China, demokrasi ?

Dari segi susunan kekuasaan tidak ada yang berbeda antara China dengan Barat. Di China dikenal dengan trias politika, dimana terjadi pemisahan tugas antara Executive, Legislative dan Yudikatif. Ketiga unsur kekuasaan ini berkerja berdasarkan UUD yang ditentukan berdasarkan suara Rakyat. Saat sekarang China menerapkan Pemerintah dengan system Parlementer dimana Kekuasaan Pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri dan Kekuasaan Negara dipegang oleh Presiden. Namun sebagian besar kita akan berkata sambil mencibir bahwa china anti demokrasi. Tentu dengan alasan teori dasar  dimana demokrasi itu terdiri dari banyak Partai dan dipilih langsung oleh rakyat lewat bilik pemilu. Sementara China hanya ada satu partai, yaitu Partai Komunis. Tidak ada Pemilu. Ini Negara otoriter Partai. Kalau kita menggunakan teori Barat tentang demokrasi maka kesimpulan bahwa china tidak demokrasi adalah benar. Tapi bukan berarti China tidak menerapkan demokrasi. Ya tentu demokrasi ala china. Nah pertanyaannya adalah manakah yang benar ? Apakah cara China yang benar ataukah cara Barat ? 

Kekuasaan tertinggi di China adalah Kongres Rakyat Nasional (KRN) yang merupakan lembaga legislative. KRN terdiri dari wakil-wakil yang terpilih dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi , daerah administrasi khusus dan tentara. KRN melaksanakan legislatif negara dan memutuskan masalah penting dalam kehidupan politik Negara, yang meliputi membuat UU dan mengamandemen UUD, mensyahkan APBN dan  menetapkan kebijakan strategis jangka pendek, menengah da panjang, seperti penentuan daerah otonom, daerah administrasi berserta aturan pendukung system pemerintahannya.  mengawasi tugas pemerintahan. KRN juga bertugas memilih Presiden dan Wakil President, memutuskan calon perdana menteri dan anggota-anggota lain Dewan Negara, memilih ketua Komisi  Militer Pusat dan memutuskan calon anggota-anggotanya, memilih Ketua Pengadilan Rakyat Tertinggi dan Ketua Kejaksaan Rakyat Tertinggi. Tentu KRN juga berhak memecat pejabat pejabat tersebut bila terbukti tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Karena mereka adalah tokoh nasional yang tidak semua ahli maka mereka dibantu oleh para professional yang tergabung dalam  Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, Lembaga ini adalah lembaga di luar pemerintah yang dibentuk untuk memberi masukkan terkait dengan pembangunan China dalam berbagai sektor. Mereka membuat proposal baik secara individu maupun kelompok tentang berbagai hal seperti bagaimana kebijakan pemerintah tentang suatu pembangunan di daerah tertentu atau bidang tertentu untuk dibahas oleh Kongres Rakyat Nasional. Anggota lembaga ini terdiri dari unsur anggota partai politik, berbagai organisasi yang mewakili etnis dan masyarakat khusus, kalangan non partai dan profesional di bidang khusus. Mereka dipilih dan diusulkan dari partai politik level nasional dan daerah, pemerintah, organisasi sosial dan organisasi profesional. Lembaga ini semacam lembaga penasihat politik di tingkat nasional dan beranggotakan sekitar 2000 orang, di level daerah juga mempunyai lembaga serupa tetapi ruang lingkupnya juga sesuai dengan wilayahnya.  Mereka melaksanakan konferensi nasional tiap lima tahun.

