Sistem Kesehatan Nasional

Sedara saya terpaksa tutup dagangannya di Mall. “ Sepi dagangan sejak ada COVID-19. Pendapatan bulanan engga nutup biaya. Ya terpaksa tutup aja.” katanya. Sementara Jualan online juga semakin turun. Engga tahu kenapa. Ada juga yang kerja ojol. Dia semakin stress. Karena penumpang sepi. Walau ada PPKM tetapi permintaan gofood juga berkurang. Engga sebanyak sebelumnya. Sebisanya saya bantu. Tetapi juga bingung memberikan jaminan apa untuk masa depan mereka. Karena engga tahu kapan  program pembatasan sosial ini selesai. Belum lagi dengar cerita teman yang punya usaha kuliner di kawasan wisata. Sebagian besar tengkurep.

Ekonomi Nasional kita itu digerakan oleh UMKM. Kita ambil contoh data sederhana saja.  Jawa Barat termasuk provinsi yang strategis karena kedekatannya dengan Jakarta,  dimana Jabar mampu memberikan kontribusi terhadap  PDB nasional  sebesar 13 persen. Dari 13% itu  kontribusi  UMKM terhadap PDRB sebesar 58  persen. Jakarta menyumbang 17,7 hingga 18 persen PDB nasional. Sebagian besar itu kontribusi UMKM. Jadi bayangkan. Dengan adanya PPKM, jawa barat dan jakarta benar benar lumpuh ekonominya. Belum lagi Bali yang 90% PDBnya dari sektor wisata, yang juga lumpuh dengan adanya COVID.

Pemerintah memang menghadapi dilema dalam membuat kebijakan sosial distancing ( PPKM). Apakah utamakan sehat atau ekonomi. Keduanya tidak mungkin dicapai dalam situasi normal. Harus ada salah satu yang dikorbankan. Jelas bagaimanapun PPKM ini akan segera berakhir dan diganti dengan prokes ketat. Ekonomi bisa lagi bergerak. Yang jadi pertanyaanya adalah hikmah apa yang bisa diambil dari adanya kasus COVID-19 ini.? Yaitu kita belum ada UU Sistem Kesehatan Nasional. Yang ada hanya Peraturan Pemerintah. Jadi bagaimana mungkin negara sebesar ini tidak punya UU sistem kesehatan nasional.

Apa yang dimaksud dengan UU Sistem kesehatan nasional ? Intinya ada tiga. Pertama. Perubahan gaya hidup masyarakat. Ini upaya promotif melalui Puskesmas. Termasuk perbaikan lingkungan hidup yang sehat. Daerah kumuh harus ditata agar memenuhi syarat kesehatan. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan. Kedua. Health security, yaitu keamanan kesehatan. Caranya? memperbanyak laboratorium riset untuk mengantisipasi penyakit menular. Ketiga, membangun sistem database kesehatan nasional. Termasuk perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan gaji nakes.

Sejak tahun 2003 sudah ada draft RUU SKN. Tetapi tidak pernah diajukan ke DPR. Barulah tahun 2019 masuk proglegnas DPR. Belum juga di bahas di DPR. Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini adalah bukti bahwa sistem kesehatan nasional kita rapuh. Tidak ada data. Sehingga pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tidak terprogram. Akibatnya sedikit ada lonjakan pasien. RS langsung full bed. Penyebaran virus corona baru varian delta yang sangat cepat,  itu bisa saja gaya hidup sebagian besar masyarakat kita tidak sehat. Makan asal kenyang. Imun rendah. Mengidap komorbid macam macam. Belum lagi lingkungan hidup yang sebagian besar kumuh yang memang tidak sehat.

Mengapa lambat sekali proses RUU SKN? Ini pasti masalah politik. Dan politik jelas bersinggungan dengan Lobi business yang tidak ingin RUU ini disahkan. Mengapa? bisa saja mengganggu agenda bisnis mereka. Entahlah. Jadi memburuknya dampak Pandemi dari segi kesehatan dan ekonomi, memang by design, sistem kita tidak mendukung. Pegangan Jokowi hanya PP , yang jelas lemah dihadapan kekuatan besar dibalik big pharma. Akui sajalah. Mari secepatnya DPR kerja dan segerakan  RUU itu jadi UU. Itu demi rakyat kini, dan besok.

***

Sejak UU sistem kesehatan nasional disahkan. Pemerintah China langsung kerja. Tahun 2008-2013 harus selesai. Ada tiga program utama pemerintah. Apa saja itu.?

Pertama. Perbaikan lingkungan hidup masyarakat. China juga ada hunian di pinggiran rel. Juga ada hunian di pinggir sungai. Tahun 2008-2013 di canangkan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan. 2013 semua kawasan kumuh perkotaan rampung di revitalisasi. Kota jadi indah dan sehat.  China juga melakukan revitalisasi kawasan pedesaan sesuai standar kesehatan. Mereviltasi 50 juta rumah di pedesaan. Sehingga tidak ada lagi kawasan kumuh pedesaan. 

Kedua. China memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan nasional. RS diperbaiki dan ditingkatkan fasilitas layanannya. Membangun RS baru disemua wilayah. Melakukan sertifikasi kompetensi Nakes sesuai standar dan memperbaiki gaji nakes. Di China dokter muda gajinya mencapi Yuan 12,000 atau Rp 22 juta sebulan. 

