Korupsi permissive

 

Ada nitizen bertanya kepada saya “ Babo, mengapa sejak tahun 2002 sampai sekarang baru ketahuan ada ASN abal abal sebanyak 97.000 yang terima gaji, tunjangan THR pensiun. Kemana saja sistem pengawasan dari KPK, BPK, Irjen? Saya jawab singkat, itu karana korupsi sudah permissive. Apa permissive itu? Ya  kalau engga terjerat hukum  dan semua pihak terkait tahu sama tahu. Terjadilah pembiaran ( permissive). Nah pembiaraan ini dianggap berkah rezeki anak soleh bagi mereka yang menikmati uang korupsi itu. Mungkin mereka pergi haji dengan uang  itu atau  bersedekah. Hatinya sudah membatu. Nurani kebenaran sudah mati.

Dulu sebelum reformasi para ahli birokrasi percaya bahwa korupsi itu terjadi karena gaji tidak mencukupi. Jadi korupsi akan jadi lingkaran setan kalau tidak ada perbaikan gaji. Itu sebabnya, Gaji ASN diperbesar. Yang bertugas dalam pengawasan dilipat gandakan gaji dan tunjangannya. Gaji petugas BPK, KPK, OJK sangat besar. Gaji ASN kementrian keuangan juga berlipat naik. Namun apa yang terjadi? Data terbaru dari Mensos mengatakan telah menon aktifkan 21,158 juta data Bansos covid 19. Apa pasal? Data itu ganda. Artinya ada 21 juta data digandakan. 

Hebat ya? Hebat culas. Data diatas itu hanya yang ketahuan oleh publik. Yang engga ketahuan ? Pasti lebih banyak lagi. Hanya mungkin sudah permissive jadi sulit dilacaknya. Apalagi kalau itu bersinggungan dengan politik. Makin jauh untuk terjangkau. Karena antar mereka akan saling melindungi. Yang saya tidak mengeti apakah mereka yang pegang uang negara dan pengawas uang tidak merasa malu atas data korup yang masuk katagori permissive itu. Saya yakin meraka cerdas untuk mengelak. “ Oh itu salah proses pendataan dan pencatatan. ” Alasannya panjang dan teknis.

Yang pasti si Udin pedagang sempak engga akan mengerti. Yang Udin tahu pemerintah berencana kenaikan berbagai tarif seperti pajak pertambahan nilai hingga pajak penghasilan (PPh) bagi orang kaya. Hitler berkata “ What luck for rulers that men do not think.” Pemerintah itu beruntung kalau rakyat ogah mikir” diberi retorika dan harapan mereka percaya. Nasip rakyat akan terus menjadi penonton kemanjaan hidup para pejabat, ASN. Dan tanpa terasa waktu berlalu harapan semakin jauh diraih,  sementara  tarif terus naik dan kemiskinan pun menjadi permissive.