Sunday, July 28, 2019

Mental Feodalisme

Suka tidak suka, negara kita masih dikuasai oleh faham feodal. Saya rasakan sendiri. Waktu masih remaja, bagaimana keluarga PNS dekat rumah saya memandang rendah kepada keluarga kami yang miskin. Saya pernah datang ke rumah sepupu ibu saya yang kerja di Bank. Saya harus duduk dilantai untuk nonton TV, sementara anak anaknya duduk di sofa. Saya tidak mungkin makan satu meja dengan mereka. Mesin birokrasi memang di design dengan mental feodal itu.
Jarak antara rakyat dengan penguasa jauh sekali. Waktu SD saya harus latihan selama seminggu untuk mengibarkan bendera merah putih dari kertas. Itu dalam rangka menyambut kedatangan Pak Harto. Tapi ketika kendaraanya melaju depan sekolah, kami tidak bisa melihat Pak Harto. Kendaraan bersama rombongan melaju dengan kecang. Bahkan di era sekarang masih banyak orang bangga punya kendaraan mewah dan rumah mewah dikawasan elite sebagai lambang status ia berbeda dengan orang kebanyakan.
Kehadiran Jokowi di pentas Politik mendobrak budaya feodal itu sendiri. Jarak antara penguasa dengan rakyat sangat dekat. Disetiap ada kesempata, siapapun bisa berjabat tangan dengan presiden dimana saja kapan saja, Birokrat bukan lagi jabatan bergengsi yang bersih dari noda. Presiden tidak punya seragam seram. Berganti dengan baju putih lengan panjang yang digulung setengah lengan. Tidak sedikit birokrat dari level menteri, kepala Daerah, direksi BUMN masuk bui. Dipermalukan, digelandang dengan jacket kuning masuk gedung KPK.
Kalau dulu pedagang atau pengusaha adalah second class. Beda dengan PNS. Makanya hanya etnis China dan keluarga miskin yang tak punya kesempatan kuliah yang jadi pedagang. Tapi sekarang profesi pedagang atau pengusaha jadi terhormat. Artis merasa bangga kalau punya suami pengusaha. Presiden pun berlatar belakang Pengusaha. Banyak anggota DPR dan menteri berlatar belakang pengusaha. Era sekarang paham feodal sudah berderak tinggal tunggu hancurnya. Digantikan dengan paham egaliter. Lihat Jack Ma, Mark, keluarga Hartono boss Jarum dan BCA, semua miliarder tampil sederhana, egaliter.
Golkar, memang sudah berganti menjadi partai Golkar. Namun dari Golkar itu lahirlah Gerindra, Hanura, Nasdem, PD. Mindset nya masih kepada feodalisme itu. Jabatan menjadi segala galanya. TKN dan BPN dibubarkan namun kesibukan lobi minta jatah meteri terus berdengung seperti tawon ditengah ratu lebah. Politik dimaknai bagaimana menciptakan pundi pundi uang. Dari uang itulah pengaruh dibeli untuk melancarkan agenda uang dan harta. Dari uang itu suara rakyat dibeli walau harus dikemas dengan narasi agama dan utopia.
Tidak ada agenda yang sesungguhnya dari mereka untuk kepentingan pembangunan peradaban yang egaliter. Revolusi mental di era Jokowi sangat berat. Karena mengubah mental feodal itu sama saja mengusik jantung para elite politik yang masih terjebak dalam status quo. Masih ada partai yang terus berusaha mempertahankan status quo itu. Ingin mengekalkan faham feodal itu melalui sistem organisasi partai yang elitis. Bagi mereka politik hanya sebuah permainan. Siapapun dimanfaatkan dan akhirnya dilupakan. Yang pasti pesta harus terus belanjut tanpa jeda, walau kelak yang jadi Presiden 2024 adalah Anies.
Kita harus terus menyuarakan revolusi mental lewat moral politik dan kepemimpinan. Menjadi oposisi terhadap elite yang masih punya mental feodalisme. Setiap kebijakan bernuansa rente, kritik habis. Setiap dukungan politik kepada orang yang engga bener, harus di kritik. Engga ada urusan retorika itu hanya taktik atau apalah. Dengan kritik cerdas kita berharap mereka mau beruban dan punya rasa malu. Bahwa kita tidak terlalu bodoh untuk dibegoin. Sekali kita lengah negeri ini dibantai oleh elite untuk meneruskan feodalisme dan anak cucu kita jadi budak. Cukup satu kata. Lawan!