Ketiga. Memperbaiki manajemen data kesehatan secara nasional. Sistem database kesehatan nasional menyatu dengan KTP. Jadi rekam medis setiap orang ada pada eKTP. Atas dasar itu ketahanan kesehatan nasional  dapat diterapkan. China membangun lab riset penyakit menular seperti Biosafety Level 4 Laboratory. Memperkuat keterlibatan Kampus melakukan riset obat secara luas. 

Setelah itu semua rampung. Tahun 2013, barulah sistem jaminan sosial kesehatan diterapkan. Itupun ditanggung hanya 30%. Apa yang terjadi ? BPJS engga pernah defisit. Selalu surplus. Mengapa ?  ya karena orang jarang sakit. Orang sehat berkat sistem kesehatan nasional. Surplus BPJS itu digunakan sebagai fund provider membantu rakyat yang butuh modal usaha, menjadi financial resource bagi puluhan juta UMKM.  Ya kalau ekonomi rakyat sehat, tubuh dan jiwa juga sehat.

Ketika Pandemi Virus Corona terjadi? China sangat siap. Dalam hitungan minggu Lab China sudah bisa membuat profile Virus Corona dengan sebutan COVID-19. Hanya 6 bulan, China sudah bangkit lagi ekonominya. Kini China merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Itu karena politisi China tahu bagaimana mencintai rakyatnya dan melindungi rakyatnya dari sistem kapitalisme kesehatan.  Kita? sejak tahun 2003 Draft RUU Sistem kesehatan Nasional dibuat. Tahun 2019 baru masuk prolegnas dan itu belum juga dibahas. Bingung saya…

Sadar diri dan tahan diri.

 

Ada teman telp saya. Dia cerita sudah menggalang beberapa tokoh untuk menjatuhkan Jokowi. Timingnya tepat. Saya katakan kepada dia. Janganlah kamu manfaatkan keluguan tokoh yang sebagian besar orang tua itu untuk tujuan politik pragmatis. Pak Amin Rais, Bang Egi. Dia berjasa di era reformasi. itu sudah cukup. Mereka sudah tua. Biarkan istirahat sebagai mentor bangsa.  Kak Din juga orang  baik. Dia udah tua. Biarkan dia istirahat sebagai tokoh Muhammadiyah.  Uda Rizal Ramli sudah tua. Dia sudah pernah ada kesempatan membenahi negeri ini. Itu sudah selesai. Biarkan dia hidup tenang. Pak SBY sudah selesai dengan tugasnya. Biarkan dia pensiun sebagai bapak bangsa . Bang Ridwan Saidi sudah sepuh. Engga usah diseret seret terus. Kasihan dia. Biarkan dia istirahat. 

Memang mereka sangat peduli kepada nasip bangsa ini. Mungkin menyesal ketika muda dan jadi pejabat, engga berbuat maksimal. Rasa sesal itu ingin dibayar lewat kepedulian nasip rakyat. itu wajar. Tetapi mengajak mereka turun gunung itu keterlaluan. Mengapa tidak sarankan mereka berdoa saja. Itu lebih baik daripada ikut melawan arus bisa nambah dosa. 

Ingat engga. Dulu HRS pernah terprovokasi oleh kalian untuk menjatuhkan Ahok dan mendukung Anies dalam PIlgub DKI.  "Dibikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya," kata Habib Rizieq dalam video berdurasi 45 detik, Doa itu diaminkan oleh pengikutnya.  Tetapi apa yang terjadi? doa itu kembali ke kalian sendiri. HRS masuk bui. Tentu rezekinya jadi seret. Pandemi COVID-19 terjadi. Pengikutnya yang  justru  banyak korban.  Ahok malah dapat bini baru. Dapat posisi sebagai preskom Pertamina. Jabatan lebih bergensi daripada Gubernur. Karena COVID-19 yang belum ada obatnya, ke Mekkah engga bisa. Umroh engga bisa. Bahkan dengan PPKM masjid pun ditutup. Mengapa ini tidak jadi pelajaran atau hikmah.

Tapi bagaimanapun Jokowi gagal mengatasi pandemi sehingga ekonomi terpuruk. Kata teman lagi. Saya katakan bahwa keadaan ekonomi terpuruk bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Tidak ada pemimpin yang hebat di tengah Pandemi. Tidak sepatutnya mengadili pemimpin di tengah dia sedang berjuang mengatasi pendemi sesuai amanah UU.  Mengapa tidak patuh saja dengan aturan dan kalau tdak bisa membantu, ya berdoa. Bukankah doa itu senjata orang beriman. Mari berdoa yang baik agar kebaikan bagi semua. 

Tetapi tokoh tokoh itu mendukung kami. Kenapa bapak engga dukung juga." Katanya lagi. Kalian yang muda harus punya sikap sendiri. Jangan terus tergantung kepada kami orang tua. Jadilah diri sendiri. Seperti Jokowi bisa jadi presiden berkat kaum muda. “ Jangan terlalu tinggi menilai diri sendiri sehingga merendahkan orang lain. Perbaiki diri saja dengan  baik agar tahun 2024 bisa menang. Kalau engga, ya bersabar. Tunggu lagi tahun 2029. Kata saya mengakiri telp. Entah dia paham atau tida

***

Kalau ada pihak yang memanfaatkan pandemi ini untuk jatuhkan Presiden, itu jelas saya bisa katakan dia masuk Kelompok Orang Doyan Onani ( KODO). Engga usah kita bahas soal bukti pelanggaran konstitusi dan amoral Jokowi yang memang tidak ada. Mari kita bahas dari sisi logika politik yang pasti berujung kepada logika uang. Mana ada orang mau berkuasa kalau tidak ada endorsed dari pemilik sumber daya modal. Selagi negara itu menggunakan sistem mata uang fiat, dia harus tunduk kepada sistem keuangan Global. Nah sistem keuangan global ini dikuasai oleh segelintir orang saja. Mungkin jumlahnya tidak lebih 2000 orang saja.