Nah, yang menarik adalah bagaimana orang bisa duduk di KRN ? KRN tingkat nasional terdiri dari 34 delegasi yang mewakili dari propinsi, wilayah administrasi khusus, kota khusus, daerah otonomi dan komisi militer yang semuanya sekitar 3.000 anggota. Masing-masing delegasi tersebut mempunyai ketua, wakil ketua, dan anggota. Para anggota delegasi itu dipilih dari proses berjenjang dari lurah, camat, kabupaten dan propinsi. Mereka adalah elite terbaik China dari kalangan tokoh masyarakat, ketua asosiasi bisnis dan sosial, ketua LSM , Militer, pejabat , para professional, dan kader Partai. Untuk menjadi anggota delegasi tidaklah mudah. Mereka harus punya kualitas-kualitas tinggi dari segi moral dan karakter. Kualitas-kualitas, seperti visionary, empowering, authentic, resonant, heroic, transformational, dan lain lain. Hal itu adalah hasil tempaan yang lama dan penuh jerih payah melalui keterlibatan penuh pengabdian di dalam komunitasnya. Proses ini bukan sebentar , puluhan tahun bertekun, kadang harus bergerak melawan arus, dan tak jarang berkorban untuk para pengikut. Dari proses inilah lahir nature kepemimpinan  dengan  ide-ide dan perbuatan-perbuatan besar dan cinta besar yang membawa perubahan. Sehingga ia nampak berkilau ditengah komunitasnya sehingga menjadi harapan bagi banyak orang. Semua proses itu dikawal ketat oleh Para kader Partai Komunis yang ada disemua level.

Jadi tidak mungkin orang bisa langsung atau instant  menjadi elite politik di China. Ada  proses panjang yang harus dilaluinya. Sedikit saja cacat maka dia akan tersingkir oleh lingkungannya dan pasti gagal dalam nominasi masuk sebagai anggota delegasi. Tidak seperti dalam system demokrasi liberal dimana siapapun bisa menjadi pemimpin disemua level. Tidak perlu terkejut bila barisan pelawak dan artis jadi caleg karena restu partai. Tidak perlu terkejut putra putri pejabat partaipun jadi caleg karena restu partai. Tidak ada yang aneh. Ini sudah lazim dalam system demokrasi. Tokoh tidak lagi dilahirkan tapi diciptakan oleh marketing mix communication. Ditambah bumbu money politic maka jadilah orang itu elite politik, bisa dipartai, bisa pula dipemerintahan. Mereka seperti mie istant yang semua bumbunya adalah hasil rekayasa biotech bukan natural. Mereka naik terlalu cepat sebelum karakter dan kualitas moral mereka ditempa komunitas yang mereka pimpin. Dicangkokkan dari luar, mereka tidak berakar dalam komunitas itu. Seperti product “mie instant” ;. rasa soto tapi bukan soto, rasa ayam tanpa ayam, rasa pedas tanpa cabe. Makanya jangan kaget bila setelah mereka berkuasa tidak ada yang sesuai dengan janjinya. Karena semua palsu dan menipu.  

Mengapa Komunis di China bisa solid sementara di Negara lain seperti Uni Soviet justru komunisme bankrupt. China dari  dulu sampai sekarang secara sosiologis maupun antropologis tak mungkin menjadi materialis seperti yang dialami barat yang otomatis marxisme adalah turunannya. Masyarakat China adalah masyarakat yang selalu percaya akan adanaya kekuatan lain diluar dirinya yang menguasai alam serta isinya dan ini bersifat gaib. Ada berbagai kepercayaan di china seperti animisme, dinamisme, dan agama Hindu, Budha, Kristen, Islam juga yang bermunculan dan dianut oleh sebagian penduduk China. Teori revolusi Marx hanyalah sebagai metode bukan sebagai dogma. Oleh karena itu, Marxisme bagi china dipahami dalam kerangka teoritis dan penerapannya amat tergantung pada kondisi masyarakat dimana ia tinggal. Jadi yang penting dari Marxisme adalah penerapan metode Marx berpikir, bukan menjalankan hasilnya cara berpikir. China tetaplah China yang membumikan budaya dan agama dalam mengelola komunitasnya. Maka hasilnya selalu betujuan untuk kepentingan bersama , bukan individu atau golongan. Jadi untuk apa banyak partai dan banyak bendera, seperti paham demokrasi Liberal yang ada di Barat dan AS  bila kenyataanya hasilnya hanyalah untuk kepentingan pemodal dan Partai,sementara rakyat banyak terjajah by system

Prabowo?

