada lagi polarisasi.

Nah team dari Polri yang terlibat dalam kasus KM50 sebagian besar sekarang ada di tahanan karena kasus etik atas  obstruction of justice . Makin seru aja politik dan tentu makin membingungkan. Teater drama sebentar lagi akan digela

Karma kekuasaan.

 

Saya datang ke kantor teman di China. Dia baru diangkat sebagai direktur di Pemda China. Saya ingin tahu arah kebijakan China soal pembangunan infrastruktur ekonomi di kawasan Guangxie. Dia presentasikan proyek yang akan dikerjakan dan sedang dikerjakan. “ B, setiap mega proyek dibangun, pasti ada  saja kader partai yang kena pidana atau tersingkir dari proses kompetisi kader partai. “ Katanya tersenyum.

“ Mengapa ?

“ Kami ya membangun. Tapi pada waktu bersamaan kami juga menjadikan proyek itu ujian kesetiaan pejabat dan kader partai kepada rakyat dan negara. Manusia teruji dengan otoritas dan uang. Kalau mereka bisa lolos, ya mereka naik kelas. Kalau gagal, ya masuk bui atau dihukum mati. Memang tidak ada rencana yang sempurna. Tetapi membiarkan orang brengsek memanfaatkan kelemahan rencana untuk memperkaya diri, itu jelas salah.” Katanya.

Saya terpesona. Begitu sederhananya cara mereka membangun sebagai proses learning by doing. Ya mendidik para elite dan pejabat untuk berproses dalam pengabdiannya kepada negara. “ Kekuasaan itu bukan kemewahaan. Juga bukan paksaan. Tetapi adalah pilihan. Saat mereka jadi abdi negara, maka saat itu juga mereka tahu resiko. Mereka duduk diatas bara. Salah langkah, habis mereka. Tetapi kalau benar, mereka punya kehormatan. Yang akan jadi kebanggaran keluarga. Jadi legacy bagi generasi berikutnya” Lanjut teman.

Saya mengangguk. ' Tetapi B, itu semua hanya mungkin bila hukum tegak dan aparat hukum yang punya kompetensi atas dasar sistem dan moral. Kamu tahu, yang paling banyak jadi korban pedang hukum, justru aparat hukum sendiri. Cobaan mereka sangat berat. Pada diri mereka ada pedang hukum, kekuasaan dan uang. Negara tidak paksa mereka jadi aparat hukum. Itu pilihan mereka sendiri dan rasa hormat diri pribadi. Tentu mereka sadar resikonya.”

“ Mengapa?

“ Kala aparat hukum mempermainkan hukum, maka  kejahatan menang. Negara akan dapat karma. Akan selalu ada masalah dan kehilangan trust di hadapan rakyat. Walau negara kuat secara idiologi, ia akan hancur dengan sendirinya. Hancur bukan dari luar tetapi dari dalam dirinya sendiri. Makanya aparat hukum itu adalah pahlawan sejati kalau dia bertanggung jawab secara moral kepada tugasnya dan bisa jadi penjahat terburuk kalau dia khianati tugasnya. Yang lebih buruk dan jahat adalah pemimpin membiarkan sistem korup itu.” Kata teman.

Keluar dari kantor itu saya dapat pelajaran mahal. Pada akhirnya kekuasaan itu bukanlah kemewahan, Tetapi adalah liabilities yang harus ditanggung sepanjang usia dan jabatan. Tidak mudah memang menjadi elite. 

Kemerdekaan

 

Merdeka itu apa? “  cari rezeki lapang dan beribadah mudah” kata orang yang engga tinggi angan angan namun membumi. Lantas apakah sekarang lapangan kerja tersedia luas? Peluang bisnis terbuka luas? Yang jelas tanpa pendidikan cukup,  lapangan kerja tersedia dengan upah lebih rendah dari biaya makan anjing piaraan orang kaya. Yang jelas, tanpa modal jangan harap dapat peluang bisnis, kalaupun ada, ya harus mau disebut pengusaha informal. Bayangin aja,   di negara merdeka masih ada orang berbisnis disebut informal. Beribadah mudah? Yang pasti bagi minoritas tidak mudah mendirikan tempat ibadah.