Era sekarang. Jatuhnya kekuasaan karena mata uang jatuh dan inflasi terjun bebas sehingga suku bunga terkerek diatas rasional. Indonesia tidak akan terjadi. Mengapa ? kita salah satu negara yang dapat fasilitas REPO Line. Jumlahnya engga tanggung tanggung yaitu USD 60 miliar. Kalau di-leverage lewat sekuritisasi, jumlah ini bisa jadi underlying terbitkan bond ( atau cetak uang ) 20 kali atau USD 1,2 trilion atau Rp 20.000 triliun.  Gimana bisa ekonomi Chaos seperti tahun 1998. Turun naik kurs pemerintah dan BI yang pegang kendali.

Kalau jatuhnya negara karena kehilangan sumber daya keuangan seperti Venezuela, itu tidak akan terjadi. Kita salah satu negara yang dapat akses ke pasar uang global 144A yang sangat likuid. Ingat gimana Pt. Inalum dapatkan uang untuk divestasi saham Freeport. USD 5 miliar gampang aja. Seminggu terkumpul uang. Engga ada collateral atau jaminan negara. Keseimbangan valas dan rupiah setiap waktu bisa dilakukan pemerintah lewat penerbitan Global Bond 144A. Jadi selalu terjaga keseimbangan moneter dan fiskal kita. 

Tidak ada negara yang bisa dijatuhkan kalau negara itu full control mata uang dan moneter. Sehebat apapun oposisi tidak akan bisa kudeta kekuasaan. Disamping ada TNI sebagai pengawal konsitusi, ada pihak elite financial global yang menjaga. Mengapa? kekuatan financial resource itu karena trust atas dasar konstitusi. Engga mungkin international akan izinkan ada sekelompok orang mau  mengangkangi konstitusi, apalagi konstitusi berbasis demokrasi yang kekuasaan ada pada rakyat. Apalagi   hanya karena kalah terus di pemilu dan bosan jadi pengangguran politik.

Kalaupun mau dipaksakan juga kudeta, mereka harus dapat lampu hijau dari elite financial global. Saya tahu sudah ada mantan pejabat tinggi negara yang berambisi berkuasa. Dia sowan ke Amrik setelah pensiun. Tetapi dicuekin aja sama Amrik. Emang elo siapa?  Ada juga politisi yang coba lobi Amrik. Dia katanya mampu yakinkan massa islam untuk berkuasa.  Dicuekin juga. Amrik bukan penentu. Penentu adalah elite financia global. 

Siapa elite financial global itu ? bukan AS , bukan China tapi elite global yang mengontrol 90% perputaran asset global.  Indonesia menjadi bagian dari kekuatan elite financial global, karena Indonesia bisa menerapkan demokrasi dengan  baik, yang berbasis kepada ekonomi dalam sistem negara kesejahteraan. Indonesia bukan Suriah atau Arab atau Afganistan yang mudah diobok obok. Indonesia disamping punya SDA besar juga posisi strategis yang merupakan lalulintas 2/3 pelayaran komersial dunia dan menjadi penyeimbang dua kekuatan besar yaitu Barat dan Timur.

Mengapa saya katakan Onani? karena terlalu tinggi ngayalnya sementara kemampuan cuma retorika doang dan kantong juga bokek. Ngomong gede rai juga gede. Engga ada malunya. Tapi sekedar lucu lucuan sih boleh aja. Engga usah ditanggapi serius amat. Demokrasi biasa itu.

Kita terjebak oligarki.

 

“Kenapa sih papa itu  selalu apa saja berpikir bisnis.” Tanya oma. Saya tersenyum saja. Bisnis harus dijalankan denga otak reptil kita. Otak yang menjadikan kita survival. Apapun profesi itu pasti berujung bisnis. Termasuk syiar agama dari profesi Ustad atau dai. Lembaga sosial seperti sekolah dan RS juga adalah bisnis. Bahkan negarapun didirikan berdasarkan konsep bisnis. Kita engga ada tekhnologi dan modal untuk olah tambang dan mineral. Ya kita kerjasama dengan asing yang punya modal. Kan engga bisa makan tambang. Kan engga bisa dirikan pabrik tampa mesin dari luar negeri.

“ Jadi siapa pemegang saham Negara ? tanya oma. Sepertinya dia lebih focus kepada negara dalam konteks bisnis. Saya katakan bahwa pemegang saham negara adalah Partai. Sementara rakyat adalah user yang jadi sumber income bisnis mereka. Pajak itu cara mereka dapatkan uang. Kalaupun dibagikan kepada rakyat lagi, sebetulnya negara udah ambil lebih besar dari yang dibagikan. Apa itu ?. Ya dari inflasi, penerbitan surat utang. Memberikan sumber daya kepada swasta untuk mendatangkan pajak di masa kini dan depan. Dari sumber daya yang dikelola swasta ini para elite partai bisa hidup senang tanpa kerja keras.

“ Loh kemana saja Tentara dan polisi ? bukankah mereka adalah pelindung rakyat untuk memastikan pemerintah berpihak kepada rakyat” Tanya oma lagi. Saya tersenyum lagi. Tentara dan polisi itu alat partai untuk menjaga konstitusi yang mereka buat agar rakyat patuh. Kalau menolak, tugas mereka tangkap dan penjarakan.