Namanya Nagabonar. Itulah tokoh yang diciptakan oleh Asrul Sani untuk sosok seorang Jenderal dalam film perjuangan kemerdekaan RI. Kita yang pernah menyaksikan film ini ditahun 1987 terbayang akan adegan kocak ditengah ke luguan tokoh sang Jenderal dalam memimpin pasukannya. Tapi sebetulnya ada sesuatu pelajaran berharga yang ingin disampaikan oleh sang penulis scenario bahwa para pejuang itu harus mempunyai sikap superior dihadapan musuh. Tak boleh ada sikap lemah atau inferior. “ Aku ingin pangkatku Laksamana Jnderal “ Demikian permintaan Nagabonar kepada anak buahnya. Tapi dijawab oleh staff “ Tak ada pangkat Jenderal Laksamana. Tak ada itu. “ Kemudian Nagabonar menjawab tangkas “ ya, kalau begitu, kau adakan sajalah !” Karena merasa tak ada jalan lain untuk meluruskan sikap Nagabonar maka staffnya menjawab “ Apa kata dunia ? kalau sampai abang punya pankat yang tak ada didunia” Nagabonar tak peduli “apa kata dunia “ Walau dia menerima pangkatnya diganti hanya dengan “jenderal” namun gaya dan suprioritasnya tak berkurang. Terlebih ketika berhadapan dalam perundingan dengan Pasukan belanda soal tapal batas.

Agus Salim , terbang ke luar negeri dalam rangka memperkenalkan Republik ini yang baru lahir, ditanya soal passport ketika sampai dinegara orang. Agus Salim menjawab sambil tersenyum “ Ini passport saya” sambil mengelus janggutnya, karena memang waktu itu republik ini belum ada adaministrasi passport.. Walau hanya dengan jas dril yang lusuh , namun Agus Salim tak menampakan sikap inferior dihadapan asing. Begitupula dengan Mohammad Hatta , Sjahril dan lain lain yang tampil sederhana namun tak mengurangi sikap superiornya dihadapan asing dalam setiap putaran perundingan diplomasi international. Sejarah mencatat kehebatan negosiasi para pendiri negeri ini. Mereka disegani oleh lawan maupun kawan. Tak ada nampak sama sekali bahwa mereka dilahirkan oleh suatu bangsa yang pernah dijajah ratusan tahun oleh asing. Tak nampak sama sekali. Mereka tak pernah mau tahu istilah “ apa kata dunia ? “ bila mereka ingin bersikap membela kepentingan republic ini. Dimana saja dan kapan saja , mereka bersikap jelas. Bahkan Soekarno dengan tegas menyatakan Indonesia keluar dari PBB hanya karena tidak lagi melihat sikap keadilan dari lembaga dunia itu. Para pendiri negara memang mewariskan semangat memperjuangkan nilai nilai kebenaran, kebaikan dan keadilan. Mereka perkasa dan tahu menempatkan rasa hormat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Kemerdekaan bangsa ini memang lahir dari para pemberani dan pencinta besar terhadap negerinya. Mereka yang terdiri dari berbagai profesi, dari ulama sampai santri, dari kaum terdidik sampai kaum buta hurup, berbaur dalam kancah peperangan disegala lini. Semua menyatu dan bersatu dalam kekuatan tak tertandingi. Semua karena kesamaan tekad untuk memperjuangkan nilai nilai budaya dan agama yang diyakini. Bahwa semua kecil kecuali Allah. Allahuakbar. Mereka superior dihadapan musuh dan tentu inferior dihadapan Allah. Itulah yang kita kenal dari sebuah sejarah lahirnya republic ini. Sebuah teladan yang terlalu sacral dan mahal. Tapi di era kini, berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan dianggap modern bila mengacu dengan design ekonomi universitas di AS. APBN di design sesuai rekomendasi dari d World Bank, OECD. Dalam berbagai putaran perundingan multilateral seperti WTO dan lain lain ,kita hanyalah follower. Kalau ada yang berani bersikap berlawanan dengan kebijakan dunia dibidang pardagangan, investasi maka elit poltik kita akan menjawab “ apa kata dunia”. Termasuk kebijakan hutang luar negeri yang patuh adalah bentuk lain betapa kita memang kehilangan superior sebagai bangsa yang berdaulat. 