Monday, July 22, 2019

KS merugi



Tahun 2009 , Krakatau Steel bersama Pohang Iron and Steel Corporation (Posco), perusahaan baja asal Korea Selatan, membangunan pabrik baja di Cilegon, Banten, dengan kapasitas pabrik 6 juta ton per tahun dalam dua tahap. Tahap pertama berkapasitas 3 juta ton yang selesai pada 2013. Tahap kedua, dibangun seteleh setahun pembangunan tahap pertama. Jadi tahun 2014 semua selesai. Tahun 2010 PT. KS melakukan aksi korporat dengan melepas saham di Bursa dengan code KRAS. Begitulah optimisme dari KRAS untuk berkembang. Tapi tahukah anda, sejak tahun 2014 sampai sekarang, KRAS terus merugi. Padahal sejak tahun 2014 pembangunan infrastrutkur sedang gencarnya dibangun oleh Jokowi, yang tentu membutuhkan baja untuk bahan kontruksi. Mengapa ?

Saya dengar kabar bahwa Direksi PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sedang berusaha melobi menteri  Perdagangan dan Perindustrian agar izin Impor baja di cabut. Alasannya karena izin impor itu membuat KRAS mengalami kerugian akibat kalah bersaing. Memang KRAS selama 7 tahun belakangan ini mengalami kerugian terus. Total utang KRAS mencapai USD 2,49 miliar atau kalau di kurs kan rupiah mencapai Rp. 35 Triliun. Yang konyolnya adalah utang jangka pendek jauh lebih besar atau 60% dari total utang. Kalau tidak segera di restruktur, dalam waktu dekat bisa bangkrut.

Kalau pemerintah turuti kehendak Direksi yaitu mencabut izin impor baja maka itu bukan solusi menyelamatkan KRAS tetapi justru akan menghidupkan bisnis rente baja dan membuat ekonomi kita tidak efisien. Dan lagi itu hanya memuaskan ego dari direksi KRAS yang ingin kerja enak tanpa bersaing dan terus bisa membayar upeti kepada para elite dari rente bisnis pasar proteksi. Perhatikan, baja impor itu masuk ke indonesia perlu biaya angkut, dikenakan pajak impor, BBM dan lain sebagainya. Sampai di Indonesia masih aja lebih murah dibandingkan harga KRAS. Berapa tingginya nilai rete dari produksi KRAS? tinggi sekali. Itulah nilai rente nya.

Sejak era Soekarno sampai era SBY, KRAS tumbuh karena proteksi pasar domestik oleh pemerintah. Walau KRAS berusaha melakukan efisiensi , tetap saja tidak akan bisa melawan harga baja impor. Efisiensi dari sisi karyawan itu tidak significant. Yang problem itu adalah inefisiensi karena Mafia baja. Gimana modus mafia nya ? KS berkembang melalui kemitraan anak perusahaan yang bekerja sama dengan swasta untuk membangun industri hilir. Secara tidak langsung hulu diproteksi dan produksinya disalurkan keperusahaan mitra untuk menguasai bisnis di hilir. Di anak perusahaan ini laba tercipta luar biasa. Yang untung ya mitra swasta. Belum lagi kolusi impor bahan baku besi dengan pengusaha yang dekat dengan elite politik. 

Hampir semua mitra swasta dari anak perusahaan itu pasti  terhubung dengan keluarga elite politik dari sipil sampai militer.  Dengan model bisnis seperti ini maka benar benar industri hulu seharusnya bertujuan untuk substitusi impor dalam efisien industri hilir malah justru merugikan pasar domestik dan menghambat tumbuhnya industri yang butuh bahan baku baja. Itu berlangsung puluhan tahun. Di era Jokowi izin impor dicabut untuk mendobrak distorsi pasar akibat monopoli KRAS. Bahkan tahun 2018, Jokowi buat lagi peraturan impor baja 0%. Memang dilema tapi ini soal pilihan. Apakah mempertahankan industri yang boros atau menyelamatkan industri dalam negeri yang butuh bahan baku baja efisien.

Dampaknya 50% baja dalam negeri di Impor. Sementara pasar eksport sedang slow down akibat adanya perang dagang China-AS. Hampir semua perusahaan baja di India, China juga mengalami penurunan omzet. Mereka malah banting harga gila gilaan agar bisa tetap tumbuh dan bisa menghindari PHK besar besaran. Sudah pasti semakin sulit KRAS mau bersaing. Tanpa adanya perang dagang saja, KRAS keok di pasar domestik apalagi mau bersaing di pasar global ditengah perang dagang China -AS.  Benar benar hopeless. Apalagi kalau liat utang sebesar Rp. 35 Triliun, yang 60% utang jangka pendek. 

Bagaimana pun KRAS harus diselamatkan. Pemerintah harus cepat bertindak. Karena kalau gagal dampaknya lebih dulu yang jebol adalah Bank BUMN yang bertindak sebagai kreditur terbesar KRAS. Gimana  solusinya ? 