“ Jadi antara negara dan pengusaha sama saja. Sama sama  berbisnis.” Tanya oma mulai nampak sedih. Saya katakan, bahkan uang yang kita pegang itu bisa stabil karena adanya kemitraan global dengan Bank central AS, China, Jepng, UE dll. Mereka menjaga mata uang kita agar tidak jatuh, tentu itu tidak gratis. Tujuannya menjaga nilai investasi mereka di negara kita aman dan tidak jatuh nilainya. Ya mutual simbiosis sebagai sebuah ekosistem bisnis. Biasa saja.

“ Artinya semua negara itu sengaja membangun persekongkongkolan dengan bisnis. Pantas aja rakyat dikorbankan” tanya oma lagi. Belantara bisnis itu adalah kumpulan predator. Kita dipaksa cerdas berkolaborasi, sinergi, kerjasama. Itu semua hanya mungkin menguntungkan kalau kita smart. Kalau bego ya lemah.  Lemah ya dimakan. 

Jadi kita sebagai rakyat jangan terlalu berharap kepada pemimpin atau orang lain. Berharaplah kepada Tuhan. Caranya? gunakan otak reptil kita untuk bertahan. Cari uang dengan baik, kalau dapat kembali ke Tuhan, berbagilah. Jangan kembali ke Tuhan  dalam keadaan bokek. Itu hanya bikin repot Tuhan aja. Ngeluh terus bawaannya. Padahal Tuhan sudah kasih kita modal besar yaitu Akal! pakai itu untuk mendekati Tuhan.

Obat dan kearifan lokal.

 

Seumur hidup saya belum pernah diopname karena penyakit serius. Saya pernah divonis jantung coroner. Sembuh dengan konsumsi jamu. Hasil medical check up, jatung saya clean. Bahkan walau saya perokok, hasi check up paru paru saya bersih. Karena sebulan sekali saya konsumsi rebusan kulit jeruk. Belakangan saya tahu di China ada kulit jeruk herbal. Itu saya beli stock untuk 5 tahun. Karena makin lama disimpan makin bagus khasiatnya.  Saya pernah kena radang otak. Saya konsumsi blackseed. Rempah rempah yang biasa istri saya pakai kalau masak rendang. Sembuh tampa operasi.

Kalau badan saya panas maka saya minum kelapa hijau campur kuning telur ayam kampung. Dua kali minum turun panas. Kalau kena influenza, ya saya menghirup uap panas dari air mendidih dicampur dengan sabun. Engga pakai lama. Tiga hari istirahat sudah bisa kerja lagi. Saya juga pernah kena penyakit penurunan fungsi lever. Sembuh tanpa operasi karena herbal dari ekstrak susu sapi atau immunocal.  Untuk menjaga gula darah, kolestrol dan asam urat saya konsumi setiap hari bawang putih yang dipermentasi dengan madu. Sampai sekarang gula darah, kolestrol, asam urat semua stabil, bahkan  walau usia diatas 50, stamina sex mantul.

Kalau perut kembung saya cukup konsumsi biji pepaya dicampur madu. Kembung hilang. Kalau perut sakit, ya sederhana saja. Saya segera minum susu cab beruang atau dan daun kapuk diperas diminum airnya. Dua kali minum selesai. Sembuh. Saya pernah kena radang pada kulit dekat mata kaki. Saya makan kulit manggis. Dijus dan saya minum. 7 hari sembuh dan tidak kambuh lagi. Walau begitu tetap saja setiap tiga bulan saya general check up di RS. Hasilnya semua bagus. 

Mengapa saya ceritakan ini. Itu semua obat bukan saya tahu sendiri. Tetapi saya dapatkan dari ibu saya. Saya orang kampung dan tentu hanya cara kampung ibu saya merawat saya. Putri saya pernah kena deman berdarah. Saya beri jus jambu biji merah. Sembuh. Tentu akan dia turunkan juga itu kepada anaknya. Anda mau bilang cerita saya hoax, engga sesuai medis, sains, engga penting bagi saya. Saya yang merasakan, bukan orang lain dan saya berhak menentukan pilihan untuk tubuh saya. 

Indonesia memiliki jenis tanaman herbal yang jumlahnya mencapai sekitar 30.000 jenis. Sayangnya, hal tersebut belum dimanfaatkan dengan maksimal untuk obat herbal. Berbeda dengan China yang hanya memiliki 13.000 jenis tanamaa herbal tetapi mampu membuat lebih dari 10.000 resep obat herbal berstandar premium ( apotik). Yang hebatnya China adalah menolak rekomendasi WHO tentang obat apa yang harus diberikan kepada pasien COVID. China punya obat sendiri mengobati gejala dari terifeksi virus COVID.  Namun kata teman saya di China, pemerintah tidak pernah melarang rakyat mengkonsumsi obat alternatif sesuai dengan budaya lokal. Bahkan mendorong kekuatan lokal ambil bagian memerangi COVID. Di Puer tidak ada orang terinspeksi COVID. Apa pasal?Oh ternyata mereka setiap hari sedikitnya 4 kali minum teh Puer ( teh hitam). Orang china jadikan teh puer sebagai alternatif penangkal COVID. Banyak dan beragam cara mereka menangkal covid. Setiap daerah berbeda. Dan itu menjadi kekuatan China menghadapi pandemi.