Ya, Kita menjadi bangsa yang inferior dihadapan asing. Empat orang TKW kita di hukum mati tanpa prosedur yang benar di Malaysia, tapi Presiden dan para elite tak marah. Dengan inferior kita melegitimasi  rakyat harus digusur demi Perkebunan Besar para pemodal asing. Dengan inferior kita terpaksa menjadikan rakyat papua sebagai pesakitan , diburu dan dibunuh hanya karena menuntut keadilan terhadap emas dan tembaga yang dikuras oleh Freeport. Dengan inferior kita melegitimasi  90% ladang minyak dikuasai asing dan memaksa kita membeli BBM dengan harga international. Dengan inferior kita melegitimasi nelayan asing dengan kapal besar berbendara Merah putih untuk menguras hasil laut kita dan meminggirkan nelayan kita  dalam kemiskinan.  Dengan inferior dihadapan asing kita tidak berdaya bila kartel asing membuat biaya produksi pertani menjadi mahal dan ketika dijual tak mendapatkan imbal hasil yang layak. Akhirnya para petani terpaksa melepas lahannya untuk menjadi buruh berupah murah, para anak perempuannya pergi kekota untuk menjadi pelacur dan keluar negeri untuk menjadi jongos. Para sarjana lulusan universitas terbaik berlomba lomba untuk menjadi jongos perusahaan asing yang menguras SDA. Mereka inferior untuk menjadi agent pembaharu melawan hegemony asing di negerinya sendiri.

Budaya inferior ini terjadi disemua bidang. Termasuk dalam bidang olah raga, prestasi kita terus menurun dan termasuk yang terburuk di Asia. Dari keterpurukan itu kita bertanya apa yang salah. Dimanakah nilai nilai superioritas sejarah berdirinya republic ini ? kita tak akan pernah menyadari itu karena budaya rela berkorban untuk kebaikan , kebenaran dan keadilan telah terhalau. Budaya mencitai dalam kebersamaan telah tergantikan oleh budaya individualisme dan partisan. Semua telah berubah. Sejarah telah dilupakan. Kita hanyalah komunitas tanpa ruh, tanpa semangat. Menjadi korban dari penjajahan model baru. Phisik kita tak lagi terjajah tapi emosi kita, budaya kita tak lagi merdeka. Korupsi by design telah membuat sendi sendi kekuatan bangsa berderak retak. Mind corruption telah melahirkan UU dan aturan dimana ketahanan ekonomi tergantung dengan asing.  Secara system kita telah terjajah. Mengatasi situasi penjajahan model baru ini, haruslah dengan revolusi. Tak bisa dilakukan secara reformasi. Kita butuh pemimpin baru yang superior dihadapan asing , yang berakar dalam budaya keindonesian, yang mencintai kebersamaan dan berakar dengan agama, kita butuh Naga Bonar yang tak peduli “apa kata dunia “ demi petani yang berdaulat, demi buruh yang berdaulat, demi nelayan yang berdaulat, demi RI yang perkasa bagaikan garuda membelah angkasa…yang tahu betul siapa musuhnya. Mungkinkah Naga Bonar itu adalah Prabowo ?

Negara tanpa idiologi...

Apakah kamu kecewa dengan sebuah pentas , demikian teman saya berkata ketika usai menonton sebuah teater. Kisah tentang kebenaran yang selalu menang. Saya senang ceritanya walau ini hanya sebuah teater. Ilusi belaka. Karena apa ? Sesuatu yang tak mungkin saya dapatkan didunia kalkulasi , ada di teater. Kalau orang butuh keadilan , pasti akan kecewa dengan demokrasi yang menciptakan Dinasty kekuasaan di Partai dan Kepala Daerah. Kalau orang butuh kebenaran dan kebaikan , pasti akan kecewa dengan ketua MK yang korup dan KPK yang takut dengan “Bunda Putri”. Itulah realitas yang setiap hari kita tonton, sebuah teater yang menyesakkan dada.  Akan ini berubah ? Lebih dari ribuan tahun kekuasaan dibangun diatas kepatuhan mutlak. Kemudian tumbang ketika kepala Claude Lefort jatuh kebumi sebagai tanda dimulainya sebuah revolusi di Francis. Sejak itu, tak ada kepala yang menggiring orang kepada satu kiblat. Tokoh dibangun dari creativitas media massa untuk dijual dengan cara cara kapitalis. Dari situlah kekuasaan tak lagi punya dasar sakral. Dari situlah konstitusi di create sesuai kehendak pasar. Dari situlah kreatifitas propaganda berkembang pesat untuk melahirkan rakyat yang malas berpikir tentang kebenaran sedang diselewengkan.