Pertama, KS harus melakukan restrukturisasi proses produksi, khususnya berkaitan dengan pengadaan bahan baku biji besi. Selama ini bahan baku KRAS berasal dari Antam, penambang lokal dan import. Namun kebutuhan bahan baku iron ore pellet sebagian besar masih diimpor. Permasalahnya karena sistem pengolahan biji besi sebagian besar masih jadul, yang memang hanya bisa mengolah biji besi kadar tinggi. KRAS harus membangun perluasan pabrik pengolahan biji besi dengan sistem blast-furnace ( Tanur tinggi) agar semakin banyak biji besi dalam negeri bisa diolah sehingga ketergantungan impor jadi berkurang, dan ini jelas membuat efisien dan bersaing dengan produk baja import.

Kedua, KRAS harus restruktur utang nya. Kalau tidak di restruktur dipastikan KRAS tahun depan bankrut! Caranya? Ini tidak sulit. 60% utang jangka pendek di tukar dengan Debt to equity SWAP. Artinya kalau restruktur bisnis gagal, utang berubah jadi saham. Engga ada masalah. Karena 60% utang itu ke Bank BUMN. Artinya pemegang saham tetap negara nantinya. Ketiga, restruktur anak perusahaan. Bila perlu KRAS keluar dari anak perusahaan dengan menjual saham nya dan focus ke core binis industri hulu. Pendapatan dari hasil penjualan saham ini bisa memperkuat cash flow selama masa restruktur proses produksi. 

Saya tunggu kebijakan Menteri BUMN. Kalau akhirnya Menteri perdagangan dan Menteri perindustrisrian mengeluarkan kebijakan dengan mencabut izin impor, maka benarlah negeri ini sudah dikuasai oleh pada bedebah. Cebong yang menang, kampret yang menikmati. 

Ancaman dana SWFs

SWFs ( sovereign Wealth Funds) bagi pemain pasar uang bukanlah hal yang baru. Walau istilah SWFs baru belakangan ini terdengar. AS sendiri adalah negara pertama yang menggunakan SWFs untuk alat intervensi negara lain lewat OPIC ( Overseas Private Investement Corporation). OPIC didirikan tahun 70an. Hanya saja kini OPIC tidak sehebat tahun 1980an. Kini justru AS merupakan negara yang menyerap dana SWFs terbesar di dunia. Pemilik dana SWFs terbesar dunia sekarang adalah China. Namun Emirat Arab ( AIC) termasuk yang terbesar dengan menguasai saham Alibaba, dan Grab secara international dan CITIBank.
Pada tahun 2007 Cina mengumumkan secara resmi China Investment Corporation (CIC) sebagai lembaga pengelola SWFs Cina. Adapun model yang diadaptasi oleh Cina tersebut tidak lain dan tidak bukan serupa dengan model yang diterapkan oleh Singapura, baik dalam bentuk perusahaan milik negara maupun dana yang diakumulasikan berasal dari non-commodity funds.
Meskipun Cina secara resmi mengumumkan bahwa CIC merupakan lembaga pengelola SWFs, namun bila ditelusuri dalam pengertian yang lebih luas, maka CIC bukanlah satu-satunya lembaga SWFs yang dimiliki oleh Cina. Selain CIC, Cina juga memiliki State Administration of Foreign Exchange (SAFE) Investment Company yang berada di bawah bank sentral, China-National Social Security Fund, dan China-Africa Development (CAD) Fund yang sengaja dibentuk oleh Bank Pembangunan Cina (China Development Bank) sebagai sarana investasi di Afrika. SWFs Cina adalah SWFs dengan aset terbesar saat ini. Contoh di Indonesia, Newmont itu secara tidak langsung dikuasai oleh CIC melalui SWAP settlement oleh BRI. Walau secara legal diambil alih oleh Medco namun sejatinya pengendali utama adalah CIC. Termasuk beberapa portfolio Bakrie yang bersinar sudah pidah ke CIC lewat jebakan hutang