Tuhan itu menciptakan manusia dengan kemampuanya beradabtasi dengan lingkungan hidupnya. Dan untuk sehat engga perlu mahal. Kalau mahal tentu Tuhan tidak adil namanya. Setiap daerah punya cara sendiri bagaimana mengobati penyakit. Itu buah dari kebudayaan turun temurun. Masalahnya dikita adalah semua pengobatan standar medis international dan SOP pengobatan RS yang berpihak kepada big Pharma atau produsen pharmasi dan alkes. Seakan penyakit itu sains yang rumit dan budaya lokal tidak bisa menjangkau. Artinya kekuatan budaya lokal itu harus dihormati sebagai obat alternatif. Dan itu adalah sumber daya yang raksasa kalau dikembangkan secara modern seperti China. Setidaknya kita tidak lagi tergantung impor obat atau bahan baku obat dari luar negeri.

Scam : rumah DP 0% DKI

 

Sebelum anggaran proyek rumah susun DP 0% ditetapkan. Nilai tanah dan proyek sudah ditetapkan didepan. Kemudian anggaran disusun dan diajukan ke DPRD. Agar Pemrof aman dari proses audit BPK, maka skema penyaluran dana ini dilakukan lewat PMD ( Penempatan Modal Daerah ) kepada Perusada. Dalam hal ini PT. Sarana Jaya. Makanya mata anggaran Rumah DP 0% tidak ada di APBD DKI. Yang ada itu adalah PMD. Setelah anggaran PMD cair. Perusda dapat proyek membangun rumah DP 0%. Modal Perusda adalah tanah. Sementara mitra swasta adalah bangunan. Hasil penjualan rusun jadi laba bersama. 

Nah waktu beli tanah itu harga tanah disepakati sebelum anggaran keluar. Mengapa? mungkin sudah ada agenda tersendiri oleh mereka yang butuh uang atas anggaran pembelian tanah itu. Kemungkinan itu terjawab oleh  temuan BPK dan KPK bahwa proses transaksi itu tidak layak. Tidak ada appraisal terhadap nilai tanah yang akan dibeli. Perencanaan bisnis tidak layak. Harga tanah ketinggian. Artinya secara bisnis merugikan Perusda.  Nah apakah salah proses pembangunan proyek DP 0% itu?

Pertama. Secara hukum, tidak ada yang dilanggar. Karena tidak perlu ada tender soal pengadaan tanah.  Yang melakukan Perusda. Dan deal dengan mitra juga B2B. Engga ada loan. Toh tanah yang dibeli ada. Hanya kemahalan. Ya itu bisnis. Suka sama suka. Kedua. Secara anggaran dana ini tida hilang dari daftar asset Pemrof DKI. Ia hanya berubah ujud dari uang ke saham atau Modal Bruto Daerah. Ketiga.  Secara hukum positif yang bertanggung jawab adalah Perusda. Tidak ada kaitannya dengan Pemrof DKI. Perusda adalah lembaga bisnis yang asetya terpisah dengan pemerintah daerah. Semua mereka yang terlibat sudah jadi terpidana. 

Nah dimana posisi Aneis dan ketua DPRD? Kalau Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dan dia jawab normatif,

“ Saya tidak tahu. Itu urusan Perusda. Pemrof DKI sudah memberikan PMD kepada Perusda, ya tugas mereka mengembangkan usaha. Kalau mereka dapat proyek rumah DP O% itu urusan mereka dengan Dinas Perumahan DKI. Pemrof DKI tidak berbisnis. Hanya memberikan petunjuk tentang bagaimana proyek itu dibangun sesuai dengan agenda Gubernur.” Selesai. Anies bebas. Ketua DPRD DKI juga bebas. Cerdas engga?  Hebatnya modus ini juga terjadi pada Acara Formula E. DKI tidak keluar uang atas acara itu. DKI hanya keluar PMD kepada Perusda. Yang keluar uang itu ya perusda. Anies engga bisa disalahkan. Bebas juga

Benarkah kebijakan PPKM dan PSBB ?

 

Sebetulnya UU No 4/1984 tentang wabah penyakit menular, itu sudah lengkap sebagai solusi mengatasi wabah. Mengapa ?protokolnya jelas. Bisa dikatakan wabah dan dilakukan penanggulangan apabila sudah ada penyelidikan epidemiologis. Yang terjadi di Indonesia, wabah covid 19 diumumkan karena tekanan politik. Dan yang dijadikan rujukan adalah pendapat WHO dan berita media massa yang terjadi di luar negeri.  Padahal amanah UU tidak begitu seharusnya. 

Pemerintah harus menunjuk team independen untuk melakukan investigasi atas wabah covid itu. Itu tidak perlu lama. Mengapa ? Pada tanggal 7 Januari 2020, autoritas China mengumumkan telah ditemukan jenis virus korona baru yang diberi nama 2019-nCoV. 2019 adalah tahun penemuan, n untuk singkatan novel (baru) dan CoV untuk corona virus. Pada tanggal 8 Januari 2020, struktur virus tersebut dikirim ke WHO. Urutan genom virus korona kemudian diumumkan kepada masyarakat secara daring pada 10 Januari dan urutan genomnya di beri nama Wuhan-Hu-1 dengan nomor MN908947 pada data bank gen. 

Nah dengan laporan dari china itu team ahli kita bisa melakukan investigasi dan hasilnya diberikan kepada presiden. Itu jadi dasar dokumen negara dalam melasanakan amanah UU. Selanjutnya kalau ada pendapat lain tentang apa itu covid ya jangan lagi didengar. Bila perlu tangkap orang itu berdasarkan UU tentang wabah. Tetapi sepertinya pemerintah tidak mengacu kepada UU saat mengumumkan pandemi covid itu. Makanya penanggulangannya pun tidak menggunakan UU No. 4/1984 tentang wabah. Yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan PSBB sebagai response tekanan dari WHO. Jadi benar benar sudah politik. 

