Kemakmuran Era Soeharto Vs Jokowi.

Program Prabowo Sandi salahnya satunya adalah swasembada pangan seperti era Soeharto. Diketahui, survei Indo Barometer yang dirilis Minggu (20/5/2018) menyebutkan, 32,9 persen responden memilih Soeharto sebagai presiden yang paling berhasil. Urutan kedua dan ketiga diikuti Soekarno yang dipilih 21,3 persen responden dan Joko Widodo dipilih 17,8 responden. Kalau kita merujuk pada hasil survey ini maka dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa masyarakat Indonesia terjebak dengan pemikiran pragamatis. Suka tidak suka, di era Soeharto kita kehilangan momentum 32 tahun untuk menjadi negara terbesar di Asia tenggara. Dan faktanya warisan Soeharto membuat kita kalah sama Malaysia dan lebih buruk dari Singapore yang tidak punya SDA hebat seperti kita.

Dulu era Soeharto saya masih ingat orang mendambakan “ zaman Normal” pada era kolonial. Walau terjajah namun kehidupan lebih tertip. Saya pribadi tidak bisa memahami itu. Tetapi generasi kakek saya punya pandangan seperti itu terhadap era Soeharto. Lantas mengapa publik sampai menilai Soeharto sebagai presiden yang berhasil? Menurut saya penyebabnya adalah kita ini memang bangsa pelupa dengan sejarah. Apalagi suasana di era sekarang nasipnya tidak lebih baik seperti era Soeharto. Atau merasa terancam dengan teroris dan merasa lebih aman di era Soeharto dimana teroris tidak ada ruang. Tetapi kita lupa di era Soeharto ulama tidak bebas pidato dan yang ngeyel di cekal hak politiknya. Kehidupan demokrasi di pasung. Beda sekali dengan era sekarang.

Atau karena harga barang naik dan subsidi konsumsi dikurangi maka berharap era Soeharto kembali dimana harga barang diatur negara lewat subsidi. Tapi kita lupa ketika era Soeharto harga minyak tinggi dan kita sebagai negara net eksportir minyak. Sekrang kita net impor minyak dan sumber minyak terus berkurang sementara kebutuhan terus meningkat. Ya hasil survey mengindikasikan bahwa masyarkat kita masyarkat pragamatis yang selalu ingin gampangan. Dan lupa sejarah , juga lupa bahwa hidup tidak boleh manja. Ketika ada tuntutan bangkit dari tidur panjang malah berbalik ingin tidur lagi tarik selimut. Sementara semakin tahun zaman bergerak kedepan dan kompitisi adalah keniscayaan. Perubahan tak bisa dihindari. Mari kita lihat data dibawah ini untuk lebih objectif menilai era Soeharto.

Harga beras tahun 1993 Rp.700/Kg. UMR rata rata nasional Rp. 24.000 perbulan. Atau kalau dikurskan dengan beras UMR adalah 34 Kg. Gimana era SBY ? era SBY upah UMR Jakarta Rp. 2,2 juta. Harga beras Rp. 8.000 atau sama dengan 275 kg. Era Jokowi UMR DKI Rp. 3.650.000. Harga beras Rp. 10.000/KG atau sama dengan 365 Kg Beras. Gimana kemampuan membeli barang sekunder di era Soeharto seperti TV? Itu sama dengan 27 bulan upah buruh. Jadi benar benar TV adalah produk tak terjangkau oleh kaum buruh. TV barang mewah sekali. Gimana dengan Motor ? Itu sama dengan upah selama 158 bulan atau kurang lebih 13 tahun. Artinya motor itu benar benar barang super mewah bagi kaum buruh die era Soeharto. Di era Jokowi motor itu hanya 3 bulan upah buruh. Harga BBM di era Jokowi itu setara dengan 400 liter BBM. Kalau ere Soeharto itu sama dengan 34 liter BBM. Padahal dulu era Soeharto kita net Exporter minyak engga seperti era sekarang kita net Import. Sementara TV di era Jokowi bukan lagi barang mewah. Harga TV hanya 20% upah buruh. 

Dengan perbandingan tersebut diatas maka jelas bahwa semakin waktu semakin makmur negeri ini. Semakin bergerak kedepan. Apalagi di era Jokowi dimana Purchasing power parity (PPP) terus meningkat. Apa itu PPP?. Kalau saya analogikan begini, anda punya penghasilan Rp. 3600.000. Upah sebesar itu sudah bisa sewa rumah, bayar angsuran motor dan TV. Tetapi pendapatan sebesar itu tidak akan bisa bertahan hidup satu bulan di Hong Kong. Karena sewa Apartement termurah saja di Hongkong sebesar HKD 3.000 per bulan atau Rp. 4800.000. Nah UMR Hong Kong adalah HKD 7,000 atau RP. 12.000.000. Itu dari segi PPP sama dengan upah di Indonesia sebesar Rp. 3,6 juta. Makanya upah TKI sebesar HKD 4,500 di Hong Kong itu, kalau di hitung atas dasar PPP masih dibawah UMR di Indonesia.  Masih belum jelas ? Baik saya ilustrasikan secara sederhana. Mungkin sebagian besar anda sudah tahu teori Mac Parity. Anda tahu harga Big Mag di Amerika serikat dijual dengan harga $ 5.06 pada tahun 2017. Sementara pada waktu yang sama di Indonesia dijual dengan harga Rp. 31.000. Apabila kita membagi harga Big Mac di Indonesia dengan Big Mac di Amerika Serikat maka kita akan mendapat angka 6,126. Nah bila di bandingkan dengan kurs mata uang pada kurs sekarang kita harus membeli 1 dolar seharga Rp. 14.790. Bila dikaitkan dengan kurs big mag tersebut, nilai rupiah 59 % terlalu rendah terhadap dolar Amerika. Atau seharusnya kurs dollar itu sama dengan Rp. 6126 per dolar. Itulah kondisi real kurs kita terhadap dollar AS. Artinya upah Rp. 3.600.000 di Indonesia atas  dasar PPP itu sama dengan Rp. 7 juta di AS. 