Namun perkembangan belakangan ini , ada kekawatiran dari masyarakat. Bahwa penyebab sulitnya AS dan zona Eropa , dunia keluar dari krisis karena terjebak dengan utang melalui SWFs milik China. Mengapa sampai ada kekawatiran tersebut ? Karena SWFs walau dimiliki negara namun operasionalnya menggunakan badan hukum private, yang memungkinkan bisa dilakukan secara non disclosed. Disamping itu SWFs, umumnya menerapkan tekhnis operasi seperti pemain Hedge Fund dengan aksi non arbitrase dalam pengambil alihan proyek berskala raksasa disuatu negara, seperti yang terjadi di Malaysia, Bangladesh, dan Afrika.
Beberapa BUMN Malaysia terjebak hutang proyek infastruktur dengan China. Ini awalnya proyek G2G semasa Najib. Namun karena perubahan politik, Mahathir ingin removed proyek itu tapi teracam kerugian gigantik kalau dihentikan. Mau diteruskan, teracam hutang menganga mengancam Debt to GNP rasio Malaysia. Disituasi yang sulit itu, China menawarkan bailout utang itu melalui BUMN nya. Selanjutnya proyek itu dibawah kendali BUMN China. Keliatannya suatu solusi hebat. Tetapi justru memperkuat hegemoni private dalam proyek strategis. Kalau ada sengketa akan menyulitkan Malaysia. Karena ini akan jadi kasus international yang bisa mengancam trust Malaysia dan dampaknya bisa sistemik.
Mengapa ? SWFs itu walau sebetulnya berasal dari dana kelebihan devisa ( Commoditiy fund), namun dalam prakteknya dapat dilakukan melalui non commodity fund, yaitu melalui create produk sintetik investasi untuk menarik dana private di pasar uang. Maklum dengan portfolio besar, tidak sulit bagi SWFs masuk ke pasar melalui penerbitan Global Bond, dan menyerap dana private global dengan cepat. Ini otomatis semakin mempersempit likuiditas pasar uang global untuk proses recovery ekonomi negara. Pada waktu bersamaan terjadi penumpukan uang dalam skema SWFs, ditangan pengelola SWFs.
Saran saya kepada Jokowi, agar tahun tahun kedepan pemerintah harus hati hati menarik dana lewat SWFs ini. Aturan mengenai PPP harus dipertegas agar tidak boleh ada Perjanjjian konsesi tanpa ada financial closing. Saham perusahaan yang sudah dinyatakan pemenang tender proyek PPP tidak boleh dijual secara private atau tertutup sampai proyek selesai dibangun. Disamping itu, untuk proyek infrastruktur, saham perusahaan lokal harus mayoritas atau sedikitnya 51%.
Pelepasan anak perusahaan BUMN yang terhubung dengan core bisnis BUMN, harus melalui tender terbuka. Investor insitusi tidak boleh terlibat langsung dalam tender. Mereka harus menjadi financial sponsored entity saja. Peserta tender dilihat dari skill dan penguasaan tekhnology bukan modal. OJK harus mengawasi ketat praktek perbankan melakukan penjualan kredit ( SWAP settlement) ke pengelola SWFs