Bangsa Indonesia itu bukan bangssa materialistis. Pada umumnya mereka engga menuntut berlebihan. Tidak bangga dengan kantor pemerintah yang mentereng. Mereka hanya butuh PNS yang ramah dan melayani. Mereka engga butuh transfortasi mewah. Mereka hanya inginkan transfortasi murah dan terjangkau bagi siapa saja. Engga perlu kaya. Mereka hanya perlu rumah secukupnya saja. Tanpa rumah sendiri tidak ada kemerdekaan. So, tidak perlu ukuran rumah diatas 100 m2. Ukuran 45 juga alhamdulilah. Yang penting punya akses mendapatkannya walau harus mencicil. Tapi itupun tidak mudah. Karena  harus ada syarat tabungan dan minimal penghasilan. 

Bangsa Indonesia tidak silau dengan kemakmuran dan kemegahan kota di china. Kita hanya butuh kedamaian dan rasa aman. Setidaknya tidak keluar ongkos kalau ingin dapatkan keadilan. Tidak perlu ada rasa cemas bila berurusan dengan aparat hukum karena akan diayomi dan dilayani.  Namun itupun tidak mudah. Perjuangan mendapatkan keadilan butuh ongkos. Dan karenanya tidak semua orang punya akses kepada keadilan. Hanya orang kaya yang bisa mengaksesnya. Hukum tajam kepada yang bokek dan tumpul kepada orang kaya.

Bangsa Indonesia ini bangsa yang mudah lupa dengan kemunafikan rezim namun tak bisa lupa nilai apocalipso berdirinya negeri ini. Karena itu kita jadi bangsa yang tak pendendam dan penuh kasih kepada mereka yang hipokrit dan tetap mau digiring ke bilik pemilu untuk memilih pemimpin. Selalu merasa punya harapan dan selalu bersukur atas apa yang ada. Dan karenanya kerupsi jadi budaya dan kemunafikan jadi pakaian atas nama politik kekuasaan dan agama. Kita merasa selalu baik baik saja. Puji Tuhan, alhamdulilah atas kemerdekaan. Dirgahayu RI

Tahu diri sebagai PNS.

 

Saya punya teman di China, Lin. Dia bekerja di Pusat pengeloaan lingkungan hidup di China. Suaminya Perwira tentara rakyat. Keluarga kecil itu sangat bersahaja. Saya kenal dengan teman ini waktu dia kuliah di Belanda tahun 2008.  Berkali kali saya ajak makan malam, justru dia tawarkan balik agar makan malamnya di rumah mereka. Padahal saya sudah siapkan restoran terbaik . Ya saya datang. ke rumah mereka.

Mereka adalah 8% dari total populasi 1,5 miliar rakyat China yang terpelajar dan mungkin hanya 0,01 % dari mereka yang dapat beasiswa sekolah sampai ke luar negeri.  Mungkin 0,001 % dari mereka yang dapat sekolah dinas gratis dari negera. 

“ B, maafkan kami kalau berkali kali menolak undanga makan malam? Kata suaminya dengan bahasa inggris yang sempurna.

“ Saya malu. Karena ini entah yang keberapa kali saya makan malam di rumah ini.” Kata saya.

“ B, kamu adalah sahabat istri saya dan kakak tertua kami. Jangan merasa sungkan.” Kata suaminya. 

“ B, kami yang sebenarnya malu kalau makan malam mewah bersama kamu. “ Kata Lin.

“ Mengapa ?

“ Kami hanya segelintir rakyat China yang dapat program  sekolah kedinasan, yang gratis. Selama ikut pendidikan, kami tetap dibayar pemerintah. Ada ratusan juta rakyat yang bertarung bertahan hidup untuk bisa makan dua kali sehari. Sementara kami menikmati kemewahan makan setiap hari selama pendidikan. Padahal kemewahan itu kami dapatkan dari uang pajak rakyat. Mungkin pemerintah harus mengurangi program sosial untuk rakyat agar orang seperti kami bisa terus belajar. “ Kata Lin.