Seharusnya program Prabowo - Sandi bukannya membuat harga murah dengan subsidi tetapi bagaimana meningkatkan purchasing power  parity. Artinya pendapatan rakyat bisa menjangkau berapapun harga dipasar. Caranya ya kendalikan inflasi dengan baik, dan tingkatkan produktifitas agar terjadi persaingan dipasar untuk terciptanya harga pada titik keseimbangan yang tidak merugikan konsumen dan produsen. Bila awal Jokowi berkuasa GDP berdasarkan PPP adalah USD 1,285. Nah tahun 2017 GDP berdasarkan PPP mencapai USD 3,243. Artinya meningkat 2,5 kali lipat. Kalau dibandingkan tahun 1999 maka peningkatanya 5,3 kali lipat. Dahsyat kan!  Nikmat mana lagi yang kita dustakan kepada Jokowi? 

Asing boleh 100%.

Ada teman di China dapat tawaran dari AS untuk men supply alat musik gitar. Marketnya besar dan berpeluang terus berkembang. Bahan baku gitar ini adalah kayu kapuk yang ringan. Kayu itu banyak di Indonesia, Vietnam dan Kamboja. Pada waktu itu dia berniat mendirikan pabrik mendekati bahan baku di Vietnam. Tetapi supply chain tidak tersedia. Di Kambodja juga sama. Di Indonesia supply chain tersedia namun terkendala batasan aturan Investasi asing yang tidak bisa menguasai saham 100% bagi perusahaan yang mengolah bahan baku SDA seperti Kayu. Mengapa dia butuh saham 100%? Karena investasi itu menggunakan kredit ekspor dari negaranya. Kalau saham tidak 100% dia tidak akan dapat kredit ekspor.

Kemudian dia memutuskan untuk membangun pabrik di China dengan bahan baku dari Indonesia. Tentu dengan pertimbangan ekonomi bahwa harga belinya sudah dipotong dengan biaya angkut. Bagi pengusaha indonesia yang mendapatkan kontrak ekspor kayu mentah ke china itu memang peluang bisnis yang bagus namun tidak memberikan laba yang significant. Laba sudah berkurang karena dipotong biaya logistik. Artinya SDA kita tidak punya nilai tambah yang berarti. Tidak memberikan dampak berganda atas tersedianya lapangan kerja. Tetapi dengan adanya kemudahan investasi asing sampai penguasaan saham 100% seperti sekarang ini, akan mendorong investor asing untuk invest bangun pabrik di Indonesia. Ini memberikan keuntungan bagi pemasok dalam negeri. Mereka dapat menjual langsung ke pabrikan tanpa harus dipotong biaya angkut.

Contoh lain adalah seperti pabrik Pharmasi. Semua tahu bahwa industri pharmasi itu tumbuh dan berkembang berkat kartel TNC. Tidak mungkin negara bisa melawannya. Satu satunya cara agar industri ini tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi adalah memberikan kemudahan izin pendirian pabrik sampai 100% penguasaan saham Asing. Dengan adanya pabrik berdiri maka angkatan kerja tersalurkan. Supply chain dalam negeri akan terbangun sebagai dampak dari multiplier effect ekonomi. Distribusi channel jadi pendek. Biaya logistik jadi rendah. Tentu harga jual jadi murah. Pada gilirannya rakyat sebagai konsumen yang di untungkan.

Jadi Paket Kebijakan Ekonomi XVI, yang salah satunya mencakup relaksasi  adalah bertujuan efisiensi ekonomi nasional dan mendorong tumbuhnya industri dan manufaktur lewat FDI.  Apakah ini tidak nasionalisme ?  Kebijakan investasi asing yang full protected adalah paradigma konservatif secara hukum. Kebijakan hukum investasi yang berparadigma konservatif di Indonesia, berakhir pada akhir tahun 1966 pada saat Indonesia mengeluarkan kebijakan hukum investasi baru pada tahun 1967 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Sejak itu regulasi PMA terus berkembang dari tahun ketahun. 

Paradigma kebijakan hukum investasi pada masa ini pada dasarnya berorientasi pada paradigma liberal yang memberikan uluran tangan bagi investasi dan investor asing, namun dengan prinsip  negara kesejahteraan. Artinya tidak dilihat darimana asalnya investasi itu berasal tetapi dilihat sejauh mana investasi itu memberikan kesejahteraan kepada rakyat lewat kontribusinya dalam hal  penyediaan angkatan kerja, pajak dan ketertiban lingkungan. Atasa dasar itulah negara tidak perlu memiliki semua tetapi mengendalikan semua lewat hukum dan UU untuk memastikan bahwa industri itu untuk kepentingan dalam negeri.  China, Malaysia, Thailand, Vietnam sudah lama menerapkan ini dengan menghapus DNI secara luas. Indonesia walau terlambat setidaknya sudah berani memulai dan ini dimasa depan mengharuskan siapapun harus berani bersaing. Pekerja maupun pengusaha harus punya daya saing. Suka tidak suka, inilah kado abad 21 era globalisasi semua aspek kehidupan. Sebuah perubahan yang akan melindas mereka yang tidak mau berubah…

Jokowi jadi pemimpin ASIA PACIFIC

Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS yang juga mantan DIrektur CIA pada bulan agustus kemarin datang  ke Jakarta.  Kedatangan ini bukanlah hal biasa. Karena Mike datang khusus untuk menawarkan proposal Indo Pacific kepada Indonesia. Pada tahun 2017 pemerintahan Presiden Donald Trump memasukkan istilah Indo-Pasifik dalam agenda kebijakannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya membendung dominasi dan hegemoni Tiongkok di Kawasan Asia – Pasifik pun Hindia. Posisi Jokowi sebagai negarawan dan juga   pemimpin penentu dalam ASEAN, di uji untuk bersikap. Apakah Jokowi setuju ataukah menolak. Kalau setuju maka ini akan memancing sentimen negatif pihak Beijing kepada Jokowi. Apalagi hubungan antara China -Asean sudah di aktualkan dalam bentuk China-Asean Free Trader Area. Belum lagi program OBOR bagi China bukan hanya retorika.