Hanya dengan cara seperti itu, Indonesia bisa terhindar dari jebakan SWFs yang dikelola oleh pemain hedge fund. Dan tujuan ideal proyek infrastruktur tetap untuk keadilan sosial bagi semua. Semoga…

Sunday, July 14, 2019

Mereka bersahabat.


“Yang bawa Jokowi dari Surakarta ke Jakarta itu saya. Saya yang minta Bu Mega," ucap Prabowo. Tetapi sebetulnya yang pertama mengajak Jokowi ikut berkompetisi Pilgub DKI adalah Jusuf Kallah ( JK). Kala itu Jokowi bilang via telp “ Saya nggak punya duit “
“ itu gampang nanti saya bicara sama Bu Mega. ” Kata JK.
Hubungan Megawati dengan JK dan Prabowo memang mesra. JK pernah jadi menteri era Kebinet Megawati. Prabowo pernah jadi cawapres tahun 2009 bersama Megawati. Secara pribadi hubungan Taufik Kiemas, suami Megawati dengan Prabowo sangat baik. Pernah Prabowo ada masalah di Swiss engga bisa pulang. Taufik Kiemas bantu dengan mengirim pesawat sewaan ke Swiss. Bahkan memberikan Passpor baru kepada Prabowo dengan menghubungi LBP yang ketika itu Dubes RI di Singapore. Jadi wajar saja kalau sampai Prabowo dan JK mengusulkan ke Megawati agar Jokowi jadi Cagub DKI. Karena Prabowo dan JK tahu bahwa Jokowi itu asset PDIP. Dan sebagai sahabat mereka ikut mebantu Mega melontarkan Jokowi ke panggung Politik nasional.
PDIP itu bukan partai totaliter. PDIP itu partai kader. Walau Megawati punya otoritas besar sebagai Pimpinan Partai namun sistem demokrasi di Partai sangat dijaga. Ada syarat ketat untuk seseorang bisa lolos jadi Kepala Daerah. Apalagi untuk jabatan Gubernur DKI. Dan harus di ingat bahwa Jokowi bukanlah elite partai di tingkat pusat. Dia hanya pengurus partai tingkat DPC Surakarta. Pertimbangan dewan Pimpinan Pusat dan Daerah Jawa Tengah harus dipertimbangkan. Megawati focus kepada mekanisme partai. Ini penting agar lahir keputusan kolektif. Sehingga mesin partai dapat di optimalkan. Namun rekomendasi Prabowo dan JK itu penting bagi Megawati.
Proses internal PDIP berjalan untuk memilih Cagub DKI. Nama Jokowi masuk nominasi Calon yang akan diusung. Bagaimana sampai nama Jokowi masuk nominasi secara resmi di PDIP ? itu berkat Almarhum Taufik Kiemas ( TK) yang meyakinkan DPP PDIP dan Megawati agar Jokowi masuk nominasi. Itu mungkin karena kedekatan Taufik Kiemas dengan Prabowo. Pertemuan pribadi antara keluarga mega dan PS sering terjadi . PS bisa kapan saja datang kerumah Megawati untuk makan siang dengan menu yang dimasak sendiri oleh Megawati
Hanya saja baik Prabowo maupun JK tidak pernah menyangka bila akhirnya PDIP memilih Jokowi maju dalam kompetisi Capres. Tiga bulan Jokowi jadi Gubernur DKI, JK sempat gusar ketika ditanya presenter TV soal wacana Jokowi calon presiden. JK sempat berujar “ "Siapa bilang? Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI, pengalamannya lewat wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal di Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri, tapi kalau sukses di DKI, ya silakan," kata JK di video berdurasi 3 menit 38 detik itu. "Biarlah dulu dia fokus sebagai Gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk, nanti negeri ini tidak punya nilai, nanti kacau negeri ini," tambahnya. Tentu JK punya agenda sendiri untuk Pilpres.
Prabowo juga tidak bisa menerima wacana Jokowi jadi Capres. Karena Prabowo masih ingat dengan janji Megawati akan mendukungnya jadi Capres bila bersedia jadi Cawapres Megawati tahun 2009. Namun kepada JK , Megawati lebih mudah bicara dan akhirnya JK setuju mendukung Jokowi, bahkan bersedia menjadi Cawapres Jokowi tahun 2014. Prabowo memilih jalan berbeda. Maju berhadapan dengan Jokowi-JK yang diusung PDIP. Walau Golkar akhirnya gagal diyakinkan JK untuk mendukung PDIP mengusung Jokowi. Megawati mempercayakan dan menghormati JK untuk mendamping Jokowi. Mengapa? Itulah TRUST!
Setelah Taufik Kiemas wafat, JK memang jadi sahabat terbaik bagi Megawati dalam membuat kebijakan politik berskala nasional. Termasuk bagaimana PDIP bersikap terhadap Pilgub DKI yang akhirnya memenangkan Anies yang didukung oleh JK. Mengapa ? karena JK punya akses ke semua pengusaha di Indonesia. JK punya akses ke semua ormas islam. Disegani disemua pimpinan partai. Akses ini sangat penting bagi Megawati untuk melancarkan agenda Nawacita PDIP dalam mendukung pemerintahan Jokowi, termasuk mengantarkan Jokowi dua periode. Dalam Pilpres, JK jadi Ketua Dewan Penasehat Tim Pemenangan Jokowi - Ma’ruf. Ketika hasil MK keluar menolak gugatan Prabowo, Jk juga meminta kepada Prabowo untuk menghormati keputusan MK dan hentikan semua kegaduhan politik. Prabowo mendengar JK dan patuh.
Kalau Jokowi mengatakan bahwa Prabowo adalah seorang sahabat, kawan, maka itu sebetulnya ditujukan kedekatan antara Megawati, Prabowo dan JK. Walau politik kadang begitu keras, namun secara pribadi antara Megawati dengan Prabowo sangat baik. Mereka tentu sering berdiskusi via telp. Hubungan Prabowo dan JK juga sangat baik. Mereka bertiga bersahabat. Kalau salah satu sulit bicara maka salah satunya membantu menengahi. Yang pasti diantara mereka bertiga, kalau dalam situasi genting, mereka akan menghilangkan semua sekat diantara mereka, utamakan persahabatan demi NKRI.
Makanya kita orang awam kadang lucu menganggap Prabowo bermusuhan dengan Jokowi. Dan lebih condong kepada anda dari kelompok pejuang syariah islam. Engga begitu. Anda mengenal dan mendukung Prabowo karena alasan pragmatis. Begitu pula anda membenci Jokowi karena alasan pragmatis politik. Sementara hubungan Megawati dan Prabowo itu adalah persahabatan, keduanya pernah saling berhutang yang engga mungkin dibayar dengan uang. Bagaimanapun Prabowo lebih mendengar sahabatnya daripada anda. Persahabatan itu dibuktikan dengan waktu, dan mereka sudah melewati itu.

