Sunday, November 11, 2018

X File, Esemka, Freeport


X FILE
Ada dua kasus yang menjadi senjata ampuh menggempur kubu Jokowi. Satu kasus Novel Baswedan .Satu lagi kasus Hermansyah. Saya akan coba memberikan sudut pandang atas dua kasus ini. Saya berusaha melihat persoalan secara jernih. Kemudian silahkan anda menilai sendiri. Bahwa Novel Baswedan ( NB) adalah petugas hukum, Dia tadinya berkarir sebagai Polisi, yang kemudian di alih tugaskan ke KPK. Akhirnya dia memutuskan keluar dari Polisi untuk menjadi pegawai tetap KPK. Rekam jejaknya sebagai petugas KPK memang bagus. Dia bersama teamnya berhasil membongkar kasus besar di era SBY dan Jokowi. Namun akhirnya dia terkena penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Karenanya dia harus melalui perawatan medis cukup lama.

Saya tidak melihat peristiwa penganiayaan NB ini sebagai rekayasa pemerintah atau inteligent. Mengapa ? pertama , Pemerintah ( Polri) berjuang bagaimana mengamakan NB paska penganiayaan itu. NB mendapatkan perawatan terbaik di Singapore untuk memastikan dia bisa kembali sehat. Andaikan benar pemerintah terlibat tentu NB sudah dihabisi . Karena selalu ada kesempatan untuk itu. Tetapi sampai sehat NB tetap aman saja. Bahkan setelah pulih kesehatannya, NB dikembalikan ke KPK. Nah apapun dugaan dari NB terhadap pelaku penganiayaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai KPK, dapat dia ungkapkan kepada Polisi. Tinggal tunjuk hidung aja. Polisi akan proses laporan itu. Toh Polisi punya hak menahan orang dalam waktu tertentu sampai proses penyelidikan selesai.

Tetapi mengapa NB tidak mau tunjuk hidung orang yang dia curigai itu? Apakah dia tidak bisa membuktikan fakta hukum atas orang yang dia curigai itu? Kemudian minta kekuatan dari Presiden untuk mengabaikan fakta hukum untuk menjadikan orang yang dicurigai itu sebagai tersangka. Ya engga mungkin itu dilakukan. itu sama saja dengan abuse of power. Rusak lah system negara kita. Hukum itu sebuah sistem yang harus dijaga dengan teguh oleh Presiden. Karenanya petugas KPK dibayar mahal oleh negara karena pekerjaan rumit dalam sistem yang ketat untuk memastikan setiap orang yang dicurigai punya fakta hukum untuk diseret sebagai tersangka. Jadi tidak bisa hanya curiga langsung tangkap. Itu dalam sistem negara Korea Utara bisa. Indonesia bukan korut.

Hermasyah, yang dikenal sebagai pembela HRS dalam kasus Chat mesum. Kehebatannya Hermasyah dikenal sebagai ahli IT yang bisa dengan tegas mengatakan chat mesum HRS itu falsu. Tetapi keahliannya di bidang IT tidak memenuhi syarat bagi Polisi untuk menjadikan dia saksi negara atas kasus HRS. Kemudian pada hari yang naas, Hermasyah di aniaya oleh orang yang bertikai denganya dijalan toll. Kembali orang menuduh bahwa penganiayaan itu rekayasa pemerintah yang tidak ingin ada saksi meringankan HRS. Padahal semua tersangka sudah ditangkap dan diadili dengan hukum sepantasnya. Sementara Hermasyah bisa diselematkan oleh team dokter sampai sembuh dan kembali normal.

Nah NB dan Hermasyah bukan Munir yang nyawanya hilang sehingga kasusnya jadi gelap. NB dan Hermasyah tetap hidup sampai sekarang. Mereka berhak mendapatkan keadilan. Mereka berhak melaporkan siapa saja yang mereka curigai sebagai aktor intelektual. Tentu dengan fakta hukum. Tetapi kalau hanya praduga saja, maka jangan salahkan hukum tidak bisa menegakan keadilan. Karena orang tidak dihukum atas dasar praduga. Bahkan sistem hukum kita menganut praduga tidak bersalah sampai ada keputusan tetap dari pengadilan.