Kreatifitas ini diagungkan sejak terjadinya revolusi di Francis , kemudian Revolusi Industri di Inggeris. Ada harapan tentang keadilan akan dibangun diatas kehendak orang banyak. Diatas keyakinan demi lahirnya Freedom, Peace, Equality. Tak aneh bila beberapa decade demokrasi telah melahirkan creativitas nilai ; Demokrasi demi sosialime, Demokrasi demi kapitalisme. Ini dapat terjadi begitu mudahnya dan tak ada yang perlu diperdebatkan untuk dipahami orang banyak. Kemana nilai demokrasi itu ? Tergantung kapitalisme atau sosialisme. Mengapa ini sampai terjadi. Karena demokrasi adalah sebuah system yang didasarkan atas tak adanya sebuah “dasar”. Setelah idiologi, agama, terpenggal dari tubuh politik maka kepala bisa dalam bentuk apa saja. Tak ada lagi yang mutlak kecuali kehendak pasar. Itulah mungkin yang membuat para pendiri negara resah ketika harus mendirikan republic ini. Resah karena tak mungkin sebuah negara dibangun tanpa landasan filosofi yang kuat. Apakah agama sebagai landasan ? Budaya ? Ada keraguan untuk berkiblat pada satu titik. Pemikiran kemerdekaan berangkat dari sejarah kekecewaan dengan sistem otokrat keagamaan. Kecewa dengan sosialisme dan komunisme yang feodalis. Kecewa dengan demokrasi barat yang arogan. Tapi itu pasti bukan negara agama , tapi juga bukan negara sekterian. Radjiman Widiodiningrat, yang terpengaruh filsafat Kent dan Hegel, mendesak agar konstitusi di create dari sebuah nilai nilai universal dan semangat gotong royong. Maka Pancasila dirumuskan tapi dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pancasila sebuah inspirasi multi dimensi. Pancasila penghapus keresahan ketika dipersimpangan jalan mencari perekat kesatuan visi. Mungkin juga sebuah kompromi final yang tak selesai. Karena didalamnya mengakomodasi nilai nilai spiritual, dan keagungan sosialisme. sebuah mimpi tentang keadilan social bagi siapa saja. Mimpi spiritual socialisme memang tak aman dari serangan kaum bermodal yang rakus--sebagai kelanjutan dari sisten colonialisme berupa Neo colonialisme--. Apa arti kekuasaan tanpa tiran, demikian kata mereka pro demokrasi untuk jatuhnya Soeharto. Reformasi di dengungkan dan Soeharto di ganyang untuk Lahirnya  demokrasi liberal , demokrasi kaum bermodal. Rich Dad’s , Conspiracy of the rich , dari Robert T. Kiyosaki menyebutkan ada empat hal yang membuat demokrasi harus dipertahankan oleh kapitalisme yaitu perlunya uang sebagai kekuataan dan karenanya perlu inflasi untuk memeras rakyat, perlu hutang untuk menggadaikan resource dan perlunya konsumsi untuk membuat orang tergantung terhadap pasar. Sebuah sistem nilai yang hebat tentang konspirasi orang kaya dan penguasa untuk menjajah yang lemah. Dari waktu kewaktu krisis ekonomi terjadi karena sistem ini, dengan korban kemanusiaan yang massive. 

Yang pada akhirnya Pancasila hanya menjadi jargon ketika upacara naiknya berdera merah putih. Ia tinggal romantisme diatas kehebatan propaganda pasar untuk meyakinkan agar kapitalisme punya ruang menganeksasi rakyat. Inilah kehebatan demokrasi, sebuah grey area, dimana DPR berkuasa membuat UU namun dapat dengan mudah dibatalkan oleh lembaga non parlemen, MK.  Demokrasi beranak cucu menjadi neoliberal, sebuah sistem yang melahirkan budaya cinta bersyarat tanpa bandrol. Sebagai cara sistematis membuat kelas terbentuk tanpa bisa digugat. Sebuah realitas yang membuat china tersenyum bersama komunisme sebagai "dasar"...yang membuat Iran unggul bersama islam sebagai "dasar". Keliatannya benarlah bahwa kapitalisme hanya bisa dijinakan oleh sebuah idiologi ( "dasar ") dan menjadi monster ganas ketika dia bebas ( demokrasi liberal dan neoliberal). Itulah yang kita lupa dalam membangun sebuah bangsa. Lupa bahwa Pancasila bukanlah produk konpromi politik tapi sebuah baiat kepada Allah. Melawan itu, adalah kehancuran. Kembalilah....

