Friksi dan Potensi Konflik

 

“ Sejatinya para pengusaha siap membantu pemerintah membangun IKN. Namun, pengusaha dihantui kepastian dan reformasi hukum “ Kata Anne Patricia Sutanto . Pengusaha katanya, takut salah langkah langkah dan tersandung kasus yang berujung pemanggilan aparat penegak hukum. Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami enggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," katanya.

" Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.

“ Para pengusaha tak perlu khawatir. Saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Tidak dilanjutkan? wong uu sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.

Saya senyum baca berita itu. Kalau Budget apbn 20% dari total investment cost habis, berhenti tuh proyek.. 80% bakalan mangkrak. Karena pengusaha wait and see.Tempo hari pengusaha yang datang rombongan ground breaking di IKN, setelah acara selesai. Mereka lupakan aja kelanjutannya. “ susah Ale. " Kata Abeng” . Kalau udah engga ada kredibilitas dan integritas diragukan. Ya ngomong apa aja orang udah engga percaya “ lanjut abeng. Saya sedih. Presiden yang saya pilih dengan cinta, diakhir kekuasaannya lost trust.

***

Kalaupun MKMK memutuskan Ketua MK bersalah dan melanggar kode etik, maka MKMK bisa saja memberikan sanksi maksimal kepada Ketua MK Anwar Usman. Tetapi tidak bisa membatalkan keputusan MK terhadap perkara No.90. Sementara proses pendaftaran Paslon  PS dan Gibran berjalan mulus walau belum ada PKPU.  Tapi KPU beralasan. Bahwa pihaknya baru menerima berkas pendaftaran. Adapun proses verifikasi dokumen kini masih berlangsung hingga penetapan pasangan capres-cawapres pada 13 November 2023.

Masalah administrasi itu diabaikan saja oleh KPU. Hanya dengan menyurati ketua Parpol itu sudah dianggap cukup sebagai dasar menerima pendaftaran paslon sesuai dengan keputusan MK. Padahal seharusnya ditolak oleh KPU sebelum konsultasi dengan DPR dan dikeluarkannya aturan baru sesuai dengan keputusan MK. Sementara kita tahu bahwa  PKPU dikeluarkan pada tanggal setelah pendaftaran Bacapres-Bawapres terlaksana.

Saya naik Ojol. Driver ojol mengatakan kepada saya, dia kecewa dengan proses Gibran jadi cawapres. Dia tidak mempemasalahkan soal Gibran itu anak presiden. Dia tidak suka saja, caranya tidak ada etika moral. Di cafe juga saya sering mendengar diskusi generasi Z yang tidak suka politik dinasti. Pembicaraan di ruang publik soal Politik dinasti ini sangat massive. Saya pikir akan selesai cepat dan dilupakan. Ternyata intensitasnya semakin hari semakin ramai. Bukan hanya dikalangan elite dan pengamat politik tapi sudah merasuk pada kalangan budayawan dan cendikiawan.

Belum lagi alasan Jokowi soal Gibran mendaftar dalam kontestan Pilres adalah “ saya sebagai orang tua hanya bisa merestui dan mendoakan.” itu sinyal bahwa Jokowi dibalik suksesnya Gibran melewati hambatan admistrasi. Nah kalau ada pihak yang mengatakan itu dilakukan Jokowi karena kecewa dengan PDIP yang merendahkannya dengan sebutan Petugas Partai, dan bukan siapa siapa tanpa PDIP, justru itu semakin meningkatan simpati publik kepada PDIP sebagai partai yang dikhianati kadernya sendiri. Engga percaya ?

Survei Litbang Kompas, Senin (23/10/2023), membuktikan bahwa sebanyak 63,7 persen responden menyatakan setuju aturan pembatasan politik dinasti dan 23,2 persen menyatakan tidak setuju. Sedangkan 13,1 persen menyatakan tidak tahu. Saya yakin kalau sekarang survey dilakukan lagi, jumlah yang setuju aturan pembatasan politik dinasti sudah mencapai diatas 80%. Apapun keputusan MKMK terhadap Anwar Usman tidak ada gunanya lagi. Secara moral pemerintah dan MK sudah distrust dihadapan mayoritas rakyat. 

Apalagi makin hari akrobat politk semakin membingungkan.Pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang dipercepat. Padahal pensiunnya akhir November ini. Nama yang diusulkan Jokowi adalah Agus Subiyanto  yang sebelum jadi KSAD dia adalah Danpaspamres. Pada tahun 2009-2011, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Kala itu, Jokowi juga masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Makanya jangan kaget tanggal 25 /10/2023 diangkat KSAD langsung jabatan Panglima menanti. Kalau usul Jokowi diterima oleh DPR, maka kemungkinan KASAD akan dipegang oleh Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak, menantu LBP.

Maka kalau Jokowi tidak netral dalam Pemilu, dia sudah punya jaring pengaman untuk suksesnya Pemilu sesuai agendanya. Sebelumnya  team relawannya sendiri diangkat sebagai Menkoinnfo yang punya sumber daya ( infrastruktur jaringan IT dan konten) untuk akses informasi Pemilu. Jaringan infrastruktur IT Pemilu ada pada relawannya yang kini menkoinfo. Ditambah dengan Panglima TNI dan Kasad adalah resource nya. Itu semakin kokoh jaringannya.

Saya tidak mengerti mengapa dia bersikap seperti itu. Padahal dia dicalonkan sebagai Presiden oleh PDIP karena rekam jejaknya yang peduli kepada orang miskin,  yang kebetulan  populisme sedang tumbuh subur di era SBY berkuasa. Dan dia menang karena populisme itu. “ Mengapa putranya terlalu besar meminta dia berkorban. Ya, mengorbankan demokrasi egaliter  yang dulu menjadikan ayahnya sebagai presiden dari keluarga miskin. “ kata teman. 

Rangkaian peristiwa menjelang Pemilu 2024, akan dicatat  sejarah bahwa reformasi 98 yang diperjuangkan dengan darah telah cacat (Flawed democracy). Ya cacat moral dan etika. Ini tidak akan mudah hilang dalam ingatan siapapun. Dan akan menjadi potensi konflik bagi pihak yang kalah nanti dalam Pipres dan Pilkada serentak. Karena orang  tidak lagi percaya kepada MK,  KPU  dan bisa mungkin juga kepada presiden. Semoga ini disadari oleh Jokowi sebelum semuanya terlambat. Ayolah segera lakukan rekonsiliasi nasional. Selamatkan negeri ini.