Nah bagi kita rakyat awam, mari lupakan semua perbedaan. Pemilu sudah usai. Cebong dan Kampret , removed. Mari kita bersama sama jadi oposisi pemerintah, dengan memberikan kritik membangun. Agar secara moral Jokowi punya kekuatan berhadapan dengan statusquo dan oligarki politik. Ya, kita oposisi terhadap oligarki politik..

Thursday, July 4, 2019

Investasi China di negara lain?

Pendahuluan
Bagaimana ingin tahu gambaran strategi ekspansi bisnis China ke negara lain.? kalau anda pernah nonton film China salesman, akan sedikit mendapatkan gambaran walau tidak utuh. Film yang di Sutradara Tan Bing menggambarkan seperti apa semangat kerja keras para sales Tiongkok di luar negeri, memasarkan teknologi tinggi yang mereka miliki, dan kebangkitan perusahaan multinasional Tiongkok. Film “China Salesman” diadaptasi dari kisah nyata. Para pemain dan tim produksi nya mengunjungi perusahaan-perusahaan Tiongkok di lebih dari 10 negara di Afrika dan Eropa.

Tersebut seorang pemuda bernama Yan Jian, sarjana IT yang bekerja di DH Telecom ( ini nama lain dari Huawei, ZTE dan perusahaan multinasional raksasa yang lainnya). Yan Jian datang bersama rekan wanitanya Ruan Ling sebagai tenaga sukarelawan untuk menjual perangkat telekomunikasi ke negara Afrika utara. Ini sebetulnya mission impossible. Mengapa? yang di hadapi adalah pesaing, perusahaan telekomunikasi LK, asal Francis yang sudah lama bercokol di Afrika. Tender itu diawasi oleh Komisi international untuk perdamaian, Susanna. Seharusnya netral malah berpihak kepada Francis ( Eropa). Sussana bersekongkol dengan Duchamp utusan dari LK. Sementara pejabat lokal hanya manut saja apa kata Sussana. Ditambah lagi pihak Eropa sudah berhasil menanamkan kebencian terhadap China kepada kepala suku baik yang islam maupun yang kristen.

Dalam rapat tender penentuan pemenang itu, Susanna menyebut pihak Tiongkok yang diwakili Yan Jian, Salesman. Yan Jian tersinggung karena Sussana tidak menghormati menyebut nama perusahaannya. Padahal untuk perusahaan Eropa disebut nama dengan lengkap. Bagi Yan Jian ini soal prinsip. Dia berjuang untuk perusahaan dan negaranya bukan pribadinya. Dia berharap ada rasa hormat orang Eropa terhadap perusahan China. Namun Sussana tidak meladeni sikap Yan Jian. Ternyata Sussana memenangkan perusahaan asal Eropa karena menilai tekhnologi CDMA lebih cocok. Sementara China menerapkan tekhnologi 3G. Namun Yan Jian bisa membuktikan tekhnologinya lebih baik. Pada saat uji coba yang sempat disabotase oleh pesaingnya. Namun Yan Jian bisa mengatasi dengan menggunakan frekwensi cadangan. Dipastikan Yan Jian berhasil memenangkan tender itu. Namun kemenangan itu tertuda karena terjadi chaos nasional akibat provokasi pesaingnya dari Eropa.

Film itu berputar putar sekitar bagaimana kelicikan Duchamp untuk menjatuhkan Yan Jian agar mereka bisa menguasai proyek Telekomunikasi itu dengan konpensasi sumber daya mineral yang ada di negara Afrika itu. Sementara china tidak menawarkan kompensasi atas penguasaan sumber daya mineral tapi bagi hasil atas bisnis yang ada. Dalam Film itu digambarkan bagaimana sikap rendah hati Yan Jian dan tanpa rasa takut untuk berdialog dengan pihak yang sudah terlanjur membenci China. Dari sikapnya yang jujur dan rela berkorban, dia berhasil merebut hati para tokoh lokal. Yang tadinya membenci berubah mencintainya. Yan Jian berkata “ Dari sejak dahulu kala, berpuluh kapal kami datang ke Afrika tidak pernah melakukan perdagangan budak. Tapi orang Eropa melakukan itu. Kami hanya ingin berdagang dan hidup damai”