Investor datanglah...

Andaikan anda sebagai pemenang tender untuk mengelola project  jalan Toll dari BPJT ( Badan Pengatur Jalan Toll ). Maka anda harus bebaskan tanah untuk bisa dibangun jalan. Setelah itu anda harus menunjuk kontraktor untuk membangun jalan itu sesuai dengan design. Setelah project selesai dibangun maka seluruh investasi yang ada secara hokum milik Negara. Anda tidak bisa mengclaim bangunan phisik dari jalan Toll berupa jalan , jembatan, tanah , adalah milik anda. Anda tidak bisa menjadikan asset tersebut sebagai jaminan ( collateral ) untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Jadi apa yang menjadi hak anda sebagai pengelola jalan Toll? Hak anda adalah konsesi business yang diberikan oleh pemerintah. Konsesi ini memberi anda hak memungut fee dari setiap pengguna jalan. Berapa fee nya? Bukan hak anda memutuskan besaranya fee. Itu hak Negara. Berapapun ketetapan negara itulah yang menjadi hak anda. Konsesi ini tidak bisa berlangsung selama lamanya. Ada batas waktu yang ditentukan oleh Negara. Setelah waktunya habis maka hak anda habis dan semua kembali kepada Negara. Inilah yang disebut dengan PPP (Public Private Partnership). Dari skema ini, anda dapat simpulkan bahwa bisnis PPP ini hanya bersandar dari Kontrak antara anda dan pemerintah. Atau hanya bersandar pada aspek legalitas. Apa jadinya bila suatu saat berganti presiden kontrak itu dianulir ? tentu hak anda akan hilang. PPP ini melingkupi proyeksarana umum yang bukan hanya jalan toll tapi juga bisa berupa PDAM, Pelabuhan,Bandara, PLN, MIGAS. DLL.

Mengapa investor tertarik dengan skema PPP ? kalau dilihat pengalaman di China dan Eropa serta Amerika. Jawabanya karena factor market yang captive. Pasar inilah yang menjamin Investor tidak akan rugi dan pemerintah menjamin dengan regulasi akan keamaan itu. Artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah tidak akan membuat business PPP terganggu. Contoh di China, Investor bebas menentukan tariff jalan Toll namun pemerintah tidak memberikan peluang untuk memperpanjang jangka waktu konsesi. Namun bila tariff ditentukan oleh Negara dan ternyata revenue tidak sesuai dengan rencana bisnis maka Negara akan menutup kerugian itu lewat down fall guarantee. Pemerintah juga membuat kebijakan yang sehingga secara tidak langsung memaksa orang menggunakan jalan toll tersebut. Disamping itu, setelah project selesai dibangun, investor bisa melakukan refinancing dengan mudah lewat penerbitan revenue bond, credit line via bank dll. Likuiditas pasar uang sangat besar untuk menyerap segala jenis surat berharga berbasis konsesi business PPP. Bahkan dalam portfolio fund manager , revenue bond dari PPP dianggap sebagai fixed income yang no risk. Dengan demkian Investor dapat memutar dananya yang tertanam tersebut untuk project lain. Atau dengan istilah project derivative value yang bersandar kepada kekuatan cash flow project.