Nah apa itu Indo Pacific ? Sebetulnya ini gagasan mempersatukan kawasan ASIA PACIFIC. Namun kata ASIA diubah jadi Indo. Perubahan ini bukan hanya dari segi istilah tetapi juga perubahan total dari segi teori dan praktek atas ASIA Pacific.  Indo-Pasifiksendiri adalah sebuah kawasan besar di dunia yang menyusuri pantai timur Afrika, termasuk negara-negara Teluk dan mencakup sebagian besar kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan berakhir di Hawaii. Dalam artikelnya berjudul Deepening the US-Indonesian Strategic Partnershipyang dimuat di The Diplomat, Direktur Senior Program Studi Keamanan Asia-Pasifik pada Center for a New American Security, Patrick M Cronin, mengatakan AS membutuhkan peran Indonesia untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Nah cerdas kan AS membuat Jokowi tersudut.

Pada waktu bersamaan China mulai kehilangan harapan dengan Jokowi atas program OBOR nya yang tak kunjung terealisir di Indonesia. Apalagi sejak kedatangan Mike ke Indonesia, China hopeless terhadap Jokowi. Bagi China Indonesia penting sekali. Mengapa ? Indonesia sebagai gerbang masuk Selat Malaka untuk hilir mudiknya kapal pengangkut dari Asia dan Eropa. Kebutuhan 60% pasokan energi Cina banyak berasal dari Iran, Arab Saudi dan Angola melalui Selat Malaka, Lombok dan Sunda. 60.000 kapal pengangkut energi Cina melewati perairan Indonesia setiap tahunnya dengan membawa setidaknya 25% barang perdagangan global. Jadi pahamkan, betapa strategisnya Indonesia bagi China. Makanya China akan lakukan apa saja agar hegemoninya terhadap Indonesia tercapai. Dan selama 4 tahun hubungan China Indonesia tidak ada kemajuan yang berarti.

Itulah sebabnya dengan terang terangan China merapat ke Prabowo. Pihak PKS dan PAN yang merupakan koalisi Gerindra berhasil meyakinkan Prabowo untuk berkiblat kepada China. Apalagi menjelang Pemilu. Tentu ini peluag bagi kubu Prabowo untuk mendapatkan dukungan logistik dari China. Sebulan setelah kedatangan Mike ke Indoensia, pada waktu acara ulang tahun kemerdekaan China di Kedutaan, Prabowo dengan tegas mengatakan respect nya terhadap China, yang dianggap sangat penting bagi Indonesia. Kerjasama yang ada harus ditingkatkan di masa depan. Ini sinyal bahwa Prabowo- Sandi bersama China. Jokowi paham manuver China itu. Dan tidak menampakan kecewa atas sikap china itu. Nah bagaimana sikap politik regional Jokowi atas pertarungan hegemoni antara AS dan China itu?

Kemarin dalam pertemuan ASEAN di Singapore. Jokowi membuat keputusan tegas atas Indo Pacific. Bahwa Indonesia setuju dengan porposal AS tetapi ASEAN harus leading dalam Indo Pacific. Mengapa ? karena Asean udah ada komitmen dengan China dalam kuridor China ASEAN ( China -ASEAN Free Trade Area), dengan Korea dalam kuridor Korea -ASEAN, dengan Jepang, dalam kuridor Jepang ASEAN. Komitmen yang sudah ada ini tidak boleh rusak karena adanya Indo Pacific.  Sementara AS inginkan Indo Pacific di pimpin oleh India, atau Jepang atau Australia.  Namun sikap Jokowi itu langsung di response positip oleh India, Jepang dan Australia. Artinya Indo Pacific yang menentukan adalah ASEAN dan itu adalah Indonesia sebagai pendiri dan sekaligus pemimpin Negara ASEAN. Mengapa India, Australia dan jepang mendukung Indonesia? karena mereka percaya kepada pribadi Jokowi. Inilah kemenangan Jokowi yang membuat AS dan China harus respect. Apa untungnya bagi Indonesia ? Apa yang terkadang tidak disadari oleh pemerintah dan masyarakat adalah kepentingan kolektif – kepentingan internasional – juga merupakan kepentingan nasional.” – Kofi Annan. Itu jelas menguntungkan Indonesia.

Karenanya AS dan China dalam posisi berharap peran Jokowi untuk menjadikan kawasan ASIA Pacific sebagai kawasan damai yang menghormati kesepakatan international. Artinya secara politik, Jokowi akan menentukan peta politik hubungan AS dan China kedepan khususnya mengenai ASIA Pacific. Arahnya sudah jelas “ perang tidak menghasilkan hal yang positip. Yang menang dan yang kalah sama ruginya. Tetapi kerjasama atas dasar cinta damai jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang untuk perdamaian dunia. Negara ASIA Pacific percaya kepada kepemimpinan Jokowi itu. AS merasa puas. Pada waktu bersamaan PD menyatakan sikap koalisinya terhadap pasangan Capres BOSAN. Tidak lagi sepenuhnya mendukung BOSAN. Dan China kembali percaya kepada Jokowi. Proyek kereta cepat yang sempat tertunda, kembali dikebut. Secara politik , Jokowi sudah menjadi pemimpin dunia, dan bukan kelasnya lagi untuk dibandingkan dengan Prabowo-Sandi. 

Kasus Keuangan di lingkaran Prabowo..

KIANI.

Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak dapat dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu contoh bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya menciptakan masalah dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan dekat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) adalah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai bagian dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas dibutuhkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau kalau dikurs sekarang nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ dibiayai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya adalah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger adalah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger adalah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga menerima USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan skema utang. Untuk memungkinkan mendapat kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga dapat tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terlaksana karena Bob Hasan adalah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi setelah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan bahan baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun karena kekurangan bahan baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN karena tak mampu bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas masalah KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga masalah utang yang harus diselesaikan agar negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak langsung dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang dipakai dalam pengambil alihan ini adalah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  menggunakan uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan adalah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan direktur nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melakukan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara hukum dalam aksi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat ketika itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi masalah transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri menggunakan collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak menggunakan skema loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan memberikan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini aman dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri karena setelah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas ketika itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin tornado ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore karena SBLC sebagai collateral dipastikan default akhir tahun. Ketika itu Dirut Kiani adalah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu adalah potential loss. BI langsung mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo bersih dari hukum pidana atas kasus default itu. Karena yang melakukan perikatan hukum adalah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang agar dapat bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang jelas ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo karena belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga dapat tambahan untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

TPPI

Januari 2018 ada berita besar tentang Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya dia aman saja di Singapore walau kasus dia termasuk mega skandal di era SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya karena tidak ada perintah pengadilan memastikan dia tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda agar bisa objectif atas berita yang beredar. Setidaknya tidak menjadikan PS sebagai sasaran fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek pusat petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi kasus KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu ikhlas assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang akhirnya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik lama dilarang melakukan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di era SBY, karena posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan mudah dia mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI. Ini jelas melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu karena kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai direktur Tuban Holding.

Sebetulnya HW orang baik. Dia tidak ahli soal pat -gulipat. Apalagi sampai mampu merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang seperti itu. Yang jelas hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan karena kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun dia aman saja tinggal di Singapore. Teman saya ketemu dia di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan dia sebagai buronan puluhan triliun. Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di era Jokowi tetapi hilang begitu saja prosesnya. Nah sekarang HW kabur tanpa diketahui dimana dia berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu pasti kasus ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? Yang jelas mereka yang berada diputaran TPPI ini adalah HW dan Hashim ,Hatta Rajasa dan Murez, Amir Sambodo, sebagai direktur Tuban Holding dan juga JK. 

*** 

X File, Esemka, Freeport

X FILE

Ada dua kasus yang menjadi senjata ampuh menggempur kubu Jokowi. Satu kasus Novel Baswedan .Satu lagi kasus Hermansyah. Saya akan coba memberikan sudut pandang atas dua kasus ini. Saya berusaha melihat persoalan secara jernih. Kemudian silahkan anda menilai sendiri. Bahwa Novel Baswedan ( NB) adalah petugas hukum, Dia tadinya berkarir sebagai Polisi, yang kemudian di alih tugaskan ke KPK. Akhirnya dia memutuskan keluar dari Polisi untuk menjadi pegawai tetap KPK. Rekam jejaknya sebagai petugas KPK memang bagus. Dia bersama teamnya berhasil membongkar kasus besar di era SBY dan Jokowi. Namun akhirnya dia terkena penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Karenanya dia harus melalui perawatan medis cukup lama.

Saya tidak melihat peristiwa penganiayaan NB ini sebagai rekayasa pemerintah atau inteligent. Mengapa ? pertama , Pemerintah ( Polri) berjuang bagaimana mengamakan NB paska penganiayaan itu. NB mendapatkan perawatan terbaik di Singapore untuk memastikan dia bisa kembali sehat. Andaikan benar pemerintah terlibat tentu NB sudah dihabisi . Karena selalu ada kesempatan untuk itu. Tetapi sampai sehat NB tetap aman saja. Bahkan setelah pulih kesehatannya, NB dikembalikan ke KPK. Nah apapun dugaan dari NB terhadap pelaku penganiayaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai KPK, dapat dia ungkapkan kepada Polisi. Tinggal tunjuk hidung aja. Polisi akan proses laporan itu. Toh Polisi punya hak menahan orang dalam waktu tertentu sampai proses penyelidikan selesai.

Tetapi mengapa NB tidak mau tunjuk hidung orang yang dia curigai itu? Apakah dia tidak bisa membuktikan fakta hukum atas orang yang dia curigai itu? Kemudian minta kekuatan dari Presiden untuk mengabaikan fakta hukum untuk menjadikan orang yang dicurigai itu sebagai tersangka. Ya engga mungkin itu dilakukan. itu sama saja dengan abuse of power. Rusak lah system negara kita. Hukum itu sebuah sistem yang harus dijaga dengan teguh oleh Presiden. Karenanya petugas KPK dibayar mahal oleh negara karena pekerjaan rumit dalam sistem yang ketat untuk memastikan setiap orang yang dicurigai punya fakta hukum untuk diseret sebagai tersangka. Jadi tidak bisa hanya curiga langsung tangkap. Itu dalam sistem negara Korea Utara bisa. Indonesia bukan korut.

Hermasyah, yang dikenal sebagai pembela HRS dalam kasus Chat mesum. Kehebatannya Hermasyah dikenal sebagai ahli IT yang bisa dengan tegas mengatakan chat mesum HRS itu falsu. Tetapi keahliannya di bidang IT tidak memenuhi syarat bagi Polisi untuk menjadikan dia saksi negara atas kasus HRS. Kemudian pada hari yang naas, Hermasyah di aniaya oleh orang yang bertikai denganya dijalan toll. Kembali orang menuduh bahwa penganiayaan itu rekayasa pemerintah yang tidak ingin ada saksi meringankan HRS. Padahal semua tersangka sudah ditangkap dan diadili dengan hukum sepantasnya. Sementara Hermasyah bisa diselematkan oleh team dokter sampai sembuh dan kembali normal.

Nah NB dan Hermasyah bukan Munir yang nyawanya hilang sehingga kasusnya jadi gelap. NB dan Hermasyah tetap hidup sampai sekarang. Mereka berhak mendapatkan keadilan. Mereka berhak melaporkan siapa saja yang mereka curigai sebagai aktor intelektual. Tentu dengan fakta hukum. Tetapi kalau hanya praduga saja, maka jangan salahkan hukum tidak bisa menegakan keadilan. Karena orang tidak dihukum atas dasar praduga. Bahkan sistem hukum kita menganut praduga tidak bersalah sampai ada keputusan tetap dari pengadilan.