Atas kasus mereka ini, saya tertarik kata teman saya yang berprofesi sebagai lawyer “ ada yang lupa bahwa NB dan Hermasyah itu manusia biasa. Bukan orang suci seperti malaikat. Di luar profesi mereka, tentu mereka juga punya kehidupan pribadi yang bisa saja ada yang tidak suka dengan mereka secara pribadi yang tidak ada kaitanya dengan profesinya. Karena itu mereka dianiaya. Tetapi masalah pribadi itu tertutup oleh prasangka buruk kepada Jokowi dan dimanfaatkan oleh oposisi mendiskriditkan Jokowi. Padahal semua tahu secara sistem Jokowi tidak bisa intervensi masalah hukum. Sekali jokowi intervesi hukum, maka credit rating kita akan jatuh dihadapan pasar. Kredibilitas kita jatuh. Karena dianggap sebagai negara diktator.

***

ESEMKA
Perjalanan panjang ESEMKA sampai dapat sertififikasi layak jalan itu tidak sebentar dan tidak pula mudah. Apalagi ESEMKA adalah pendatang baru dalam bisnis otomotif. Dulu pernah ada mobnas Timor. Walau diberi banyak fasilitas bea impor, kredit investasi, suku bungan rendah, nyatanya bangkrut sebelum berkembang. Mengapa ? karena pertama, faktor kompetisi yang ketat dengan merek yang sudah eksisting. Jelas pemain lama tidak ingin tersaingi oleh pendatang baru. Kedua. Mobnas itu butuh syarat yang ketat untuk memenuhi standar kepatuhan akan kelaikan jalan untuk dijual kepada publik. Ketiga, membutuhkan waktu yang lama dan modal besar untuk proses design, sertifikasi, dan pabrikasi. Atas dasar tiga hal itulah makanya tidak banyak pengusaha mau terlibat dalam mobnas. Mereka lebih nyaman impor atau asembling , kemudian jual. Tidak perlu lagi repot soal pabrikasi atau sertifikasi.

Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan Mobnas? Dalam industry otomotif yang dipatenkan adalah platform dan merek. Soal mesin ada beberapa pilihan. seperti mesin piston, mesin listrik, mesin hybrid. Beberapa merk mesin mempunyai karakteristik yang sama, yang berbeda hanyalah cover merk nya dan sistem control CU, EFI dan lainnya. Dengan membuat system kontrolnya sendiri maka sudah boleh memberi cover merek sendiri pada mesin walau mesin itu dipasok dari China, Jepang, Korea, Malaysia. Negara manapun selalu mengawali Mobnas begitu. Seperti China awalnya menggunakan tekhnologi Audi. GM. Malaysian menggunakan Mitsubishi untuk proton.

Dari design dan merek itu akan mendorong tumbuhnya bisnis Supllya Chain untuk mesin dan system control nya dan otomatis akan tumbuh ribuan supply chain spare part mesin. Maka hanya masalah waktu kita akan punya 100% kendaraan buatan Indonesia. Namun untuk itu butuh proses waktu yang tidak sebentar. Selagi pasar mendukung , bisnis akan menyesuaikan sendiri dengan kebijakan Negara. Pemerintah harus mempunyai visi kemandirian dibidang industry otomotif. Mengapa? karena industry otomotif itu sangat strategis. Ini bukan hanya berhubungan sarana mobilisasi orang tapi juga barang. Ketergantungan akan tekhnologi ini akan membuat Negara renta dalam segala hal, termasuk renta akan belanja devisa. Seharusnya yang mendapatkan fasilitas tarif itu adalah newcomer dalam program mobil nasional. Mengapa?

Setiap Industri mobil selalu awalnya mereka mengandalkan harga murah untuk menarik konsumen, seperti Jepang awal tahun 70an dan juga Korea awal tahun 80an, dan China awal tahun 90a. Harga murah itu karena Negara memberikan insentip berupa tariff pajak, subsidi bunga, kemudahan skema pembiayaan dan tentu proteksi pasar dimana pemerintah akan menjadi salah satu buyer melalui APBN. Dengan fasilitas ini diharapkan Mobnas akan berkembang sampai saatnya ia bisa bersaing bebas dipasar domestic maupun international. Esemka memang tidak seberuntung Mobnas sepeti Timor yang dapatkan fasilitas melimpah dari negara. Tidak seberuntug ASTRA yang sudah menguasai pasar dan distribusi dalam negeri. SDM yang berkualitas. Astra membangun Mobnas menggunakan akumulasi laba yang disisihkan dari bisnis agent otomotif dari luar negeri. Astra mendapat dukungan dari prinsipal world class dalam segala hal. Resiko gagal sangat kecil. Beda dengan mobnas lain pendatang baru seperti Esemka.

