Premanisme

Apa itu preman? kata preman sebetulnya berasal dari bahasa Belanda "vrijman" yang artinya orang bebas, merdeka. Vrijman oleh belanda sering digunakan untuk merujuk kepada warga pribumi yang mendapatkan penghasilan lewat pelanggaran hukum atau tidak mau ikut aturan hukum pemerintah belanda ketika itu. Jadi ya seperti Si Pitung dulu dicap sebagai preman oleh Belanda. Namun kini di era globalisasi , di era pasar bebas maka preman berarti juga freeman (orang bebas). Orang bebas dari segala campur tangan pemerintah untuk memperkaya diri dengan cara apapun. Caranya bebas tentu dengan membeli pejabat atau otoritas. Freeman cakupannya tidak hanya lokal tapi sudah interntional. Disebut kejahatan freeman ini adalah kejahatan transnational yang meliputi perdagangan obat bius, perdagangan obat palsu, perdagangan manusia, perdagangan satwa langka, exploitasi tambang liar dan pemalakan hutan (perdagangan kayu gelap). Namun yang paling besar uang berputar adalah kejahatan Illegal mining ( penambangan liar) , illegal logging, Narkotika, Barang Falsu. Keempat kejahatan ini menghasilkan kejahatan baru dibidang percucian uang.

Hari selasa lalu ,di TVone pada acara Indonesia Lawyer Club ( ILC) , seorang Bupati dari kabupaten Solok ( sumatera Barat ) diberi kesempatan hadir dan menyampaikan pengalamannya berhadapan dengan Preman di wilayahnya. Sang bupati bicara dengan lambat namun wajahnya nampak putus asa. Bahwa dia tidak berdaya menghadapi penambangan illegal yang dilakukan oleh preman. Hebatnya penambangan ini tidak dilakukan secara diam diam dan skala kecil tapi dilakukan dengan terang terangan dalam skala besar. Ada lebih 500 alat keruk dan truk yang bekerja siang malam untuk mendapatkan emas di wilayahnya. Dia tidak tahu kepada siapa lagi dia harus mengadu. Karena illegal tentu tidak ada pemasukan untuk pemda. Tentu tidak akan ada distribusi kemakmuran bagi rakyat atas dikeruknya sumber daya alam itu. Tidak ada AMDAL. Diperkirakan puluhan triliun rupiah pertahun tambang emas Solok dijarah. Hal seperti ini juga terjadi di Hutan Lindung yang dijarah kayunya  ( illegal logging ). Kejahatan ilegal logging di Indonesia yang mencapai 50,7 juta m3 per tahun, menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp30,42 triliun per tahun. Akibat illegal mining dan illegal logging ini berdampak pada rusaknya ekosistem dan berujung pada bencana longsor.

Data dari Badan Anti Narkotika AS menyatakan bahwa Afghanistan adalah produsen opium kedua terbesar dunia dengan jumlah 1350 metrik ton, setelah Segitiga Emas (Laos-Thailand-Burma-Vietnam)  yang memproduksi 2645 Metrik ton, jauh di atas Amerika Latin yang hanya memproduksi 112 Metrik ton. Namun semuia tahu bahwa perdagangan obat bius tidak bisa dipisahkan dari politik global untuk menguasai negara lain. Sejak Perang Dunia II usai dan Perang dingin antara Kapitalis Liberal versus Komunis semakin memanas, CIA menggunakan para pedagang narkoba sebagai aset dalam berbagai operasi terselubung di berbagai negara. Artinya selain melindungi para pengedar dari jerat hukum, ada kecenderungan produksi dan arus perdagangan narkoba malah meningkat ketika Amerika meningkatnya intervensinya di negara-negara target. Sebaliknya bila ia menurunkan intervensinya maka perdagangan dan  produksi narkoba pun menurun. Walau korban akibat narkotika ini telah berjatuhan dalam jumlah besar namun bisnis narkoba tetap tumbuh dan berkembang. Apalagi setelah pasukan Amerika ada di Afganistan produksi opiun semakin meningkat. Data dari PBB kejahatan transnational dari narkotika ini pertahunnya usd 125 miliar atau Rp. 1200 triliun. Di Indonesia saja diperkirakan uang berputar dari kejahatan ini sebesar Rp. 42,8  triliun pertahun.