Apa dampaknya ? Ya karena dasar UU tidak ada maka wajar saja kebijakan juga tidak bisa tegas dilapangan. Dasar hukum menindak orang melanggar aturan penanggulangan wabah lemah secara hukum. Namun karena kebijakan skala  nasional tetap juga dikeluarkan, ya anggaran tersedot ke sistem desentralisasi semacam PSBB. Uang habis hasil tidak jelas. Pertanggungan jawab juga engga jelas. Karana sudah diproteksi oleh Perpu 1/2020. 

Kebijakan PPKM bukanlah kebijakan mendasar memerangi covid. Itu hanya merespons RS overload saja. Sama saja dengan PSBB. Jadi orang dilokalisir  agar beban RS berkurang, yang sakit bisa tertolong. Tapi What next ? Tetap saja harus efektifkan vaksin. Hanya vaksin satu satunya solusi. Dan kemudian dibarengi dengan penyuluhan ( pengetahuan tentang covid ) kepada masyarakat. Semua berita yang menakutkan tentang covid harus dihentikan. Kewaspadaan itu bukan dengan berita menakutkan tapi lewat pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan jadi senjata orang melawan predator termasuk covid.  Semoga Tuhan melindungi kita semua.

***

“ Kalian tidak bisa dagang. Ini PPKM darurat. Hayo bubar.” Kata petugas kepada pedagang kaki lima dengan ramah.

“ Ya pak. Tetapi kami perlu makan. Kalau tidak dagang darimana kami dapat makan?

“ Ya tapi aturan PPKM dilarang berdagang. Tutuplah daganganya” Petugas ramah.

“ Terus gimana kami makan ? 

“ Tahu engga aturan PPKM? Dilarang dagang.”

“ Tahu pak. Tapi gimana kami makan? 

Petugas mulai emosi. Wajar. Dia berbicara dengan bahasa sederhana dan dia sedang bertugas. Tetapi ada rakyat yang tidak paham tugasnya dan tak mau mematuhi aturan. Kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya, dia akan bermasalah dengan atasanya. Karirnya akan bermasalah.Ini juga soal perut. Lain cerita ada Polsek melarang orang berdagang. Dia larang tapi pada waktu bersamaan dia jadi solution provider. “ Berapa keuntungan sehari berdagang? 

“ Rp. 200.000.” Kata pedagang.

“ ini saya kasih uang Rp. 200.000. Tetapi tutup ya dagangannya.” Kata Polsek itu. Pedagang tersenyum. Deal terjadi atas dasar win to win. Yang jadi masalah adalah Polsek itu berkorban karena empati dia. Sadar tugas yang diembannya adalah paradox terhadap keadilan. Yang seperti Kapolsek itu tidak banyak. Mungkin 1 dari 1000 petugas di lapangan.

Bahasa yang disampaikan Jokowi kepada petugas PPKM. “ Tegas, tapi jangan keras dan kasar “. Itu menyiratkan PPKM tidak akan efektif sebagai sebuah kebijakan publik. Kalau dipaksakan pasti bermasalah. Mengapa ? PPKM yang menurut Muhadjir Effendy adalah darurat militer dalam  penanganan pandemi,  jelas tidak mungkin bisa diterapkan saran jokowi : “ Tegas tapi tidak keras. “ Artinya kalau mau PPKM berhasil sesuai  target mengurangi penyebaran virus, ya harus keras dan engga tegaan. Tak perlu penduli korban emosi dan kehilangan pendapatan bagi orang miskin. Kalau engga, ya bubarkan saja PPKM daripada habisin ongkos.

Pak LBP melihat PPKM itu dari kaca mata militer. Jenderal berprinsip memenangkan perperangan lebih penting daripada petempuran. Artinya korban itu biasa. Toh cara meminimalkan korban sudah ada program Bansos. Yang jadi masalah, lindung pasukan dalam militer untuk meminimal korban, itu tidak bisa diterapkan dalam kebijakan publik. Perang yang dihadapi adalah perang mental, bukan perang phisik.  Bansos itu sama saja merendahkan nilai nilai kemanusiaan. Tidak ada orang lahir mau tangan dibawah. Orang butuh  negera karena orang butuh keadilan sosial. Keadilan proporsional. Camkan itu.

Sudah saatnya politik damai dan manusiawi ditempuh. Kalau ingin juga dilanjutkan PPKM,  silahkan. Tetapi jangan bersifat darurat sehingga menghalangi mobilitas orang. Utamakan pendekatan politik kepada patron yang masih didengar oleh rakyat. Siapa itu? Tokoh agama. Jangan gunakan politisi atau pemerintah untuk mendekati tokoh agama. Harus diakui bahwa LBP itu bad news bagi oposan. Terutama islam. Jadi siapa ? gunakan tangan TNI. Mengapa ?

Karena satu satunya yang masih dipercaya dan didengar umat islam adalah TNI. Tunjuk ketua PPKM nya KASAD. Saya yakin komunikasi TNI secara kelembagaan dengan tokoh agama akan bisa menciptakan atmosfir positif dalam perang menghadapi pandemi ini. Ekses negatif akan bisa dieliminit. Inteligen TNI bisa dengan cepat menghabisi mafia yang dapat keuntungan dari  Pandemi ini. Semangat kebersamaan dalam menjaga prokes akan terbentuk. Itu jadi kekuatan moral kita memenangkan perang melawan covid-19 ini

Bisnis mafia dibalik Pandemi.