Kalau begitu menguntungkan , mengapa PPP di Indonesia terkesan lambat pertumbuhannya? Bukankah pemerintah telah mempersiapkan segala hal agar investor aman ? Menurut teman itu bahwa sejak tahun 2005 pemerintah sudah sangat serius menggarap PPP (Public Private Partnership) atau Project Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Untuk itu memerintah telah menginisiasi penyediaan fasilitas pengembangan proyek (Project Development Facility), dana pembebasan lahan (Land Acquisition Fund), dan dana penjaminan infrastruktur (Infrastructure Guarantee Fund). Pada tahun 2005 itu juga dikeluarkan Perpres 67 Tahun 2005 yang mengatur skema KPS secara komprehensif yang belakangan pada tahun 2010 direvisi menjadi Perpres 13 Tahun 2010. Tapi mengapa sampai saat sekarang tingkat realisasi PPP masih sangat rendah? Katanya bingung. Lantas apalagi yang dikawatirkan oleh investor ? tanya teman saya. Memang aturan dan sarana pendukung untuk PPP memang telah siap dan untuk mendapatkan project PPP ,izinnyapun  sangat mudah didapat tapi bagaimana menjadikan izin itu applicable untuk realisasi investasi, itulah yang tidak mudah. Ada sederet masalah yang dihadapi investor setelah mereka mendapatkan konsesi bisnis, yaitu tidak adanya garansi politik. Investor butuh jaminan bila revenue tidak sesuai dengan rencana akibat kebijakan pemerintah. Contoh, Pemerintah memberikan konsesi MRT dan monorail tapi pada waktu bersamaan pemerintah memberikan izin untuk mobil murah. Itu artinya trigger mendatangkan revenue agar mamaksa orang naik angkutan massal semakin berkurang dan akhirnya tak lagi berminat karena resikonya semakin tinggi. 

Untuk mendapatkan dana jaminan pembebasan lahan dari pemerintah, tidaklah mudah. Panjang sekali birokrasinya karena banyaknya instansi yang terlibat. Mau bebaskan lahan secara langsung akan berhadapan dengan mafia tanah yang membuat harga tanah bisa melambung diatas harga rasional. Yang pasti dilapangan , pihak investor selalu menghadapi masalah. Seakan kontrak dengan pemerintah tidak punya respect dihadapan stakeholder. Padahal setiap investor punya jadwal yang ketat terhadap business plan nya. Kendala ini membuat banyak investor jadi frustration. Untuk diketahui bahwa project sarana umum yang melibatkan investor swasta  selalu pada akhirnya berhubungan dengan keamanan investasi. Mengapa ? karena sumber dana untuk investasi ini pastilah dana murah. Karena tidak mungkin dana mahal dipakai untuk project sarana umum. Artinya hanya investor yang berpikir jangka panjang saja yang berani masuk ke bisnis infrastruktur. Mereka tidak mau ambil resiko sekecil apapun. Maklum yield rendah namun long term , karenanya keamanan adalah harga mati! Soal keamanan inilah yang selalu dipertanyakan.

Amerika Bangkrut?

Di Amerika, 30% penduduk masih buta hurup. Dari 10 orang amerika, 6 tidak pernah melihat uang dollar pecahan 100. Jadi memang gap pintar bodoh dan kaya miskin sangat lebar. Semakin lama semakin besar peran korporat mengendalikan kebutuhan Negara  dan semakin membuat rakyat tergantung dengan korporat. Bayangin aja, Rumah Tahanan Negara di outsourcing kan kepada swasta , dan bahkan untuk melancarkan kebijakan keras ( hard policy ) kepada lawannya, Amerika kadang menggunakan tentara outsourcing seperti XE Service LL. Untuk jadi pemenang dalam pemilihan Gubernur atau Presiden, Senat, ditentukan oleh siapa  consultant communication dan consultant  PR nya.  Semakin hebat consultant kampanyenya semakin besar peluang untuk menang.  Untuk mengatur lalulintas transaksi keuangan, mengendalikan moneter serta mencetak uang, Amerika menggunakan the FED sebagai outsourcing dari US treasury. The FED adalah perusahaan swasta yang sahamnya dikuasai oleh keluarga Yahudi. Setiap krisis terjadi selalu membuat Negara menjadi pesakitan dan akhirnya sebagai solusi maka peran Negara harus dikurangi khususnya dibidang social. Oleh karenanya krisis yang terjadi tidak lain karena ulah dari segelintir orang untuk membuat peran Negara semakin lemah dan semakin tergantung dengan korporat. Jadi  AS adalah super  MNC  yang sebetulnya dikelola oleh segelintir orang dengan menjadikan Negara sebagai cover.***