Dari bisnis pemalsuan, China merupakan sumber terbanyak  kejahatan produksi barang palsu seperti obat obatan , susu formula. Barang ini dijual dengan harga murah kepasar international seperti ke Eropa, Amerika , Asia Tenggara , Afrika dengan nilai transaksi  24 miliar dolar lebih per tahun. Tentu dampak dari obat dan susu formula palsu adalah sangat buruk bagi kesehatan manusia. Namun bila digabung dengan perdagangan barang palsu dari produk bermerek seperti Cellphone, Pakaian , Tas, Jam tangan maka bisnis barang tiruan diperkirakan bernilai US$500 miliar per tahun, atau lebih besar daripada perdagangan narkoba, dan bisnis ini terkait dengan komplotan-komplotan jalanan dan organisasi kejahatan internasional yang menghasilkan laba yang sangat besar. Mereka sebagian besar dimotori justru oleh pedagang besar dari AS dan Eropa yang ikut melakukan investasi pada industri yang menghasil barang palsu dari China, Thailand, vietnam. Tentu ini berdampak hancurnya kompetisi dan upaya peningkatan kualitas barang melalui riset.

Illegal mining dan illegal logging di Indonesia, Afrika , Amerika latin merupakan salah satu kejahatan transnational. Tanpa dukungan pejabat korup tidak mungkin bisnis ini dapat exist. Samahalnya dengan kejahatan narkotika yang tak mungkin terjadi produksi  secara massal di Burma, Afganistan, Columbia  dan distribusi keseluruh dunia kalau tidak ada dukungan dari pejabat yang korup. Juga kejahatan pemalsuan barang tak mungkin tumbuh subur di China bila tidak ada permintaan dan dukungan distribusi dari sindikat kejahatan international yang mendapatkan legitimasi dari pejabat berwenang atas izin import barang. Memang ada lagi kejahatan transnational seperti perdagangan manusia, perdagangan satwa langka namun jumlahnya tidak significant. Dari kejahatan transnational yang terorganisir ini telah membuat para pejabat hidup mewah dari multiflier business crime. Walau sudah ada konvensi PBB ( United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC) namun sejak tahun 1995 upaya membrantas kejahatan transnational tidak pernah berhasil bahkan cenderung terus meningkat dari tahun ketahun.  Bagaimana mengatasi kajahatan transnational ini?

Seorang banker di Hong Kong pernah berkata kepada saya bahwa kalau ingin melumpuhkan kejahatan transnational maka rubah ketentuan mengenai kebebasan transfer dana. Saya tersenyum karena ini jelas tidak mungkin. Karena bertentangan dengan liberalisasi transfer uang sesuai ketentuan WTO. Kalau begitu, katanya, jangan berharap kejahatan transnational dapat dihapus. Ini kejahatan bagian tidak terpisahkan dari keberadan system kapitalisme yang melahirkan globalisasi. System perbankan berperan besar membuat orang aman mengumpul dana hasil kejahatan.  Walau ada aturan dari otoritas Perbankan yang berkaitan dengan KYC ( knowing your customer)  , customer due diligence' (CDD) dan 'enhanced due diligence' (EDD) namun para pelaku criminal dapat mensiasatinya dengan mudah. Mereka membungkus dirinya dengan lembaga bisnis yang legitimate dan menempatkan professional sebagai executive dan menunjuk consultant untuk melakukan financial engineering agar bisa lolos proses  penempatan dana ( Placement ). Apabila penempatan dana kedalam system berhasil maka mereka akan melakukan layering dengan memecah menjadi beberapa rekening investasi. Rekening investasi ini akan ditebar ( diversifikasi) keberbagai portfolio investasi seperti pasar modal, pasar uang sampai kepada business real seperti property dan riset technologi baru.

Ya di era Globalisasi kejahatan tidak lagi bersifat remeh yang berdampak terbatas baik materi maupun social. Kejahatan seperti tukang parkir liar atau tukang palak dijalanan bukan preman yang harus dibasmi tapi dibina karena mereka berbuat untuk makan akibat kemiskinan. Tapi kejahatan teroganisir , adalah kejahatan dilakukan untuk memperluas kekayaan dan penguasaan resource. Inilah yang harus dibasmi karena perbuatan mereka berdampak kepada hancurnya program kemakmuran negara bagi semua. China bulan lalu menangkap 160 orang Bos TRIAD dalam operasi penggerebekan pada acara gala dinner  di restoran mewah. China mengabaikan standard HAM untuk menangkap preman itu. Artinya tanpa ada bukti mereka melakukan kejahatan namun cukup informasi dari operasi inteligent dijadikan alasan menangkap. Operasi ini akan terus dilakukan oleh China untuk memastikan china bersih dari kejahatan pemalsuan barang, narkotika, perdagangan manusia. Mengapa ? Antara satu kejahatan dengan kejahatan lainnya akan terjadi kolaborasi untuk saling membutuhkan dan menguntungkan. Kejahatan seperti inilah yang harus dihadapi dengan serius dan keras. Ini hanya mungkin bisa diatasi apabila kapitalisme dikendalikan dengan ketat lewat perubahan standard compliance perbankan berkaitan dengan transfer dana, lahirnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.  Mungkinkah…