 

Tahun lalu ada teman bicarakan bisnis. Saya menyimak saja. Apa itu bisnis?. “ Kita akan ajukan proposal kepada pemerintah tentang prokes perjalanan udara. Ini untuk memastikan orang sedang dalam perjalanan aman dari covid dan terhindar dari mereka yang positif. Ini berkaitan dengan procedur PCR dan mekanisme operasionalnya. ”  Katanya. Tetapi dari itu semua diperkirakan uang masuk untuk test PCR tidak kecil. Siapa yang terlibat ? ya otoritas Bandara, airline, petugas karantina bersama team medis yang ditunjuk pemerintah, tentu tak lupa ini bagian dari program PSBB.

“ Ini uang engga kecil bro. Kalau mau kaya cepat, saatnya sekarang. Kapan lagi?” kata teman. Hebatnya pembicaraan itu melibatkan mereka yang ada di DPR dan pejabat yang punya akses ke ring 1 kekuasaan serta pejabat lainnya. Saya menyimak saja dan tidak tertarik untuk bicara banyak. Bagi saya ini masalah bisnis. Soal apakah itu bermoral atau tidak. Bukan urusan saya. Tentu bukan urusan saya juga untuk pertanyakan. Tetapi jelas saya tidak berminat membahas lebih jauh. Karena saya menjauhkan pikiran bisnis dari situasi pandemi itu. 

Dimana bisnisnya? rapit test dan PCR itu ada biaya yang ditanggung oleh calon penumpang. Jumlah tarif dari Rp. 100 ribu sampai Rp 1 juta. Hitung aja berapa juta setahun jumlah orang  melewati bandara. Sekilas itu bagus. Karena sikap gotong royong menanggung biaya prokes PSBB. Tetapi apakah aturan itu benar menjamin keamanan prokes ? Bukan rahasia umum. Karena adanya aturan itu, setiap pelanggaran justru mendatangkan uang tidak kecil bagi petugas. Apa yang terjadi? sertifkasi diperjual belikan dibawah meja. 

Belum lagi petugas yang punya otoritas juga berhak mengatakan hasil test positif jadi negatif. Terjadilah negosiasi bisik bisik. Publik jadi benar benar pecundang. Uang mengalir ke petugas. Ada cerita penumpag yang dipaksa bayar untuk karantina di hotel dengan biaya selangit. Biaya ambulan yang tidak masuk akal. Padahal dia  sudah di test di Singapore negatif. Ya pasrah saja. Belakangan terbukti, alat test PCR bekas dipakai lagi untuk test. Jadi benar benar mafia.

Makanya jangan kaget kalau bandara Hong Kong menutup semua penerbangan penumpang dari Indonesia. Karena menemukan adanya penumpang asal Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Belum lagi ada 117 WN India datang di Bandara Soetta menumpangi pesawat AirAsia QZ988. Semua lolos begitu saja. Clean tanpa suspect. Belakangan diketahui oleh polisi salah satu mereka memanfaatkan jasa mafia karantina, yaitu masuk Negara kita tanpa menjalani protokol kesehatan. itu fakta tak terbantahkan. Sistem dan aturan penanganan pandemi covid kita korup. Itu sebabnya , Singapore , Arab, Taiwan, UEA juga banned Indonesia.

Karena adanya Pandemi ini, uang mengalir dari publik ke petugas, dan dari APBN/D ke petugas juga. Belum lagi bisnis yang terkait denga procurement alat kesehatan, obat dll. Bahkan uang bansos pun dikorup. Media TV dan Media sosial mendapat konten berating tinggi karena bad news COVID-19. Membuat segelintir orang kaya raya dan terus dapat uang mudah. Sudah seperti sindikat mafia. Itu semua karena aturan akibat adanya pandemi, yang niat Jokowi sangat mulia tetapi justru disitulah uang mengalir kepada mereka yang membantunya. Sementara rakyat yang memilihnya blangsat karena adannya PSBB dan PPKM. Angka kematian bukannya berkurang malah terus meningkat. Ya itulah politik.

Mudah menyalahkan

 

Pengamat mengatakan bahwa pemerintah gagal mengatasi COVID-19. Alasannya. Pertama, Pemerintah abai dalam mengantisipasi adanya varian baru Covid. Kedua, Pemerintah dinilai sangat lambat melakukan tindakan lockdown. Ketiga, Pemerintah lebih orientasikan pertimbangan ekonomi daripada penyelamatan warga atau tenaga kesehatan. Keempat, pemerintah masih denial atau menyangkal akan adanya ledakan kasus. Dan yang kelima, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematik upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment).

***

Tidak ada pemimpin yang benar dan dipuji oleh rakyatnya dalam kasus Covid-19. Bahkan China katanya negara sukses melawan pandemi, Xijinping tak bisa menahan raut wajah sedih ketika dia berkunjung Wuhan paska Lockdown “ Kemana anda ketika kami di lockdown?Apakah anda lihat wanita diseret dari pinggir jalan. Dipaksa masuk ke apartementnya. Apakah anda tahu arti kesunyian dan kelelahan dan rasa takut  di rumah sendiri? Demikian protes rakyat. Xi hanya berkata singkat. “ Kami berjanji, itu tidak akan pernah terjadi lagi.”

Lihatlah bagaimana negara super power AS yang pemimpinnya diolok olok karena aturan PSBB. Bahkan rakyat turun ke jalan protes. “ Kalau boleh memilih kesehatan atau kerja, maka kami lebih milih kerja. Kami butuh kerja untuk hidup.  Walau tak kena Corona sekalipun, tanpa kerja, kami akan mati” Orang protes kebijakan pemerintah soal PSBB dengan melanggar PSBB secara vulgar lewat demo anarkis.  India juga sama.  