Akhirnya perusahaan yang diwakili Yan Jian berhasil memenangkan tender. Karena dia menggunakan tekhnologi 3G. Hanya saja kemenangan itu cacat. Perusahaan Yan Jian dituntut telah melakukan pelanggaran hak cipta. DH Telcom teracam bangkrut karena gugatan itu. Maklum tekhnologi 3 G itu diciptakan oleh Eropa dimana China melalui perusahaannya yang terdaftar di Swiss ikut dalam konsorsium pengembangan tekhnologi 3G. Sebagai pemilik tekhnologi, Eropa bisa menyadap telp 3G itu dimanapun di operasikan. Namun dengan ulah Yan Jian yang membocorkan kode encripsi tekhnologi itu memungkinkan setiap negara bisa menggunakan tekhnologi 3G tanpa kawatir disadap dari vendor. Yan Jian tidak ingin adanya diktator tekhnologi. Kantor pusatnya di Beijing marah besar. Dia pun ditangkap oleh otoritas Afrika. Namun dua hari kemudian dia dibebaskan. Karena pada akhirnya Eropa harus mengakui sikap Yan Jian adalah benar. Setelah itu DH Telecom bersama konsorsium nya menjadi perusahaan raksasa berkelas dunia mengalahkan pesaingnya dari Eropa. Untuk lebih jelasnya silahkan nonton filmnya.

Indonesia -China.

Dalam pertemuan G20 di Tokyo, pertemuan antara pejabat tinggi Indonesia dan china berhasil membuat kesepakatan menyeluruh tentang program investasi china di Indonesia khususnya proyek OBOR. Ada tiga hal yang disepakati. Pertama, skema pembiayaan tidak melibatkan goverment guarantee. Artinya tidak ada resiko fiskal terhadap APBN. Kedua, pemerintah china akan memberikan insentif kepada dunia usaha nya dalam bentuk bunga murah untuk berinvestasi di Indonesia. Ketiga, china akan melibatkan BUMN nya untuk program B2B dengan BUMN Indonesia. Mengapa china setuju ? Karena selama era Jokowi sistem B2B itu sudah dipelajari dan dicoba china untuk beberapa proyek, ternyata aman dan menguntungkan. Bahkan di jadikan model bagi china untuk mengatasi bisnis OBOR yang macet seperti di Srilangka dan Afrika.

Setelah itu investasi China khususnya proyek OBOR akan dikebut di Indonesia. Namun oleh sebagian elite politik dan pengusaha disikapi sinis. Mengapa ? Karena kalau skema B2B diterapkan, ya tidak ada uang APBN. Ini murni swasta. Praktis kegiatan Investasi tidak banyak melibatkan pimpro dan anggaran yang menjadi otoritas pemerintah. Apalagi proyek china tidak ada melibatkan jaminan pemerintah. “ kalau hanya kerja tanpa kita kebagian uang, ngapain”. Nah yang tidak suka Investasi china di Indonesia ini adalah para ASN, elite politik dan Pemda. Berbeda dengan investasi dari Jepang, Eropa , AS dimana ada jaminan dari pemerintah. Sehingga melibatkan pembahasan di DPR dan penanganan dari birokrasi. Disitu uang mengalir kekiri dan kekanan, keatas dan kebawah. Apa perbedaannya dengan era sebelum Jokowi ? Mari saya ceritakan perbedaan investasi china dulu sebelum era Jokowi. ada dua skema, yaitu :

Pertama, Dulu swasta nasional bisa bertindak sebagai rente. Anda cukup keluarkan biaya untuk dapatkan proyek dengan mengendalkan kedekatan dengan elite politik dan pejabat terkait. Setelah semua izin terpenuhi, anda bisa lepas saham kepada investor china. Tentu anda akan dapat Good Will fee untuk menutupi biaya loby dan plus saham Good Will tanpa setor modal. Umumnya Good Will fee itu sebesar 5% dari nilai Proyek. Kalau proyek Rp 1 triliun maka fee untuk anda sebesar Rp 50 Millar. Itu belum termasuk saham Good Will sebesar 10% tanpa setor.

Kedua, Dulu china memberikan bantuan dana ke Indonesia melalui skema inkind loan. Yang menentukan proyek adalah pemerintah. Kontrakror dan barang dari china. Artinya china kasih proyek jadi bukan uang dan setelah proyek jadi maka itu dicatat sebagai pinjaman pemerintah. Apa yang terjadi? Terjadi konspirasi antar prinsipal yang ditunjuk pemerintah china dengan pimpro proyek di Indonesia. Pimpro memilih barang KW rendah agar ada kelebihan dana Proyek yang bisa dibagi. Itu terjadi dengan pengadaan pembangkit listrik, pesawat terbang dll.