Dari segala keterbatasan ini Esemka tetap melaju dengan tekad kemandirian. Ditengah sikap skeptis sebagian publik terhadap obsesi hadirnya Mobnas Esemka, kita bisa melihat fakta kini bahwa kalau ada tekad akan selalu ada jalan. Setidaknya Esemka bisa menjadi inspirasi bagi hadirnya mobnas lain. Bahwa jalan kemandirian itu tidak mudah, dan pasti melelahkan ditengah kompetisi dan resiko yang pasti. Kalaulah ini dianggap proyek pencitraan Jokowi maka sudah dari sejak jadi presiden, jokowi keluarkan kebijakan yang menguntungkan Esemka dalam bentuk beragam fasilitas. Tetapi Jokowi tidak lakukan itu. Jokowi patuh mengiktui proses business as usual.


DIVESTASI FREEPORT
PT INALUM pada tanggal 8 november 2018 resmi menerbitkan Global Bond di  bursa London. Penggunaan dana hasil penjualan Global Bond ini adalah untuk pembayaran divestasi 51% Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penerbitan Global bond ini  dan bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC) adalah BNP Paribas, Citi dan MUFG. Sedangkan perbankan sebagai Joint Book Runner (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.  Global Bond ini pun sudah mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch Ratings. Jadi masuk investment grade bagi kalangan investor terbatas. Terbukti ketika masuk bursa London, langsung diserbu investor.

Global Bond itu terdiri dari empat seri. Seri pertama, USD 1 miliar, berjangka waktu 3 tahun dengan yield 5,5%. Seri kedua, USD 1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil 6%. Ketiga, penerbitan US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil 6,875%, serta keempat, penerbitan US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil 7,375%. Posisi market ketika Global bond pertama kali diluncurkan adalah oversubcribe atau kelebihan permintaan, yakni mencapai US$ 4,1 miliar untuk tenor tiga tahun, US$ 5,5 miliar untuk tenor lima tahun, US$ 7,1 miliar untuk tenor 10 tahun, dan US$ 3,7 miliar untuk tenor 30 tahun. Benar benar exciting global Bond ini. Ini terbukti bahwa walau pasar uang lagi sepi namun dana selalu ada. Terutama ketika ada peluang bagus,maka uang mengalir begitu saja.

Dengan berhasilnya penjualan Global Bond oleh Pt. Inalum maka mungkin inilah transaksi Leverage buyouts (LBO) terbesar sepanjang sejarah di Indonesia atau mungkin masuk kelompok 100 terbesar didunia dalam 10 tahun belakangan ini. Sebagai informasi bahwa LBO adalah seni pengambil alihan ( akuisisi) perusahaan dengan menggunakan dana pinjaman. Pinjaman bisa melalui perbankan atau bisa melalui market. Pinjaman ini tidak ada jaminan dari Negara. Yang menjadi jaminan atas skema LBO ini adalah saham yang dibeli itu sendiri. Dalam settlement pinjaman ini yang terlibat adalah SPV (special propose vehicle ) atau semacam perusahaan cangkang yang non operative namun pemilik sahamnya adalah senior company yang tidak terikat dengan hutang. Jadi bagi Inalum, hutang dalam bentuk global bond ini adalah off balance sheet.

Keberhasilan Inalum melakukan aksi LBO ini dengan global Bond sebesar USD  3,85 miliar dan listed di Bursa London, adalah babak baru bagi BUMN untuk menjadi bisnis berskala dunia, yang bukan hanya jadi penonton financial market tetapi juga jadi player yang meramaikan bursa untuk mengakses financial resource dunia. Untuk mencapai sekelas Inalum ini belum ada BUMN di ASEAN yang mampu. Mengapa ? karena skema nya sophisticated way dan target nya juga kepada sophisticated investor. Jadi memang rumit . Dengan demikian strategi Jokowi dalam pembangunan dimana money follows program untuk proyek pembangunan dapat semakin solid dimasa akan datang. Terimakasih Pak Jokowi telah mengembalikan Freeport ke Indonesia dengan cara elegan.

No comments:

Nasip Politik Anies.

  Dulu awal Anies berkuasa,  setiap saya mengkritik Anies soal banjir, pasti akan diserang oleh pendukung Anies. Mereka menolak “normalisas...