Bahkan Arab sudah tidak melihat lagi Allah hadir dan penolong bagi semua umat. Tetap saja Masjidilharam di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah tidak boleh dipakai untuk berhaji keculi hanya untuk penduduk lokal. Konon katanya sholat Idul Adha tahun ini tidak akan dilakukan di Masjidilharam.  Jangankan pemerintah, Tuhan pun diragukan otoritasnya oleh manusia. Semua karena COVID 19.

Masalah Virus Covid19 itu sederhana saja. Ia masuk lewat orang perorang. Apalagi berada ditengah kerumunan ketika sholat di masjid , Gereja, tempat hiburan, wisata  atau di pasar, di stasiun, bandara, di cafe, itu sangat mudah terjadi penyebaran. Makanya penting sekali pakai masker. Harus pakai masker yang tiga layer. Tapi masyarakat bandel. Tidak peduli. Ya bagaimana tidak kena? Lah memang virus masuk ke tubuh dibiarkan begitu saja. Seakan tidak percaya virus corona itu ada. Peran pendakwah agama juga besar membuat orang tidak patuh prokes. Ya kena lah.

Bahayakah virus itu ? Kalau virus itu masuk, akan bertahan 10-14 hari. Kalau daya tahan tubuh kuat, dampak ke tubuh tidak akan berbahaya. Lewat 14 hari virus tidak akan aktif lagi. Setelah itu tubuh kita akan adaptif dengan Virus. Penyebab kematian bukan karena virusnya, tetapi badai sitokin. Kondisi ini bisa terjadi akibat tubuh terlalu banyak memproduksi protein kekebalan yang disebut sitokin. Kalau sudah begitu, proses peradangan di dalam tubuh malah jadi meningkat. 

Apa penyebabnya ? bisa karena pola hidup yang kurang sehat, karena berhubungan dengan pola makan dan terpapar zat kimia ( bahan pengawet ) namun bisa juga karena beberapa riwayat infeksi yang terlambat ditangani dan faktor genetik. Artinya perkuat daya tahan tubuh dengan makan yang bergizi dan  hindari makan yang ada bahan pengawetnya. Perkuat  psikis dengan sifat ikhlas. Karena psikis juga sangat berpengaruh meningkatkan produksi antibodi. Tapi orang males mengubah gaya hidupnya untuk utamakan kesehatan. Yang mudah memang menyalahkan.

Dibalik PPKM ada anggaran Jumbo.

Karena adanya PPKM, pemerintah beralasan menambah anggaraan PEN sebesar Rp 225,4 triliun, dari pagu semula sejumlah Rp 699,43 triliun. Jadi total Anggaran PEN untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat tahun ini mencapai Rp 924,83 triliun. itu sama dengan lebih 50 % dari APBN. Dahsyat ya. Kalau uang sebanyak itu bayar utang BUMN Rp 851 triliun, lunas semua. Kalau dipakai bangun jalan toll maka selesai dah semua daerah dapat jalan Tol. Kalau dibagikan ke rakyat Rp. 3,6 juta per orang, termasuk bayi kebagian tuh. Ok lah itulah gambaran besarnya anggaran PEN.

Uang sebanyak itu tidak dipakai untuk bangun jalan, bandara atau pelabuhan atau irigasi atau alutsista tetapi dipakai untuk  PC PEN. Apa saja?  Anggaran PC PEN tahun 2021 tersebut terbagi dalam lima cluster, yaitu cluster Kesehatan sebesar Rp176,30 triliun, cluster Perlindungan Sosial sebesar Rp157,41 triliun, cluster Program Prioritas sebesar Rp122,42 triliun, cluster Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi sebesar Rp184,83 triliun, serta cluster insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun. Nah anggaran itu bertambah lagi sejak ada PPKM. Bertambah sebesar Rp 225,4 triliun. 

Yang saya soroti adalah anggaran Dukungan UMKM dan Pembiayaan Korporasi sebesar Rp184,83 triliun, serta cluster insentif usaha sebesar Rp58,46 triliun. Kalau ditotal besarnya Rp. 243,9 Triliun. Penambahan karena PPKM,  insentif usaha Rp 15,1 triliun, dan stimulus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 50,04 triliun. Jadi total dana PEN tahun 2021 mencapai Rp. 309 triliun. Ini besar sekali. Engga main main.  Yang jadi masalah adalah jangan sampai terjadi seperti tahun sebelumnya. 

Berdasarkan catatan BPK, terdapat realisasi insentif dan fasilitas pajak minimal sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Yang miris adalah realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PCPEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi. Sebesar Rp 9 triliun dan PCPEN pada 10 kementerian dan lembaga juga dinilai tidak layak. Bahkan yang seharusnya jadi hak UMKM ( KUR dan non KUR) dana tidak disalurkan secara terprogram. Malah terjadi sisa anggaran sebesar R. 6,77 triliun. Itu ada di bank sebagai dana murah.

Jangan sampai uang sebesar itu jadi celah bagi pengusaha besar untuk dapatkan uang mudah dibalik pandemi. Cara mudah perbankan dapat uang murah. Itu sangat merugikan negara dan dampaknya sangat luas kepada rakyat. Hitunglah berapa korban PHK dan usaha tutup akibat COVID ini. Sangat besar resikonya kalau penyaluran itu tidak efektif. Semoga menjadi perhatian bagi Presiden dan para menteri serta kepala daerah.