Atas kasus mereka ini, saya tertarik kata teman saya yang berprofesi sebagai lawyer “ ada yang lupa bahwa NB dan Hermasyah itu manusia biasa. Bukan orang suci seperti malaikat. Di luar profesi mereka, tentu mereka juga punya kehidupan pribadi yang bisa saja ada yang tidak suka dengan mereka secara pribadi yang tidak ada kaitanya dengan profesinya. Karena itu mereka dianiaya. Tetapi masalah pribadi itu tertutup oleh prasangka buruk kepada Jokowi dan dimanfaatkan oleh oposisi mendiskriditkan Jokowi. Padahal semua tahu secara sistem Jokowi tidak bisa intervensi masalah hukum. Sekali jokowi intervesi hukum, maka credit rating kita akan jatuh dihadapan pasar. Kredibilitas kita jatuh. Karena dianggap sebagai negara diktator.

***

ESEMKA

Perjalanan panjang ESEMKA sampai dapat sertififikasi layak jalan itu tidak sebentar dan tidak pula mudah. Apalagi ESEMKA adalah pendatang baru dalam bisnis otomotif. Dulu pernah ada mobnas Timor. Walau diberi banyak fasilitas bea impor, kredit investasi, suku bungan rendah, nyatanya bangkrut sebelum berkembang. Mengapa ? karena pertama, faktor kompetisi yang ketat dengan merek yang sudah eksisting. Jelas pemain lama tidak ingin tersaingi oleh pendatang baru. Kedua. Mobnas itu butuh syarat yang ketat untuk memenuhi standar kepatuhan akan kelaikan jalan untuk dijual kepada publik. Ketiga, membutuhkan waktu yang lama dan modal besar untuk proses design, sertifikasi, dan pabrikasi. Atas dasar tiga hal itulah makanya tidak banyak pengusaha mau terlibat dalam mobnas. Mereka lebih nyaman impor atau asembling , kemudian jual. Tidak perlu lagi repot soal pabrikasi atau sertifikasi.

Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan Mobnas? Dalam industry otomotif yang dipatenkan adalah platform dan merek. Soal mesin ada beberapa pilihan. seperti mesin piston, mesin listrik, mesin hybrid. Beberapa merk mesin mempunyai karakteristik yang sama, yang berbeda hanyalah cover merk nya dan sistem control CU, EFI dan lainnya. Dengan membuat system kontrolnya sendiri maka sudah boleh memberi cover merek sendiri pada mesin walau mesin itu dipasok dari China, Jepang, Korea, Malaysia. Negara manapun selalu mengawali Mobnas begitu. Seperti China awalnya menggunakan tekhnologi Audi. GM. Malaysian menggunakan Mitsubishi untuk proton.

Dari design dan merek itu akan mendorong tumbuhnya bisnis Supllya Chain untuk mesin dan system control nya dan otomatis akan tumbuh ribuan supply chain spare part mesin. Maka hanya masalah waktu kita akan punya 100% kendaraan buatan Indonesia. Namun untuk itu butuh proses waktu yang tidak sebentar. Selagi pasar mendukung , bisnis akan menyesuaikan sendiri dengan kebijakan Negara. Pemerintah harus mempunyai visi kemandirian dibidang industry otomotif. Mengapa? karena industry otomotif itu sangat strategis. Ini bukan hanya berhubungan sarana mobilisasi orang tapi juga barang. Ketergantungan akan tekhnologi ini akan membuat Negara renta dalam segala hal, termasuk renta akan belanja devisa. Seharusnya yang mendapatkan fasilitas tarif itu adalah newcomer dalam program mobil nasional. Mengapa?

Setiap Industri mobil selalu awalnya mereka mengandalkan harga murah untuk menarik konsumen, seperti Jepang awal tahun 70an dan juga Korea awal tahun 80an, dan China awal tahun 90a. Harga murah itu karena Negara memberikan insentip berupa tariff pajak, subsidi bunga, kemudahan skema pembiayaan dan tentu proteksi pasar dimana pemerintah akan menjadi salah satu buyer melalui APBN. Dengan fasilitas ini diharapkan Mobnas akan berkembang sampai saatnya ia bisa bersaing bebas dipasar domestic maupun international. Esemka memang tidak seberuntung Mobnas sepeti Timor yang dapatkan fasilitas melimpah dari negara. Tidak seberuntug ASTRA yang sudah menguasai pasar dan distribusi dalam negeri. SDM yang berkualitas. Astra membangun Mobnas menggunakan akumulasi laba yang disisihkan dari bisnis agent otomotif dari luar negeri. Astra mendapat dukungan dari prinsipal world class dalam segala hal. Resiko gagal sangat kecil. Beda dengan mobnas lain pendatang baru seperti Esemka.

Dari segala keterbatasan ini Esemka tetap melaju dengan tekad kemandirian. Ditengah sikap skeptis sebagian publik terhadap obsesi hadirnya Mobnas Esemka, kita bisa melihat fakta kini bahwa kalau ada tekad akan selalu ada jalan. Setidaknya Esemka bisa menjadi inspirasi bagi hadirnya mobnas lain. Bahwa jalan kemandirian itu tidak mudah, dan pasti melelahkan ditengah kompetisi dan resiko yang pasti. Kalaulah ini dianggap proyek pencitraan Jokowi maka sudah dari sejak jadi presiden, jokowi keluarkan kebijakan yang menguntungkan Esemka dalam bentuk beragam fasilitas. Tetapi Jokowi tidak lakukan itu. Jokowi patuh mengiktui proses business as usual.