Kemarin saya bertemu dengan teman di Sheraton Bandara. Dia fund manager dari JP morgan. Kami terlibat diskusi mengenai issue bahwa pemerintah AS terpaksa Shutdown. Berbagai instansi pemerintah menutup layanannya, menyusul tidak adanya kesepakatan dari DPR AS mengenai kebijakan anggaran yang bisa diterima Senat. Memang terjadi difisit anggaran sebesar USD 670 miliar akibat penerimaan pajak yang turun karena program pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai yang diharapkan.  Masalah deficit ini memang harus disikapi melalui perubahan UU tentang pagu hutang dan karenanya peran DPR sangat menentukan untuk meloloskan anggaran. Sebetulnya ini bukan hal yang menakutkan seperti yang kita bayangkan bila Negara bangkrut. Amerika tidak akan bangkrut. Kata teman saya. Mengapa ? karena bila Amerika butuh uang untuk pembangunan mereka tinggal cetak uang melalui skema QE atau apalah yang diatur oleh UU.  Untuk melaksanakan skema itu tentu butuh pihak yang mampu memberikan commitment. Dan itu ada pada commitment holder. Siapa mereka itu? Tanya saya. Mereka adalah invisible group yang men drive setiap kebijakan moneter yang kadang berimplikasi kepada kebijakan international Amerika. Mereka bisa berada ada dimanapun dan dikubu manapun. Saat sekarang mereka mengontrol Partai Republik dan sebagian di Demokrat.

Apa yang mereka inginkan adalah Obama harus memotong semua pos anggaran yang berkaitan program social untuk rakyat miskin seperti Patient Protection Affordable Care Act alias Obamacare dan mengalihkan dana itu untuk progam stimulus bagi dunia usaha, serta memperluas insentif bagi berkembangnya sektor riil. Dan pada waktu bersamaan Amerika harus menghapus kebijakan kenaikan pajak untuk orang kaya. Inilah dasar perseteruan antara Obama dan DPR. Obama tidak mungkin setuju membatalkan UU Obamacare itu karena ini janjinya ketika kampanye dulu namun DPR tidak peduli akan janji itu. Menurut teman saya , DPR Amerika ada benarnya bahwa adalah tidak bertanggung jawab untuk memberikan bantu social bagi kaum miskin sementara dana didapat dari hutang. Itu akan lebih baik bila dana didapat dari kelebihan penerimaan dari pajak. Tapi saat sekarang diakui bahwa menaikan pajak adalah tidak tepat karena dunia usaha sedang limbung didera krisis.  Jadi ? tanya saya. Teman itu tersenyum. Menurutnya orang miskin akan selalu miskin. Dibantu atau tidak dibantu, ya tetap miskin. Ini soal penyakit mental yang akan contra productive bila dibantu secara langsung. Bantuan kepada orang miskin adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan dan untuk itu dunia usaha harus bangkit dulu. Soal kini mereka miskin, biarkan saja. Mereka tidak akan mati karena kemiskinan. Akan selalu ada kekuatan social ditengah masyarakat yang bertindak sebagai jaring pengaman. Kenapa harus pusing. Katanya.Saya hanya geleng geleng kepala.

Bagaimanapun Shutdown pemerintahan akan segera berakhir dan tentu ada solusi untuk itu. Apa soiusi itu? Yang jadi permasalahan adalah apabila solusi itu memenangkan program Obamacare dan menyetujui tidak ada kenaikan pajak bagi orang kaya maka itu artinya ada tambahan hutang dalam anggaran, dan ini semakin membuat fundamental ekonomi AS semakin tergantung dengan pasar uang.  Dollar akan melemah dan dampaknya tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi Negara yang memegang Dollar sebagai cadangan devisa. Disamping itu akan mendorong suku bunga terkerek keatas. Yang menyedihkan kata teman itu bahwa program social Obama dibiayai oleh Negara lain melalui hutang sementara orang kaya Amerika tidak boleh dibebani dengan pajak tinggil. Apa yang diterapkan oleh Amerika tak ubahnya yang ditiru oleh Indonesia. Sampai kapan ini akan terus berlangsung. Tanya saya. Teman itu hanya mengangkat bahu. Menurut saya, hanya masalah waktu, bila Amerika tidak bisa bijak maka rezim dollar AS akan tumbang karena semua Negara yang menjadi satelit juga bangkrut. Apakah ini yang diinginkan oleh segelintir orang di Amerika ? untuk akhirnya menjadi penguasa dunia. Teman saya hanya tersenyum. Saya berpisah dengan teman itu dan ingat betapa bodohnya negeri saya tergantung dengan Amerika yang  notabene juga tergantung dengan segelintir orang..