TNI VS POLRI

Sabtu (23/03/2013) ,pukul 0.30 dini hari di Lapas Sleman, pintu Lapas diketuk oleh empat orang berpakaian preman dengan menunjukan surat tugas dari Polda DI Yogyakarta. Ketika pintu Lapas dibuka, gerombolan pria bersenjata lengkap dengan menggunakan topeng masuk tanpa banyak bersuara memaksa petugas Lapas menunjukan ruang empat orang penghuni Lapas  yang menjadi target. Dihadapan penghuni lapas lainnnya keempat orang itu dieksekusi mati oleh gerombolan pria bersenjata itu.  Sementara petugas Lapas yang berjumlah delapan orang telah dlumpuhkan. Semua proses itu berlangsung hanya 15 menit. Peristiwa ini membuat kita merinding. Siapakah pelakunya? Diragukan itu berasal dari sipil, demikian tanggapan teman saya yang juga rekanan procurement TNI. Karena palaku tidak satu orang. Jumlahnya ada 15-20 orang yang bersenjata laras panjang dan granat. Tidak mudah menyediakan senjata untuk lebih selusin kecuali memang aparat. Dari kronologis peristiwa itu nampak bahwa operasi pembunuhan keempat orang penghuni lapas  itu dilakukan dengan sangat professional, terkesan dingin dan hanya membunuh yang menjadi target setelah itu berlalu dengan cepat.  Dugaan teman ini mungkin ada benarnya karena keempat orang itu adalah pelaku pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Hugo's Cafe Yogya, 19 Maret 2013 lalu. Sepertinya ini aksi dari spirit solidaritas korps…

Siapakah pelakunya? TNI dengan tegas mengatakan bahwa pelakunya bukan berasal dari aparatnya. Walau salah satu korban dari keempat penghuni lapas itu adalah mantan Polisi namun tidak terdengar pendapat yang mengindikasi adanya pertikaian antara TNI dan Polri. Lantas siapa ? apakah ini terroris ? Semakin saling mengelak semakin menunjukan pertarungan antara TNI dan Polisi atau TNI vs Sipil semakin jelas arahnya, yaitu membuat negara lemah dan membuat pemerintah rusak citranya dihadapan rakyat; Betapa tidak berdayanya Negara melindungi terpidana didalam penjara. Kalau orang dibawah pengawasan keamanan 24 jam saja tidak aman bagaimana dengan orang diluar yang jauh dari jangkauan aparat keamanan? Dari peristiwa ini kita mulai bertanya dimana Negara ? dimana kepemimpinan. Dimana undang Undang. Dimana hukum.  Semakin mengindikasikan bahwa ada yang salah dalam spremasi sipil saat ini. Bahwa seharusnya supremasi sipil adalah supremasi hokum. Lantas apa jadinya bila kenyataannya sipil yang korup memperdagangkan hukum. Rakyat kecewa, apalagi TNI yang memegang teguh dokrin Tentara Rakyat, pembela Pancasila. Seharusnya ini disadari oleh para elite politik sipil. Sadar bahwa mereka tidak bebas berbuat sesukanya. Ada kekuatan lain yang bisa menjadikan mereka pecundang.

Ya, diatas kemajuan ekonomi yang dibanggakan oleh pemerintah ternyata ada satu yang mulai rapuh oleh keadaan social dan politik. Apa itu ? hubungan antara Polri dan TNI. Lebih luas lagi adalah hubungan antara TNI dan sipil. Setelah Reformasi, perseteruan antara TNI dan Polri sering terjadi. Peristiwa paling fenomenal terjadi pada 2001. Bentrokan antara anggota Polresta Madiun dengan Batalion 501 diawali masalah sepele, yaitu berselisih di antrean SPBU. Bentrokan ini membuat situasi Madiun, Jawa Timur mencekam. Kantor Mapolresta Madiun sempat dua kali diserang anggota TNI. Baku tembak tak terhindarkan. Ada juga bentrok di Ternate, Oktober 2009, yang dipicu masalah penjagaan di sebuah pelabuhan Bentrokan ini bermula dari kesalahpahaman antara anggota TNI-Polri yang ditugaskan mengamankan kapal Lambelu ketika mendarat di Pelabuhan Ternate, Maluku Utara.  Sejumlah anggota bintara magang Polri tiba-tiba diserang anggota TNI yang berpakaian preman. Akibatnya, tiga anggota bintara terluka terkena tusukan sangkur. Akibat insiden ini, Kota Ternate mendadak menjadi tegang. Bulan ini terjadi pembakaran Mapolres OKU di Sumsel oleh puluhan prajurit TNI. Peristiwa bentrok antara anggota TNI versus Polri itu bukan kali itu saja terjadi. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, sejak 2005 hingga kini, setidaknya terjadi 28 peristiwa bentrokan terbuka antara anggota dua korps tersebut di berbagai daerah.

Dengan diamandemennya UUD 45 maka terjadi re-definisi Sistem Pertahanan Nasional dengan pemisahan secara tegas antara POLRI dan TNI. Tugas keamanan dalam negeri sepenuhnya otoritas POLRi yang strukturnya langsung dibawah Presiden. TNI hanya bertugas menjaga keamanan dari ancaman pihak luar. Apakah ini diterima bulat oleh TNI? Tahun 2000 saya masih ingat dengan ucapan teman perwira TNI bahwa walau kedudukan TNI sekarang berubah seiring berubahnya UUD 45 namun bukan berarti TNI juga berubah. TNI tidak loyal kepada UUD tapi loyal kepada Pancasila. Selagi UUD seiring sejalan dengan Pancasila, dimanapun TNI ditempatkan maka itu akan menjadi pengabdian dan kehortmatan bagi TNI. Kenyataannya kedudukan TNI sekarang ini tak lain menempatkan TNI di sudut yang kalah dan terabaikan secara system dari supremasi sipil, yang pada waktu bersamaan sipil gagal menuaikan janjinya lebih baik dibandingkan militer dan Pancasila diabaikan. Bahkan sipil bersama Polri hidup bergelimang kemewahan dari korupsi dan ini tentu menimbulkan efek psikologis bagi TNI khususnya ditingkat perwira menengah kebawah. Tak heran, terlihat adanya indikasi bahwa TNI ingin kembali mendapatkan kewenangan di luar fungsi pertahanan negara, yaitu keamanan dalam negeri, seperti yang dilakukan lewat RUU Keamanan Nasional. Namun elite politik tidak rela begitu saja membuat TNI kembali berperan significant.

Agar stabilitas keamanan dan politik negeri ini terjadi solid maka 1).pemerintah harus menempatkan kedudukan kelembagaan TNI setara dengan Polri dan 2). memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI setara dengan Polri serta 3). menjamin spremasi sipil adalah supremasi hukum dengan menempatkan kebenaran, kebaikan dan keadilan diatas segala galanya. Apabila ketiga hal tersebut tidak segera dilaksanakan maka sejarah membuktikan TNI akan selalu bersama rakyat melakukan perubahan secara halus maupun kasar. Sehebat apapun pemerintah, akan jatuh. Semoga ini disadari …