DIVESTASI FREEPORT

PT INALUM pada tanggal 8 november 2018 resmi menerbitkan Global Bond di  bursa London. Penggunaan dana hasil penjualan Global Bond ini adalah untuk pembayaran divestasi 51% Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penerbitan Global bond ini  dan bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC) adalah BNP Paribas, Citi dan MUFG. Sedangkan perbankan sebagai Joint Book Runner (JBR) adalah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.  Global Bond ini pun sudah mendapatkan rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch Ratings. Jadi masuk investment grade bagi kalangan investor terbatas. Terbukti ketika masuk bursa London, langsung diserbu investor.

Global Bond itu terdiri dari empat seri. Seri pertama, USD 1 miliar, berjangka waktu 3 tahun dengan yield 5,5%. Seri kedua, USD 1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil 6%. Ketiga, penerbitan US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil 6,875%, serta keempat, penerbitan US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil 7,375%. Posisi market ketika Global bond pertama kali diluncurkan adalah oversubcribe atau kelebihan permintaan, yakni mencapai US$ 4,1 miliar untuk tenor tiga tahun, US$ 5,5 miliar untuk tenor lima tahun, US$ 7,1 miliar untuk tenor 10 tahun, dan US$ 3,7 miliar untuk tenor 30 tahun. Benar benar exciting global Bond ini. Ini terbukti bahwa walau pasar uang lagi sepi namun dana selalu ada. Terutama ketika ada peluang bagus,maka uang mengalir begitu saja.

Dengan berhasilnya penjualan Global Bond oleh Pt. Inalum maka mungkin inilah transaksi Leverage buyouts (LBO) terbesar sepanjang sejarah di Indonesia atau mungkin masuk kelompok 100 terbesar didunia dalam 10 tahun belakangan ini. Sebagai informasi bahwa LBO adalah seni pengambil alihan ( akuisisi) perusahaan dengan menggunakan dana pinjaman. Pinjaman bisa melalui perbankan atau bisa melalui market. Pinjaman ini tidak ada jaminan dari Negara. Yang menjadi jaminan atas skema LBO ini adalah saham yang dibeli itu sendiri. Dalam settlement pinjaman ini yang terlibat adalah SPV (special propose vehicle ) atau semacam perusahaan cangkang yang non operative namun pemilik sahamnya adalah senior company yang tidak terikat dengan hutang. Jadi bagi Inalum, hutang dalam bentuk global bond ini adalah off balance sheet.

Keberhasilan Inalum melakukan aksi LBO ini dengan global Bond sebesar USD  3,85 miliar dan listed di Bursa London, adalah babak baru bagi BUMN untuk menjadi bisnis berskala dunia, yang bukan hanya jadi penonton financial market tetapi juga jadi player yang meramaikan bursa untuk mengakses financial resource dunia. Untuk mencapai sekelas Inalum ini belum ada BUMN di ASEAN yang mampu. Mengapa ? karena skema nya sophisticated way dan target nya juga kepada sophisticated investor. Jadi memang rumit . Dengan demikian strategi Jokowi dalam pembangunan dimana money follows program untuk proyek pembangunan dapat semakin solid dimasa akan datang. Terimakasih Pak Jokowi telah mengembalikan Freeport ke Indonesia dengan cara elegan.

Pilihan pasar

Hampir semua pemain pasar uang dan modal yang saya kenal, semua bilang “ We need Jokowi “. Apa artinya ? pasar butuh Jokowi. Tetapi sikap pemain pasar itu bukan hanya sekarang. Ketika tahun 2014 Jokowi resmi dicalonkan sebagai Presiden oleh PDIP maka reaksi media massa international sangat positip. Bloomberg merupakan contain provider dibidang keuangan dan diakses oleh seluruh Fund Manager didunia menulis bahwa Pasar menyukai Jokowi. Bloomberg mengutip Khoon Goh, senior foreign-exchange strategist di Australia & New Zealand Banking Group Ltd. in Singapore, menyebut Jokowi sebagai 'Mr. Fix It’. Robert Prior-Wandesforde, ekonom Credit Suisse di Singapore. Dia wajah baru di politik Indonesia. Dan dia menyegarkan," Majalah Fortune mengeluarkan daftar 50 pemimpin paling hebat di dunia. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ada dalam daftar tersebut, menempati posisi nomor 37.

Penilaian pelaku pasar itu bukan karena Jokowi atau team ahli Jokowi melakukan presentasi dihadapan wartawan dari media asing. Bukan. Mereka menilai itu berdasarkan riset yang panjang. Mereka punya database siapa saja calon pemimpin yang baik atau buruk untuk ekonomi bangsa. Mengapa penting sekali riset calon pemimpin itu ? karena investasi itu bukan soal sehari tetapi jangka panjang. Hampir semua investor butuh advice dari fund manager untuk mengetahui resiko suatu negara. Terutama menjelang Pemilu, para investor akan terus memantau perkembangan politik dari fund manager nya. Kalau trend nya calon pemimpin yang buruk akan menang , maka investor akan segera siap siap pindahkan portfolio investasi nya ke negara lain yang lebih baik masa depannya.

Cara Rizal Ramli yang ingin presentasikan program Ekomomi Prabowo -Sandi dihadapan Media asing, itu useless kalau tujuannya mendapatkan simpati dari media asing. Mengapa ? karena media asing itu bukan media hoax. Berita mereka adalah berita berbayar dan menjadi acuan dari kalangan investor kelas dunia. Artinya mereka tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh celoteh seorang Rizal Ramli yang track record nya hanya akademisi dan peneliti yang bukan pelaku pasar. Media asing berbasis ekonomi dan financial sudah punya persepsi tersendiri tentang pigur Prabowo dan Sandi. Data riset mereka lebih dari cukup untuk menganggap bahwa Prabowo-Sandi adalah bad news. Makanya sampai sekarang tidak ada satupun media asing berbayar seperti Bloomberg dan Reuters , Fortune memberikan penilain positip terhadap Prabowo. Tidak seperti Jokowi waktu tahun 2014.