Tapi sekarang era jokowi engga bisa lagi. Pengusaha Rente yang modal loby udah engga bisa. Mengapa? Saham tidak bisa dilepas sebelum financial closing dan proyek selesai dibangun. Nah mana ada investor mau keluar uang kalau engga ada saham yang mereka kuasai terlebih dahulu. Jadi engga mungkin lagi ada pengusaha rente yang bagi bagi uang ke pejabat. Kemudian, pemerintah Jokowi menutup skema inkind loan. Kita sudah menerapkan eprocurement dan pengawasan KPK sejak tender dilakukan. Jadi engga ada lagi peluang pejabat mau bancakin anggaran proyek lewat mark up.

Gaung ketidak sukaan para pejabat level madia , elite politik itu menjadi amunisi bagi oposisi untuk menyerang Jokowi dan para pejuang khilafah mendapatkan momentum untuk mengaitkan kedatangan investasi China sebagai ancaman komunis anti Tuhan, dan ini otomatis mengancam Umat Islam. Padahal skema investasi china era Jokowi dasarnya bukan penjajahan tetapi kerjasama tanpa hutang apapun. Berbeda dengan investasi dari negera lain dengan skema hutang dimana pemerintah harus mengeluarkan goverment Bond sebagai collateral. Sentimen anti china akan tetap berlangsung di periode kedua Jokowi ini. Tinggal bagaimana Jokowi menjamin kepastian hukum agar investor nyaman. Karena sebetulnya anti china ini bukan suara rakyat banyak tapi suara kelas menengah yang engga kebagian cipratan dari mega proyek. Rakyat hanya ikutan nyinyir seperti ayam bekotet tidak tahu dimana kepalanya.

Kemana kiblat politik Islam?.
Karena alasan Politik dan kepentingan Ekonomi, Turki akhirnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kini negara didunia yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel adalah Indonesia, Malaysia, Iran, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Bolivia, Venezuela, dan Palestina. Bukan itu saja, Turki pun sudah semakin mesra dengan China dibidang Ekonomi, dan semakin terbuka dengan Rusia daripada dengan Amerika. Ulama yang radikal ditangkapi. Karena alasan Politik dan Ekonomi, kini Arab Saudi mulai menjalin hubungan ekonomi dengan China, bahkan kerjasama ekonominya jauh lebih maju dan bebas dibandingkan hubungan Indonesia dengan China. Arab pun sudah mereformasi kehidupan beragamanya yang berorientasi kepada moderat. ULama yang radikal di tangkapi. 

November tahun lalu, Presiden Cina Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Brunei Darussalam untuk pertama kalinya setelah 13 tahun terakhir. Ini merupakan babak baru hubungan Brunei dengan China, yang mengindikasikan Bruney harus membuka diri agar terhindar dari Chaos ekonomi akibat defisit anggaran yang terus melebar. Bruney mengundang China dalam investasi di kilang minyak Hengyi Industries Sdn Bhd dan pabrik petrokimia di Pulau Muara Besar, Brunei Darussalam, dan mempromosikan "Koridor Ekonomi Brunei-Guangxi", serta memperkuat komunikasi dan kerjasama teknis di bidang pertanian, makanan halal dan budaya.

Mahathir waktu kampanye Pemilu, memang berjanji akan merevisi kerjasama dengan China. Itu demi menarik massa dari kalangan umat islam. Namun setelah dilantik jadi PM, dia mengutus Robert Kuok, untuk bertemu dengan pejabat China tentang sikap Malaysia yang akan mempertahankan hubungan ekonomi yang sudah solid sebelumnya. Beberapa proyek Investasi China di Malasyia memang ada yang direvisi namun itu hanya mengubah dari skema hutang menjadi kerjasama. Samahalnya kasus investasi China di Angola, Zimbabwe (B2B), Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka, yang terjebak hutang rezim sebelumnya namun diselesaikan  oleh China melalui SWAP hutang menjadi skema B2B. Masalahnya selesai. 

Mengapa saya sampaikan contoh empat negara diatas, karena selama ini oleh ormas Islam anti pemerintah, menjadikan keempat negara itu sebagai rujukan politisasi islam, dengan kenbencian terhadap China. Namun faktanya berjalannya waktu, keempat negara itu menyadari bahwa musuh mereka bukan China, tetapi kerakusan tranational corporation dengan motive hegemoni sumber daya melalui jebakatan utang yang korup. China sebagai kekuatan ekonomi nomor dua dunia, menawarkan kerjasama tanpa ada tujuan politik hegemoni tapi kerjasama saling menguntungkan dengan tetap menghormati hukum dari negara masing masing. Saya tidak tahu, negara mana lagi jadi rujukan ormas islam untuk memperkuat narasa sentimen anti China.




Bukan sistem yang salah tapi moral.

  Kita pertama kali mengadakan Pemilu tahun 1955. Kalaulah pemilu itu ongkosnya mahal. Mana pula kita negara baru berdiri bisa mengadakan pe...