Saya terdiam. Terpukau akan sikap rendah hati nya.

“ Setiap hari kami merasa berhutang kepada negara. Dan terus berjuang agar bisa memberikan pengabdian terbaik. Tapi itu tetap saja tidak membuat kami berbangga diri dan punya kemampuan financil makan di restoran mewah. Bahkan walau kamu bayarin, tetap saja kami malu.   Malu karena apa yang kami berikan belum cukup membayar pengorbanan rakyat untuk kami. Apalagi kalau melihat keadaan sebagian dari mereka masih ada yang miskin” Kata Lin.

Saya terpesona.  Dalam hati saya sadarl. Kalau negara ini besar dan mampu mengelola penduduk diatas  1 miliar orang, itu bukan karena Sumber daya alam yang melimpah. Tetapi karena PNS nya yang tahu diri. Tahu bererimakasih kepada negara yang telah memberikan mereka kesempatan sebagai elite negerinya.

Saya punya teman TNI. Saya kenal dia waktu masih SMP. Kini dia bintang 1. Sama saja. Kalau saya ajak makan malam di hotel berbintang.” Makan di rumahku sajalah Jel, Istriku pandai masak. “ TEman saya itu mungkin saja dia malu karena fasilitas negara yang dia terima sejak di AKABRI dan beragam pendidikan dalam dan luar negeri yang dia dapat. Semua gratis. Sementara saya dan mungkin 90% rakyat tidak pernah bisa masuk universitas

Saling sandera kasus

 

Direktorat Jenderal Imigrasi mencegah mantan Direktur Utama Karen Agustiawan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini merupakan permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut KPK, dia terkena kasus baru lagi. Apa itu? Kasus bermula dari perjanjian jual-beli LNG pada 2019 senilai Rp. 40 T. Kesepakatan berlaku untuk pengiriman LNG sebesar 1 million ton per annum dalam jangka waktu 20 tahun. Masalah muncul belakangan karena harga gas dunia turun dan pasokan LNG dalam negeri melimpah. Sehingga serapan gas domestik, termasuk untuk diekspor tidak maksimal.

Sebenarnya 10 Juni 2019, Karen dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah terkait investasi Pertamina yang merugikan keuangan negara senilai Rp 568,066 miliar. Tapi dia melakukan perlawanan hukum lewat banding ke Pengadilan tinggi.Perlawanan hukumnya kandas. Pengadilan tinggi menolak bandingnya. Diapun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, MA menerima kasasinya. Alasan MA, itu kebijakan korporat, bukan termasuk tindak pidana. 

Sepertinya kasus Pertamina ini ada nuansa Politik. Tentu berhubungan dengan partai Koalisi di DPR. Bukan rahasia umum bila proyek dan deal Pertamina itu sarat dengan politik, terutama lobi kepada DPR. Engga ada deal dengan DPR mana bisa dapat bisnis gede di Pertamina. 

Januari 2022 DPR, minta PPATK juga membuka aliran dana yang berkaitan dengan mafia pencucian uang dan narkoba. DPR minta PPATK membuka data siapa saja yang terlibat aliran dana mencurigakan itu. Polri engga mau tindak lanjuti temuan PPATK itu. Dan karena itu Polri sangat kuat posisinya secara politik. Kalau dibuka banyak elite masuk bui. Sama juga kasus Karen ini, KPK tidak mau tangkap dia walau sudah ada sprindik dan perintah cekal

Menjelang tahun 2024, kasus besar mulai bermunculan. Walau dipermukaan keliatan adem tetapi didalam situasinya sangat brutal. Saling sandera kasus hukum. Maklum semua kasus besar itu berhubungan dengan elite kekuasaan. Keadaan ini akan jadi gunung es, sehingga membesar dan sehingga memaksa para elite berdamai satu sama lain. Ya tujuannya meloloskan capres yang akan dijagokan. Peluang oposisi jauh lebih besar. Karena mereka engga ada kasus hukum. “ Gantian dong, Kan bagi bagi kita” Kira kira begitulah kisah negeri antah berantah. Ngopi dulu dah..met bagi teman DDB..