Nah, dalam sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia ,penentu arah bandul politik ada pada elite pelaku pasar yang jumlahnya hanya 54.000 orang saja. 54.000 orang itu kitabnya bukan AL Quran atau Injil, tetapi bloombergs berbayar ( bukan gratisan)  dan reuters. Apapun yang dikatakan oleh  kitabnya mereka patuh dan ikut. Dan para elite politik juga termasuk dari 54.000 orang itu. Mereka percaya apa kata kitab nya. Nah bila 54000 orang itu sudah sepakat, maka kemenangan udah ditentukan sebelum pemilu diadakan. Suka tidak suka, itu sebuah realita.  Pertanyaan terakhir mengapa pasar tidak tertarik kepada prabowo? pertama Prabowo blacklist financial market karena default bayar utang. Kedua, Prabowo didukung kaum intolerance. Ketiga, masih punya kasus HAM yang belum tuntas.

***

Mungkin ada aktifis khilafah atau syariah Islam terus tidak henti onani politik bahwa suatu saat cita cita mereka akan terkabulkan untuk mendirikan negara Islam. Maaf, saya sampai pakai istilah onani politik karena rencana itu hanya berdiri diatas mencoba coba tanpa didukung pra kondisi yang membuat gerakan khilafah islam akan mendapat tempat. Apa pra kondisi? yaitu semakin besarnya peran umat islam sebagai sumber kekuatan ekonomi Nasional. Dalam konteks Indonesia, peran Umat islam yang besar itu belum menjadi sebagai potensi ekonomi yang sehingga pantas punya bargain position dalam politik. Kalaupun ada riak dari pressure group yang membawa bendera islam, itupun hanya panggung politik dari pihak yang tidak ada kaitannya dengan perjuanga moral islam.Itu hanya bisnis.

Suka tidak suka, pada saat sekarang sumber pembiayaan pembangunan untuk ngongkosi birokrasi yang diisi oleh PNS, Polisi, Militer, Hakim, Jaksa, DPR/D, kepala daerah, Gubernur , Presiden dan pembiayaan sosial untuk pendidikan, bantuan sosial dll berasal dari pajak. Tahukah anda bahwa 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Siapa yang bayar pajak itu ? berdasarkan data tahun 2018 dari dirjen pajak atas mereka yang memasukan SPT Pph adalah sebanyak 10,6 juta orang atau hanya 4% dari total populasi 265 juta orang. Atau dari 100 orang Indonesia yang memberikan sumbangan atas pembiayaan APBN hanya 4 orang saja. Selebihnya atau 96 orang hanya jadi beban negara. Tetapi yang paling brisik justru yang jadi beban ini. Kadang engga ada terimakasihnya kepada 4 orang yang bekerja keras membiayai negara ini.

Mengapa rasio pajak di Indonesia sangat rendah dibandingkan negara lain? karena UUD 45 pasal 33 menempatkan negara sebagai penguasa SDA untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi tidak bisa negara seenaknya meningkatkan wajib pajak kepada semua rakyat seperti program Prabowo -Sandi dengan niat menurunkan tarif pajak agar semua rakyat bisa dipajaki. Itu harus hati hati atau gradual. Mengapa ? partisipasi rakyat terhadap pembangunan itu bukan hanya melalui pemaksaan tetapi melalui kesadaran intelektual dan spiritual bela negara. Makanya periode kedua Jokowi sebagai presiden, programnya adalah peningkatan mutu SDM. Dengan kualitas SDM meningkat maka kesadaran membayar pajak akan tinggi. Tentu semakin tinggi kesadaran rakyat membayar pajak maka semakin tinggi keterbukaan angggaran dan upaya pemberantasan korupsi harus semakin efektif. Demokrasi semakin solid.

Itu dari sisi pajak. Gimana kalau APBN defisit sehingga negara harus berhutang. Hutang negara 80% bukan kepada negara lain atau bukan kepada Lembaga Multilateral. Tetapi kepada 54.000 pelaku pasar. Jadi walau pembayar pajak sebanyak 10,5 juta orang tetapi yang membeli surat utang negara ( SBN) hanya 54.000. Dari 54.000 ini, bandul pasar beli atau jual ditentukan oleh 10 fund manager. Jadi walau begitu bencinya pengusaha rente kepada Jokowi karena banyak mafia bisnis di gusur. Walau begitu bencinya elite politik kepada Jokowi karena sumber pendapatan uang lendir semakin sulit mengisi pundi partai. Namun mereka hanya sebatas benci dan koar koar saja. Tidak bisa bermain lebih jauh untuk jadi banper gerakan khilafah menjatuhkan Jokowi dan mengubah sistem. Mengapa ?

Kekuatan eknomi negara kita ada pada pasar yang 54.000 orang itu dan 10,5 juta orang pembayar pajak. Dan mereka sangat percaya kepada Jokowi. Nah loh..itu penyebabnya maka benar kata Ahmad Dhani bahwa Jokowi lebih kuat dari Soeharto. Seharusnya aktifis politik Islam, mendekati elite rakyat pembayar pajak sebanyak 10,5 juta dan 54,000 orang pembeli SBN itu. Caranya, perbaiki akhlak dan jangan sebentar sebentar demo. Itu membuat mereka terganggu secara psikis dan muak dengan semua aksi omong kosong itu. Dan ini tentu semakin membuat Jokowi menjadi tempat sandaran agar negara ini tetap tumbuh tanpa terkontaminasi kaum intolerance.

Progres Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Pengantar.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah digagas di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Rencana proyek itu pun bergulir hingga era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Awalnya pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memang melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA). Dana untuk melakukan studi tersebut ditalangi oleh JICA. Proses studi kelayakan pun dimulai pada awal 2014. Besaran dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya pun diperkirakan mencapai Rp 100 triliun. Setelah melalui berbagai pertimbangan baik ekonomi maupun politik, akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun kereta cepat secara bertahap. Pemerintah memutuskan untuk membangun dengan rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp 67 triliun.

Pemerintah pun membuka lelang terbuka bagi negara-negara yang tertarik proyek itu. Masuklah China sebagai tandingan Jepang yang sudah menyatakan minatnya terlebih dahulu. Utusan Jepang Izumi Hiroto membawa proposal revisi kedua ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Tidak lama setelahnya, China mengirimkan proposalnya pada 11 Agustus 2015 lalu. Jepang menawarkan pinjaman proyek dengan masa waktu 40 tahun berbunga hanya 0,1% per tahun dengan masa tenggang 10 tahun, padahal sebelumnya bunga yang ditawarkan Jepang sampai 0,5% per tahun.  Usulan terbaru juga menawarkan jaminan pembiayaan dari pemerintah Jepang dan meningkatkan tingkat komponen produk dalam negeri Indonesia. 

Sementara itu, proposal penawaran China menawarkan pinjaman dengan bunga lebih tinggi namun jangka waktu lebih panjang. China menawarkan proposal terbaiknya dan menawarkan pinjaman sebesar US$ 5,5 miliar dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun. Indonesia kemudian menunjuk Boston Consulting Group untuk mengevaluasi penawaran dari kedua negara tersebut dan segera mengumumkan pemenangnya usai deadline besok. Akhirnya pemerintah memilih China untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Salah satu alasannya lantaran pihak Jepang tidak mau jika tidak ada jaminan dari pemerintah, sementara China siap menggarap dengan skema business to business tanpa ada jaminan dari pemerintah.

Proyek ini pun akhirnya digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways dengan skema business to business. KCIC sebagai badan usaha perkeretaapian yang menjadi pengelola proyek ini, dimana 60% sahamnya dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan 40% sisanya dikuasai Beijing Yawan HSR Co. Pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Wika pemegang saham sebesar 38%, sementara PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) sebesar 25%, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII 25%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) sebesar 12%.  Total pembiayaan proyek tersebut mencapai 5,9 miliar dolar AS, di mana 25 persennya berasal dari modal konsorsium Indonesia dan China, dan 75 persen selebihnya dari pinjaman melalui China Development Bank. Fasilitas pinjaman adalah Non Recourse loan atau pinjaman dengan jaminan proyek yang sudah selesai dibangun. Jangka waktu 50 tahun dengan grace period 10 tahun.

Hambatan.

Akhirnya pada 21 Januari 2016 proyek ini dimulai dengan dilakukan groundbreaking oleh Jokowi di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Namun sejak dilakukan groundbreaking, pekerjaan proyek masih terkendala masalah pembebasan lahan yang tak kunjung rampung sehingga pendanaan yang berasal dari China juga tak kunjung terealisasi. Karena syarat pencairan pinjaman adalah tanah sudah selesai dibebaskan dalam kondisi clean and clear. Apa kendala pembebasan tanah itu ? proyek kereta cepat ini melintasi sembilan kabupaten/kota, di mana empat dari total kawasan yang dilewati tersebut tertunda RTRW-nya. Sementara, RTRW dibutuhkan oleh kepala daerah untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang menjadi dasar untuk melakukan pembebasan lahan. Dalam perjalanannya, empat dari sembilan RTRW tadi telah rampung dan Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan IPL untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. Sejak Mey 2018 dana pinjaman dari China Development Bank sudah cair secara bertahap sesuai progres pembangunan.

Proses pengerjaan.

Sejak bulan Juni 2018 proses kontruksi dikebut pekerjaanya. Hingga pekan ke-tiga Oktober , WIKA yang tergabung dalam HSRCC  ( High Speed Railway Contractors Consortium adalah konsorsium yang membangun proyek kereta cepat tersebut untuk lahan sepanjang 83,3 km, setelah mendapat mandat dari PT Kereta Cepat Indonesia China selaku pemilik proyek.) telah menggarap tidak kurang dari 74% lahan yang selesai diakuisisi. HSRCC telah memetakan 216 titik lokasi konstruksi, di mana sudah dimulai pembangunan di 34 titik. Prioritas pertama, di fokuskan kepada titik-titik kritis karena di sinilah sejatinya lokasi pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi itu harus diselesaikan dengan kalkulasi terukur dan prudent. Titik kritis tersebut berjumlah 22 titik, di mana pembangunannya berupa struktur, tunnel, jembatan dan subgrade.

Proyek KC ini akan menembus gunung dengan 13 terowongan yang mencapai 16 KM panjangnya. Dari 13 terowongan terdapat satu terowongan terpanjang yakni mencapai 4,4 km. Ini pekerjaan yang sangat rumit dan beresiko. Karena faktor tanah dan gunung jawa barat yang sebagian besar bukan gunung batu, tetapi gunung tanah gembur, sehingga mudah terjadi vibrasi atas kontruksi penggalian terowongan. Saat ini sudah ada 7 terowongan yang mulai dibangun, termasuk pengerjaan terowongan sepanjang 4,4 km di daerah Purwakarta. Juga sedang berlangsung pula persiapan pengerjaan secondary lining pada crown side dan wall side di Walini. Galiannya sudah sedalam 143 meter. Pembangunan terowongan paling kritis di antaranya ialah yang berada di Halim dan Walini. Untuk di Halim, pembangunan terowongan akan memakan waktu 27 bulan. Untuk pembangunan terowongan keseluruhan akan memakan waktu 36 bulan. Nantinya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan rampung pada 2021.

Penutup.

Setelah melalui proses yang panjang dengan kendala soal perizinan, lahan, dan pendanaan, akhirnya proyek Kereta Cepat yang merupakan proyek strategis nasional dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah presiden Jokowi. Proyek ini akan melahirkan kota baru dan modern yaitu Kawasan Halim, Walini, Gedebage. Valuasi ketiga kawasan ini mencapai Rp 340 triliun. Jadi kalau konsorsium hutang sebesar Rp 60 triliun, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan valuasi pembangunan ketiga kawasan itu yang mencapai Rp 340 triliun. Yang pasti jakarta - Bandung terkoneksi bukan hanya lewat jalan toll tetapi juga oleh kereta cepat ba’ peluru melesat yang hanya butuh waktu 20 menit sampai ketujuan. Thank Pak Jokowi.